Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 80604 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dany Kartiko
Kesiapan birokrasi pemerintah Kabupaten Karawang dalam peng-implementasian masyarakat ekonomi Asean ditinjau dari pengaplikasian kerangka 7S mckinsey = The readiness of the bureaucracy of Karawang Regency officials in implementing the Asean economic community in terms of the framework of 7S mckinsey
"Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil dan memiliki daya saing tinggi, yang didalamnya terdapat arus barang, jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Thesis ini menganalisis kesiapan birokrasi Kabupaten Karawang dalam pengimplementasian MEA ditinjau dari kerangka 7S McKinsey: style, skill, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki kesiapan birokrasi yang ideal dalam pengimplementasian kebijakan MEA karena 1 belum ada visi yang secara khusus menggambarkan tujuan Kabupaten Karawang dalam memanfaatkan MEA, 2 belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, 3 belum optimalnya komitmen dari para stakeholders dalam pengimplementasi-an MEA, dan 4 belum optimalnya perumusan kebijakan maupun regulasi yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Pengimplementasian MEA di Kabupaten Karawang dapat dimulai dengan perumusan kebijakan dan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian MEA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
The ASEAN Economic Community AEC is an economic integration within ASEAN region to create stable and prosperous ASEAN economic region with competitive economies, in which the economy contains high flow of goods and services, good investment rate, strong upward trend in capital flows, equitable economic development, and the alleviation of poverty and socio economic disparities. The thesis analyzes the readiness of the Bureaucracy of Karawang Regency Officials in implementing the AEC in accordance with the 7S McKinsey framework covering seven variables including style, skill, systems, structure, staff, strategy, and shared values. The research is based on the qualitative paradigm and postpositivism theory, in which the data collection techniques include document studies and in depth interviews. Building upon the results of research, the bureaucracy of Karawang Regency Officials is not ideal yet to implement the policies regulating the AEC because of 1 the lack of local government vision that specifically describes the objective of Karawang Regency in the framework of the AEC, 2 bad fulfillment of human resources within Karawang Regency government, 3 lack of commitment from several stakeholders in Karawang Regencey in implementing the AEC, and 4 lack of policies and regulations integrating all local stakeholders in implementing the AEC. The implementation of the AEC in Karawang Regency needs full commitment from Karawang Regency bureaucrats starting from the lawmaking process regulating issues related to the AEC implementation including planning, implementation, and evaluation of the AEC implementation."
2017
T47899
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Effi Ratna Furkon
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sekretariat wakil presiden dalam memberikan dukungan kepada wakil presiden ditinjau dari perspektif kerangka 7S mckinsey (Studi tahun 2015-2019) = The analysis of factors affecting the vice president secretariat organization’s performance in supporting the vice president in terms of 7S mckinsey’s framework (Study in 2015-2019).
"Pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang luas dan dinamis harus didukung perangkat kinerja yang baik. Sebagai support systems pertama kepada Wakil Presiden, kedudukan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sangatlah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima. Namun pada kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat penurunan pada hasil capaian kinerja Setwapres. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Setwapres dalam memberikan dukungan kepada Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Kerangka 7S McKinsey. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder menggunakan penelusuran data dokumen relevan. Semua data disajikan secara deskriptif dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja Setwapres ditinjau dari Kerangka 7S McKinsey yaitu structure dimana sudah ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi serta adanya koordinasi yang baik; style dimana kepemimpinan demokratis membuat komunikasi berjalan baik disertai keterlibatan langsung pimpinan dalam pelaksanaan tugas; dan shared values yang disertai kegiatan internalisasi dan penguatan. Sementara faktor strategy dimana masih terdapat kegiatan unit kerja yang belum sesuai dengan program prioritas Wakil Presiden serta kegiatan evaluasi yang masih berfokus pada perubahan target kinerja; system dimana pengimplementasian SOP belum seluruhnya sesuai serta belum adanya mekanisme khusus dalam pengawasan; staff dimana masih kurangnya jumlah ASN sebagai Pramusaji Kepresidenan serta penempatan yang belum sesuai latar belakang pendidikan; dan skills yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan belum didukung oleh pelatihan yang menunjang.
