Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil dan memiliki daya saing tinggi, yang didalamnya terdapat arus barang, jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Thesis ini menganalisis kesiapan birokrasi Kabupaten Karawang dalam pengimplementasian MEA ditinjau dari kerangka 7S McKinsey: style, skill, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki kesiapan birokrasi yang ideal dalam pengimplementasian kebijakan MEA karena 1 belum ada visi yang secara khusus menggambarkan tujuan Kabupaten Karawang dalam memanfaatkan MEA, 2 belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, 3 belum optimalnya komitmen dari para stakeholders dalam pengimplementasi-an MEA, dan 4 belum optimalnya perumusan kebijakan maupun regulasi yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Pengimplementasian MEA di Kabupaten Karawang dapat dimulai dengan perumusan kebijakan dan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian MEA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

---

The ASEAN Economic Community AEC is an economic integration within ASEAN region to create stable and prosperous ASEAN economic region with competitive economies, in which the economy contains high flow of goods and services, good investment rate, strong upward trend in capital flows, equitable economic development, and the alleviation of poverty and socio economic disparities. The thesis analyzes the readiness of the Bureaucracy of Karawang Regency Officials in implementing the AEC in accordance with the 7S McKinsey framework covering seven variables including style, skill, systems, structure, staff, strategy, and shared values. The research is based on the qualitative paradigm and postpositivism theory, in which the data collection techniques include document studies and in depth interviews. Building upon the results of research, the bureaucracy of Karawang Regency Officials is not ideal yet to implement the policies regulating the AEC because of 1 the lack of local government vision that specifically describes the objective of Karawang Regency in the framework of the AEC, 2 bad fulfillment of human resources within Karawang Regency government, 3 lack of commitment from several stakeholders in Karawang Regencey in implementing the AEC, and 4 lack of policies and regulations integrating all local stakeholders in implementing the AEC. The implementation of the AEC in Karawang Regency needs full commitment from Karawang Regency bureaucrats starting from the lawmaking process regulating issues related to the AEC implementation including planning, implementation, and evaluation of the AEC implementation."

"Pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang luas dan dinamis harus didukung perangkat kinerja yang baik. Sebagai support systems pertama kepada Wakil Presiden, kedudukan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sangatlah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima. Namun pada kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat penurunan pada hasil capaian kinerja Setwapres. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Setwapres dalam memberikan dukungan kepada Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Kerangka 7S McKinsey. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder menggunakan penelusuran data dokumen relevan. Semua data disajikan secara deskriptif dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja Setwapres ditinjau dari Kerangka 7S McKinsey yaitu structure dimana sudah ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi serta adanya koordinasi yang baik; style dimana kepemimpinan demokratis membuat komunikasi berjalan baik disertai keterlibatan langsung pimpinan dalam pelaksanaan tugas; dan shared values yang disertai kegiatan internalisasi dan penguatan. Sementara faktor strategy dimana masih terdapat kegiatan unit kerja yang belum sesuai dengan program prioritas Wakil Presiden serta kegiatan evaluasi yang masih berfokus pada perubahan target kinerja; system dimana pengimplementasian SOP belum seluruhnya sesuai serta belum adanya mekanisme khusus dalam pengawasan; staff dimana masih kurangnya jumlah ASN sebagai Pramusaji Kepresidenan serta penempatan yang belum sesuai latar belakang pendidikan; dan skills yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan belum didukung oleh pelatihan yang menunjang.

