Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan dalam Penulisan tesis ini adalah kekuatan sertipikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Sertipikat tetaplah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Meskipun dalam penerbitanya tidak dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara lengkap. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat dapat dilihat dari alat bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang diakui oleh negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendaftaran tanah, selain itu negara melindungi pemegang tanah bekas hak milik adat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut.

---

The issues highlighted in this study is the strenght of the certificate which is issued contra to the procedures specified in the prevailing laws and regulations and the legal protevtion provided by the state to the ex costomary land ownership based on the prevailing laws and regulations. The study uses normative juridical reserch method with the secondary data source and qualitative data analysis method. Certificate is a strongest evidentiary tool for the holders as long as they are not proven otherwise. Althought there is nocomplete land registration during the issue, the legal protection granted by the state to holders of costomary land rights can be seen from the proof of ownership of ex costomary land rights recognised by the state as the basis for carrying out land registration. In addition, to protect ex costomary land owners to make legal remedy in case of dispute over the ownership of the ex costomary land."

"ABSTRAKPejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer "

"ABSTRAKNama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: Serah Terima, Hak Atas Tanah, Peralihan.

---

ABSTRACTName MIRANTO RAHMA PUTRAMajor MASTER OF NOTARYTitle KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analysis of Supreme Court Judgment Number 256 K TUN 2016 In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia . Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang biasa digunakan adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Perjanjian nominee ini ada kalanya menimbulkan masalah dikemudian hari.Pada kasus yang dibahas, pihak Yayasan (Badan Hukum) bersengketa dengan individu yaitu karyawan yang namanya digunakan sebagai nominee atas pembelian tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. Atas kasus ini Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi.Putusan Mahkamah Agung akhirnya memenangkan Yayasan karena terdapatnya perjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

---

Laws prohibits government agencies, unless a specifis legal entity declared by legislation to own land with the status of property which is the highest in the ownership status of land rights in Indonesia, in transaction pertaining to land, not rare entity that seeks to aquire land with the status of property rights. The mechanism commonly used is by nominee agreements. This Agreement nominee sometimes cause problems later on.

In this cases discussed, the foundation (legal entity) dispute with the individual is an employee whose name is used as a nominee for the purchase of land and buildings to third parties. The decision of the Distrisct Court different from The High Court. The Foundation won in a Supreme Court decision, because there are relating in a nominee agreement of ownership of land and building."

"Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat hukum, penelitian jenis doktrinal inipun dikuatkan dengan wawancara terhadap narasumber maupun informan yang dijalankan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas pembelian suatu objek hak atas tanah yang terbit berdasarkan akta autentik yang cacat hukum sehingga menimbulkan cacat prosedural serta meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan Nomor 835 PK/PDT/2020 dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli yang beritikad baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya Akta yang cacat hukum namun tetap dianggap sah oleh Pengadilan.

---

The focus of this research is related to the deed of release of rights which is proven to meet the elements of legal defects due to falsification of documents, forgery of signatures and made not in accordance with procedures in carrying out the Notary Position regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The deed of relinquishment which is the basis for the issuance of an object of land rights reinforces the evidence of ownership that has been issued based on a deed of release of legal defects, this doctrinal type of research is also strengthened by interviews with sources and informants carried out to examine how legal protection for buyers in good faith for the purchase of an object of land rights issued based on an authentic deed that is legally defective so as to cause defects procedural and examines how the judge's legal considerations in a decision Number 835 PK / PDT / 2020 in relation to the protection of buyers in good faith are related to existing laws and regulations. From this research, it can be stated that there is a legally defective Deed but is still considered valid by the Court"

"Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah. pada pelaksanaannya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diatur oleh beberapa peraturan mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah dan mengenai tanggung jawab PPAT yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu Akta Jual Beli. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum Normatif dengan tipe penelitian Ekspalanatoris. Hasil penelitian ini yaitu akibat dari peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dalam jual beli. dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat Akta Jual Beli adalah dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat, sanksi denda karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana karena terbukti telah melakukan penipuan.

