Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research investigates the effect of factors in Shah Model,namely capability, authority and acceptance level, against theeffectiveness of the implementation of performance-basedbudgeting for the Spending Unit (Satker) under the workingarea of the Treasury Office (KPPN) Jakarta II. These threefactors consist of nine variables, namely performanceassessment ability, human resources ability, technical skillsability, legal aspects authority, job procedural authority,organizational authority, political acceptance, administrativeacceptance and motivational acceptance. This study usesmultiple linear regression to analyze the data, with purposivesampling method. The result of hypothesis testing shows thatthe variables of human resources ability, legal aspects authority,organizational ability and political acceptance have a positiveeffect on the effectiveness of implementation of performancebasedbudgeting on Spending Units under the working area ofKPPN Jakarta II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh darifaktor-faktor dalam konsep Shah Model, yaitu faktorkemampuan, otoritas, dan dukungan terhadap efektivitaspenerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerjalingkup KPPN Jakarta II. Ketiga faktor tersebut dijabarkanmenjadi sembilan variabel yang meliputi kemampuanpenilaian kinerja, kemampuan sumber daya manusia,kemampuan teknis, otoritas hukum, otoritas prosedural,otoritas organisasi, dukungan politis, dukungan administratifdan dukungan motivasi. Metode analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah regresi linier berganda denganpengambilan sampel menggunakan metode purposivesampling. Hasil dari pengujian hipotesis tersebutmenunjukkan bahwa variabel kemampuan sumber dayamanusia, otoritas hukum, otoritas organisasi dan dukunganpolitis berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapananggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah kerjaKPPN Jakarta II."

"ABSTRAKThis study aimed to find the tendency of the existence of fiscal illusion. Local governments do manipulations for not maximalizing their own revenue (Pendapatan Asli Daerah) and increasing expenditures in order to get central government transfer (Dana Alokasi Umum) in a larger amount. The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is provided by central government to the local government."

"ABSTRAKPenyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggurencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akanmempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasankemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukumdan HAM yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93% sedangkan darisumber PNBP 79 %. Dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial,tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM pada tahunanggaran 2013 dipengaruhi 3 faktor yaitu (1) faktor revisi, semakin sering revisidilakukan akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyerapan anggaranyang rendah (2) faktor sumber dana, kegiatan yang didanai dari sumber RMdirealisasikan lebih cepat dibandingkan dengan sumber PNBP dan (3) faktorJenis Satker, tingkat penyerapan anggaran pada satker non kantor imigrasi (nonkanim)lebih tinggi dibandingkan dengan satker kantor imigrasi.

---

ABSTRACTThe Low absorption of government spending has interfered the planning toimprove the optimal performance on budget policies in general and will affecteconomic growth, employment, and poverty reduction target in particular.In Fiscal year 2013, budget absorption in The Ministry of Justice and HumanRight sourced from Rupiah Murni by 93% while 79% from non-tax revenues(PNBP). By using multinomial logistic regression analysis, the rate of absorptionin the Ministry of Justice and Human Rights in the fiscal year 2013 caused by :(1) budget revised factor, the more frequent revision will result in the likelihoodof low absorption (2) sources of funds, activities funded from the RM sourcerealized more quickly than those funded from non-tax revenues, and (3) type ofwork units, budget absorption rate from non immigration office is higher than theimmigration work office units."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fiskal berupa insentif atau fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan perkeretaapian untuk tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menggambarkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan akibat adanya kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan sehingga menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah tidak diserap seluruhnya.

---

This research contains the evaluation of the policy of customs duties borne by the government on import of goods and materials for train manufacture and repair for fiscal year 2011. This descriptive research uses qualitative approach through field and literature study for data collection techniques. The result describes the policy implementation which was failed because of the obstacles were faced by implementor so that the realization of this policy is not entirely absorbed."

"The implementation of fully funded pension scheme for civil servantretirement in Indonesia is one of the government solutions to reducethe burden of pension expenditure on the state budget. However, toimplement such a scheme, the government deemed it necessary toprepare an appropriate governance model in order to achieve thegoal of fully funded scheme. The government needs to pay attentionto several issues related to the implementation of a fully fundedscheme, namely the issue of pension fund management,contributions, investment, regulations and risks. By distributingquestionnaires and interviews to key stakeholders, the extent ofgovernment readiness to implement a fully funded pension schemecould be evaluated, based on which it was found that thegovernment does not have readiness to adopt the fully fundedpension scheme and several tasks remain to be accomplished.Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun PegawaiNegeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yangakan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanjapensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skematersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatutata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded inidapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa halterkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalahpengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi danapensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebarankuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitianini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkanskema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yangmana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsiskema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkaitdengan implementasi tersebut."

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"ABSTRACTBelanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar belanja negara memiliki peran penting dalam menentukan output nasional dan mempengaruhi alokasi dan efesiensi sumber daya ekonomi. Peningkatan idealnya diikuti dengan pola penyerapan yang responsive. penyerapan anggaran yang masih menumpuk pada akhir tahun mengindikasi kan bahwa pelaksanaan anggaran belum optimal, bahkan dapat menyebabkan kerugian negara secara ekonomis. Penumpukan pencairan dana tersebut juga terjadi pada satuan kerja lingkup kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daktor faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis faktor. Hawsil penelitian menunjukkan bahwa penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Jakarta V disebabkan oleh delapan faktor yaitu administrasi perbendaharaan, pelaksaan pengadaan, perencanaan anggaran, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompetensi dan mutasi pejabat."

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."