Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengguna internet dan media social berada dalam segmen bonus demografi dan rawan terpapar oleh bahaya Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik komunikasi media social dalam proses penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan untuk mengetahui skenario kebijakan komunikasi pada media ocial dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika untuk menunjang ketahanan nasional. Penelitian menggunakan penelitian kualittatif dengan metode analitik AHP guna menentukan prioritas mana yang tepat dalam skenario kebijakan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas skenario akibat dari komunikasi media ocial adalah jumlah pengguna Narkotika menurun. Kriteria efek yang yang menjadi prioritas dalam mencapai prestasi komunikasi media social adalah efek moderat. Prioritas kriteria dalam hal strategi ukuran keberhasilan adalah agenda setting, sedangkan kebijakan pilihan adalah kebijakan MAN yaitu dalam hal pengembangan SDM penyebar komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan media sosial terutama dalam hal penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dimungkinkan dapat menurunkan prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan penyebaran informasi dengan menggunaan media sosial dapat menjadi metode khusus untuk menurunkan prevalensi pengguna Narkotika.

---

ABSTRACTThis research discusses the internet and social media users segmented into demographic bonus and they are vulnerable to be exposed to the hazards of Illegal Drugs. This research aims to analyze the characteristic of social media communications in the process of decreasing the prevalence of Illegal Drugs abuse and to acknowledge the scenario of communications policy towards social media for the prevention of Illegal Drugs abuse to support the national resilience. This research is a qualitative research applying a method the so called Analytic Hierarchy Process AHP for determining which precise priority in the scenario of communications policy. Based on such AHP result, scenario priority on account of the social media communications is the decreasing of amount of Illegal Drugs users. The criteria effect as a priority to reach an achievement in the social media communications is a moderate effect. Criteria priority concerning the strategy of successful measurement is a setting agenda, meanwhile the choice policy is MAN policy regarding the Human Resource development as the communications spreader. Communications by using the social media specifically for the information dissemination concerning the dangerous of the Illegal Drugs abuse which such manner is assumed can decrease the prevalence of Illegal Drugs abuse but until the present time an accurate data is not available and no research discussed it. Information dissemination by using the social media can be a specific method for decreasing the prevalence of Illegal Drugs user. "

"ABSTRAKTesis ini membahas pemanfaatan media televisi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN. Meningkatnya pengguna baru narkotika mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk di dalamnya upaya pencegahan yang dilakukan melalui media televisi. Pencegahan anti narkotika melalui televisi dinilai belum optimal karena dilakukan hanya beberapa saat dan tidak intensif sehingga tidak banyak mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi narkotika. Ketidakoptimal- an ini terkait dengan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam program pencegaahan melalui media televisi, serta biaya pembuatan dan penayangan program anti narkotika di televisi yang cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya strategis untuk program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi dan wawancara mendalam terhadap satu orang staf pelaksana teknis Sub Direktorat Media Elektronik Deputi Pencegahan BNN, satu orang produser acara pendidikan TVRI dan dua orang residen Program Rehabilitasi Narkotika BNN. Penulis menilai program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi ini masih belum optimal untuk dapat mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

