Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The khanduri of the tree blossom is performed in Jumadil Akhir (the sixth Islamic lunar month). The khanduri is held for fruit-bearing trees. It aim is tu ensure that the trees will bear fruit andtheir blossoms will not fade and fall onto the round prematurely, thatthey will not be attackedby pests so that they will contribute to the livelihood of human beings. This research is a fieldresearch and its data were obtained through meticulous observation and in depth interview withkey informants. The result of the research shows that it is the winds that cause the trees to blossom. The village people performed this ritual in order that the condition of fertility of fruit-bearing trees is safeguarded but the fertility is dependent upon much more important factorrs than just the willingess of the individual family to perform the ritual. The fertility of the tree is dependent upon collective village performance, dependent upon respecting jinn, dependent upon just leadership and dependent upon adat, particularly regarding probihition adn incest which are regarded as a major infringement on community life."

"Selain itu dalam peranannya sebagai penafsir dan pelaku ritual, komunitas tidak dapat terlepas dari orientasi komunitas itu sendiri terhadap kaidah-kaidah yang berasal dari sumber lain. Orientasi komunitas dalam hal ini dijelaskan sebagai sistem kaidah atau norma yang muncul dalam pertunjukan tabut yang mengacu pada sistem tradisional dan sistem nasional. Lebih jelaskan, orientasi komunitas adalah kecenderungan-kecenderungan komunitas mengaplikasikan kaidah-kaidah, norma-norma yang diadaptasi dari berbagai sumber dalam praktek ritual, baik yang ditransmisikan antar generasi dalam intern komunitas maupun yang diterima melalui sosialisasi langsung dari luar komunitasnya. Kaidah-kaidah atau norma-norma yang dipungut dari sumber yang ditransmisikan antargenerasi dalam komunitas disebut sistem tradisional. Sedangkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang diaplikasikan dalam ritual yang bersumber dari luar komunitas disebut sistem nasional."

"Tulisan ini membahas implikasi dari ikatan-ikatan ritual sebagai suatu sarana kultural yang khusus untuk menjadi bagian dari masyarakat Bali. Dengan menggunakan contoh kasus suatu kelompok asal-mula (origin group) Bali Aga yang memiliki derajat tinggi, yakni Kabayan dari Wangaya Gede di Gunung Batukau, penulis berargumentasi bahwa sebagai suatu dimensi yang melengkapi atau yang menjadi alternatif dari keanggotaan dalam suatu kelompok asal-mula (origin group), subordinasi-ritual (ritual subordination) kepada para pemimpin kelompok itu menghasilkan suatu struktur hirarkhis yang bertentangan dengan ideologi egaliter yang selalu diasosiasikan dengan Bali Aga pada umumnya. Keunikan dari kelompok asal-mula Kabayan ini ialah terstrukturnya kelompok itu seputar suatu garis pusat (garis purusa). Dalam struktur itu, garis keturunan langsung dengan suatu kelompok kekerabatan berdasarkan satu garis keturunan (lineage) dari para pemimpin masa lalu yang memiliki prestige, merupakan hal yang amat penting. Keberadaan warga biasa (warga) yang melaksanakan subordinasi-ritual dalam bentuk masiwa ke garis purusa (memohon air suci yang diperlukan untuk ritualnya) merupakan kriteria yang relevan bagi keanggotaan dalam kelompok. Berdasarkan latar belakang etnografis tersebut, tulisan ini menunjukkan bahwa jauh dari kenyataan sebagai sub-kategori masyarakat Bali yang tidak memiliki penampilan hierarkhis kelompok asal-mula Bali Aga itu justru mewujudkan penampilan yang mirip dengan kelompok-kelompok bangsawan dalam masyarakat Bali umumnya. "

