Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus akta pengakuan hutang perorangan dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu dan sanksi serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta pengakuan hutang perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Metode penelitian yuridis-normatif, dengan data utama data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tiplologi bersifat deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu berakibat hukum akta pengakuan hutang perorangannya tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun jaminannya batal demi hukum. Karena dalam kasus ini Notaris atau terlapor tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta pengakuan hutang perorangan dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak ada kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris/PPAT dalam kasus ini terlalu ringan dan Notaris/PPAT yang bersangkutan karena merupakan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka ia tetap wajib melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the case of deed of individual acknowledgment of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty. The problem in this thesis is how is the legal consequences of deed of individual acknowledgement of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty and also sanction and liabilities of Notary who made that deed. Jurudical normative research method, with the main data is secondary data obtained from library materials and analytical descriptive typology. The conclusion of these problems are the deed of individual acknowledgement of debt made using the warranty of a fake land certificate is still legally valid and binding on both parties who made the deed, but the warranty is null and void. Because in this case the Notary or the reported party didn rsquo t read the deed in front of the parties and two witnesses, so in accordance with Article 41 and Article 16 paragraph 9 of Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion, the deed of individual acknowledgement of debt in this case only has the strenght of evidence as deed under the hand. In Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion and Notary rsquo s code of ethics, there is no obligation for Notary to check the validity of the land ceritificate that become warranty in the deed that made in front of him. The sanction in this case which is written warning is too light and Notary Land deed officials in this case because he is Notary and also a land deed officials, so he still obliged to check the validity of the land certificate."

"ABSTRAKJual beli tanah dengan kuasa jual secara umum sering ditemui dalam praktek pertanahan. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, salah satunya terkait dengan sebab-sebab berakhirnya kuasa akibat meninggalnya pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukumnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan penerapannya dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29PK/Pdt/2009. Bentuk penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan Tipologi Penelitian Deskriptif-Preskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Pihak ketiga yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum dari ancaman kebatalan surat kuasa akibat meninggalnya pemberi kuasa dan ancaman kebatalan perikatan yang dilakukannya atas dasar kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1818 ayat (2) KUHPerdata, dan oleh karenanya alasan-alasan hukum yang digunakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29PK/Pdt/2009 dalam pembatalan akta-akta jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak tepat, karena ketentuan hukum perdata telah memberikan solusi dan perlindungan hukum terhadap kelemahan dari pemberian kuasa, terutama akibat hukumnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagai saran dari penelitian ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari, apabila menerima kuasa jual yang pelaksanaannya dalam tenggang waktu yang relatif panjang sejak kuasa tersebut diterbitkan, maka PPAT sebaiknya berupaya untuk meminta klien untuk membuat surat kuasa jual yang baru, dan/atau untuk memastikan bahwa kuasa yang dimiliki oleh si penerima kuasa belum berakhir oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa menurut pasal 1813 KUHPerdata, ditambahkan klausul pada akta jual beli yang memuat pernyataan dan jaminan dari si penerima kuasa mengenai keberlakuan dan keabsahan surat kuasa tersebut.

---

ABSTRACTIn the implementation of the land transfering, we commonly found a mandate or an authority which is also known as authority to transfer a land rights and represent the seller/the owner of the land rights. There are some disadvantages about this letter of authority, related to the causes that ended the authority as stipulated in the civil code Article 1813. That the authority is ended by law because of the death of the endorser. This research discussed about the the legal consequences for third parties with good faith and the consequences to the Land deed, by analysing it with the verdict number 29PK/Pdt/2009. This research is a normative juridical research, with the Descriptive-Prescriptive typology, using secondary data which was obtained through searches of legal documents, and analyzed with qualitative method. Third party with good faith obtain legal protection from the causes of the nullification on the letter of authority due to the death of the endorser, and nullification of the legal act which was performed based on the letter of authority, as regulated in the Civil Code, Article 1818 subsection (2). Therefore, the legal reasons which was used in verdict number 29PK/Pdt/2009 about the Land deed annulment is not comply with the rule of law, because the civil law has provided solutions and legal protection against the weakness of granting authority, particularly on legal consequences for third parties with good faith. As the result of this research, there are some recommendation in order to prevent future disputes : if a PPAT received an authorization letter which has relatively long period to executed with the issuing date of the authorization letter, the PPAT should try to ask the client to sign a new authorization letter, and/or to ensure that the authority which is owned by the authority recipient (endorsee) had not ended by the causes that were regulated in the Civil Code Article 1813, PPAT should add an additional clause in the Land deed which is contains statement and assurance from the endorsee about the enforceability and validity of the authorization letter."

