Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerubahan di dunia telah mendorong maraknya perekonomian global dan ketatnyapersaingan di pasar global. Perusahaan harus secara selektif menentukan negara tujuanpemasarannya dan cara memasuki pasar internasional sesuai dengan kondisi perusahaansendiri. Salah satu alternatif untuk memasuki pasar global adalah dengan melakukanekspor sebagai alternatif entry yang sederhana dengan resiko yang relatif kecil. Di dalam pelaksanaan ekspor akan banyak ditemuì hal-hal yang dapatmenghainbat kegiatan ekspor perusahaan. Hambatan-hanibatan tersebut dapat dibagimenjadi 2 kategori, yaitu hambatan internal (hambatan finansial, manaj erial, marketriset dan distribusi) dan hambatan eksternal (hambatan bahasa dan budaya, pemerintah,prosedur ekspor, kompetisi, perbedaan spesifikasi produk, fluktuasi nilai tukar RupiahDollar AS dan hainbatan promosi). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap perusahaanperusahaan yang berorientasi ekspor terhadap hambatan-hambatan yang akan dihadapisehingga dapat dipersiapkan strategi yang tepat dan akurat untuk kesuksesan eksporperusahaan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah riset deskriptif. Sumber data adalahdata primer yang diperoleh dan survei dengan wawancara langsung dan data sekunderdan literature. Survel dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan metode quotaSampling terhadap 34 perusahaan dengan 3 bidang usaha yaitu perusahaan garmen,sepatu dan farmasi. Hal yang utama dalam kuesioner adalah pertanyaan-peitanyaan mengenaihambatan-hambatan ekspor dengan meaggunakan pengukuran skala 1 sampai dengan 5,dimana kn1& I berarti sangat tidak mcnghambat dan skala 5 berarti sangat menghainbatkegiatan ekspor perusahaan. Analisa yang digunakan dengan menggunakan tabulasi frekuensi, mean dan toptwo boxes (jumlah responden yang menjawab ?menghambat dan ?sangat menghambat?)dan juga tabulasi silang. Kemudian dilakukan uji one-way anova dan analisa faktor. Dari hasil analisa data dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Hambatan yang paling dirasakan menjadi kendala utama ekspor perusahaanAdalah faktor fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dengan mean 3.81yang diikuti faktor prosedur ekspor yang runut (mean 3.57) dan kurangnya kapabilitassumber daya manajemen (mean 3.42). Dilihat dan analisa top two boxes maka jugadiperoleh faktor fluktuasi tillai tukar sebagal faktor yang paling menghambat yangdijawab oleh 64.52% responden. Diikuti faktor prosedur ekspor yang rumit (50%responden) dan hambatan persaingan yang ketat (45.16% responden). Analisa tabulasi silang antara perusahaan sukses ? kurang sukses dengan faktorhambatan ekspor. cliperoleh bahwa pcrusahaan sukses memiliki mean sebesar 2.79 danperusahaan kurang sukses mempunyai mean 3.31. Dengan demikian hanibatan-hambatanekspor lebih dirasakan oleh perusahaan yang kurang sukses. Seteleh dilakukan uji one-way anova terdapat perbedaan yang signifikan untuk hambatan market riset, distribusi,bahasa dan budaya serta hanibatan regulasi promosi, sementara pada hambatan-hambatan Hambatan-hambatan ekspor tersebut dapat dibagi menjadi 4 faktor utama, yaituhambatan modal dan peraturan pemerintah, hambatan karakteristìk manajemenperusahaan. faktor distribusi dan kelompok faktor perbedaan spesifikasi produk,kompetisi serta bahasa dan budaya Dalam 3 tahun terakhir ini, ada sebanyak 46.67% responden