Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20035 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Antun Mardiyanta
"Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.
Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan."
Department of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Airlangga University, 2014
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Riant Nugroho Dwidjowijoto
"This paper has three objectives: first, to acknowledge the basic right to water as recently recognized by the UN and, consequently, to address the government?s responsibility to provide water services; second, to describe the problems and dilemma in the privatization of water services in Jakarta, the capital city of Indonesia, as a policy choice; third, to reinforce the idea that privatization of public services is beneficial but not a panacea; therefore, the government as the center of public administration needs to reconsider some of their key policies on public services."
2011
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Riris Katharina
"Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Papua 2001-2016 dalam Perspektif Deliberative Public Policy Penelitian ini menganalisis kebijakan Otonomi Khusus Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya melihat kebijakan Otsus Papua pada tahap implementasi, penelitian ini menganalisis kebijakan Otsus sebagai sebuah proses kebijakan, mulai dari tahap formulasi hingga implementasi, dengan menggunakan perspektif deliberative public policy dari teori Dryzek 1990 mengenai deliberative democracy. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan beragam, baik yang mendukung maupun yang mengritisi kebijakan Otsus. Para informan adalah para pembuat kebijakan Otsus Papua di DPR RI dan Pemerintah, serta di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kegiatan observasi dilakukan di Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong, dan Kaimana, yang merepresentasikan wilayah kota dan kabupaten, serta wilayah pantai dan pegunungan. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dan sesuai dengan tujuannya, untuk menganalisis kebijakan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, penelitian ini menggunakan tipe eksplanatori kualitatif. Triangulasi dilakukan melalui kegiatan focus group discussions, yang melibatkan para pemangku kepentingan. Berbeda dengan penelitian LIPI 2004 , yang mengungkap bahwa kebijakan Otsus Papua sudah dilakukan secara partisipatif, penelitian ini menemukan partisipasi yang dilakukan dalam tahap formulasi bersifat semu pseudo-participation . Penelitian ini selanjutnya mengungkap bahwa dalam tahap implementasi, orang asli Papua sebagai target penerima manfaat cenderung diabaikan partisipasinya. Menurut hasil penelitian ini, formulasi dan implementasi kebijakan Otsus Papua harus memperhatikan prinsip-prinsip deliberatif. Penelitian menemukan bahwa perspektif deliberative public policy telah membuka cara pandang baru dalam menganalisis kebijakan Otsus Papua. Penelitian ini mengemukakan kebaruan novelty bahwa dalam perspektif deliberative public policy, pembatasan waktu dalam proses formulasi kebijakan akan menimbulkan masalah dalam implementasinya. Penekanan pada substansi deliberasi lebih penting dari pada sekadar pemenuhan formalitas, karena ia akan menimbulkan pseudo-deliberative, yang menciptakan situasi konflik akibat distrust yang terus tumbuh dan memperkuat tuntutan separatisme. Kata kunci: deliberative public policy, pseudo-deliberative policy, Dryzek 1990, otonomi khusus, Papua, Papua Barat.

Papua Special Autonomy Policy Analysis 2001 2016 A Deliberative Public Policy Perspective This research analyzed special autonomy policy in the provinces of Papua and West Papua. Different from previous researches which only discussed the special autonomy during its implementation, this research examined it as a process since its formulation until its implementation by employing the 1990 Dryzek rsquo s deliberative democracy perspective. Data collection was conducted with library studies, continued with in depth interviews with various informants. The informants consisted of those who supported the special autonomy policy and those who criticized it inside the national parliament and the government, as well as different parties in the provinces of Papua and West Papua. In addition to this, observation works have been conducted in cities and municipalities, as well as coastal and mountainous areas, e.g. Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong, and Kaimana. Data was analyzed by employing a qualitative method. In accordance with the objective of this research, namely to clearly examine both the formulation and implementation of special autonomy policy in the Papua and the West Papua, an explanatory qualitative type was applied. Triangulation of data was, furthermore, conducted with focus group discussions, involving relevant stakeholders. Unlike the 2004 LIPI rsquo s research, which concluded that the Papua special autonomy policy has been deliberatively discussed and created, this research argued and found that the public participation organized during its formulation was actually pseudo, by which the researcher has identified it as pseudo participation. This research has also revealed that since its implementation, the participation of native Papuan, presumably should have gained the benefits of the policy, have been, in reality, ignored. This research further found that the deliberative public policy has introduced a new perspective for analyzing the Papua special autonomy policy. From such perspective, therefore, its formulation and implementation must consequently rely on deliberative principles. As its novelty, this research has revealed that time limitation during the formulation process will bring about problem in its implementation. The researcher accordingly concluded that emphasizing to have a real deliberative process is much more substantial rather than attempting to make it artificially that led to a pseudodeliberative policy. A pseudo one has, in fact, produced conflict caused by the growing distrust of the Papuan to the government, which strengthened aspiration for separatism. Keywords deliberative public policy, pseudo deliberative policy, Dryzek 1990, special autonomy, Papua, West Papua."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D2365
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendri Koeswara
"Abstract. The research answers the questions: How is the growth of Solok Regional Budget in the budget year of 2009-2012? How is the budget allocated for public services in the budget year of 2009-2012? What consideration is taken by the Regional Government in determining regional budget from the aspect of expense and regional expense management policies? What models are used in the allocation of public service expense in the Regional Budget? The stages of the research are: 1. Conducting comparison on the number of annual public service expenses, 2. Viewing the greatest and smallest allocation of public service expenses, 3. Studying whether the allocated budget is in accordance with the government policy. This stage altogether maps the dynamic of Regional Budget arrangement to see the involvement of each actor in the process of budget formulation. The research uses qualitative research method with the data collection technique of in-depth interview and analysis on the Regional Budget documents. First, the entire data, ethic and emic, were analyzed and described, then reduced by making abstraction, as a core summary. Eventually a conclusion was drawn to give a picture of how to make optimum the allocation of public service expenses in the Regional Budget.