"ABSTRAKTesis ini membahas sertipikat yang diterbitkan dengan dasar akta cacat hukum sehingga berpotensi untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dirugikan. Namun, perlu diperhatikan juga kepentingan pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta cacat hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena kesepakatan,tetap berlaku dan mengikat para pihak sepanjang akta yang cacat hukum tersebut tidak dimintakan pembatalannya. Untuk itu, sertipikat hak atas tanah yang terbit dengan dasar akta cacat hukum pun tetap merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegangnya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the certificate of land title which was issued based on the invalid deed so that it is potentially to be asked for its annulment by the suffered parties. However, it is also required to be paid attention for the interest of the good faith purchaser, who need to be protected. This research is analytic descriptive. The research result shows that the invalid deed which do not comply with the requirement for the valid agreement due to consencus, remind valid as long as such invalid deed is not asked for its annulment. So, the certificate of land title which was issued based on the invalid deed remain constituting a strong evidence for its holder."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bentuk-bentuk dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dan akibat hukum dari pebutan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis oleh hakim melalui proses pengadilan (Law it is devided by the judge through judicial process) Penelitian ini bersifat evaluatif yang bertujuan untuk memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan suatu penelitian dari analisa hukum ditemukan bahwa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT adalah PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat, Akta PPAT terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan pihak ketiga dapat memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya. Sebagai PPAT, hendaknya dalam melakukan pembuatan akta jual beli selalu bersandar kepada ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena yang akan dibuat adalah akta akta otentik yang sangat mempengerahui kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah .

---

ABSTRACTThe thesis examines forms of land sale-purchase deed drafting not in accordance with Land Deed Official’s Drafting procedures and legal consequences resulting thereof.This is a juridical normative research analyzing the law decided by the judge through judicial process. The research is an evaluative study aimed at assessing the activities or programs which are already performed. Based on careful examination legal analysis it is found that the legal consequences of land sale-purchase deed drafting not in accordance with Land Deed Official’s Drafting procedures is that the relevant Land Deed Official may have his/her license terminated dishonorably. His/her deed shall be degraded in terms of its evidencing power to become a private deed and any third parties shall be able to benefit this circumstance for their respective interests.It is suggested for a land deed official in drafting a land sale purchase deed to always refer to the present provisions as the document that he/she will make is authentic ones which greatly affect the legal certainty over the transfer of land title."

"ABSTRAKPenelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap bekas tanah hak guna bangunan dan rumah tinggal yang ada diatasnya diperlukan akta Notaris, bukan akta PPAT, mengingat kewenangan PPAT terbatas dalam hal pembuatan akta tanah.

---

ABSTRACTThis research is a type of juridical normative, and descriptive evaluative. The type of the data used are secondary data which is useful to analyze an expired land Title, such as Hak Guna Bangunan, and then by default turned into State Land. In this kind of land Title condition, premises remain occupied by the former owners of the land Title; in Indonesia known as horizontal separation principle. Therefore, Notary deed is required to perform the transfer of formerly HGB land and premises above the for- mentioned land, given that the Land Deed Officer’s authority is limited."

"Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah jabatan Notaris/PPAT yang bersangkutan berada di daerah Tangerang, hal ini merupakan pelanggaran jabatan, karena PPAT dilarang untuk membuat akta yang berkaitan dengan objek tanah yang berada diluar wilayah jabatannya. Selain itu Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. juga melakukan pelanggaran kode etik Notaris, karena perbuatannya menahan uang dan dokumen milik para penggugat yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan maksud mengutungkan diri sendiri agar para penggugat tidak dapat membuat Akta Jual Beli kepada PPAT lainnya. Karena perbuatannya tersebut Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan dan dikenakan sanksi oleh putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berupa penyitaan terhadap kantornya yang bertempat di Tangerang. Putusan Mahkamah Agung hanya sebatas pemberian sanksi berupa penyitaan kantor milik tergugat, dalam tesis ini dijelaskan pula mengenai sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H., yaitu sanksi pidana dan sanksi sesuai dengan kode etik dari organisasi profesi.

