"
RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah dengan cepat dan dinamis, kemampuan
mengelola sumberdaya keuangan yang terbatas secara efisien dan efektif telah menjadi tantangan
tidak saja bagi sektor swasta tetapi juga bagi sektor pemerintahan. Perubahan-perubahan yang
terjadi belakangan mi dalam kebijaksanaan pembangunan daerah telah mengisyaratkan bahwa
daerah tingkat II akan memainkan peranan yang semakin penting.
Lingkungan yang berubah dengan cepat menciptakan ketidak-pastian yang tinggi. Salah satu
usaha untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini adalah melalui penyajian informasi bagi
manajemen. Untuk melakukan hal tesebut dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen (SIM)
yang efektif.
Pemerintah kotamadya merupakan organisasi nirlaba yang memiliki berbagai ciri khusus seperti
tidak adanya ukuran laba, kurangnya ketergantungan sumberdana pada pelanggan, serta adanya
tujuan yang sulit diukur dan bersifat majemuk. Dengan kendala-kendala tersebut di atas,
pemerintah kotamadya harus menjalankan berbagai fungsi dalam rangka desentralisasi urusan
pemerintahan seperti fungsi penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, pembangunan, perwalian,
koordinasi dan perencanaan. Menghadapi tugas yang berat dengan berbagai kendala yang ada,
pemerintah kotamadya membutuhkan suatu SIM yang efektif, khususnya dalam manajemen
keuangan.
Manajemen keuangan pemerintah kotamadya merupakan proses yang mencakup berbagai sikius
seperti perencanaan keuangan, manajemen biaya, dan pengendalian akuntansi. Salah satu ciri
utama dari manajemen keuangan pemenintah kotamadya yang membedakannya dari sektor
swasta adalah adanya pengeluaran investasi dan operasional yang benjalan terus menerus secara
bersamaan. Ciri lainnya, khususnya pada pemerintah kotamadya di Indonesia, adalah adanya
sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.
Berbagai peralatan manajemen keuangan pemerintah kotamadya sebenarnya merupakan yang
diadaptasi dari sektor swasta, khususnya dalam bidang penganggaran. Dengan makin
berkembangnya teknologi pengolahan data, maka terbuka berbagai SIM yang dapat membantu
manajemen dalam proses pengambilan keputusan'yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.
Salah satu perkembangan yang pesat terjadi pada usaha untuk memberikan informasi untuk
proses pengambilan keputusan yang semi-terstruktur melalui sistem pendukung keputusan.
Pemenintah kotamadya merupakan salah satu bentuk dari pemerintah daerah tingkat U yang
merupakan bentuk pemerintahan di daerah perkotaan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, penekanan otonomi daerah berada
pada pemerintah daerah tingkat II. Dewasa mi, dengan makin berkurangnya sumber pendapatan
pemerintah pusat dari sektor migas, maka pemerintah kotamadya dihadapkan pada tantangan
untuk Iebih mandiri, khususnya dalam pembiayaan investasi dan kegiatan di daerah. Tantangan tidak mudah karena sampai saat mi tingkat ketergantungan pada sumber dana pusat masih jauh di
atas rata-rata standar dunia.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah kotamadya masih memiliki organisasi manajemen
keuangan daerah yang tersebar pada berbagai unit kerja seperti Bappeda untuk perencanaan
investasi, Bagian Pembangunan untuk pengendaUan pengeluaran investasi, Dipenda untuk
perencanaan dan pengendaUan pendapatan, dan Bagian Keuangan untuk perencanaan dan
pengendalian pengeluaran operasional. Tidak adanya suatu unit organisasi yang bertanggungjawab
menyeluruh dalam manajemen keuangan menyebabkan hampir seuruh laporan keuangan
ditujukan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah selalu pimpinan puncak di daerah.
Dalam perencanaan keuangan, pemerintah kotamadya sudah memiliki rencana jangka panjang
dan rencana jangka menengah yang baku, melalui Pola Dasar dan Repelita Daerah. Meskipun
demikian, terdapat jurang pemisah antara rencana-rencana tersebut dengan anggaran tahunan karena belum adanya perangkat pemrograman dalam bentuk anggaran jangka menengah.
Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang dimiliki
mengisyaratkan perlunya dikembangkan suatu SIM untuk manajemen keuangan. Pengembangan
SIM tersebut perlu dimulai dari sistem informasi akuntansi antara lain dengan menerapkan struktur
akuntansi yang berorientasi pada program. Struktur mi memerlukan perubahan mendasar pada
struktur pos rutin dan pendapatan yang selama mi lebih berorientasi pada unit organisasi dan jenis
pendapatan. Disamping sudah dirasakan perlunya pengembangan akuntansi biaya, mulai dan
bentuk yang sederhana dengan mengidentifikasi biaya dan pendapatan suatu program sampai
dengan analisis biaya secara ekonomis.
Akhirnya dibutuhkan adanya information sharing khususnya untuk mengkonsolidasikan data-data
perencanaan seperti statistik kebutuhan masyarakat, identifikasi prasarana yang tersedia, dan
tingkat pelayanan yang ada. Hal yang sama juga diperlukan untuk memadukan informasi
keuangan dengan informasi non-keuangan dalam suatu struktur SIM yang terpadu.
Keberhasilan suatu sistem akan sangat dipengaruhi oleh pengorganisasian dan kualitas pelaksana.
Berkaitan dengan hal mi, sudah dirasakan perlunya penyesuaian organisasi dengan pola
pelayanan yang diberikan serta peningkatan peranan manajemen keuangan dari fungsi
pembukuan (score-keeping) menjadi fungsi penasehat keuangan (attention directing). Perubahan membutuhkan peningkatan kualitas pegawai yang harus dicapai melalui pelatihan dalam tugas
yang efektif.
"