---

ABSTRACT

This thesis discusses the use of television media in the prevention of drug abuse at BNN. Increased new drug users indicate poor drug abuse prevention efforts, including prevention efforts conducted through the medium of television. Prevention of anti-narcotics through television not considered optimal because it is done only a few times and not intensive so it does not much affect the public to stay away from narcotics. Nonoptimalization is associated with the infrastructure and human resources involved in the program prevention through television media, the cost production and the anti-narcotics program aired on television is quite large. Therefore it is necessary for strategic effort for drug abuse prevention programs through the medium of television. The approach taken in this research is descriptive qualitative data collection methods, observation and depth interview with one staff person technical implementation of Electronic Media Sub Directorate Deputy Prevention BNN, one educational event producer TVRI and two resident BNN Narcotics Rehabilitation Program. The authors assess the drug abuse prevention program through the medium of television is still not optimal in order to support the Prevention and Combating Drug Abuse and Illicit Narcotics (P4GN)."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi pemanfaatan media sosial pada UMKM yang bergerak di bidang jasa bengkel yaitu Trijaya Ban 83. Pemetaan kondisi UMKM memperlihatkan bahwa tidak adanya aktivitas pemasaran yang dilakukan terutama di dunia digital pada bengkel Trijaya Ban 83, terutama belum adanya kegiatan komunikasi pemasaran serta penentuan fungsi setiap media sosial yang dimiliki. Oleh karena itu, tujuan dari business coaching ini adalah untuk membantu UMKM memaksimalkan peran media sosial dalam melakukan kegiatan pemasaran di dunia digital. Diharapkan bahwa Trijaya Ban 83 dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Metode yang digunakan dalam business coaching ini adalah metode kuantitatif untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan eksperimen dalam pelaksanaan strategi yang telah dibuat. Kesimpulan dari business coaching ini adalah perbaikan pada media sosial telah mengoptimalkan efektifitas dari komunikasi pemasaran melalui media sosial dalam membantu kegiatan promosi pada Trijaya Ban 83.Kata kunci: Pemasaran, Promosi, Pelatihan Bisnis, Media Sosial, UMKM.....This thesis discusses about the implementation of social media utilization at UMKM which operates in workshop service that is Trijaya Ban 83. Mapping of SME condition shows that the absence of marketing activity done especially in digital world at SME Trijaya Ban 83, especially lack of marketing communication activity and determination function of every social media owned. Therefore, the purpose of business coaching is to help SME Trijaya Ban 83 maximize the role of social media in conducting marketing activities in the digital world. It is expected that Trijaya Ban 83 can reach consumers more widely, and be able to adapt to technological developments. The method used in business coaching is a quantitative method to collect the required data, then conducted experiments in the implementation of strategies that have been made. The conclusion of this business coaching is the improvement on social media has optimized the effectiveness of marketing communication through social media in assisting promotion activities at Trijaya Ban 83"

"Di dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, terdapat upaya penal dan non-penal. Dimana upaya non penal bersifat preventif. Upaya non-penal ini bisa berbentuk apa saja, peranan media massa dalam membentuk persepsi atas kejahatan dan hukuman adalah salah satunya. Media massa dapat melakukan peranan ini melalui pemberitaan kejahatan dan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Namun masih ada media massa yang menjadikan berita kejahatan sebagai komoditas saja, sementara dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum masih sebatas sebagai narasumber saja. Muatan berita di media massa khususnya yang ada kaitan dengan berita kekerasan dapat menimbulkan dampak ketakutan dan tidak mengedukasi masyarakat. Tesis ini meneliti bagaimana peran media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum dan bagaimana memperkuat peranan media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Terdapat beberapa permasalahan dalam konstruksi media massa akan pemberitaan kejahatan seperti penggunaan terminologi, pemberitaan yang berimbang dan pemberitaan yang menghakimi. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi media massa akan berita kejahatan, agar kemudian dapat berjalan sesuai pada fungsi preventif. Penggunaan narasi dan gambar yang terlalu detail dan kepatuhan terhadap etika sebaiknya menjadi pedoman ketika media massa mengkonstruksi pemberitaan kejahatan, karena dampak berita media massa dapat menjadi pemicu perilaku agresif, menimbulkan efek ketakutan dan membentuk opini publik berupa perwujudan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa berupa partisipasi terhadap penegakan hukum sendiri, hal ini menunjukkan bahwa opini publik atau tindakan publik punya partisipasi yang penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana. Namun opini publik ini memiliki paradoks, dimana dalam hal ini dapat berarti pula timbul ketidak percayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang ada. Media massa dalam konteks kebijakan penangggulangan kejahatan dapat berperan juga dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan apresiasi kepada lembaga penegak hukum, media massa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Tidak harus merupakan kerjasama yang sifatnya formil asalkan dapat saling menghargai profesi masing-masing dan saling menguntungkan. Peran media massa ini juga bisa dilakukan dengan memenuhi semua sisi lembaga penegak hukum dalam konstruksi berita kejahatan, sehingga tidak ada lembaga penegak hukum yang kinerjanya disoroti terlalu besar lalu menimbulkan semacam persaingan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Konstruksi berita kejahatan dari media massa memang tidak bisa lepas dari nilai beritanya sendiri, namun berita kejahatan besar dan kejahatan jalanan sebaiknya mendapatkan bentuk konstruksi yang sama, dimana sebaiknya ia memberikan bentuk peringatan, edukasi dan kontrolnya terhadap penegakan hukum, hal ini penting mengingat media massa merupakan wadah aspirasi masyarakat sehingga yang dilakukannya seharusnya juga menjadi cerminan masyarakat dan memang apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam konteks penegakan hukum.

