Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 209780 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sisri Rizky
"ABSTRAK
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada tanggal 2 Oktober 2014 bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih melalui DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Perppu ini bertentangan dengan sikap politik Koalisi Merah Putih KMP yang semula mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Akan tetapi, akhirnya KMP menyetujui untuk mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang. Mengapa KMP mengubah sikap politiknya terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dengan menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014? Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah teori decision making yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai sumber data primer dan risalah serta media sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap politik KMP diakibatkan oleh adanya tekanan publik, melemahnya soliditas koalisi dan upaya menghindari kekosongan hukum yang kemudian diperkuat dengan adanya kesepakatan politik antara KMP dengan SBY dan Partai Demokrat. Kompensasi yang diterima oleh KMP dari perubahan sikap politiknya adalah berupa dukungan Partai Demokrat di DPR, yang direalisasikan dalam pembagian kursi pimpinan di DPR dan MPR serta kursi pimpinan Komisi DPR.

ABSTRACT
Perppu number 1 of 2014 on The Election of Governors, Regents, and Mayors which published by President SBY on 2nd October 2014 is an effort to restore the mechanism of local elections from elections through the DPRD as regulated in UU Number 22 of 2014 on the Election of Governor, Regent And the Mayor, becomes directly elected by the people. This Perppu is certainly contrary to the political stance of the Koalisi Merah Putih KMP which originally supported the election of regional heads through the DPRD. However, at last KMP agreed to ratify Perppu No. 1 of 2014 to become UU No. 1 of 2015 on the Election of Governors, Regents and Mayors. Why has the KMP changed their political stance on the local elections mechanism by approving the Perppu No. 1 of 2014 The decision making theory proposed by Geovani Sartori is the main theory of this research. This research uses qualitative research method, with two data collection techniques that are obtained from interviews as primary data sources and minutes and mass media as secondary data sources. The conclusion of the study is that the change over in KMP political stance is due to public pressure, weak coalition and avoiding legal gap which is then strengthened by political agreement between KMP, SBY, and Democratic Party. The compensation received by the KMP from the change of their political stance towards the electoral mechanism of the regional head by approving the Perppu No. 1 of 2014 is in the form of Democratic Party support to the KMP in the DPR, which is realized in the division of position on Head DPR and MPR and also DPR Commission positions."
2017
T47907
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Al-Amin Ihza
"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amin Nugrah Santoso
"Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah proses pemilihan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Namun dalam mekanisme tahapan terdapat pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif menurut temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah dalam penetapan calon, pelanggaran tersebut melibatkan penggunaan ASN, pembagian uang kepada masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk tujuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No. urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Dalam keputusan KPU membatalkan pasangan calon No. urut 03 dan pasangan No. urut 03 mengajukan banding ke Mahkamah Agung membatalkan atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan permohonan untuk mecabut diskualifikasi. Dalam hal ini pasangan No. urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo meregistrasi perkara terkait penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, lalu penggugat menarik kembali permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya diharapkan akan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, sengketa proses administrasi pemilihan dan sengketa hasil Pilkada yang menjadi akar permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Solusi yang ditawarkan ialah regulasi Pilkada 2020 berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan normal artinya belum terjadi pandemi Covid-19. Akan tetapi, UU tersebut harus dilakukan revisi karena Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19, dan perubahan regulasi Pilkada oleh KPU RI tidak secara tiba-tiba bagi KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi perubahan regulasi dilakukan secara koordinatif dan sesuai tahapannya sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga secara kondusif untuk mengikuti proses demokrasi atau memberikan suaranya di TPS.