"Tulisan ini menyajikan suatu bentuk pendekatan yang dianggap berhasil meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membuat sebuah kemitraan antarkelompok komuniti antarsekolah. Cara ini dinilai dapat menjawab persoalan-persoalan birokrasi pendidikan negara yang terlalu rumit dan berjenjang. Penulis meyakini bahwa sekolah merupakan tempat seseorang memperkaya diri di segala bidang. Namun, seringkali birokrasi pendidikan yang terpusat dan diatur oleh negara membuat institusi sekolah (termasuk tenaga guru) tidak memiliki otonomi untuk mengembangkan diri, serta mengembangkan visi dan misi yang lebih tepat dan kontekstual. Melalui studi etnografi selama dua tahun terhadap kemitraan dua kelompok bentukan komuniti pendidikan di Amerika dan Australia, diperlihatkan bahwa kerjasama antara tenaga pendidik, staf administrasi, orang tua, dan tokoh masyarakat merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan pembanding untuk kasus birokrasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah yang mulai bergulir."

"In the midst of prolong conflict and the delay of reconciliation, Indonesian government provides a special autonomy to the Aceh people to implement Islamic laws (sharia') in the sociopolitical realms. Yet, for Aceh women the implementation of sharia' creates discriminative regulations such as enforcement to wear jilbab and curfew for them. Many recent political policies are totally disregarding Aceh women as part of the Aceh society. Various local regulations (qanun) that proposed by local government are not gender-sensitive and put forward violence in doing conflict resolution. Local autonomy brings the oppression of women's roles in the society. Historically, Aceh women have significant roles in shaping cultural identity of Aceh society. In the past, the interpretation of sharia' recognized and supported women's leadership in the society. Hence, a new approach to put back women's public roles in order to participate in reconciliation process of the Aceh society is needed."

"Tulisan ini melukiskan beberapa kecemasan yang menimpa pelukis Aceh, A.D. Pirous dan publik yang dibayangkannya, menjelang pameran besar - yang dimaksudkan sebagai sebuah retrospeksi - pada bulan Maret 2002, di Galeri Nasional, Jakarta. Kecemasan ini berakar dalam beragam bahasa, ortografi dan wacana yang belum baku. Keadaan 'goyah' ini tampak ketika 'Kesenian Islam Indonesia Kontemporer' dipertunjukkan, dipromosikan, dan didiskusikan secara publik. Ini semua berpuncak pada dorongan akan sensor terhadap diri sendiri dan pada berbagai perubahan yang dilakukan pada menit terakhir pada lukisan-lukisan,katalog, dan kaos oblong untuk promosi, dan pada catatan-catatan etnografis yang disusun penulis, tentang karier pelukis. Jelas bahwa perilaku seperti ini merupakan bahagian budaya politik yang memungkinkan bertemunya Islam, Indonesia, Arab, Aceh dan seni itu sendiri dalam publik kesenian Islam kontemporer di Jakarta, dan sekaligus juga menjadi respons terhadap negara dan terhadap kekerasan gerakan separatis di Aceh. Dalam semua ini akan tampak jangkauan global dari kebudayaan visual Islam dan sirkulasinya dalam dan melalui bahasa publik negara Indonesia."

"Since the formal opening of the Border Crossing Inspection Posts (Pos Pemeriksaan Lintas Batas-PPLB) in Entikong West Kalimantan and Tebedu Sarawak, mobility of people and goods between West Kalimantan and Sarawak has increased significantly. This paper discusses the nature of mobility of goods and people between the two neighboring regions. Mobility of cars and labour is also discussed since mobility of cars affects mobility of people and goods while mobility of labour is an important part of mobility of people. The data show that the number of goods and people, which are out from the Entikong Post, is always greater than the number of goods and people, which enters to the Entikong Post. It is finally predicted, that economic benefits gained by West Kalimantan due to the Entikong Post, will be difficult to sustain in the future era of free trade. Especially if the government at the border districts does not enhance the capability of people to compete with foreign labour as well as foreign products"

"Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama."

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."