---

In the criminal policy, there are penal effort and non-penal effort. Where non penal preventive efforts. These non-penal efforts could formed in many ways, the role of mass media in influencing perceptions of crime and punishment is one of them. Mass media can perform this role through their construction of the news crime and cooperate with law enforcement agencies. But there are still some mass media makes news crime only as a commodity, while in connection with law enforcement agencies is only as a source only. Content in the mass media particularly that there is a link to the news of violence can lead to fear and does not educate the public. This thesis examines how the role of the mass media in criminal policy, their collaboration with law enforcement agencies and how to strengthen the role of mass media in criminal policy. There are some problems in construction of news crime from mass media like the use of terminology, balanced news coverage and judging news coverage. It is closely related to the construction of news crime from mass media, so that the news can then be run according to the preventive function. The use of narrative and images that are too detailed and obedied to ethic should be guidelines when mass media construct the news crime, due to the impact of the news media can be a trigger aggressive behavior, giving rise to fear effect and shaping public opinion in the form of embodiment of the actions undertaken by the community which could either be participation against the rule of law itself, this shows that public opinion or public actions have significant participation in the passage of the criminal justice system. But public opinion has a paradox, which in this case can also mean arise distrust and disappreciation society to law enforcement agencies. Mass media in the context of criminal policy can be instrumental in restoring public trust and appreciation to law enforcement agencies, the media are able to establish cooperation with law enforcement agencies. The partnership should not be a formal partnership as long as cherising each other profession and give mutual benefit. The role of the mass media could also be done covering all side of the law enforcement agency in the construction of news crime, so there is no law enforcement agency that performs highlighted too big then give rise to a kind of competition with other law enforcement agencies. Construction news crime of mass media did not get off from the value of the news itself, but white collar crime news and street crime should get the same form of construction, where should be deliver the form of warning, education and control of law enforcement, this is important given from mass media because mass media is channel of society aspiration so that what are done by mass media should also be a reflection of society and indeed what it needs by society especially in the context of law enforcement."

"Studi literatur mengenai krisis komunikasi terus berkembang. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh isu-isu di masyarakat, seperti pandemi atau bencana alam. Literatur mengenai krisis komunikasi juga berkembang karena kehadiran dan perkembangan media baru, salah satunya adalah media sosial. Sepanjang satu dekade terakhir, studi ilmiah yang menganalisis praktik terbaik atau implikasi praktik penggunaan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi terus berkembang. Makalah ini melakukan kajian literatur terhadap lima belas jurnal pene litian internasional tentang penggunaan media sosial dalam manajemen krisis komunikasi. Hasilnya, ditemukan lima tema utama tentang peran media sosial dalam manajemen krisis komunikasi, yaitu media sosial berbasis teks lebih efektif dalam manajemen krisis komunikasi dibandingkan media sosial berbasis visual, media sosial efektif jika berperan sebagai sarana penyebaran informasi yang cepat dan akurat, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun dialog interaktif dengan pemangku kepentingan sosial dapat digunakan untuk melakukan monitoring , media atau pengawasan terhadap opini publik di masa krisis komunikasi, serta penggunaan media sosial harus tetap dilengkapi oleh penggunaan media tradisional dalam manajemen krisis komunikasi.