---

The implementation of the Vice President’s duties which are comprehensive and dynamic shall indeed be supported by apparatus with good performance. The position of Vice President Secretariat as the first support systems of the Vice Presiden is very strategic to enhance its performance in realizing excellent service. However, in the period 2015-2019 there was a decrease in the performance achievements of Vice President Secretariat. This research is aimed at analyzing factors affecting the Vice President Secretariat Organization’s performance in supporting the Vice President in terms of 7S McKinsey’s Framework. This research is a descriptive method with a qualitative approach. This research used data sources namely primary data and secondary data. The primary data source used an interview method and the secondary data was taken by tracing the relevant documents. All data were presented descriptively and analyzed through data reduction, data presentation, and verification. The research results show that structure in which there has been a celar job desk and functions, and coordination which is well conducted; style in which the democratic leadership causes the communication to be well conducted, in addition to the direct involvement of the leader in implementing duties; and there is a shared values accompanied with the internalization and the dissemination programs. Meanwhile strategy in which there are some program that are not in line with priority programs handled by the Vice President and evaluation activities that still focus on changing performance targets; system in which the implementation of SOP that has not fully been appropriately conducted and there is no mechanism for monitoring; staff in which there is lack of Civil Servant Human Resources having duties to support household services to the Vice President and the Human Resourse placement that has not fully been in line with the educational background; and skills that haven’t been supported by appropriate trainings."

"Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pembuktian ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara elemen strategi, sistem, struktur, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM ditinjau dari dimensi 7S McKinsey.Dalam kerangka kerja 7S McKinsey, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 7 elemen dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu Strategi, Sistem, Struktur, Shared Values (Nilai Bersama), Style (Gaya Kepemimpinan), Staf, dan Skill (Ketrampilan). Ketujuh elemen tersebut saling terkait satu sama lain dengan elemen nilai bersama sebagai inti dari ketujuh elemen tersebut.Keberadaan nilai bersama yang berada di tengah-tengah ini menunjukkan pentingnya peranan nilai bersama dalam suatu organisasi. Nilai bersama ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dibagi secara bersama di antara anggota organisasi, atau yang dikenal sebagai budaya organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menjadikan subyek data sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai ketujuh elemen dalam kerangka 7s McKinsey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi sederhana dan korelasi parsial dan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa Variabel "gaya kepemimpinan", "staf", "ketrampilan", "sistem" dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM. Hanya variabel "struktur" yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap "nilai bersama" yang dimiliki oleh pegawai di Ditjen HAM. Secara parsial, variabel "gaya kepemimpinan", "staf", dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM, sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu variabel "ketrampilan", "sistem", dan "struktur" tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel "nilai bersama". Kata Kunci :

---

ABSTRACTThe main question in this research is how is the relation between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights. Based on that main question, the aims of this research is to find out the relationship between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights seen in the 7S McKinsey Framework.In the 7s McKinsey Framework, organization is seen as a system that consist of seven elements that influence the performance of the organization. Those seven elements are shared values, style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy. They are interrelated each other with the element of shared values as the central of the interrelation.The position of shared values in the middle of the seven elements shows the important of the shared values in the organization. Shared values are values that owned by and shared among members of the organization, which also known as organization culture. This research was held in Directorate General of Human Rights, Departmen of Law and Human Rights. This research is a sensus study with the subject of the data is the resource of the data. The data collection was carried out using questionaire about the seven elements in 7S McKinsey Framework. The analysis of the data carried out using the formulation of bivariate correlation and partial correlation by application of SPSS version 16.Based on the results of this research, it is concluded that the variables of "style", "staff", "skill", "system", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". Only variable of "structure" that do not have a significant correlation with the variable of "shared values". Partially, the variables of "style", "staff", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". The other three variables, those are "skill", "system", and "structure" do not have a significant correlation with the variable of "shared values"."

"Masalah sosial yang tidak pernah selesai di Kabupaten Lombok Tengah menjadikan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi semakin tinggi setiap tahunnya, sehingga penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini semakin tidak maksimal. Terkait itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai kinerja Dinsos Kab. Loteng dalam rangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab. Evaluasi kinerja Dinsos Loteng diawali dengan analisis kinerja organisasi sektor publik dengan indikator input, output dan outcomes kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi Dinsos Loteng dengan model 7S McKinsey framework, faktor-faktor tersebut berupa analisis struktur, strategi, sistem, gaya kepemimpinan, keahlian dan keterampilan, sumber daya manusia, dan nilai bersama. Pendekatan penelitian ini menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa kinerja Dinsos Kabupaten Lombok Tengah ini masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam faktor strategi, sistem, dan SDM (Sumber Daya Manusia), karena minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) menjadikan perencanaan strategi dan sistem dilakukan seadanya tanpa ada inovasi ataupun perbaikan dari organisasi, sehingga efisiensi dalam bekerja menjadi sangat kurang dan akhirnya berdampak pada pelayanan yang tidak efektif. 