---

This Thesis concerns about the lawsuit filled to a Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. in his position as Land Deed Official, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. considered having commited a malfeasance and violations of ethics code by accepting a plea making certificate of land located in Bekasi, while the office of Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. located in Tangerang. This is a malfeasance because Notary/Land Deed Official is prohibited to make land certificate outside the region of their term of office. Besides that, Notary/Land Deed official AndiIriansyah S.H. also commited an offense Notary’s ethics code because his act hold money and documents owned by the plaintiff illegally with the intent of self benefit, with the intention that the plaintiff did not make land certificate to another notary/Land Deed Official. Because of his acts, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. convicted of commiting malfeasance, and penalized by the Supreme Court in the form of confiscation of his office located in Tangerang. The verdict of the Supreme Court just in the form of confiscation of the property owned by Notary/Land Deed Official AndiIriansyah, S.H. only, in this Thesis also explained about the other punishment that can be imposed to Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H., that is criminal punishment and punishment in accordance with the ethics code of organization proffesion."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebagai akta otentik, akta PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undangundang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik dan bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tata cara dan prosedur pembuatan akta yand dibuat oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan penulis untuk menyusun tesis ini akan melakukan analisa mengenai tata cara dan prosedur pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh PPAT TH. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data-data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, didapati akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta dapat mengakibatkan akta tersebut tergredasikan menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

---

Officials land Deed Maker (PPAT) is as a general officer who is authorized to make an authentic deed of land in accordance with the applicable regulation. As an authentic deed, PPAT's deeds should cater to all terms and conditions of PPAT certificate as prescribed by laws and other regulations. The PPAT's deeds that does not comply with the terms and conditions can pose a risk to the uncertainty of land rights that are recorded on the basis of the certificate. Based on this, the author is interested and intends to examine and understand more about the standard procedures of making deeds made by PPAT in the manufacture of the deed of sale and purchase of land and in order to compose this thesis, the author will do an analysis regarding the Ordinance and procedures of making the deed of sale and purchase of Land by PPAT TH. This research uses the normative juridical approach, which focuses on the research of secondary data for data law that focuses on i.e. written legal norms. Based on the data obtained, the research results found that as a result of the law of creation of the deed of sale and purchase of land that is not in accordance with an applicable regulations, the deed will be degraded a certificate under the hand, annulled by law or may be cancelled."

"Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT."

"Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif dengan kecendrungan positip, Pihak Ketiga Yang Beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah tidak dilindungi oleh Undang-Undang ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada kewenangan pembatalan sertifikat tanah dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atau pembebanan atas tanah yang sertifikatnya dibatalkan.

---

The authority to examine, hear and decide civil disputes relating to aspects which include land ownership and validity of transfer of rights is a general judicial authority. The decisions of general court shall be the basis for the winners of disputes to propose the cancellation of the certificate to the Land Office. While the authority to cancel the certificate as an object of state administration is the authority of the State Administrative Court. With the publication of the Land Registration System Negative to positive trends, third party acting in good faith who do transfer or encumbrance of land rights are not protected by the Act when the certificate is canceled. In this thesis, the author focuses on the land certificate revocation authority and protection of third parties acting in good faith who take legal actions right transfer or encumbrance of land certificates canceled."

"Jual beli tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah kepada pihak/orang lain. Ada tiga tahapan jual beli tanah, yaitu pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli, pelaksanaan jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau PPAT- Sementara apabila di suatu daerah belum cukup terdapat PPAT. Akta jual beli tanah adalah akta PPAT yang merupakan akta otentik, karena memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu, akta jual beli tanah harus dibuat sesuai dengan pedoman pengisian akta .Tetapi timbul permasalahan bila akta tersebut dibuat oleh PPAT-Sementara dalam hal ini Camat yang ditunjuk di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, karena tidak ada pendidikan khusus pembuatan akta sebelum menjabat sebagai PPAT-Sementara. Permasalahan yang ada yaitu sesuaikah pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan pedoman yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ? Adakah akibat hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta yang berlaku ? Bagaimana tanggung jawab Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila akta jual beli tanah yang dibuatnya cacat hukum ? Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut , digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan yaitu evaluatif. Camat dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT-Sementara, yaitu dalam pembuatan akta jual beli tanah tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta. Tidak hanya itu, Camat tersebut tidak membacakan dan menjelaskan isi akta, Serta penandatanganan oleh penjual, pembeli dan saksi-saksi tidak dihadapan Camat, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya cacat hukum. Bila cacat hukum, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT-Sementara. Sedangkan tanggung jawab Camat tersebut yaitu memberi ganti kerugian kepada pihak-pihak yang menderita kerugian."