Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pela adalah salah satu hukum adat di Indonesia, tepatnya hukum adat yang ada di Kepulauan Maluku yang berlaku pada orang-orang Maluku. Ada dua peneliti yang telah mengadakan penyelidikan secara mendalam tentang pela ini, yaitu C. Cooley dan D. Bartels. Cooley mengemukakan bahwa pela adalah suatu ikatan yang dilembagakan mengenai persahabatan atau persaudaraan antara semua penduduk pribumi dari dua desa atau lebih, yang dibentuk oleh nenek moyang menurut keadaan tertentu dan membawa kewajiban-kewajiban tertentu untuk semua pihak yang terkait didalamnya. Kewajiban ini penting dalam definisi ini mengenai eksogami desa. Bartel meninjau pola ini dari sisi sosialnya.[...] Aplikasi dari hukum adat pela dalam masalah perkawinan (intermarriage taboo) menimbulkan persoalan di antara para generasi muda Maluku di Negeri Belanda. Hal ini selanjutnya mengakibatkan konflik antara generasi tua dengan generasi muda. Di Negeri Belanda sendiri terdapat pluralisme hukum, ialah hukum yang resmi dan hukum yang kurang resmi yang berlaku diantara berbagai subgolongan yang ada. Salah satu subgolongan yang menerapkan hukum demikian adalah golongan pendatang Maluku di Negeri Belanda yang menerapkan adat pela dalam kelompok masyarakat mereka sendiri."

"Tulisan ini membahas cyberspace dan konflik di Maluku untuk memperlihatkan sumbangan bagi cyber anthropology dan analisis mekanisme yang rumit pada situasi di Maluku. Konflik Maluku tidak cuma berlangsung pada tingkat lokal dan nasional, tetapi juga di cyberspace.Tampilan-tampilan di cyberspace sejajar dengan garis-garis agama sehingga memperkuat kesan perang agama antara umat Kristiani dan masyarakat Muslim. Internet menyediakan sarana bagi kelompok-kelompok yang bertikai untuk mengedepankan pandangan mereka mengenai konflik. Hal yang terpenting untuk kajian ini adalah paparan-paparan Internet dari kelompok-kelompok dan orang-orang yang langsung terlibat di dalam konflik, karena mereka mengakui memberikan informasi tangan pertama. Informasi itu membentuk persepsi konflik di luar Maluku dan di dunia internasional. Studi ini memfokuskan pada strategi-strategi dan argumentasi yang dipakai oleh kelompok-kelompok bertikai di Internet untuk menggambarkan pandangan mereka terhadap realitas, mengkonstruksikan komuniti-komuniti (communities) dan identitas-identitas mereka yang representatif. Lebih jauh, peran presentasi dalam konflik dan juga peran agama di dalam presentasi-presentasi itu juga diteliti. Webpage, milis dan newsletter terpilih yang mewakili pihak Kristen dan Muslim dianalisis untuk menunjukkan proses konstruksi itu. Setiap kelompok menggunakan bermacam-macam strategi-strategi dan modus-modus komunikasi Internet dan argumentasi teks dan visual untuk mengejar proyek identitas masing-masing. Materi-materi diambil baik dari cyberspace maupun dari konteks lokal Maluku, sehingga mengaburkan batas-batas antara realitas dan virtualitas."

"Tulisan ini menyajikan garis besar perkembangan antropologi hukum sejak munculnya karya H.Maine pada akhir abad ke-19 hingga masa kini. Dalam uraian tentang sejarah subdisiplin ini dari sudut pandang empiris-historis, penulis mengetengahkan adanya beberapa fase utama dalam perkembangan antropologi hukum beserta karakteristik pokoknya, yakni fase akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan akhir tahun 1960-an. Pada awal tulisannya, penulis menyatakan bahwa sejarah itu senantiasa mengalami perubahan-perubahan dan kesinambungan. Antropologi hukum juga bervariasi sepanjang sejarah perkembangannya. Dalam periode sejarah yang berbeda, berkembang asumsi-asumsi teoritis, minat perhatian, serta metode yang berbeda pula. Karena itu, patut dihindari adanya upaya pencarian untuk suatu sifat yang hakiki dan esensial dari antropologi hukum, serta interpretasi yang tepat "apakah" antropologi hukum itu. Penulis membahas pula hubungan antara antropologi hukum dan ilmu hukum, tema sentral dalam penelitian subdisiplin ini, perlunya kombinasi metode antara antropologi hukum dan sosiologi hukum walau tetap ada pembedaan bidang akademis diantara keduanya, dan relevansi praktis dari subdisiplin ini."

"In a traditionally Central Moluccan communities spread over the islands of Ambon, Haruka, Saparua, Nusalaut and in particular, Ceram, any conflict between two individuals of different denomination, or between two villages of different creeds, is usually settled in very short time. Conflicts do not spur intervillage riots as the Central Moluccan islanders have a strong commitment to their Pela and Gandong alliances and principles. However, the significance alliance systems had been undermined by the influx of migrants who have settled in the residential areas. The migrants have been totally excluded from the traditional pela system. With the decline influence of the traditional mechanism of authority, the outbreak of communal violence between the sa'lam (Moslem) and thesarane (Christian) inhabitants became unavoidable. The traditional laws have been ineffective as a problems-solving mechanism. The author maintains that it is high time to seriously consider the need to revive and maintain the alliance systems, and to adjust then to the present and future circumstances."