---

The never-ending social problems in Central Lombok Regency mean that the number of PMKS (Persons with Social Welfare Problems) is getting higher every year, so that controlling PMKS (Persons with Social Welfare Problems) is increasingly less than optimal. Related to this, this research aims to evaluate or assess the performance of the District Social Service. Attic in the context of organizational development to increase the effectiveness and efficiency of the organization in carrying out its responsibilities. Evaluation of the performance of the Attic Social Service begins with an analysis of the performance of public sector organizations with indicators of input, output and outcomes, then continues with the factors that influence the performance of the Attic Social Service organization using the 7S McKinsey framework model, these factors are in the form of analysis of structure, strategy, system, style leadership, expertise and skills, human resources, and shared values. This research approach uses post-positivist data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This research shows that the performance of the Central Lombok Regency Social Service still needs to be optimized, especially in strategy, system and HR (Human Resources) factors, because the lack of HR (Human Resources) means that strategic and system planning is carried out as is without any innovation or improvement. organization, so that efficiency in work becomes very less and ultimately results in ineffective service."

"Citra lembaga DPR RI sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat harus didukung perangkat kinerja yang mendukung secara baik. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai supporting system sangatlah strategis untuk meningkatkan pelayanan secara profesional untuk mendukung tercapainya citra DPR RI yang positif. Namun pada kurun waktu tahun 2019-2023, citra DPR RI di mata publik selalu berada di posisi buruk. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis dengan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian kinerja organisasi Setjen DPR RI dan citra lembaga. Peneliti melakukan analisa dengan menggunakan kerangka McKinsey (Peters &Waterman, 2004) dan Citra Pemerintah (Pratama, 2017). Penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Setjen DPR RI mendapatkan nilai 3,05 (Baik). Kesesuaian kinerja tersebut dilihat pada aspek structure, sudah ada pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab yang tertuang di persekjen serta adanya mekanisme koordinasi yang kolaboratif; aspek style, kepemimpinan yang bersifat demokratis; aspek staff dan skill, Setjen DPR RI telah didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan memiliki keahlian. Akan tetapi, pada aspek strategy, masih belum terdapat target outcome yang jelas dan terukur dalam peningkatan citra lembaga; aspek system belum terdapat pedoman pelaksanaan peran peningkatan citra lembaga; dan terakhir aspek shared values dimana masih belum optimal dalam pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi nilai dasar ASN Setjen DPR RI.

---

The image of the Indonesian House of Representatives as an institution that represents the people must be supported by a good supporting performance device. The Secretariat General (Setjen) of the Indonesian House of Representatives as a supporting system is very strategic to improve professional services to support the achievement of a positive image of the Indonesian House of Representatives. However, in the period 2019-2023, the image of the Indonesian House of Representatives in the eyes of the public has always been in a bad position. This study is a post-positivist study with a qualitative method to analyze the suitability of the organizational performance of the Indonesian House of Representatives and the image of the institution. The researcher conducted the analysis using the McKinsey framework (Peters & Waterman, 2004) and the Government Image (Pratama, 2017). This study shows that the performance results of the DPR RI Secretariat General received a score of 3.05 (Good). The suitability of the performance is seen in the structure aspect, there is already a division of tasks, functions and responsibilities stated in the secretary general and there is a collaborative coordination mechanism; style aspect, democratic leadership; staff and skill aspect, the DPR RI Secretariat General has been supported by an adequate number of employees and has expertise. However, in the strategy aspect, there is still no clear and measurable outcome target in improving the image of the institution; in the system aspect, there are no guidelines for implementing the role of improving the image of the institution; and finally the shared values aspect where the implementation of internalization and socialization of the basic values of the DPR RI Secretariat General ASN is still not optimal."

