Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah salah satu negara berkembang yang sejakPelita I sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sampai menjelang Pelita V, dana pembangunanyang berasal dari sektor minyak dan gas bumi masihmenunjukkan sumber penerimaan negara yang terpenting dalampembangunan. Pada saat ini Industri Minyak ditandai oleh lingkungan usahayang penuh ketidak-pastian _ dan perkembangan usaha yangbergejolak naik-turun dengan perubahan yang cepat.Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh perkembanganekonomi, politik, sosial dan teknologi di dunia yangdatangnya bertubi-tubi akhir-akhir ini. Pemerintah selama ini telah mempercayakan Lemigas untukmenangani bidang penelitian dan pengembangan teknologi minyakdan gas bumi Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya,Lemigas semula dibiayai oleh negara untuk sebagian besarkebutuhan anggarannya. Namun karena keterbatasan anggarannegara pada saat ini Lemigas terpaksa harus mampu membiayaikebutuhan sendiri secara swadaya. Dalam situasi yangmengharuskan badan ini untuk beroperasi secara mandiritersebut, timbullah berbagai masalah yang menjadi kendaladalam proses pelaksanaannya. Masalah tersebut terletak padaketerkaitan Lemigas pada prosedur penganggaran yang tidakmenunjang perkembangan kebutuhan yang harus mengikutidinamika industri perminyakan dewasa ini. Pembahasan masalah ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan teoridengan pelaksanaan berdasarkan pengalaman nyata yang terjadipada Lemigas. Fokus pembahasan diletakkan pada bidangpenganggaran , khususnya yang menyangkut segi-segi hambatandan beban biaya yang diakibatkan. Sebagai hasil dari analisa komparatif tersebut di atas,diperoleh temuan-temuan sebagai berikut: 1. Penanganan penelitian dan pengembangan teknologi, minyakdan gas bumi di Indonesia yang menjadi tanggung jawabPemerintah, industri dan lembaga pendidikan, masih belumterlaksana s.ecara ef.ektif dan terpadu. 2. Cara pembiayaan Lemigas yang harus dijalankan atas dasarswadaya dengan dana dari hasil kegiatan sendiri,bertentangan dengan ketentuan peraturan negara (ICW danKeppres 29/1984). 3. Dalam rangkaian program kegiatan yang telah direncanakanuntuk Lemigas, belum ada kriteria yang jelas untukmenentukan tingkat prioritas kegiatan pokok badan iniuntuk mengalokasikan dananya. 4. Pola penganggaran yang sekarang ternyata tidak sesuaidengan kebutuhan dan sifat-sifat kegiatan Lemigas. Dari temuan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa proseduranggaran tahunan Lemigas, yang sangat terikat pada birokrasipemerintah tidak memperhitungkan dimensi waktu dan biaya,sehingga mengakibatkan sejumlah kerugian. Kerugian-kerugiantersebut berupa: 1. Kerugian yang dapat dihitung dengan pasti, yaitu: a. Biaya dana (Cost of Money) b. Denda keterlambatan. c. Turunnya daya-beli uang atau inflasi. d. Hilangnya peluang penerimaan dari proyek. e. Kerugian beban biaya tetap. 2. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan pasti, yaitu: a. Kehilangan pasar, karena pelanggan pindah ke pesaing. b. Rusaknya citra, sehingga kepercayaan hilang. Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, diusulkanbeberapa saran perbaikan: 1. Agar industri perminyakan dan gas bumi ditempatkan dibarisan paling depan sebagai sumber dana untuk bidangpenelitiGn dan pengembangan teknologi. Peran pemerintahlebih diutamakan untuk fungsi yang bersifat koordinasi,sedangkan lembaga penelitian dan pendidikan diarahkanuntuk mengembangkan bidang penelitiannya. 2. Pemerintah agar memikirkan tentang sumber pembiayaanLemigas yang dapat lebih menjamin kelancaran tugasoperasionalnya. Untuk itu diusulkan agar anggarannyadibebankan kepada hasil produksi industri perminyakan dangas bumi. 3. Dalam penyusunan program program kriteria urutan prioritaskegiatan harus ditentukan secara jelas dalam bentuk yangdapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentinganmelaksanakannya. 4. Agar pola penyusunan anggaran setidak-tidaknya disusunmemenuhi kepentingan dua pihak: a. Kepentingan Pemerintah,yaitu agar anggaran memenuhi peraturan keuangan negara.b. Kepentingan Lemigas, yaitu agar anggaran sifatnya luwesdan tidak menjeratkan kedalam jalur-jalur birokrasi, demikelancaran operasi Lemigas."

