Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Indonesian government has pursued to establish freedom of information for their people in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Transparency of Public Information Law Number 14 Year 2008, popularly known as UU KIP. This study is aimed at describing and drawing the factors that affected the implementation of UU KIP in Surakarta City and West Lombok Regency. This research was conducted through a mixed method of a quantitative method through surveys and a qualitative method through in-depth interviews and a focus group discussion. The research concluded that there are numerous factors which affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, government ability, flaws in the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure, and the culture of the society. UU KIP was also perceived as an Act that regulated the public information and was able to enchance public institutions? implementation of good governance. The local government is believed to be more accountable and transparant, and able to increase public participation.

---

Pemerintah Indonesia telah berusaha menetapkan keterbukaan informasi untuk masyarakat agar badan publik dapat mencapai good governance dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal sebagai UU KIP. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP di Kota Surakarta dan Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan mixed method yang terdiri dari metode kuantitatif melalui survey and metode kwalitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi UU KIP yang terdiri dari; keinginan politik (political will) dari pemerintahan pusat dan kepala pemerintahan daerah, kemampuan pemerintah, kesalahan yang terdapat di dalam UU KIP itu sendiri, anggaran minimum, infrastruktur, dan budaya masyarakat. UU KIP juga dipersepsikan sebagai suatu undang-undang yang mengatur informasi publik dan bisa membantu badan publik memperbaiki implementasi good governance. Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan transparan, dan dapat meningkatkan partisipasi publik."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan portal Mahkamah Agung RI untukmewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbentuk penelitiandeskriptif yang menggunakan paradigma positivis. Penelitian ini mencobamenggambarkan bagaimana hasil penerapan portal www.mahkamahgung.go.iddan kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi publikdari Mahkamah Agung RI kepada masyarakat sebagai publiknya. Hasil penelitianini menyebutkan bahwa penerapan portal Mahkamah Agung RI belum berjalandengan baik dari segi bentuk relasi e-government dan peningkatan transparansidan keterbukan informsi publik.

---

AbstractThis thesis is about the Implementation of Mahkamah Agung RI?s portal toEstablish Public Information Transparency. This reearch formed in descriptiveanalysis which uses positivist paradigm. It tries to describe how about theimplementation of portal www.mahkamahagung.go.id and the relation with PublicInformation Transparency activites from Mahkamah Agung RI to its public. Theresult of this research told that Implementation of Mahkamah Agung RI?s portaldoesn?t work good yet from the side of the e-government?s relation and theincreasing of Public Information Transparency.;"

"Abstract. Centralized approach is no longer perceived as effective in managing natural resources such as the forest. In line with the good governance movement, practices of forest resource management have changed from one-bureaucratic show into partnership. Consequently, the concept of transparency, accountability, and broader public participations should be institutionalized to improve the sustainability of forest management. By using the experience of Banyumas? forest communities as case studies, this research aims to examine the extent to which the practice of good governance in forest management develops and influences the sustainability of forest management. Since this study was been intended to reveal the process of governance practices at the level of community-based organization, it uses the descriptive-qualitative approach in its analysis. The result of this study shows that participatory forest monitoring, transparency and accountable asset utilization have been practiced by the local forestry organization in their forest management. The researcher also found that strong traditions and local leadership contributes positively to good governance practices by providing cultural dialogue forum, social control and a spirit of volunteering.Abstrak. Sumber daya alam seperti hutan tidak lagi efektif untuk dikelola dengan pendekatan terpusat. Sejalan dengan gerakan pemerintahan yang baik, praktik pengelolaan sumber daya hutan telah berubah dari satu-cara birokrasi kepada cara-cara kemitraan. Akibatnya, konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas harus dilembagakan untuk meningkatkan kelestarian hutan. Dengan menggunakan pengalaman masyarakat di hutan Banyumas sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana praktek gerakan pemerintahan yang baikdidalam pengelolaan hutan untuk mengembangkan dan mempengaruhi kesesuaian pengelolaan hutan. Karena penelitian ini telah dimaksudkan untuk mengungkapkan proses praktek tata kelola pada tingkat masyarakat berbasis organisasi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyertaan dalam pemantauan hutan , transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset telah dipraktekkan oleh organisasi kehutanan setempat dalam pengelolaan hutan. Saya juga menemukan bahwa tradisi yang kuat dan kepemimpinan lokal memberikan kontribusi positif bagi praktek tata kelola yang baik dengan menyediakan forum dialog budaya, kontrol sosial dan semangat sukarela."

"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

---

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government."

"Abstract. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) is an agricultural organization owned and operated by a farmer community in Sukabumi, West Java, Indonesia. SAPA adopts information technology (IT) to improve the effectivity of its internal communication. SAPA started IT adoption by a careful planning. The step includes organizing the map of IT strategy and formulating the key performance indicators. The purpose of this research is to arrange a strategy map of SAPA IT division, to formulate the key performance indicators using Balanced Scorecard approach, and to implement as a mobile web application. Results of this research include a strategy map of SAPA IT division, key performance indicators, and a prototype of mobile web application. It can be concluded that IT adoption supported by a strong leadership improves effectivity of the information flows within the researched agriculture organisation.Abstrak. Sentra Pelayanan Agribisnis (SAPA) adalah sebuah organisasi pertanian yang dimiliki dan dioperasikan oleh kumpulan petani di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. SAPA mengadopsi teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan efektifitas komunikasi internal. SAPA mulai mengadopsi TI dengan perencanaan matang. Langkah ini termasuk mengorganisir peta strategi TI dan merumuskan indikator kinerja utama. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta strategi SAPA divisi TI, untuk merumuskan indikator kinerja utama menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, dan untuk mengimplementasikan sebagai aplikasi web mobile. Dapat disimpulkan jika adopsi TI didukung dengan kepemimpinan yang kuat akan meningkatkan efektivitas arus informasi di dalam organisasi pertanian yang diteliti."