---

Literature studies related to crisis communication continue to grow. The growth is not only caused by the issues within the society, such as pandemics or natural disasters, but als o caused by the presence and development of the new media, one of which is social media. Over the past decade, scientific studies analyzing best practices or practical implications on using social media as a part of communication crisis management have con tinued to evolve. This paper conducts a literature review of fifteen international research journals about the use of social media in crisis communication management. The result shows that there are five main themes regarding the topic, namely textmanagement than visualbased s ocial media is more effective in communication crisis based social media, social media is effective if it is used to disseminate information quickly and accurately, social media can be utilized as a means to build interactive dialogu e with stakeholders, social media can be used to monitor or supervise public opinion in times of communication crisis, and the use of social media must still be complemented by the use of traditional media in crisis communication management."

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan social media serta bentuk integrasi social media yang tepat bagi brand dengan proses pengambilan keputusan konsumen melalui high maupun low involvement dalam komunikasi pemasaran brand. Dari hasil studi komparasi ditemukan perbedaan dalam pemanfaatan social media dan bentuk integrasi social media antara high dengan low involvement decision brand. Perbedaan dapat dilihat dari proporsi penggunaan media digital, akun social media tools yang dikelola brand, konten tiap akun social media, kerjasama dengan buzzer, dan hubungan antar social media tools. Selain itu, ditemukan juga bahwa brand yang sukses melakukan komunikasi pemasaran melalui social media adalah brand yang mengelola komunitas online dengan baik.

---

This research conducted to understand social media utilisation and the forms of the right social media integration for high and low involvement decision brand in the brand marketing communication. Comparative studies found there was a difference between them, seen from the digital media use proportion, social media account tools managed by brand, contains of each social media account, partnership with buzzer, and social media tools inter-elationship. Beside that, it is discovered that a successful brand, which carried out marketing communication through social media, is a brand whose online community is well-managed."

"Maraknya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Trisakti yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1997 mendorong pihak pimpinan Universitas berfikir keras untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang dapat merobohkan sistem pendidikan di kampus tersebut.Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang kejahatan narkoba menjadikan payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk rnenangani berbagai masalah yang terjadi dilingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor No. 342/USAKTI/ SKR/XII/1999 tentang Pemberian sanksi terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.Sebagai bentuk kebijakan dari pimpinan Universitas Trisakti, maka keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Universitas Trisakti Salah satunya tergantung pada persepsi civitas akademikanya. Beraneka ragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman empirik yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen dan karyawan memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda terhadap implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. Persepsi rmemainkan peranan penting dalam proses kebijakan karena hal ini akan mempengaruhi definisi suatu masalah (Jones). Kebijakan yang baik dan terarah akan berhasil jika dipahami dan didukung oleh seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan peneliltian ini adalah apakah ada hubungan antara komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi civitas akademika Universitas Trisakti dan apakah terdapat perbedaan signifikan persepsi antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan pengujian hipotesisnya menggunakan path analisis dan uji F dengan analisis SPSS for windows.Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan implmentasi kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dengan nilai p- value masing masing faktor < 0,05 sedangkan sikap tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai p- value > 0 ,OS serta terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan dengan nilai masing p-value <0,05.Merujuk hal tersebut di atas maka, perlu upaya yang Iebih jelas dan terarah dari TPPN agar persepsi civitas akademika sama terhadap kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Dari keempat faktor tersebut, hanya faktor sikap yang cenderung dipersepsikan sama, oleh karena itu diperlukan model baru dan perbaikan terhadap ketiga faktor lainnya terutama faktor komunikasi yang cenderug dipersepsikan kurang efektif oleh civitas akademika maka TPPN perlu mengubah pola komunikasi yang disesuaikan dengan masing-masing civitas akademika."

"Media massa telah menjadi salah satu aktor domestik yang pengaruhnya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana media massa berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri. Selain itu, media massa dalam kebijakan luar negeri juga dilihat dalam kaitannya dengan opini publik. Namun, kajian mengenai media massa dalam kebijakan luar negeri dianggap stagnan dan Amerika-sentris. Dengan demikian, tulisan ini berusaha memetakan literatur-literatur yang membahas media massa dalam kebijakan luar negeri dari awal kemunculan kajian di tahun 1963 hingga 2022. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dalam meneliti 41 literatur akademik yang terbagi atas tiga tema utama: (1) konseptualisasi, (2) ragam perspektif, dan (3) isu-isu bahasan dalam literatur media massa dalam kebijakan luar negeri. Berdasarkan tinjauan tersebut, perdebatan masih berlangsung mengenai sejauh mana media massa dapat berpengaruh dalam mengubah arah kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, ditemukan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan media massa menjadi salah satu aktor aktif yang membentuk kebijakan. Opini publik juga dilihat sebagai aspek penting dalam menghubungkan media massa dan kebijakan luar negeri, meskipun hubungan yang lebih langsung juga tidak mustahil.