yang menyatakanbabwa hambatan ekspor yang diaiami relatif sama dan 14 responden (4667%) optimisbahwa 51%-75% jenis hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik di masa mendatang. Sebagai saran dari penelitian ini dapat dianjurkan, pertamaa, menitikberatkan padahal-hal yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah-Dollar AS, antara lain apabilamemungkinkan perusahaan dapat menggunakan kandungan lokal pada produk untukmengliindaii peningkatan biaya dan penentuan harga jual yang tepat agar tidak selaluberubah-ubah dipengaruhi fluktuasi kurs dan tetap memberikan profit bagi perusahaanKedua, mempersiapkan sumber daya rnanajemen sehingga dapat meningkatkan dayasaing perusahaan seda memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai prosedur ekspor kenegara tujuan termasuk apabila ada persyaratan khusus dan keadaan persaingan disanasehingga perusahaan dapat memposisikan produknya dengan tepat. Ketiga, perusahaanharus selalu mencari informasi-informasi baik melalui Internet, jurnal maupun informasidari Badan Ekspor Internasional untuk selalu mengetahui trend perdagangan dunia dandapat menetapkan strategi yang tepat dalam menangkap peluang pasar yang ada."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Mengingat bea masuk merupakan penerimaan perpajakan, maka pengaturan dan pemungutannya seyogianya diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD 1945. Meskipun menggunakan prinsip self assesment dalam menyampaikan pemberitahuan pabean, namun DJBC tetap mengawasi importasi dengan skema pengawasan pabean, yaitu dengan melaksanakan fungsi intelijen, penindakan, dan penyidikan. Apabila DJBC menduga ada pelanggaran atau kejanggalan atas pemberitahuan pabean, maka DJBC akan mencegat importasi dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang diinisiasi DJBC tersebut berpotensi meningkatkan dwelling time dan biaya terkait importasi yang ditanggung oleh importir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, kewenangan intelijen DJBC belum memiliki kepastian hukum, dan kontribusi pengawasan pabean dalam importasi belum maksimal.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a government agency under the Ministry of Finance, which has the duties and functions to supervise the traffic of goods and collect import and export duties. Considering that import duties are tax revenues, its arrangement and collection should be regulated by laws and regulations as mandated in Article 23A of the 1945 Constitution. Although using the self-assessment principle in submitting customs declatarion, DJBC still supervises import with a customs control scheme, namely by carrying out the functions of intelligence, enforcement and investigation. If DJBC suspects that there is a violation or irregularity in the customs declaration, DJBC will intercept the importation and carry out an inspection. The inspection initiated by DJBC has a potential to increase dwelling time and import-related costs borne by the importer. The research method used is normative juridical. The data obtained then analyzed by qualitative methods. The results of the study indicate that the regulation of import duties in the form of a Ministerial Regulation contradicts Article 23A of the 1945 Constitution, DJBC intelligence authority does not yet have legal certainty, and the contribution of customs supervision in importation has not been maximized"

"ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan kuota yang telah ditetapkan, mampu sebagai landasan tata niaga ekspor TPT, mengetahui sejarah tata niaga internasional komoditas TPT, serta mengetahui permasalahan implementasi kebijakan kuota dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekspor TPT. Batasan penelitian, khusus ke Eropa dengan pertimbangan bahwa setelah terbentuknya Pasar Tunggal Eropa, penulis menduga Eropa merupakan pasar yang potensial untuk ekspor TPT Indonesia. Dan khusus mengenai Kebijakan Kuota yang menjadi objek penelitian, karena ternyata harga TPT ke Negara Kuota Iebih tinggi bila dibandingkan ke Negara Non Kuota. Kebijakan perdagangan internasional Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diadakan, karena merupakan kebutuhan dalam ranggka melindungi industri dan eksportir TPT baik di Eropa maupun di Indonesia. Pada umumnya kebijakan itu merupakan intervensi pemerintah yang mengatur pembatasan dalam bentuk kuantitatif yang disebabkan kemajuan yang pesat dari industri tekstil dan produk tekstil di negara-negara berkembang. Bentuk-bentuk Kebijakan yang melandasi perdagangan intemasional TPT tertuang dalam Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Berawal dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1948 yang mengecualikan TPT, maka kebijakan pertama yang melandasi perdagangan internasional TPT adalah Short Term Arrangement on Cotton and Textiles (STA) pada tahun 1961. Kemudian Long Term Arrangement on Cotton and Textiles (LTA) sejak tahun 1962 dan selanjutnya pada tahun 1974 Arrangement Regarding International Trade in Textiles, yang lebih dikenal dengan Multi Fibre Arrangemement (MFA). Kinerja ekspor TPT Indonesia terus meningkat, kondisi tersebut merupakan salah satu penunjang peningkatan devisa yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu harus diupayakan agar kinerja itu tidak turun. Bila pada tahun 1994 ada penurunan, perlu diteliti penyebabnya dan dicarikan solusinya. Dengan data yang berhasil dihimpun, penulis menganalisis dengan metoda kuantitatif dan kualitatif serta pengkajiannya menggunakan Analisis SWOT. Dengan analisis tersebut, diharapkan Strength-nya dapat dipertahankan, bila mungkin ditingkatkan, Weakness-nya dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi, dan Opportunity-nya diupayakan untuk dicapai, serta Threat-nya harus diantisipasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kuota mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Ekspor TPT Indonesia ke Eropa, karena dari sejarah diperoleh pengalaman bahwa tanpa ikut menanda tangani Perjanjian Multilateral maupun Perjanjian Bilateral, Pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi industri dan eksportir TPT Indonesia yang terkena kuota global di negara pengimpor. Disamping itu, agar kuota nasional dapat terealisasi ekspornya secara optimal, maka diperlukan pembenahan dalam pengelolaan kuota serta peningkatan sikap mental dari aparat dan pelaku ekonomi yang bergerak di bidang Tekstil dan Produk Tekstil."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara ekspor dan output nasional di Indonesia dari Tahun 1980 sampai 2004. Kerangka pengujian yang digunakan, pertama uji Kausalitas Granger yaitu untuk melihat hubungan sebab-akibat yang kemudian menjadi dasar pembentukan model, kedua uji Kointegrasi yaitu untuk melihat hubungan jangka panjang dari model, ketiga uji ECM yaitu untuk melihat hubungan jangka pendek dan model terhadap model jangka panjangnya. Adapun periode analisis dibagi menjadi 3 yaitu Periode Keseluruhan (1980:1 - 2004:4), Periode Sebelum Flexible Exchange Rate Regime (1980:1 - 1997:3) dan Periode Flexible Exchange Rate Regime (1997:4 - 2004:4).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji Kausalitas Granger untuk periode analisis adalah periode keseluruhan diperoleh hubungan pengaruh output nasional (GDP) terhadap ekspor dan pengaruh eskpor terhadap output nasional (GDP). Sedangkan untuk periode flexible exchange rate regime diperoleh hubungan hanya pengaruh output nasional (GDP) terhadap ekspor.Dalam hubungan jangka panjang pada periode keseluruhan, hasil pengujian untuk berbagai hubungan yang ada memberikan fraksi variasi di atas 80%, yang berarti dalam jangka panjang peranan output nasional (GDP) terhadap kinerja ekspor ataupun peranan ekspor terhadap peningkatan output nasional (GDP) adalah cukup besar. Kemudian dalam hubungan jangka pendek dinyatakan bahwa proses penyesuaian (speed of adjustment) ke jangka panjangnya adalah relatif cepat dan output nasional (GDP) berpengaruh pada kinerja ekspor membutuhkan waktu 15 bulan."

