Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai modernisasi dan ekonomi masyarakat nelayan, yang menempatkan ruang spasial di Kampung Gusung Distrik Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang. Masa temporal yang diambil adalah antara tahun 1954 sampai 1998, dengan pertimbangan bahwa pada masa itu terjadi perkembangan ekonomi nelayan akibat adanya modernisasi. Secara umum, nelayan dipandang sebagai kelompok masyarakat yang miskin dan termarjinalkan. Dari segi ekonomi, masyarakat nelayan sebagian besar belum berorientasi pasar profil oriented yang digolongkan masih bersifat subsiten. Namun, gejala seperti ini tidak nampak pada masyarakat nelayan di Kampung Gusung, kehidupan nelayan lebih menujukkan ekonomi yang komersial. Atas kerjasama para local enterpreneurs dengan investor asal Jepang melalui perusahan perikanan PT. Sendid dan PT. Bonecom, hasil tangkapan nelayan berupa udang dan telur ikan terbang mengalami surplus, lalu sebagian besar di ekspor ke Jepang. Pada era ini, hampir semua masyarakat nelayan yang terlibat dalam usaha tersebut memiliki beberapa buah ldquo;ringgit emas rdquo; yang dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar, emas dilambangkan kesuksesan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kehidupan ekonomi masyarakat nelayan Kampung Gusung. Sebelum adanya modernisasi, kehidupan nelayan telah menujukkan ekonomi yang komersial dengan wilayah pemasaran dan perdagangan ke Surabaya, Jakarta, Manado, Ambon, Lombok. Setelah adanya modernisasi, wilayah pemasaran lebih luas lagi, sampai ke Jepang. Dengan adanya etos kerja dan budaya gotong royong assiajingeng yang diaktualisasikan dalam hubungan Punggawa-Sawi menjadikan masyarakat nelayan Kampung Gusung lebih maju dibandingkan sebagian besar nelayan yang ada di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the modernization and economy of fishermen community. The spatial research area was located in Kampung Gusung Ujung Tanah District Ujung Pandang City. Temporal period taken was between 1954 to 1998, with the consideration that there was economic development of fishermen at that time due to the modernization. In general, fishermen are viewed as a poor and marginalized community. From an economic point of view, the fishermen community is largely not market oriented profit oriented yet, which is still classified as subsistence. However, this phenomenon did not appear to the fishermen community in Kampung Gusung, the fishermen rsquo s life showed more toward the commercial economy. On the cooperation of local enterpreneurs with investors from Japan through fishery companies such as PT. Sendid and PT. Bonecom, the catch of fishermen in the form of shrimp and flying fish eggs had surplus, then most of them were exported to Japan. In this era, almost all fishermen communities involved in the business had some gold ringgit , which in the Bugis Makassar society tradition, gold symbolizes success. This study provides an overview of the economic life of the fishermen of Kampung Gusung. Prior to modernization, fishermen 39 s life had shown a commercial economy with marketing and trade areas to Surabaya, Jakarta, Manado, Ambon, and Lombok. After the modernization, the marketing area was wider, reaching to Japan. The work ethic and gotong royong culture assiajingeng , which was actualized in Punggawa Sawi relationship, made the fishermen community of Kampung Gusung more advanced than most fishermen in Indonesia."

"Posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, yang menciptakan komitmen masyarakat khususnya para kaum lbu dalam mengembangkan kesejahateraan keluarga terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan Posyandu memerlukan partisipasi masyarakat terutama partisipasi dari Ibu Balita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sarana yang telah tersedia. Namun pada kenyataannya, cakupan kegiatan Posyandu sebagai cermin partisipasi Ibu Balita belum mencapai target sasaran seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor yang diduga sebelumnya berhubungan dengan praktek penggunaan Posyandu oleh Ibu Balita di Kotamadya Ujung Pandang. Jenis penelitian adalah Survey analitik dengan menggunakan metode cross sectional. Cara pengambilan sampel menggunakan tehnik Multi Stage Cluster Random Sampling. Dari 7 faktor yang diteliti sebagai variabel bebas hanya 5 faktor yang dinyatakan berbeda bermakna (p<0.05 ) secara statistik yaitu faktor pengetahuan, sikap, kemauan, pengaruh pandangan lain serta perilaku petugas dengan derajat keeratan hubungan (phi) yang sangat kuat. Sedangkan 2 variabel lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan bermakna terhadap praktek sebagai variabel terikat. Disamping itu, ditemukan adanya korelasi yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap dan kemauan serta sikap dengan kemauan, yang menyebabkan terjadnya kolinearitas berganda. Setelah dilakukan uji regressi berganda, faktor kemauan, faktor pengaruh pandangan lain serta perilaku petugas ternyata mampu menerargkan variasi perubahan pada praktek serta mampu untuk mempengaruhi kemungkinan peningkatan pada praktek. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 5 variabel yang berhubungan bermakna dengan praktek penggunaan Posyandu oleh Ibu Balita yaitu pengetahuan, sikap, kemauan, pengaruh pandangan lain serta perilaku petugas. Untuk itu disarankan agar dalam kebijaksanaan program penyuluhan lebih difokuskan pada pada upaya menggugah kemauan Ibu-Ibu Balita dalam menggunakan Posyandu, kemudian jaringan penyuluhan diperluas pada kaum laki-laki sebagai penentu kebijaksanaan dalam keluarga. Dan berhubungan dengan kesiapan Posyandu maka disarankan pula agar usaha meningkatkan kualitas petugas menjadi sasaran dari program pembinaan Posyandu. Akhirnya perlu dilakukan penelitian lanjut terhadap seberapa jauh faktor-faktor yang berada diluar individu mempengaruhi tingkat penggunaan Posyandu oleh Ibu Balita di Kotamadya Ujung Pandang."

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Tarikat Khalwatiyyah Yusuf dan Tarikat Khalwatiyyah Samman telah dilakukan di Desa Kassi dan Desa Pattenne, Kabupaten Maros, serta Kotamadya Ujung Pandang pada bulan Agustus 1994, November dan Desember 1994. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan pada dua tarikat, terutama tata tertib pengamalan ajaran dan keberadaan keduanya dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan secara umum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan disertai penelitian lapangan, berupa pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Prof. Dr. Abu Harald, tokoh cendekia tarikat dan K. H. S. Djamaluddin As-Saggaf atau Puang Ramma, Syekh Mursyid Tarikat Khalwatiyyah Yusuf di Ujung Pandang, Drs. H. Andi Sajaruddin., Kihalifah Besar Tarikat Khalwatiyyah Samman di Desa Pattenne, Kabupaten Maros. Wawancara lainnya dilakukan pula terhadap Drs. Rizzi As-Saggaf di Kelurahan Daya, Ujung Pandang, Drs. Hasanuddin As-Saggaf, mursyid Desa Kassi, Kabupaten Maros. Ketiga nama terakhir ini adalah putera-putera Puang Lallo. Wawancara juga dilakukan terhadap Abdullah dan Abdurrahman di Desa Kassi, Kabupaten Maros. Keduanya adalah mantan anggota jama'ah Tarikat Khalwatiyyah Samman. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum kedua tarikat memiliki persamaan, sedangkan perbedaannya secara teknis hanya terdapat dalam tata tertib pengamalan ajaran masing-masing

---

"