The implementation of the Vice President’s duties which are comprehensive and dynamic shall indeed be supported by apparatus with good performance. The position of Vice President Secretariat as the first support systems of the Vice Presiden is very strategic to enhance its performance in realizing excellent service. However, in the period 2015-2019 there was a decrease in the performance achievements of Vice President Secretariat. This research is aimed at analyzing factors affecting the Vice President Secretariat Organization’s performance in supporting the Vice President in terms of 7S McKinsey’s Framework. This research is a descriptive method with a qualitative approach. This research used data sources namely primary data and secondary data. The primary data source used an interview method and the secondary data was taken by tracing the relevant documents. All data were presented descriptively and analyzed through data reduction, data presentation, and verification. The research results show that structure in which there has been a celar job desk and functions, and coordination which is well conducted; style in which the democratic leadership causes the communication to be well conducted, in addition to the direct involvement of the leader in implementing duties; and there is a shared values accompanied with the internalization and the dissemination programs. Meanwhile strategy in which there are some program that are not in line with priority programs handled by the Vice President and evaluation activities that still focus on changing performance targets; system in which the implementation of SOP that has not fully been appropriately conducted and there is no mechanism for monitoring; staff in which there is lack of Civil Servant Human Resources having duties to support household services to the Vice President and the Human Resourse placement that has not fully been in line with the educational background; and skills that haven’t been supported by appropriate trainings."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asra Virgianita
ASEAN untuk semua? menengok kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean = ASEAN for all? looking at the readiness of local governments in facing the Asean Economic Community
Depok: Rajawali Pers, 2018
330.959 8 ASE
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lidya Rosenanda
Analisis hubungan nilai bersama dengan kerangka kerja tujuh Mckinsey (7S McKinsey framework) pada Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Ham RI
"Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pembuktian ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara elemen strategi, sistem, struktur, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM ditinjau dari dimensi 7S McKinsey.
Dalam kerangka kerja 7S McKinsey, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 7 elemen dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu Strategi, Sistem, Struktur, Shared Values (Nilai Bersama), Style (Gaya Kepemimpinan), Staf, dan Skill (Ketrampilan). Ketujuh elemen tersebut saling terkait satu sama lain dengan elemen nilai bersama sebagai inti dari ketujuh elemen tersebut.
Keberadaan nilai bersama yang berada di tengah-tengah ini menunjukkan pentingnya peranan nilai bersama dalam suatu organisasi. Nilai bersama ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dibagi secara bersama di antara anggota organisasi, atau yang dikenal sebagai budaya organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menjadikan subyek data sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai ketujuh elemen dalam kerangka 7s McKinsey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi sederhana dan korelasi parsial dan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.
Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa Variabel "gaya kepemimpinan", "staf", "ketrampilan", "sistem" dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM. Hanya variabel "struktur" yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap "nilai bersama" yang dimiliki oleh pegawai di Ditjen HAM. Secara parsial, variabel "gaya kepemimpinan", "staf", dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM, sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu variabel "ketrampilan", "sistem", dan "struktur" tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel "nilai bersama". Kata Kunci :
ABSTRACT
The main question in this research is how is the relation between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights. Based on that main question, the aims of this research is to find out the relationship between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights seen in the 7S McKinsey Framework.
In the 7s McKinsey Framework, organization is seen as a system that consist of seven elements that influence the performance of the organization. Those seven elements are shared values, style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy. They are interrelated each other with the element of shared values as the central of the interrelation.
The position of shared values in the middle of the seven elements shows the important of the shared values in the organization. Shared values are values that owned by and shared among members of the organization, which also known as organization culture. This research was held in Directorate General of Human Rights, Departmen of Law and Human Rights. This research is a sensus study with the subject of the data is the resource of the data. The data collection was carried out using questionaire about the seven elements in 7S McKinsey Framework. The analysis of the data carried out using the formulation of bivariate correlation and partial correlation by application of SPSS version 16.
Based on the results of this research, it is concluded that the variables of "style", "staff", "skill", "system", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". Only variable of "structure" that do not have a significant correlation with the variable of "shared values". Partially, the variables of "style", "staff", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". The other three variables, those are "skill", "system", and "structure" do not have a significant correlation with the variable of "shared values"."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26340
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Wisnu Pratama
Harmonisasi Ketentuan Hukum Persaingan dan Pembentukan Competition Authority dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN = Harmonization of Competition Law and the Formation of Competition Authority within The Framework of The ASEAN Economic Community
"Tesis ini membahas mengenai harmonisasi ketentuan hukum persaingan dan pembentukan otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi ASEAN, interaksi antara pelaku usaha tidak lagi berada di tingkat domestik namun telah melampaui batas negara bahkan hingga ke pasar regional ASEAN. Saat ini dirasakan pentingnya meningkatkan komitmen untuk menciptakan kawasan ekonomi regional dengan tingkat persaingan yang tinggi dan terbebas dari persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu kiranya perlu dipersiapkan adanya perangkat hukum termasuk kelembagaan di dalamnya guna mengakomodasi kepentingan dimaksud. Penelitian ini pada prinsipnya adalah bertujuan untuk mengetahui apakah dimungkinkan suatu harmonisasi ketentuan persaingan di tingkat ASEAN serta bagaimana kiranya struktur ideal dari suatu otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal berbasis normatif melalui pendekatan perbandingan dengan menggunakan data sekunder.