The 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City is an election process that has been regulated in Law No. 10 of 2016. However, in the stage mechanism there are Systematic and Massive Structured violations according to the findings of the Lampung Provincial Bawaslu based on reports followed up by the Lampung Provincial Bawaslu. There were violations before and after in determining candidates, the violations involved the use of ASN, the distribution of money to the community as well as the misuse of Covid-19 social assistance for campaign purposes carried out by the candidate pair No. 03 Hj. Eva Dwiana and Deddy Amrullah. In the decision of the KPU to cancel the candidate pair No. 03 and the pair No. 03 appealed to the Supreme Court to cancel the decision of the Bandar Lampung City KPU with an application to revoke the disqualification. In this case, the couple No. 02 Yusuf Kohar and Tulus Purnomo registered a case related to the determination of the recapitulation of the calculation obtained votes for the election of Mayor and Deputy Mayor Candidates of Bandar Lampung, then the plaintiff withdrew the application to the Constitutional Court. The research method in writing this thesis is doctrinal legal research with a method of collecting literature study data to answer problems which then the results are expected to aim at provide solutions or suggestions to overcome problems. Departing from the discussion, disputes over the election administration process and disputes over the results of the regional elections are the root of the problem in the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City. The solution offered is the regulation of the 2020 Regional Elections based on Law Number 10 of 2016 regulating the implementation of the Regional Elections under normal circumstances, meaning that the Covid-19 pandemic has not occurred. However, the law must be revised because because Indonesia is in the condition of the Covid-19 pandemic, and the change in Regional Election regulations by the KPU RI is not sudden for the KPU in the Province and the Regency/City KPU, but the change in regulations is carried out in a coordinated manner and according to the stages so that public participation can be maintained in a conducive manner to follow the democratic process or vote at the polling station."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Aribi
"ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan bagaimana Proses Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terbagi kedalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu rapat Panitia Kerja Komisi II DPR-RI, tahap kedua dalam rapat pengesahan Tingkat I dan tahap ketiga dalam rapat Paripurna di DPR RI. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana dinamika politik para aktor pembuat kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana proses tarik-menarik yang terjadi antara para pembuat kebijakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014 sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang terjadi antara pemerintah dengan DPR-RI dapat dilihat dengan proses pembuatan kebijakan dalam tahapan formulasi kebijakan menurut Thomas R Dye. Hasil penelitian menunjukan bahwa Formulasi kebijakan berkaitan dengan berbagai macam alternatif kebijakan baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dan untuk memperbaikinya. Mereka dapat saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam menentukan kebijakan yang akan dipilih sangat ditentukan oleh dukungan elite politik legislatif . Hal ini terlihat dari perubahan sikap dari berbagai fraksi partai politik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dukungan terbesar yang diberikan oleh elite politik dalam memilih berbagai macam alternatif kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan mana yang akan dipilih dan ditetapkan.

ABSTRACT
This research explains how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014. Discussion of Draft Law on the Election of the Governor, Regent, and Mayor of mechanisms related to local elections either directly or indirectly, which is divided into three phases. The first phase of the Working Committee meeting of the House of Representatives in Commission II, the second phase of the verification meeting first level and the third stage in the House of Representatives plenary meeting. And also explain how The political dynamics of the actors in policy making.The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.To understanding how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 between government and Parliament can be seen in the policy making process in the stages of policy formulation by Thomas R. Dye. The results of research showed that the Policy formulation related to a wide range of policy alternatives, both from the executive, legislative, and interest groups in solving social problems and to fix them. They can be influenced by each others in the policy making process. In determining the policies that will be selected is determined by the support of the political elite the legislature . This is evident from the change in attitude of the various factions of political parties in the policy making. The support provided by the political elite in choosing a wide range of policy alternatives that will determine which policy will be selected and specified."
2016
T47419
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andriyani Dwi Astuti
"Pemilukada langsung menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan beragam latar belakang dan profesi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya kemampuan kepala daerah dalam melaksanakan fungsinya berdampak pada kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fungsi kepala daerah dalam kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah. Dipilihnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya dikarenakan latar belakang Bupati Tangerang dan Wali Kota Tasikmalaya yang non birokrat sehingga kedua kepala daerah tersebut memiliki strategi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan didasarkan pada peringkat dan status kinerja Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari 4 kuadran. Dengan menggunakan teori ini dapat dipetakan fungsi kepala daerah yang mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pemilihan kasus most different cases. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui fungsi Bupati Tangerang yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang terletak pada kuadran 1 dimana bupati berfungsi dalam koordinasi dan komunikasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Selain itu, fungsi lain yang mendominasi terletak pada kuadran 3 dimana bupati berfungsi dalam perubahan budaya organisasi dan pola pikir pegawai. Selanjutnya pada kuadran 4 dimana bupati dapat melaksanakan fungsinya dalam pembentukan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Fungsi Wali Kota Tasikmalaya yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kuadran 1 dimana wali kota dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat, pegawai, dan stakeholders lainnya. Kemudian fungsi lain terletak pada kuadran 2 dimana wali kota dapa tmelakukan perencanaan dan penganggaran dengan strategi yang baik.