---

Mass media has become one of the subnational actors whose influence is taken into account in the foreign policy decision-making. In its development, there are several approaches used to see the extent to which the mass media plays a role in influencing foreign policy. Apart from that, the mass media in foreign policy is also seen in terms of public opinion. However, the study of the mass media in foreign policy is considered stagnant and United States-centric. Thus, this paper attempts to compare the literature discussing mass media in foreign policy from the dawn of the study in 1963 to 2022. This review uses a taxonomic method in examining 41 academic literature which is divided into three main themes: (1) concepualization, (2) various perspectives, and (3) issues discussed in the literature of mass media in foreign policy. Based on this review, the debate is still ongoing regarding the extent to which the mass media can be influential in changing the direction of foreign policy. In addition, there are also certain conditions that allow the mass media to become one of the active actors that shape policy. Public opinion is also seen as an important aspect of linking the mass media and foreign policy, although a more direct link is also likely."

"Sebuah startup dikatakan berhasil apabila terjadi kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar, atau sering disebut product-market fit. Tak hanya kesesuaian produk, kesuksesan startup juga ditentukan oleh pasar yang tepat. Dengan keduanya, startup dapat mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Namun, fakta di lapangan menunjukkan 90% startup mengalami kegagalan dan sebagian besar diakibatkan ketidaksesuaian produk dengan pasar. Salah satu faktor sukses startup adalah kegiatan komunikasi nilai produk untuk meningkatkan jumlah pengguna serta posisi perusahaan. Instrumen digital seperti media sosial menjadi pilihan banyak perusahaan dengan semua kelebihan dan potensinya saat ini. Penelitian ini meneliti strategi komunikasi media sosial yang dilakukan startup dalam proses mencapai product-market fit. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan wawancara dan observasi demi prinsip triangulasi, dengan proses analisa coding terhadap startup yang telah melewati product-market fit. Hasil uji menggambarkan kegiatan komunikasi dalam pembangunan startup, serta tujuan, strategi dan taktik di media sosial. Rumusan tujuan, strategi dan taktik sosial media untuk mencapai product-market fit bergantung pada jenis produk, target pengguna, tahapan pembangunan serta kondisi dan keputusan perusahaan. Kegiatan komunikasi media sosial bersifat mendukung kegiatan lainnya di awal pembangunan startup, dan semakin aktif seiring proses pencapaian product-market fit hingga mengembangkan bisnis.

---

A startup can be said to be successful if it was able to match between the market needs and its product offerings, also known as product-market fit. Not only product fit, a startup's success is also determined by the right market. With both, a startup can experience an exponential growth. Yet, the fact of the matter is that 90% of startups fail, with the majority of failures caused by ill-fitting product within a marketplace. A crucial factor for a startup's success is its communications effort highlighting product values to increase its userbase along with the company's positioning. Digital platforms such as social media becomes the startups' preferred tool with all of their advantages and potential. This study researches the social media communications strategy that many startups undergo in the process of attaining product-market fit. This is a case study with a descriptive qualitative approach, employing such techniques including interviews and observations to triangulate the results, and also coding analysis process toward startups which have gone through product-market fit. The study portrays communications strategy in the build up of a startup, as well as strategic, tactical, and purposing of the social media ecosystem. The formulations of social media purpose, strategy and tactics to achieve market fit are dependent upon product offerings, target user, stage of growth and the company's conditions and culture. The social media communications effort typically support other activities in the early stages of a startup's growth, and increase in intensity along with growth to achieve product-market fit to business maturation."