"Tahun 2016 merupakan awal penerapan era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)-sebuah integrasi regional guna mendorong pasar bebas tunggal yang kompetitif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terintegrasi dengan pasar global. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mewujudkan cita-cita MEA. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN, mencakup 10 (sepuluh) negara ASEAN dalam rentang waktu Tahun 1996 s.d 2014. Variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi (GDP per Kapita) dan variabel bebas terdiri atas tata kelola pemerintahan, nilai perdagangan dan investasi, kualitas SDM, bantuan/hibah luar negeri, ketersediaan energi (minyak), investasi asing, tingkat ketergantungan, rasio tenaga kerja, serta tingkat pemakaian teknologi informasi dan komunikasi. Melalui metode estimasi fix effect model dari data panel, diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan (khususnya stabilitas politik) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN adalah investasi asing, ketersediaan energi (minyak), dan nilai GDP tahun sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan agar negara-negara ASEAN melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mempertahankan nilai investasi asing, produksi minyak dan angka GDP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam rangka mencapai tujuan tujuan MEA

---

The Year 2016 was the beginning of the implementation of a new era of the ASEAN Economic Community (AEC), a regional integration to encourage a single competitive free market, high economic growth and integration with global markets. Governance is one of the challenges facing ASEAN in realizing the ideals of the AEC. This study aims to analyse the influence of governance and the factors that influence ASEAN economic growth, covering 10 (ten) ASEAN countries in the period 1996 to 2014. The dependent variable is economic growth (GDP per Capita) and the independent variables consist of governance, value of trade and investment, quality of human resources, foreign aid/grants, availability of energy (crude oil), foreign investment, level of dependence, the ratio of labour, and the level of usage of information and communication technology.

Through the ‘fixed effect model’ estimation method from panel data, it is concluded that governance (especially political stability) has a positive and statistically significant effects on ASEAN the economic growth. Other factors that affecting ASEAN's economic growth are foreign investment, availability of energy (oil), and the value of GDP the previous year. This study recommends that ASEAN countries should improve governance and maintain the value of foreign investments, oil production and GDP figures to encourage high and stable economic growth in order to achieve the goals of the AEC."

"Tesis ini membahas mengenai harmonisasi ketentuan hukum persaingan dan pembentukan otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi ASEAN, interaksi antara pelaku usaha tidak lagi berada di tingkat domestik namun telah melampaui batas negara bahkan hingga ke pasar regional ASEAN. Saat ini dirasakan pentingnya meningkatkan komitmen untuk menciptakan kawasan ekonomi regional dengan tingkat persaingan yang tinggi dan terbebas dari persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu kiranya perlu dipersiapkan adanya perangkat hukum termasuk kelembagaan di dalamnya guna mengakomodasi kepentingan dimaksud. Penelitian ini pada prinsipnya adalah bertujuan untuk mengetahui apakah dimungkinkan suatu harmonisasi ketentuan persaingan di tingkat ASEAN serta bagaimana kiranya struktur ideal dari suatu otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal berbasis normatif melalui pendekatan perbandingan dengan menggunakan data sekunder.

---

This thesis discusses the harmonisation of competition law and the formation of competition authority within the framework of the ASEAN economic community. Along with the development of improving ASEAN integration, the interaction between business actors is no longer at the domestic level but has transcended state boundaries even to the ASEAN regional market. Nowadays it is felt the importance of increasing commitment to creating a regional economic region with high level of competition and free from unfair business competition. Therefore, it would be necessary to prepare a legal instrument including the institution in that context to accommodate the intended interest. This research principally is aimed to find out whether it is possible to harmonise the provisions of competition at the ASEAN level and how it would be the ideal structure of the competition authority within the framework of the ASEAN economic community. The method used is a doctrinal legal research on a normative basis through comparative approach by using secondary data."