"Abstract. This research aims at describing the implementation of a democratic public service (public transportation) among organizational networks in Makassar City. The researcher used a qualitative method and a study case strategy. Data gathering was done through observation, intensive interviews, and document analysis. A case study analysis was used for processing the data and a technical analysis description. Results of this research reveal that the implementation of an inter-organizational network public service (public transportation) is not yet effective. This can be seen from: 1) Regulations: the Makassar City Traiffic and Public Transportation Forum, as an outlet for stakeholders of public transportation, has not been socialized in an effective manner; 2) Commitment: implementors in the field have not shown any commitment to the program; 3) Source: implementors do not share resources; 4) Cooperation: there is no cooperation with other insitutions to support the implementation of the program that has been laid down by the Traffic and Public Transportation Forum; 5) Coordination: each implementor runs the program according to their main duties and functions from their respective institutions; 6) Collaboration: The Forum has not collaborated with other parties in implementing the program; 7) Participation: not all stakeholders or participants are involved in the Forum?s programs.Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis (kota transportasi) antar-organisasi jaringan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi dengan cara studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan analsis dokumen. Pengolahan data dan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis kasus studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (angkutan kota) antar-organiizational jaringan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) Peraturan: Makassar Kota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum sebagai tempat dengan pemangku kepentingan transportasi publik belum disosialisasikan secara efektif; 2) Komitmen: mereka belum menunjukkan komitmen dari para pelaksana di lapangan; 3) Sumber: para pelaksana tidak menggunakan sumber daya secara bersama-sama; 4) Kerjasama: tidak ada kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5) Koordinasi: pelaksana masing-masing menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga; 6) Kolaborasi: Tahapan pelaksanaan program di Forum belum berkolaborasi dengan pihak lain; and 7) Partisipasi: semua pemangku kepentingan atau peserta belum terlibat dalam program Forum."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises)."

"Penelitian ini membahas mengenai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan Investigasi pemeriksaan khusus, penegakan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan BNN dalam rangka Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menganalisis bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori Good governance dan konsep Sistem Pengendalian Internal (SPIP). Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Inpektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus melalui tugas dan fungsinya berperan dalam mengatasi tiga dari sembilan kendala dalam mewujudkan good governance yaitu pelanggaran kode etik dan disiplin, pengalahgunaan wewenang, dan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus, Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) serta Penegakan Kode Etik dan Disiplin. Disamping itu ditemukan pula kendala-kendala yang harus segera diatasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yaitu belum memiliki Standard Operational Procedure (SOP), dukungan pegawai masih sedikit dan belum memiliki kompetensi yang memadai, belum mengusulkan Daftar Susunan Pegawai, dan belum mengajukan rencana kebutuhan anggaran, rencana program kegiatan, serta belum dirumuskannya Indikator Kinerja Utama.

---

This study discusses about the Inspectorate of Special Supervision and Inspection of the National Narcotics Agency (BNN) in carrying out special investigation, code of ethics enforcement and discipline of BNN employees in the context of Good Governance. This study aims to analyze the Inspectorate of Special Supervision and Examination in carrying out its duties and analyzing how efforts to overcome the obstacles faced. This study uses the Good Governance and SPIP theory. The research method used a qualitative approach. The conclusion of this study is the Inpectorate of Special Supervision and Inspection through its duties plays a role in overcoming three of the nine obstacles in realizing good governance, namely violations of the code of ethics and discipline, abuse of authority, and practices of Collusion, Corruption and Nepotism. Besides that, there are also obstacles that must be addressed immediately by the Inspectorate of Special Supervision and Examination, which does not yet have a Standard Operational Procedure (SOP), employee support is still small and does not have adequate competence, has not proposed a List of Employee Arrangements, and has not yet proposed a budget plan. planned program activities, as well the formulation of the Main Performance Indicators."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah.

---

This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible.

There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations. "

"Abstract. The implementation of decentralization in Indonesia brings two-fold effects. On the one hand, it has given more autonomy for regions to organize and manage their governmental affairs. However, on the other hand, regional autonomy causes problems in society, such as increased corruption, money politics, and environmental damage. By using descriptive-qualitative approach, the author evaluated the implementation of forestry decentralization in Indonesia with research focus in Manggarai and Central Maluku districts. This study found that the implementation of forestry decentralization ignored community involvement thus brought negative consequences such as the increasing damage to forest ecosystems and the declining public welfare. Therefore, in order to bring benefits for forest conservation and welfare of the community, forestry decentralization needs to fortify community involvement.Abstrak. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak yang mendua. Pada satu sisi, desentralisi telah memberi otonomi yang lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang dimilikinya. Namun, di pihak lain, otonomi daerah justru telah menimbulkan masalah di dalam masyarakat, seperti meningkatnya korupsi, politik uang, dan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penulis mengevaluasi penyelenggaraan desentralisasi kehutanan di Indonesia dengan lokus penelitian di Indonesia Bagian Timur, khususnya kabupaten Manggarai dan Maluku Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kehutanan mengabaikan keterlibatan masyarakat sehingga membawa akibat negatif berupa meningkatnya kerusakan eksosistem hutan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan desentralisasi kehutanan membawa manfaat bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, perlu diupayakan fortifikasi peran masyarakat dalam desentralisasi kehutanan."