Abstrak. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan APBD Kota Solok tahun anggran 2009-2012? Bagaimanakah pengalokasian belanja untuk pelayanan publik tahun anggran 2009-2012? Apa pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penentuan belanja daerah dari aspek kebijakan belanja dan manajemen belanja daerah? Model yang digunakan dalam penganggaran pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD. Langkah-langkah penelitian yang dilakuakn adalah 1) melakukan perbandingan terhadap jumlah belanja pelayanan publik tiap dathun, 2) melihat alokasi belanja pelayanan publik disalurkan dalam jumlah yang paling besar atau yang paling kecil, 3) mengaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memetakan bagaimana dinamika penyusunan APBD sehingga terlihat keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan anggaran. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen APBD. Dilakukan telaah dan deskripsi seluruh data etik dan emik, lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Akhirnya sihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD."
2014
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Dinoroy Marganda
"The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President through legislation have made some standard procedures to temporarily remove public officials accused of having committed corruption. But in many cases, practically, this problem amounts some legal difficulties. One of which is related to the constitutionality of the dismissal norm. In legal culture perspective, resigning temporarily when being accused for doing a shameful behavior is not a popular option; this is because of the presumption of innocent principles? requirement of the legal basis in criminal law. This article tried to analyse some parts of these problems.

Masalah korupsi di Indonesia berkaitan dengan peluang pejabat publik dalam menyalahgunakan kewenangan didalam lingkup posisi mereka sendiri. Di Indonesia, kondisi ini ada pada setiap tingkat administrasi publik dan jabatan publik. Dalam rangka untuk mengurangi perilaku koruptif, Parlemen (DPR) dan Presiden melalui undang-undang telah membuat beberapa prosedur standar untuk sementara memberhentikan pejabat publik yang dituduh melakukan korupsi. Namun dalam banyak kasus, praktik, masalah ini dalam jumlahnya mengalami beberapa kesulitan hukum. Salah satunya berkaitan dengan undang-undang norma pemecatan. Dalam perspektif budaya hukum, mengundurkan diri sementara ketika dituduh untuk melakukan perilaku memalukan bukanlah pilihan yang populer, karena kebutuhan dari prinsip praduga tak bersalah sebagai dasar hukum dalam hukum pidana. Artikel ini mencoba untuk menganalisis beberapa bagian dari masalah ini."
School of Public Administration, National Institute of Public Administration, 2013
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Alwi Azis
"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.
Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."
Departement of Administration Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanudin University, 2012
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Azhar Kasim
"Quality improvement in public service has become a major concern in government institutions in their effort to provide the public with maximum service. It is also a major concern for Samsat (One-Roof System) institutions in Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). The purpose of this study is to analyze the quality level of the service provided by Mobile Samsat units in Jabodetabek. The study uses the quantitative approach in order to illustrate the gap between consumer expectation of public service and consumer perception of the actual service, based on five dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibility. Measurement results of the five dimensions show that customers find the service provided by Mobile Samsat in Jabodetabek to be unsatisfactory."
2011
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Luhur Prianto
"Abstract. Policy formulation is laden with conflicts. Many actors can be involved in conflict and they form advocacy coalitions. This study aims to analyze the role of internal parameters and external system events of coalition in the formulation of spatial plan policy of Makassar, belief systems of the coalition actors in the process of policy formulation, and interaction between policy subsystems in the process of policy formulation. The research was conducted at several institutions related to the formulation of spatial plan policy of Makassar. This research is a qualitative research and data were collected through library and field study by employing observations and interviews which are analyzed by interactive model. The results showed that there are two influential internal parameters; technocratic approach and the weakness of legislation capacity in Makassar Council. Meanwhile, external system events of coalition came from the political situation of South Sulawesi governor election, and the release of Presidential Decree Number 122 of 2012 about reclamation of coastal regions and small islands. Belief system of coalitions in characterized by differences in the characteristics of actors from various institutions, which affect the response of actors that make up coalition formation. Policy subsystems lead to the formation of advocacy coalition (support the legalization, against the legalization, and policy brokers).
Abstrak. Formulasi kebijakan sarat konflik. Konflik dapat melibatkan berbagai kelompok aktor dan membentuk kerangka koalisi advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran parameter internal dan aktivitas sistem eksternal koalisi dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar, sistem kepercayaan pelaku koalisi dalam proses perumusan kebijakan dan interaksi antara subsistem kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di beberapa institusi yang terkait dengan perumusan kebijakan tata ruang kota Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara serta di analisis dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua parameter internal yang berpengaruh, yakni pendekatan teknokratis dan lemahnya kapasitas legislasi di DPRD Kota Makassar. Sementara itu, aktivitas sistem eksternal koalisi datang dari situasi politik Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Koalisi diwarnai perbedaan karakteristik aktor dari berbagai institusi yang berpengaruh pada respon aktor yang membentuk formasi koalisi. Policy subsystem mengarah pada pembentukan koalisi advokasi yang pro pengesahan, kontra pengesahan dan policy brokers."
2013
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tomi Setiawan
"Abstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.
Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan."
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjajaran, 2012
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tokyo : Policy Research Institute Ministry of Finance, Japan, 2008
PUPOREV
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>