This thesis discusses the harmonisation of competition law and the formation of competition authority within the framework of the ASEAN economic community. Along with the development of improving ASEAN integration, the interaction between business actors is no longer at the domestic level but has transcended state boundaries even to the ASEAN regional market. Nowadays it is felt the importance of increasing commitment to creating a regional economic region with high level of competition and free from unfair business competition. Therefore, it would be necessary to prepare a legal instrument including the institution in that context to accommodate the intended interest. This research principally is aimed to find out whether it is possible to harmonise the provisions of competition at the ASEAN level and how it would be the ideal structure of the competition authority within the framework of the ASEAN economic community. The method used is a doctrinal legal research on a normative basis through comparative approach by using secondary data."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Aryani
Readiness index perbankan syariah dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean = Readiness index of the indonesian islamic banking facing the Asean economic community
"ABSTRAK
Penerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkan
melalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi
industri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasuki
pasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akan
menghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian ini
mengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.
Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberi
nama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapan
industri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,
faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritas
perbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitungan
readiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empat
pihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.
Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industri
perbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengan
kontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.
Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapi
pasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagi
kesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnis
dan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk dan
meningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadi
perusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategi
dan tata kelola yang baik.
ABSTRACT
Implementation of financial integration in ASEAN that will be applied through
MEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions to
enter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced to
face highly competitive industry. This study attempts to measure the level of
readiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. The
measurement method used in this research is conducted by creating a composite
index, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degree
of readiness of the Islamic banking industry, which is composed by four
determinants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,
and also the researcher views.
Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by four
parties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authorities
and the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47
indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcome
the competition within MEA. The largest contribution coming from shari?a
compliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantage
for Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to further
enhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks and
improve their IT quality, innovate in product development and enhance service
excellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in the
asia should be implemented in the form of strategies and good governance."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Aulia Rahmawani
Analisis kesiapan birokrasi dalam implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor = Analysis of bureaucracy readiness in implementing the comprehensive systematic land registration in Cibinong District Bogor Regency
"ABSTRAK
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.
ABSTRACT
The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moses Pangeran Lukman
Analisis yuridis kesiapan dan perlindungan bagi pengusaha gula dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean 2015 berdasarkan hukum persaingan usaha = Juridical analysis of readiness and protection of sugar producers in facing asean economic community 2015 based on competition law
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
ABSTRACT
This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44910
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarastika Putri Walian
Kesiapan hukum investasi Indonesia dalam melindungi investasi domestik menghadapi masyarakat ekonomi asean 2015 = Readiness of law investment of Indonesia in protecting domestic investment facing asean economy community 2015
"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41386
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustina Senjayani
Studi kesiapan wirausaha muda indonesia menghadapi asean economic community 2015 = Readiness study of indonesian young entrepreneur facing asean economic community 2015
"ASEAN Economic Community (AEC) segera diberlakukan pada 2015. Sebagai pasar tunggal, AEC didesain untuk menghasilkan perubahan struktural melalui penghilangan atau reduksi hambatan perdagangan. Menjadi pertanyaan bagaimana kemampuan para wirausahawan muda Indonesia menghadapi kondisi tersebut. Di satu sisi mereka memiliki keterbatasan krusial, di sisi lain dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat kompetitif.
Tesis ini bertujuan mengidentifikasi karakterisik lingkungan strategis AEC dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi yang akan akan terjadi dan dampaknya terhadap wirausaha; mengidentifikasi ukuran kesiapan wirausaha muda untuk sukses dalam lingkungan AEC dan mengukur kesiapan wirausaha muda Indonesia menghadapi AEC. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori integrasi ekonomi, teori ekonomi jaringan, teori perubahan dan kesiapan menghadapi perubahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pakar, stakeholder terkait dan asosiasi wirausaha muda Indonesia serta melalui kaji pustaka.
Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Lingkungan strategis AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih dalam daripada free trade area; dicirikan oleh tingkat kompetisi yang semakin tinggi; pengaruh eksternal yang semakin kuat; (2) Ukuran kesiapan wirausaha muda menghadapi AEC -ditentukan oleh kebijakan publik yang kuat dan terintegrasi untuk menciptakan daya saing nasional; (3) Wirausaha muda Indonesia masih memerlukan sejumlah penyiapan terutama dalam aspek knowledge, skill, dukungan finansial dan kebijakan perlindungan untuk menghadapi AEC.
As a single market, AEC is characterized by its higher level of competition since it is designed to drive structural change through reduction and elimination of trade barrier. While young entrepreneur typically have limitations due to their age and experience therefore they need specific supports; on the other hand they have to face harder competitive era.
Research focused to identify characteristics of AEC strategic environment in associated with the level of competition and it’s impacts to Indonesian entrepreneur; to identify readiness indicators; and to asses readiness of Indonesian young entrepreneur facing AEC. Research designed using qualitative approach, based on theories of regional economic integration; economic networking; and change and readiness for changes. Datas collected through interview of experts; related stakeholders and association of Indonesian young entrepreneurs and literature study.
Based on the research it is concluded that : (1) AEC is a deeper form of economic integration compared to free trade area; characterised by higher levels of competition and external influence (2) Readiness of young entrepreneur to face changes in AEC determined by an integrated public policy to create national competitiveness; (3) Indonesian young entrepreneur need several preparation such as skill, knowledge, financial supports and protection regulation to face AEC. "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>