---

The sale and purchase is a consensual agreement, meaning that it has been born as a valid agreement, which is binding or has legal force at the moment an agreement is reached between the seller buyer regarding the basic elements, namely good and prices, even though the sale and purchase is about good that are not move. in the implementation of the sale and purchase. to obtain legal certainty, a deed is required to drwan up in the presence of an official who makes a land deed. in practice. a land deed making official has been regulated by several regulations concerning the position of land deed making official. th eproblems raised in this study are regarding the consequences of the transfer of land right based on illegitimate rights and the responsibility of PPAT which in carrying out its position abuses its authority in making a sale and purchase deed. to answer these problems, the normative law method is used with explanatory reasearch type. the results of this study are the result of the transfer of land deed based on illehal rights to be null and void because they do not meet the material requirements in buying and selling, and the responsibility of the land deed maker officer who in the exercise of his position abuses his authority in making the sale and purchase deed is subjectto sanctions in the form of admnistrative sanctions in the form of dishonorable dismissal for having committed serious violantions, fines for committing acts against the law, and criminal sanctions for being proven to have committed fraud."

"ABSTRAKTanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk dibuatkan akta yang kemudian menjadi dasar pembuatan Sertipikat. Namun, hingga saat ini sering ditemukan dua bukti kepemilikan atas suatu tanah yang membuat timbulnya sengketa. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1 Adakah perbedaan pemetaan dan pengukuran antara Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang baru dengan yang lama; 2 Bagaimana peran, tanggung jawab dan legalitas akta yang dibuat PPAT serta 3 Analisis putusan Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan laporan bersifat dekriptif analitis. Selanjutnya dari penelitian dan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pemetaan dan pengukuran yang terdapat dalam pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran, pentingnya peran PPAT dan besarnya tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, serta kurang adilnya putusan Mahkamah Agung atas Para Penggugat.

---

ABSTRACTLand has an important role in life. The community builds its residence on the land or uses it to grow crops or conduct its business activities. With the number of life increasing compared to death makes the demand for land become greater. For that reason until now the land has a higher economic value. High economic value makes land ownership transferable through sale and purchase transactions between buyer and seller landowner. It is the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT in the transfer of land rights with the sale and purchase to be made deed which then becomes the basis of making the Certificate. However, to this day there are often two proofs of ownership found of a land that causes disputes. Issues in this paper are 1 Is there difference of mapping and measurement between the new Government Regulation on Land Registration with the old ones 2 How is the role, responsibility, and legality of the deeds made by PPAT and 3 the analysis of the Supreme Court decision. This writing uses normative juridical method with qualitative analysis methods that produce analytical descriptive statements. Furthermore, from this research and writing, it can be concluded that there are differences regarding mapping and measurement contained in the announcement of the results of maping and measurement, the importance roles of PPAT and the magnitude responsibilities of PPAT in making the deed of sale and purchase of land, and the unfair decision of the Supreme Court on the plaintiff."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan tersebut dan dengan sengaja menggadaikan SHM dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 900K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan akibat hukum bagi PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan SHM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM yang merupakan jaminan Kredit Pemilikan Rumah adalah tanggung jawab berdasarkan kuasa. Kepada PPAT berlaku ketentuan tanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana. Perbuatan PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan sertipikat tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum perdata, oleh karenanya PPAT dibebani kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Adapun saran penulis adalah PPAT haruslah bisa memilah antara tugas pokok jabatan PPAT dan pekerjaan pemberian jasa. PPAT terlebih dahulu sebaiknya memastikan bahwa pekerjaan tersebut nantinya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

---

Land Deed Officials must provide the best service to the community. Its role in the granting of a Home Ownership Loan is not only to make a Deed of Sale and Mortgage Deed, but sometimes it is also asked to make arrangements as a guarantee object. He is not immune from the law. Land Deed Official who do not complete the arrangement and intentionally pawn the certificate must be responsible for committing an unlawful act, as decided by the Supreme Court Number 900K / Pdt / 2017. The issue raised in this study is the responsibility of the Land Deed Official in arranging the Freehold Title Certificate as collateral for Home Ownership Loans and legal consequences for Land Deed Official who have not completed the management of the Freehold Title Certificate and intentionally pawned it. This study uses a normative juridical research method with a type of analytic descriptive research. Data analysis method used by the author is a qualitative method with document study data collection tools. The results of this study are The Land Deed Official responsibility in managing Freehold Title which is a guarantee of Home Loans is a responsibility based on power. Provisions for administrative, civil and criminal responsibility apply to The Land Deed Official. The legal consequences of unlawful acts filed by The Land Deed Official for not completing the management of Freehold Title as collateral for Home Loans and deliberately pawning the certificate are that civil law creates an obligation to make compensation. The author's suggestion is that The Land Deed Official should be made in making deeds and in providing services to the public always upholding their oaths and complying with applicable laws."