"Keamanan sosial merupakan satu bidang yang kini banyak menjadi perhatian ahli antropologi hukum. Dalam artikel ini, penulis menyajikan hasil penelitiannya tentang studi perbandingan pada sistem-sistem keamanan nasional dari penduduk Maluku Tengah yang memiliki latar belakang kebudayaan dan agama yang sama, tetapi yang bermukim di dua Negara yang berbeda: Indonesia dan Belanda. Keamanan sosial mengacu pada mekanisme yang menjamin diperolehnya kesempatan untuk hidup yang layak, baik bagi orang-orang dewasa yang sehat dalam satu komuniti maupun bagi mereka yang tidak dapat menyajikan hal itu untuk dirinya sendiri. Dalam artikel ini penulis menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk keamanan sosial dalam komuniti yang berbeda terwujud karena pengaruh kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda pula."

"This article critically observes the modern regime of time that led to the temporalizing of history. The employment of the master category of singular modernity encompasses its capacity for unifying all singularities, hence, betraying capitalism's and nation states' desire to transform plural histories into a single one. Anthropology too has been responsible for the production and maintenance of the temporal order of modernity. While capitalist and national expansions would use violent means to spatially establish themselves by destroying alternative modes of production and body politics, anthropology manipulates time with various devices of sequencing and distancing thereby assigning the conquered into the past. This article suggests that anthropology should no longer align itself with modernity and its notion of human progress. Rather, it should play out disqualified forms of interpretations, rescuing the multiple temporalities at work in the world, to blast the continuum of history."

"Subak di Bali merupakan suatu organisasi sosial masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan sistem pengetahuan orang Bali. Dalam melihat organisasi tersebut untuk dikaji dalam kajian Antropologi Hukum, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan dalam konteks apa suatu institusi semacam itu dilihat. Pentingnya menentukan konteks permasalahan secara cepat bertujuan untuk menghindari penjelasan yang terlalu panjang lebar tentang keterkaitan antara sub-sub sistem dalam kebudayaan itu sendiri."

"Tulisan ini mengkaji sikap penduduk desa -yang tinggal di suatu kampung di Yogyakarta-terhadap dakwah, dan bagaimana aktivitas-aktivitas penyebaran agama dimanifestasikan dalam kehidupan di desa. Penduduk desa ternyata enggan untuk menggunakan cara-cara langsung dalam melaksanakan dakwah, seperti mengunjungi penduduk desa yang tidak aktif guna mempengaruhinya untuk berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan, dan menyarankan mereka untuk tidak melaksanakan perbuatan terlarang. Sebaliknya, merekacenderung untuk memberikan contoh melalui tingkah laku. Metode-metode dakwah yang toleran dan tidak bersifat langsung yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, tidak adanya tokoh-tokoh agama yang otoriter, serta adanya norma-norma yang secara dominan melarang keterlibatan mereka dalam kehidupan orang lain, telah menunjang pembentukan sikap tersebut. Sikap ini memungkinkan dipertahankannya keharmonisan beragama, dan tidakmenyebabkan timbulnya tekanan dan perpecahan sosial sebagai akibat dari perbedaan agama. Tetapi, dengan kurangnya kesempatan untuk memperkecil perbedaan agama, perbedaan-perbedaan di antara orang-orang Islam dalam hal pandangan agamanya terasa lebih menonjol dalam kehidupan sosial, lebih dari masa-masa sebelumnya."

"Kajian kebudayaan dan aliran ilmu sosial dan humaniora konvensional sering digambarkan secara negatif. Dalam artikel ini, penulis membahas suatu paradok. Meski tidak bisa disebut sebagai 'syarat', tradisi kuat dalam ilmu sosial dan humaniora merupakan dasar terbentuknya dan berkembangnya kajian kebudayaan, dan sekaligus menjadi pengkritik utama kajian kebudayaan itu sendiri. Disiplin-disiplin ilmu konvensional tersebut merupakan pihak lainyang signifikan bagi kajian ini; mitra yang menantang dan sekaligus berlawanan yang membantu. Untuk menunjukkan pentingnya paradok tersebut di Indonesia, penulis menggarisbawahi kekhasan yang muncul saat melakukan kajian kebudayaan di Indonesia dibandingkan di "Barat". Penulis juga mengidentifikasi bidang-bidang khusus di mana kajian ini di Indonesia dapat memberikan sumbangan berarti pada usaha-usaha intelektual sejenisnya. Seraya menunggu istilah yang lebih pas, kajian ini memusatkan perhatian pada isu-isu kekerasan politik secara nasional, kaitan politik dan agama yang semakin erat, dan pertumbuhan generasi baru budaya populer yang pesat."

"Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai."