Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145509 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Brahmantya Digwijaya Wardhana
"ABSTRAK
Data dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

ABSTRACT
Employment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brahmantya Digwijaya Wardhana
"ABSTRAK
Data dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

ABSTRACT
Employment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi, Dini Aprilia
"Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016.
The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66280
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gultom, Ingrid A.S.
"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47874
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vetty Ilona
"ABSTRAK
Inovasi menjadi salah satu cara agar organisasi publik dapat bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan inovasi di Pusdiklat Kemnaker dan hambatannya dalam mempersiapkan inovasi tersebut. Tidak ada elemen yang pasti dalam menentukan suatu organisasi siap atau tidak siap dalam melaksanakan suatu inovasi. Pada tahun 2010 Wang, dkk menentukan lima elemen kunci penting suatu organisasi siap untuk melakukan inovasi layanan. Kelima kunci itu adalah strategi investasi, toleransi resiko, keberhasilan inovasi, Pengalaman IT dan kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dengan metode campuran yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan Pusdiklat Kemnaker melakukan tahap awal inovasi dengan metode e-learning diklat dasar ketenagakerjaan belum siap walaupun e-learning untuk diklat dasar ketenagakerjaan sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih baik lagi. Seperti jaringan internet, peranan pimpinan dan lain sebagainya. Untuk tahap inovasi selanjutnya Pusdiklat Kemnaker belum siap. Pusdiklat belum membangun infrastruktur, program dan pendukung lainnya untuk kesuksesan inovasi tahap selanjutnya. Ada dua hambatan utama inovasi di Pusdiklat yang ditemukan yaitu hambatan sumber daya manusia dan anggaran. Pada inovasi selanjutnya peneliti menyarankan agar kesiapan inovasi di fokuskan terlebih dahulu untuk perbaikan e-learning.

ABSTRACT
Innovation is one of the alternatives that public organizations can survive. This research aims to determine the readiness of innovation in Pusdiklat Kemnaker and obstacles in preparing innovations in Education and Training Center of Manpower Ministry. There is no definite element in determining whether an organization is ready or not ready for an innovation. In 2010 Wang et all determine five important key elements that an organization ready to innovate the service. The five keys are strategic investment, risk tolerance, innovative champion, IT experience and inter organizational collaboration. This research uses post positivist paradigm with mixed method which combine qualitative and quantitative research method. Data collection techniques used were in depth interviews, questionnaires and document studies. The result shows that the Education and Training Center of Manpower Ministry performs the early stages of innovation the e learning method on basic labor training is not ready even though e learning for basic labor training has been implemented. Pusdiklat Kemnaker must prepare and improve e learning implementation. Like the Internet network, the role of leadership and so forth. For the next stage of innovation, Pusdiklat Kemnaker isn rsquo t ready. Pusdiklat Kemnaker has not built infrastructure, programs and other support for the success of the next stage of innovation. There are two main obstacles of innovation in Pusdiklat that are found that are human resources and budgeting. In the next innovation researchers suggest that the readiness of innovation in focus first for improvement e learning."
2017
T47891
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfiah Pra Mundiarsih
"ABSTRAK
Sejalan dengan berkembangnya masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan, maka organisasi akan memerlukan lebih banyak pekerja yang berpengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah tak terkecuali bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge creation melalui SECI belum sepenuhnya terjadi karena lebih didominasi oleh pengetahuan eksplisit dan lebih dominan pada tahap kombinasi serta terkendala pada pemahaman visi dan belum adanya database. Saran yang diberikan yaitu perlu dibentuk community of practice dan learning by doing, komunikasi visi dan misi serta database diklat.

ABSTRACT
In line with the development of information society and knowledge society, the organization will need more knowledgeable workers. Bureaucratic Reform becomes a must for all Ministries Institutions and Local Government is no exception for the Ministry of Manpower Kemnaker as the leading sector of labor development in Indonesia. This study uses qualitative paradigm and data collection through interviews and documents. Informants in this study include druktural officials, widyaiswara and staff at Pusdiklat.The result of the research shows that the process of knowledge creation through SECI has not fully happened because more dominated by explicit knowledge and more dominant in combination stage and lack of vision and lack of databases. This research concludes the need to establish community of practice to encourage the exchange of knowledge, need learning by doing, the need for vision and mission communication and database of education and training."
2017
T47930
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rangga Pijar Adhyaksa
"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nandito Bramadityo
"ABSTRAK
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik memiliki tujuan untuk melindungi data pribadi milik warga negara Indonesia. Peraturan ini dibentuk sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi dan juga besarnya resiko yang dihadapi dari penggunaan data pribadi dan juga dari penyimpanan data pribadi itu sendiri dalam jumlah yang besar di suatu media penyimpanan. Perlindungan terhadap kerahasiaan data di Indonesia sudah dibahas dan diatur di dalam peraturan tersebut. Namun, apakah perlindungan tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik dalam memenuhi tujuannya? Oleh karena itu, akan dilakukan analisa terhadapnya yang didasari atas standarisasi yang sudah diakui secara internasional dalam tulisan ini.