"Suatu keberhasilan organisasi ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada pelanggan/masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan tersebut. Oleh sebab itu adalah menarik untuk melakukan penelitian tentang segi pelayanan khususnya organisasi publik. Dalam hal ini judul yang dikedepankan yakni Pelayanan Kebersihan Oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Penelitian ini berupaya mengkaji mengenai 1). Sejauh mana upaya pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. 2). Bagaimana aspek-aspek pelayanan kebersihan dilaksanakan Dinas Kebersihan Dati II Ujung Pandang dalam memberikan pelayanannya. 3). Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dalam memberikan pelayanan. Ada berbagai faktor penentu pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang yakni: 1). Kebijaksanaan Pelayanan Kebersihan, 2). Sumber Dana/keuangan, 3). Sarana/Parasarana, 4). Sumberdaya Manusia, 5). Partisipasi Masyarakat. Dalam hal kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang berpedoman sekurang-kurangnya 12 (dua belas) suprastruktur yang pada intinya saling melengkapi. Keduabelas peraturan dimaksud mengatur mengenai hak yang harus dinikmati pelanggan dalam pemberian pelayanan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Selain itu pelanggan mempunyai kewajiban antara lain pembayaran retribusi yang berkisar paling rendah Rp 100 dan tertinggi Rp. 22.500/bulan. Dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada pemerintah menetapkan konsep Teduh Bersinar yang berbasis pada pendekatan sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi. Sedangkan mengenai sumber dana keuangan Dinas Kebersihan dalam pemberian pelayanan didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, lnpres Dati II, Bantuan Proyek Dinas Kebersihan (SLAP IBRD, SPABP) dan penerimaan retribusi yang pada intinya dirasakan masih belum mencukupi. Selain itu jasa pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang terlihat dari sarana/prasarana yang di gunakan. Sarana/prasarana yang digunakan belum sepenuhnya memadai terutama masih ditemukan peralatan yang rusak atau sudah selesai umur teknisnya, tetapi sampai saat ini belum diadakan pergantian. Pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang belum sepenuhnya optimal terutama unsur pekerja mekanik yang relatif kecil, sementara itu mereka sangat dibutuhkan guna peralatan dan perbaikan peralatan yang rusak. Dari segi kuantitas tenaga operasional pemungut sampah belum mencukupi, sehingga frekwensi pengangkutan sampah yang seharusnya setiap hari masih mengalami penundaan. Sungguhpun demikian kebersihan lingkungan tidak sepenuhnya harus dibebankan pada tanggung jawab Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Tetapi tergantung pada partisipasi aktif pelanggan/masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan pembayaran retribusi sudah cukup memadai terlihat pelanggan telah menyediakan tempat pembuangan sampah di rumah tangga masing-masing dan sampah telah diletakkan pada sarana tersebut atau sarana pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Kewajiban pembayaran retribusi sudah dipenuhi dengan baik oleh pelanggan terutama retribusi sampah sudah dengan sendirinya ditagih pada saat pembayaran rekening listrik. Walaupun pelanggan/masyarakat telah turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tetapi pelayanan kebersihan yang diterima belum sepenuhnya membawa kepuasan bagi mereka. Sebab ada sebagian pelanggan terutama di daerah pinggiran atau daerah kumuh masih merasakan pengangkutan sampah tidak setiap hari dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi terutama kekurangan anggaran, saranalprasarana dan tenaga operasional."

"ABSTRAKKajian mengenai kelembagaan akhir-akhir ini marak baik di media massa, jurnal maupun tulisan-tulisan Ilmiah. Fenomena ini menunjukan bahwa persoalan kelembagaan semakin penting dan strategis, terutama peranannya dalam proses pembangunan pada umumnya pembangunan perkotaan pada khususnya, walaupun persepsi dan definisi mengenai kelembagaan ini sangatlah komplek baik bobot maupun tekanannya. Arturo Israel tenaga ahli Bank Dunia, menempatkan persoalan kelembagaan sebagai persoalan yang utama dalam proses pembangunan, dikatakannya bahwa banyak negara berkembang tidak berhasil mencapai tujuan pembangunannya, akar persoalannya adalah kelembagaan. Dalam konteks itulah, penulis mencoba melihat persoalan kelembagaan disektor Pemerintah, namun dalam skala yang lebih kecil, yaitu kelembagaan pemda tepatnya kelembagaan P3KT dalam pembangunan perkotaan. Kajian ini mencoba melihat persoalan kelembagaan P3KT dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan Prasarana Kota Terpadu terutama dalam rangka proses pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah. Dipilihnya Kotamadya Dati II Ujung Pandang sebagai lokasi penelitian, karena kota Ujung Pandang sebagai kota besar yang berkembang pesat dan sekaligus pintu gerbang Wilayah Timur, tentunya persoalan yang dihadapi adalah kualitas pelayanan (services), konsekwensi dari pelayanan ini akan terdampak pada persoalan kelembagaan yang prima untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Hasil penelitian di kotamadya Dati II Ujung Pandang menunjukan bahwa tinggi rendahnya kinerja kelembagaan P3KT akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor; Pertama, dari segi Pemerintah temyata dominasi Pemerintah Pusat cukup tinggi dalam hal kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia. Kedua, segi masyarakat kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ini berakibat pengelolaan kurang efektif. Ketiga, aspek pendanaan dari yang berbagai sumber lembaga yang terkait sehingga sulit melakukan koordinasi dalam koordinasi. Keempat, struktur kelembagaan P3KT baik struktural maupun fungsional sulit menyatu dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan prasarana. Dari aspek-aspek inilah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan P3KT di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dengan demikian penelitian semakin menarik, terutama untuk para pengambil keputusan di Pemda agar kiranya memberikan bobot dan prioritas pada aspek kelembagaan bukan hanya pada aspek fisik saja tapi bagaimana melembagakan pendekatan P3KT sebagai suatu kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat mempercepat proses desentralisasi pembangunan perkotaan. "