Direct election generates regional head and deputy regional head with diverse backgrounds and professions who influence the regional administration. The lack of ability to carry out the regional head's function has an impact on the performance of local government. This study aims to analyze the function of regional head in the local government performance management framework. The researcher has chosen Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality because the Tangerang Regent's and Tasikmalaya Mayor's background are non bureaucrats so that both the regional head have its own strategies in local governance. In addition, the selection is based on the ratings and performance status of Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality in 2012-2013. The theory used in this research is the theory of local government performance management framework that consists of four quadrants. By using this theory can be mapped the function that dominates the regional heads in local governance. The method used in this research is qualitative method with a method of case' selection is most different cases. The results of this study are the function that dominates Tangerang Regent within the performance management framework of Tangerang Regency located in quadrant 1 where the regent's function in coordination and communication, and invites the public to participate actively. In addition, other functions that dominate located in quadrant 3 where the regent's function in changing organizational culture and employee mindset. Later in the fourth quadrant where the regent can carry out its function in establishing the service system and compliance with legal procedures. The Tasikmalaya Mayor's function that dominates in the performance management framework are in quadrant 1 where the mayor can establish a good relationship with the community, employees, and other stakeholders. Then other functions located in quadrant 2 where the mayor is able to make planning and budgeting with a good strategy"
2015
T43988
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Praise Juinta W S
"Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah merupakan sengketa yang dianggap berbeda dengan Sengketa Pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai kelembagaan peradilan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan terhadap sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda karena di satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan di sisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa perlu ada peradilan khusus dalam penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Dispute over Regional Head Election Result is dispute that is considered different from Election Disputes. The Constitution of Indonesia does not explicitly regulate judicial institutions in Disputes over Regional Head Election Results, so this has led to an interpretation that the judiciary that has authority over disputes over disputes over the results of Regional Head Elections is the Supreme Court and the judicial institutions under it, then transferred to Constitutional Court. The transfer of authority raises different views because on the one hand there is a view which states that the Constitutional Court has the authority to resolve disputes over the results of regional head elections, while on the other hand there is a view which states that there needs to be a special court in resolving disputes over regional head election results."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Immaculatus Djoko Marihandono
Depok: RajaGrafindo Persada, 2014
352.23 DJO p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Immaculatus Djoko Marihandono
Depok: RajaGrafindo Persada, 2014
352.23 DJO p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2016
R 342.6 IND p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Bonauli
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 dan memberikan strategi peningkatan efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan kriteria antara lain Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Piagam Audit Intern Bawaslu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Data diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan pejabat dan auditor di Inspektorat Utama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi menunjukan APIP Bawaslu telah melakukan pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Pengawasan yang belum efektif antara lain pada tahapan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan atas tahapan penanggaran dana hibah Pilkada, serta pelaksanaan pengawasan atas tahapan penatausahaan dan pelaksanaan dana hibah Pilkada. Sementara itu, pelaksananaan pengawasan atas tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan dana hibah Pilkada telah cukup efektif. Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan APIP Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Pada tahapan perencanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk melakukan empat tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PIBR serta menyusun program pengawasan komprehensif atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah reviu atas anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan kualitas pendokumentasian Catatan Hasil Reviu anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan serta asistensi khusus pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024, serta melaksanakan kegiatan audit pada saat pengelolaan atas dana hibah masih berjalan agar pengelola dana hibah masih dapat melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan pada pelaksanaan audit.

This research aims to evaluate the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections and provide a strategy to increase the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the Simultaneous Regional Elections in 2024. The method used in this research is qualitative through a case study approach using criteria between Regulations of the Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Agencies in the Sectors of Politics, Law, Security, Human Development and Culture Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Risk-Based Internal Supervision in Ministries/Agencies, Bawaslu Internal Audit Charter, and Bawaslu Regulation Number 1 of 2021 concerning Organization and Work Procedures of the Bawaslu Secretariat General. Data was obtained through document reviews and interviews with officials and auditors at the Inspectorate, Head of the Provincial Bawaslu, and Head of Regency/City Bawaslu. The evaluation results show that APIP Bawaslu has supervised the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 54 of 2019, but has not been fully effective. Supervision that has not been effective includes, among other things, the planning stages of supervision, the implementation of supervision over the budgeting stages of regional election grant funds, as well as the implementation of supervision over the stages of administration and implementation of regional election grant funds. Meanwhile, the implementation of supervision over the accountability and reporting stages of regional election grant funds has been quite effective. Based on this evaluation, a strategy is needed that APIP Bawaslu can implement to increase the effectiveness of supervision over the management of 2024 Pilkada grant funds. At the supervision planning stage, APIP Bawaslu is recommended to carry out four stages of risk-based supervision planning based on the PIBR Implementation Guidelines and develop a comprehensive monitoring program for management. Meanwhile, at the monitoring implementation stage, APIP Bawaslu is recommended to increase the number of reviews of the Pilkada grant fund budget, improve the quality of documentation of the Record of Review Results of the Pilkada grant fund budget, increase the intensity of consulting activities and special assistance, and carrying out audit activities while the management of grant funds is still ongoing so that grant fund managers can still make improvements if errors are found in the implementation of the audit."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>