"Implementasi kebijakan keuangan dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Kota Depok merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cermin kebijakan publik tetapi sekaligus juga menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Strategis Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas alokasi anggaran pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok; serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok.Penelitian menggunakan Teori Anggaran dari Syamsi, Suparmoko, Mardiasmo, Salomo, dan Schick; Teori Anggaran Belanja Daerah dan Muluk, Bird dan Jantscher, Musgrave & Musgrave, Sukirno; Teori Perencanaan Anggaran Belanja dari Abe, teori prencanaan Pembangunan Daerah dari Sitanggang, Meyer, Sigian, Tjokrowinoto Bryan &. White, Miranda, dan Arsyad.Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Alokasi anggaran pembangunan dalann pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok kurang optimal untuk merealisasikan Visi dan Misi Kota Depok, yaitu Kota Depok sebagai Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan. Alokasi untuk sektor pendidikan masih dibawah 5 persen, alokasi untuk sektor permukiman sekitar 3 persen dan alokasi untuk sektor perindustrian dan perdagangan belum dapat mendapat pnioritas yang maksimal.Faktor pendukung implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain kondisi demografis, letak geografis, kondisi dinamis perekonomian masyarakat, sumber daya aparatur, kebijakan keuangan Pemerintah Pusat serta situasi perekonomian nasional.Faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain faktor budaya kerja birokrasi yang inefisien dan sarat KKN, faktor kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang kurang memperhatikan tuntutan moral dan etika, serta faktor keterbatasan sumber daya alam.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah Kota Depok perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan meiibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional.Pemerintah Kota Depok bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok perlu segera merumuskan dan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan nisi dan mini Kota Depok, yaitu sektor pendidikan, permukiman, perdagangan dan jasa perlu menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan Daerah Kota Depok di masa mendatang tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lain."

"ABSTRAKPolicy of budget management of the State General Treasurer of Others Expenditure Budget (BA 999.08) is one of the policies that taken by the Minister of Finance of Indonesia as fiscals manager to execute one of the State Treasurer function in the management of the state budget as the purpose of provisions in the Package of Act on Finance State along with the operational regulations. Because of the characteristics that are different from the general state budget management, Minister of Finance has given the authority to regulate further discretionarie policy related to budget management of the State General Treasurer of Others Expenditure Budget. The implementation of policy in the management of the General Treasurer of Others Expenditure Budget needs to be done according to the rules of the legislation and adhere to the General Principles of Good Governance (AUPB) also the principles of public finance management in order to meet the state budget management aspects of effective and efficient, transparent, fair, professional, and also accountable in the corridors of state law."

"Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu daya tarik publik untuk menyimpan dana dalam produk bank syariah, tetapi di tingkat bagi hasil, bank syariah juga masih mengacu pada bank konvensional. Kama masih mengacu pada suku bunga bank konvensional membuat orang masih berpikir bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan dan tingkat bunga dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan seluruh bank syariah di Indonesia 2011-2013. Pemilihan sampel yang diuji dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 6 bank syariah yang dipilih. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 19,0. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), BOPO, Suku Bunga, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel independen, dan Nngkat bagi hasil deposito mudharabah berbagi sebagai variabel dependen Sebagian hasil menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR)."

"Keberadaan pasar modal di Indonesia saat ini semakin berkembang. Fungsi dari pasar tersebut sangat penting bagi berbagai kalangan mulai dari investor, perusahaan, dan pemerintah. Situasi yang ada di pasar modal sangat erat kaitannya dengan Hipotesis Pasar Efesien dan penerapan strategi investasi untuk membuktikan keberadaan dari Hipotesis Pasar Efesien itu sendiri. Strategi yang muncul adalah penerapan strategi momentum untuk mendapatkan profitabilitas momentum. Telah banyak penelitian-penelitian mengenai topik profitabilitas momentum ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi profitabilitas momentum di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan periode waktu yang sangat singkat 5, 10 dan 20 hari. Tulisan ini juga menginvestigasi penerapan strategi price-size momentum (size) dan price-B/M momentum (book to market ratio) untuk mendapatkan nilai profitabilitas momentum yang lebih besar lagi. Hasil yang didapat dari penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas momentum terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2012 dengan menggunakan periode waktu yang sangat singkat.

---

The existence of capital market in Indonesia is growing. Function of the market is very important for all walks of life ranging from investors, companies, and governments. The situation in the capital market is very closely related to the Efficient Market Hypothesis and the implementation of an investment strategy to prove the existence of the Efficient Market Hypothesis itself. Emerging strategy is the implementation of a strategy momentum to gain profitability of momentum. There have been many studies on the topic of this momentum profit.

This study aims to analyze the profitability of momentum existence in Indonesia Stock Exchange using a very short period of time 5, 10 and 20 days. This paper also investigates the application of price-size momentum strategies (size) and price-B / M momentum (book to market ratio) to generate a higher momentum profit.

The results of this study demonstrate that the profitability of momentum going on the Indonesia Stock Exchange in the period 2008 - 2012 using a very short period of time."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalammenghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-BasedBudgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaranyang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan denganstudi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal DitjenPerbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganmengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasilangsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasimaupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenaipenerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintahyang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlahpegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkanoutput layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan danvolume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlahanggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatananggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telahcukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yangditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaranini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benardisesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankanaktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to develop the required budget allocation ingenerating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementingActivity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of theBudget Work Plan that will be generated by applying this system. The study wascarried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institutionof Directorate General of Treasury in West Java region.The method used in this study is a qualitative method by collecting primary andsecondary data through interviews and direct observation on the research object,as well as retrieved from the information system?s database and documentsarchives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzedin accordance with the study of literature on the implementation of Activity-BasedBudgeting System, especially in the government institutions running publicservice activities.The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employeesto run a series of major activities in generating output of services, in accordancewith the standard operating precedures defined and targeted output volume in2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased innumber by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is anincrease in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have beenquite effective, because it has already included most of the strategic objectives setfor the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also bemore efficient, because the amount of budgeted costs completely customized tothe needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, inaccordance with the duties and functions of the State Treasury Office."