"Penelitian ini meneliti mengenai dampak ketidakpastian nilai tukar terhadap ekspor dan impor antara perdagangan bilateral Indonesia dengan Australia menggunakan periode waktu 2001-2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara ketidakpastian nilai tukar dengan pertumbuhan ekspor dan impor. Data yang digunakan adalah data time series ekspor dan impor dari industri total. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan penghitungan Error Correction Model (ECM) dengan beberapa tahapan mulai dari penentuan panjang lag, uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang, dan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk melihat hubungan jangka pendek. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian nilai tukar memiliki hubungan terhadap ekspor dan impor baik jangka panjang maupun jangka pendek.

---

This study analyzes the effect of exchange rate volatility on export and import in bilateral trade between Indonesia and Australia using the time period 2001-2013. The objective of this study is to examine the long run and short run between exchange rate volatility on export and import. This study uses time series data from export and import of the total industry. To examine the hypothesis, this study uses error correction model and autoregressive distributed lag. This study find that exchange rate volatility has relationship with export and import in long run and short run."

"Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan (impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi penerbit sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap barang yang keluar-masuk (ekspor-impor) daerah pabean dalam upaya menindaklanjuti peraturan larangan dan pembatasan yang telah diterbitkan oleh instansi teknis terkait. Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam dua bab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, dan menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh terkait dengan pengaturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap penyempurnaan atas ketentuan larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Penyempurnaan tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

---

Restricted and prohibited goods are goods that are restricted or prohibited on importation or exportation to and from Indonesian customs territory. Each of Restricted and prohibited goods that are restricted or prohibited on importation or exportation are regulated in the provisions on prohibition and/or restriction of certain import or export. the Establishment of provisions on prohibition and restriction of certain import or export is the authority of each government agencies according duties and functions. Directorate of Customs and Excise in accordance with the duties and functions, have the authority to control over the goods that entering (import) or leaving (export) Indonesian customs territory in an effort to follow up the provisions on prohibition and restriction which was published by related agencies. This thesis analyzing two main issues that are divided into two chapters. This research uses normative research methods/ literature legal research. In accordance with the method above, the approaches that used in this research is the regulatory approach/statute approach which aims to researching, steeped in, and examines problems relating to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. By its characteristic, This legal research is a descriptive study because this research is intended to illustrate and elaborate all of obtained data related to provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Whereas based on its forms, this legal research is a prescriptive research. After analyzing, can be concluded there is a definite need to make improvements on provisions on prohibition and restriction of certain import or export. Such improvements is formulated in the form of Regulation of the President as a further regulation from the provisions of Law Number 17 of 2006 on Amendment of Law Number 10 of 1995 on Customs."

"Tesis ini menganalisis pengaruh perbaikan fasilitasi perdagangan terhadap ekspor Indonesia. indeks fasilitasi perdagangan dari port efficiency, customs environment, service sector infrastructure, dan regulatory environment merupakan indikator yang mempengaruhi ekspor lndonesia. Metode panel data dengan gravity model digunakan untuk meneliti 20 negara mitra dagang lndonesia dengan periode penelitian 2002-2007. Hasil empiris menunjukkan bahwa port efficiency, custom environment, dan regulatory environment di Indonesia dan negara mitra dagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Selain itu service sector infrastructure di Indonesia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia. Tetapi service sector infrastructure di negara mitra dagang tidak berpengaruh terhadap ekspor Indonesia.

---

This thesis analyzes the effect of improvements of trade facilitation on Indonesia export to the country's trading partners. The index of trade facilitation such as port efficiency, customs environment, service sector infrastructure, and regulatory environment are the indicators that affect the export of Indonesia. Panel data method with the gravity model is used to estimate 20 trading partners research during period 2002-2007. Empirical results show that port efficiency. custom environment, and regulatory environment in Indonesia and the country trading partners have significant and positive effect on Indonesia export. In addition service sector infrastructure in Indonesia is also positively and significant effect on the export of Indonesia. But the service sector infrastructure in the country trading partners does not affect the export of Indonesia.

"

"Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia.

---

Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia."

"Tesis ini mengkaji dampak aktivitas ekspor terhadap kinerja inovasi di Jerman. mengingat Jerman adalah salah satu pengekspor terbesar di dunia, studi tentang pengaruh ekspor terhadap inovasi di Jerman masih kurang diteliti; oleh karena itu, makalah ini mencoba untuk menjawabnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja inovasi, dan variabel independennya adalah aktivitas ekspor, yang selanjutnya dianalisis dengan variabel mediasi pengeluaran R&D. Penelitian ini menggunakan 798 sampel dari dataset MIP 2009, kontribusi CIS dari Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekspor secara signifikan mempengaruhi inovasi produk secara positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam aktivitas ekspor akan menghasilkan peningkatan inovasi produk sebesar 9,6%. Namun, ketika inovasi proses diuji, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada signifikansi antara ekspor dan inovasi proses. Selain itu, pengeluaran R&D sepenuhnya memediasi pengaruh ekspor terhadap inovasi.

---

The thesis examines the impact of export activities on innovation performance in Germany. Considering Germany is one of the biggest exporters in the world, a study about the effect of export on innovation in Germany is understudied; hence, this paper tried to answer. The dependent variable used in this research is innovation performance, and the independent variable is export activities, further analyzed with a mediating variable of R&D expenditures. This research uses 798 samples from the 2009 MIP dataset, a CIS contribution of Germany. The result showed that export activities significantly positively affect product innovation, signifying that every 1 unit increase in export activities will result in a 9.6% increase in product innovation. However, when process innovation is tested, the result shows no significance between export and process innovation. Furthermore, the R&D expenditures fully mediate the effect on exports toward innovation."

"ABSTRAKDalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACTIn the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number."