ABSTRACT
Ministry of Communication and Informatics Republic of Indonesia Regulation Number 20 Year 2016 about private data protection in electronic systems intended to protect private data owned by Indonesian citizens. This regulation was made becasue of quick and rapid development of technology and the amount of risks faced by usage and safekeeping of big amount private data in a certain storage media. Protection of data confidentiality in Indonesia already regulated through that regulation. But, is the protection already sufficient enough to fulfill its goals? Therefore, analysis will be made based on a standarization that is already recognized and approved internationally."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dheasandra Nur Azzahra
"Penyimpanan obat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan untuk meminimalisir kejadian medication error. Penyimpanan obat di Apotek dapat mengikuti pedoman yang diatur dalam Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Pembuatan tugas khusus ini dilakukan melalui observasi yang kemudian dievaluasi terhadap penyimpanan obat di Apotek Roxy Biak menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 untuk mengetahui kesesuaian penyimpanan obat dengan regulasi tersebut. Penyimpanan obat di Apotek Roxy Biak diklasifikasikan berdasarkan bentuk sediaan, efek farmakologis, cara penggunaan, suhu dan stabilitas, golongan obat, serta waktu kadaluwarsa. Sebanyak 17 dari 20 aspek atau 85% aspek atau kriteria penyimpanan obat menurut PMK 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah terpenuhi oleh Apotek Roxy Biak. Pengeluaran obat di Apotek Roxy Biak saat ini belum menggunakan sistem First In First Out (FIFO), First Expired First Out (FEFO) yang mana sistem ini sebenarnya sangat berguna untuk menghindari obat kadaluwarsa pada saat penyimpanan yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi apotek karena obat tersebut tidak dapat dipasarkan kembali dan pasien apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat yang telah kadaluwarsa. Apotek Roxy Biak juga belum memiliki lemari atau rak khusus untuk penyimpanan obat high alert dan tidak diberikan penandaan high alert. Selain itu, Penyimpanan obat LASA/NORUM masih diletakkan saling berdekatan dan pada beberapa obat belum terdapat label khusus sehingga kecenderungan medication error lebih besar sehingga beberapa aspek tersebut masih perlu diperhatikan kembali agar mutu pelayanan kefarmasian di Apotek Roxy Biak dapat sesuai dengan regulasi dan semakin meningkat.

Drug storage is a crucial aspect that must be carefully considered to minimize medication errors. Drug storage in pharmacies can adhere to the guidelines set forth in Ministry of Health Regulation Number 73 of 2016. This specialized task was carried out through observation and subsequent evaluation of drug storage at Roxy Biak Pharmacy according to the regulations specified in Ministry of Health Regulation Number 73 of 2016 to determine the compatibility of drug storage with these regulations. Drug storage at Roxy Biak Pharmacy is classified based on dosage form, pharmacological effects, usage instructions, temperature and stability, drug classification, and expiration date. A total of 17 out of 20 aspects or 85% of the criteria for drug storage, as outlined in the Regulation Number 73 of 2016 concerning Pharmacy Services Standards at Pharmacies, have been fulfilled by Roxy Biak Pharmacy. The dispensing of drugs at Roxy Biak Pharmacy currently does not utilize the First In First Out (FIFO) or First Expired First Out (FEFO) system, which is actually highly useful to prevent the dispensing of expired drugs. This could lead to losses for the pharmacy since such drugs cannot be resold, and there is a risk for patients if expired drugs are mistakenly administered. Roxy Biak Pharmacy also lacks specialized cabinets or shelves for storing high-alert medications and does not provide high-alert labeling. Furthermore, the storage of Look-Alike Sound-Alike (LASA)/Narrow Therapeutic Index (NORUM) drugs is still situated closely together, and some drugs lack specific labels, increasing the likelihood of medication errors. Therefore, these aspects need to be revisited to ensure that the quality of pharmaceutical services at Roxy Biak Pharmacy aligns with regulations and continues to improve."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas ndonesia, 2023
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Puspitasari
"Ketersediaan data dan informasi yang handal, akurat dan tepat waktu hingga saat ini masih harus ditingkatkan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang ada saat ini belum mampu menjawab seluruh kebutuhan stakeholder, baik internal maupun ekternal Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
Penelitian yang berjudul Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Tahun 2016-2019 dengan Pendekatan Balanced Scorecard, dilaksanakan pada bulan April-Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan jangka panjang, gambaran posisi Pusdatin, strategi, KPI, dan kegiatan untuk empat tahun ke depan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan Concensus Decision Making Goup (CDMG) dengan Tim NSPK Pusdatin.
Berdasarkan hasil skor EFE (2,25) dan IFE (2,64) pada analisis situasi, maka diketahui posisi Pusdatin pada matriks IE adalah Hold and Maintain. Sedangkan pada Matriks TOWS berada pada kuadran 2 (Internal Fix-it Quadrant) dan kuadran 3 (External Fix-it Quadrant). Terdapat dua strategi besar yang dirumuskan dari enam strategi hasil matrik QSPM. Strategi pertama Optimalisasi SIK melalui integrasi sektoral dan advokasi dan kedua Good governance melalui tata kelola data dan informasi, SDM, dan penganggaran.

The availability of reliable, accurate and timely data and information until now still need much improvement. Existing Health Information System (HIS) has not been able to answer the whole needs of stakeholders, both internal and external client of the Ministry of Health. Center for Data and Information (Pusdatin) is a unit which is responsible for the enforcement of tasks in the field of health data and information and responsible to the Minister of Health.
The study, entitled Plan of Action for Center for Data and Information of the Ministry of Health Year 2016-2019 with the Balanced Scorecard Approach, has been implemented in April-June 2015. This research aims to formulate a vision, mission, long term goals, organization?s position, strategy, KPI, and activities for the next four years. The method of this research is descriptive qualitative through document review, in-depth interviews, focus group discussion and Consensus Decision Making Group (CDMG) with NSPK Team.
Based on the analysis of situation, the results of the EFE score (2.25) and IFE score (2.64) determines Pusdatin?s position on the IE-matrix is Hold and Maintain. While in the TOWS matrix, Pusdatin is at the quadrant two (internal fix-it quadrant) and at the quadrant three (external fix-it quadrant). There are two big strategies built from six strategies of QSPM matrix. The first strategy is HIS optimalization through sectoral integration and advocacy and the second strategy is good governance through regulation, human resources improvement and budgeting.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015
T42947
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>