Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah.

---

Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas pelimpahan kewenangan PBB kepada Kabupaten Lombok Barat serta untuk mencari alternatif upaya yang tepat untuk diterapkan dalam pencapaian optimalisasi penerimaan PBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemunugtan, meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sosial, menetapkan besaran minimum yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan yang lebih baik, sosialisasi terhadap masyarakat, meminimalkan kekeliruan dalam dokumen penetapan, membangun unit pelayanan yang berbasis on-line, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for property tax devolution and to find an alternative policy that relevant to be applied in order to achieve optimalization of property tax revenue. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. The result of this research shows that the property tax devolution policy which applied at Lombok Barat district at the moment can not fulfilled the needs of governance.

Some of alternatives policy that recommended are: recover of tax administration, add some of revenue basis, make a minimum payment of taxpayers, revenue capacity building, minimize an error on documentation, improving on -line basis service, capacity building."

"Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor menjadikan sektor properti mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan permintaan. Namun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dimana objeknya adalah bumi dan bangunan, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor perlu ditinjau menggunakan teori McMaster. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah, dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Bogor, terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori McMaster.

---

High development of infrastructure in the Bogor City make the property sector has increased along with the growth in demand. However revenues from property tax, where the object is land and buildings, is not optimal when compared to the potential that exists in the Bogor City. Therefore, the implementation of property tax in Bogor City need to be reviewed by McMaster rsquo s theory. This study is focused to analyze the implementation of the property tax as well as efforts to optimize property tax revenue in the Bogor. This research was conducted by post positivist approach to the method of data collection through library research and in depth interviews The result is, in the collection of property tax, there are some indicators are not in accordance with the theory of McMaster."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi peraturan daerah PBB Kota Surakarta seiring dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi peraturan daerah PBB di Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 10 Tahun 2004. Formulasi peraturan daerah PBB dilakukan dengan mengadopsi UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 1985, serta menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis focused on the formulation of local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta municipality. The study was conducted to gain insight about the formulation process of local regulations regarding rural and urban property tax as mentioned in the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that the formulation process of the local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta was formulated according with the provisions and the mandate according to the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 10 of 2004. The formulation of local regulations adopted the Law of The Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 12 of 1985, also adjusted some articles to local conditions and communities in the area."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penerapan dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur, seiring dengan perubahan kebijakan pemungutan pajak  PBB-P2 dari pusat ke daerah, terhadap penerimaan pajak daerah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penerapan peraturan-peraturan pengenaan PBB-P2 tersebut terhadap penerimaan pajak daerah dapat dikatakan berhasil dalam mengumpulkan penerimaan PBB-P2 melalui pencairan piutang pajak yang merupakan limpahan dari pusat ke daerah serta penetapan tariff dan NJOP baru. Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta dalam pengelolaan PBB-P2 sudah memberikan pelayanan yang maksimal dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

---

This study aims to discuss the implementation of the regulations set by the government of DKI Jakarta Governor Regulation, along with changes in the tax policy of the Property Tax of Rural and Urban Sector from the central goverment to the local goverment, as the local tax revenue. The approach taken in this study is qualitative in-depth interviews. The results of this study is the impact of the application of regulations imposing the Property Tax of Rural and Urban Sector to the local tax revenue is successful in the Property Tax of Rural and Urban Sector collect revenue through disbursement of taxes receivable which is the overflow from the center to the regions and the determination of tariff and new tax object of sale value. Services Tax Agency in the management of Jakarta’s Property Tax of Rural and Urban Sector, has been delivering maximum  service in the Property Tax."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diserahkannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

---

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors."

"Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques.

The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors."

"ABSTRAKSejak dilimpahkannya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, menyebabkan segala bentuk pengelolaan atas PBB-P2 sudah menjadi hak sepenuhnya dari Pemerintah daerah. dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan tentang penilaian Objek Pajak PBB-P2 dimana memberikan kewenangan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menganalisis Nilai atas bumi dan bangunan yang ada di wilayah masing-masing Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. yang atas penilaian tersebut dapat melakukan penyesuaian NJOP atas bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak PBB-P2. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis proses implementasi kebijakan penilaian objek pajak PBB-P2 dalam rangka Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 dengan lokus yang ditunjuk peneliti yaitu wilayah UPPRD Penjaringan. Dalam proses analisisnya peneliti berusaha untuk menjabarkan substansi kebijakan penelitian objek pajak PBB-P2 itu sendiri serta membahas segala aspek terkait kegiatan implementasinya serta menganalisis kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan PBB-P2 selain dengan penilaian objek Pajak PBB-P2.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode penilaian kualitatif deskriptif yang menghasilkan hasil penelitian yaitu dengan indikator yang telah ditentukan peneliti sebelumnya menunjukan hasil sudah berjalan dengan baiknya implementasi penilaian objek pajak PBB-P2 di UPPRD Penjaringan serta masih banyaknya kebijakan lain untuk mengoptimalisasikan penerimaan selain dari kebijakan Penilaian

---

ABSTRACTSince the transfer of the collection of Land and Rural and Urban Revenue PBB P2 Taxes from the central government to the regional government, it causes all forms of management PBB P2 to be fully owned by the local government. in an effort to optimize the revenues of PBB P2, the Government of DKI Jakarta has issued a policy on the assessment of PBB P2 Tax Object which gives authority to the Provincial Government of DKI Jakarta, especially for the Regional Tax and Retribution Agency to analyze the value of the land and buildings in each region Regional Tax and Retribution Unit UPPRD . which in its judgment may adjust the NJOP of the land and buildings as the basis for the taxation of PBB P2. This research is intended to analyze the implementation process of PBB P2 tax object assessment policy in order to optimize PBB P2 Acceptance with the locus designated by the researcher is UPPRD Penjaringan. In the process of analysis, the researcher tries to describe the substance of research policy of PBB P2 tax object itself and discusses all aspects related to its implementation activities and analyzes other policies that can boost the PBB P2 revenue in addition to the assessment of PBB P2 Tax object.The approach used in this research is post positive approach with descriptive qualitative descriptive method that produces the result of research that is with indicator which has been determined by previous researcher show result have been run well implementation of PBB P2 tax object evaluation in UPPRD Penjaringan and still many other policies to optimize acceptance other than the Assessment policy"

"Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupeten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat kepemilikan tanah yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu adanya tanah ulayat. Untuk memungut PBB di tanah datar diperlukan kerja sama dengan masyarakat pemuka adat di nagari. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan PBB diantaranya kesadaran masyarakat yang cukup rendah dan basis data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

---

With the enactment of Undang Undang No. 28 Tahun 2009 on Regional Taxes and Levies as one of the region through the transfer of financial strengthening of land and building tax Rural and Urban from the center to the regions. This thesis discusses the Property Tax Analysis of Rural and Urban Kabupeten Tanah Datar in West Sumatra. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and collecting data using interviews and literature study.

In Tanah Datar land ownership are different from other regions, namely the communal land. To levy tax on land and building on flat land required cooperation with indigenous community leaders in the village. There are several obstacles in implementing such property taxes are fairly low public awareness and databases that do not correspond to the actual state."