"[Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukanpermohonan pembatalan ke Pengadilan. Permasalaharmya adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut terhadap status hukum anak. Dengan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, menurut hemat penulis adalah sudah tepat karena terdapat syarat perkawinan yang tidak dipenuhi. Namun pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel terdapat kekeliruan, yakni hakim menetapkan bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Sayangnya, kekeliruan tersebut berlanjut hingga prosesperlawanan sang ibu (terhadap penetapan tersebut) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesungguhnya, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan 76, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan;A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. The question is how the legal consequences of the marriage annulment affect the legal status of a child. Using the method of library research, writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has been determined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No. 090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court of Jakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutely right because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision of South Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such as the Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother (towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding and legally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation of Islamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for a child that were born in a marriage., A marriage which doesn't fulfill the conditions, can be filed for annulment tothe court. The question is how the legal consequences of the marriageannulment affect the legal status of a child. Using the method of library research,writer tries to elaborate and analyze them. Marriage annulment that has beendetermined by the verdict of Central Jakarta Religious Court No.090/Pdt.G/2005/PAJP was upheld by the verdict of High Religious Court ofJakarta No. 76/Pdt.G/2005/PTA.JK, according to writer, the verdict is absolutelyright because of the unfulfilled marriage conditions. However, in the decision ofSouth Jakarta State Court No. 87/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel has some errors, such asthe Judge determined that a child did not own a legal relation with his father anddid not have a right to carry neither his father's name nor his family.Unfortunately, the error continues until the resistance process of the mother(towards the decision) at the South Jakarta State Court which is binding andlegally forceable. Actually, either the Act 1/74 in article 28 or The Compilation ofIslamic Law in article 75 and 76, marriage annulment is not retrospective for achild that were born in a marriage.]"

"PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020 dimana adanya keterlibatan PPAT dalam proses pemecahan sertipikat dan pembuatan akta autentik. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana PPAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dimana dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanda tangan para pemilik sertipikat hak atas tanah dipalsukan oleh penghadap yang datang sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan salah satu pemilik sertipikat hak atas tanah. Atas permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemecahan sertipikat hak milik yang dilanjutkan dengan akta pembagian hak bersama dan akta jual beli dan akibat hukum jika akta pembagian hak bersama sebagai dokumen rujukan tidak ditandatangan oleh seluruh ahli waris dalam proses pemecahan sertipikat hak milik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal yang ditinjau dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PPAT bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administratif serta dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah PPAT TN bertanggung jawab sebatas kuasa untuk melakukan pengurusan ke Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional dan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa Akta Pembagian Hak Bersama dapat dibatalkan dengan dasar penyimpangan syarat formil tata cara pembuatan akta autentik dan Akta Jual Beli dapat dibatalkan dengan dasar adanya penyimpangan dalam pembuatan akta autentik serta pembeli NA tidak termasuk dalam kriteria pembeli yang beritikad baik.

---

Land Deeds Officials in its position should work responsibilty, independently, honestly and impartially in the process of splitting freehold title. Also Land Deeds Officials must be responsible for the authentic deeds, namely the Deed of Sharing of Shared Rights and the Deed of Sale and Purchase. The problems is found in the Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020 where there is involvement of Land Deeds Officials in the process of splitting freehold title and authentic deeds. This raises problem where the Land Deeds Officials commits an unlawful act against the authentic deed he made where in the Deed of Sharing of Joint Rights the signatures of the owners of the freehold title are falsified by one of the owners who come to sign, causing a legal action. This study will analyze the responsibilities of the Land Deed Official in the process of splitting freehold title followed by the deed of sharing of joint rights and the deed of sale and purchase and the legal consequences if the deed of sharing of joint rights as a reference document is not signed by all the heirs in the process of splitting freehold title. This research uses doctrinal research method which in terms of its nature is descriptive research. The results shows Land Deeds Officials is liable criminally, civilly and administratively and in the process of splitting freehold title, Land Deeds Officials TN is only responsible as power to go to the Land Office and the resulting legal consequences that the Deed of Sharing of Shared Rights can be canceled on the basis of deviation from the formal requirements of the procedure for making an authentic deed and the Deed of Sale and Purchase can be canceled on the basis of irregularities in making an authentic deed and the buyer is not included in the criteria for a good faith buyer."