Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial DJS . BPJS Ketenagakerjaan dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola DJS yang bersumber dari iuran masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan ialah kuesioner dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan.

---

The purpose of this study is to determine whether the application of accountability and transparency principles applied by BPJS Ketenagakerjaan affects the level of public trust, especially those associated with the management of Social Security Fund DJS . BPJS Ketenagakerjaan is trusted by the Government to manage the fund sourced from community contributions. This research is a quantitative descriptive research. The methods used are questionnaires and in depth interviews. The results obtained that the application of the principle of accountability and transparency has possitive effect on the level of public trust in BPJS Ketenagakerjaan."

"

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebut, dibentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan didalamnya. Sifat wajib yang melekat pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, membawa konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraannya harus mengadopsi adanya pemenuhan hak warga Negara yang menginginkan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis prinsip syariah di BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam lingkup substansi, organisasi, dan operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta model akad yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsep kepesertaan segmen penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi terdapat unsur gharar, maisir, dan riba yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam interaksi peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, secara filosofis penyelenggaraan jaminan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diperlukan sebagai syarat sharia compliance, dan dibutuhkan ekspansi pasar syariah di luar negeri ketika pasar dalam negeri tidak cukup untuk menampung dana kelolaan. Selain itu, ketepatan penggunaan akad tabarru dan tanahud dalam pengelolaan program, serta pemilihan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah musytarakah sebagai dasar transaksi antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan.

---

As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 article 34, the State must develop a social security system for all Indonesians citizen. Based on that basis, the National Social Security System and BPJS Ketenagakerjaan are established. The membership of BPJS Ketenagakerjaan that mandatory in nature leads the consequences that BPJS Ketenagakerjaan should also provide social security based on sharia principles in its practices. It is to adopt the fulfillment of the rights of citizens who stands on sharia principles. The purpose of this study is to provide an analysis of sharia principles in BPJS Ketenagakerjaan, especially in the scope of substance, organization, and operational implementation of employment social security, as well as the appropriate contract model. This study uses qualitative methods with descriptive types. The results of the study show that the concept of participation in wage recipient segments, not recipients of wages, and construction services have elements of gharar, maisir, and usury that are not in accordance with sharia principles, especially in the interaction of participants with BPJS Ketenagakerjaan. However, philosophically the implementation of social security has conformity with sharia principles. The Sharia Supervisory Board is required as a sharia compliance requirement, and it is necessary to expand the sharia market overseas when the domestic market is not enough to hold managed funds. In addition, the accuracy of the use of akad tabarru and tanahud in program management, as well as the selection of wakalah bil ujrah and mudharabah musytarakah contracts as the basis for transactions between participants and BPJS Ketenagakerjaan.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik pada sistem kearsipan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menjelaskan identifikasi kesesuaian penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan dengan 15 prinsip penerapan JRA elektronik oleh Smallwood. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara. Hasil penelitian retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan 15 prinsip JRA elektronik oleh Smallwood menunjukkan bahwa terdapat 13 prinsip yang dipahami, diketahui, dan diterapkan oleh penata arsip, sedangkan 2 prinsip lainnya tidak diketahui oleh penata arsip di BPJS Ketenagakerjaan. Namun temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan kondisi di Indonesia, dimana letak Prinsip 13 menjadi Prinsip 14, begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, prinsip 14 terlebih dahulu harus dilakukan untuk menentukan kewenangan internalnya mulai dari unit teratas menuju unit bawah. Selanjutnya, dapat dilakukan prinsip 13 untuk menentukan fungsionalitas tugas dan tanggung jawab di setiap unit

---

This research aims to identify the application of the principle of the electronic archive retention schedule to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification of the suitability of the application of the principle of the electronic record retention schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research aims to identify the application of the electronic archive retention schedule principle to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research uses qualitative research with a case study approach. The method of data collection is done using interview techniques. The results of research on electronic record retention at BPJS Ketenagakerjaan based on 15 principles of Smallwood’s electronic JRA show that 13 principles are understood, known, and applied by the  archive manager, while the archive manager at BPJS Ketenagakerjaan does not know the other two principles. However, this study’s findings indicate differences from conditions in Indonesia, where Principle 13 becomes Principle 14 and vice versa. In Indonesia, principle 14 must first be carried out to determine internal authority starting from the top unit to the bottom unit. Furthermore, principle 13 can be carried out to determine the functionality of the tasks and responsibilities in each unit."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model estimasi regresi cross section untuk mengestimasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 terhadap tingkat kemiskinan pada 53 desa di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Namun demikian, karena rendahnya kualitas SDM aparatur desa dan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditingkatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pengawasan oleh pihak eksternal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of the implementation of transparency and accountability in the management of village funds on poverty levels. This research is a quantitative descriptive research using cross section regression estimation model to estimate the effect of transparency and accountability of village funds management in 2016 to poverty level on 53 villages in Bangkalan regency. The results of research indicate that the implementation of transparency and accountability in village funds management has an impact on poverty reduction of rural communities. However, due to the low quality of human resources of the village apparatus and the lack of supervision over the management of village funds, it is necessary to improve the training of village funds management and increase supervision by external parties"

"ABSTRAKDunia yang sedang berkembang menuntut organisasi untuk bertahan dan memiliki daya saing. Corporate entrepreneurship diketahui memiliki peran positif dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Corporate entrepreneurship dikaitkan dengan aktivitas pengambilan risiko, pengembangan inovasi, dan proaktif. Dan untuk itu, faktor-faktor yang memengaruhi Corporate entrepreneurship, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, perlu diselidiki lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif untuk menentukan hubungan antara lingkungan eksternal, lingkungan internal organisasi, serta berbagi pengetahuan, dengan corporate entrepreneurship. Lingkungan eksternal yang diteliti terdiri dari kedinamisan, munificence, dan kompleksitas. Sedangkan lingkungan internal organisasi yang terkait dengan corporate entrepreneurship adalah dukungan manajemen, diskresi kerja, penghargaan/pengakuan, dan ketersediaan sumber daya. Sedangkan berbagi pengetahuan diteliti sebagai unidimensional. Secara umum, pembahasan tentang entrepreneurship lebih sering ditujukan pada organisasi sektor swasta atau usaha kecil-menengah. Penelitian ini dilakukan di salah satu organisasi sektor publik di Indonesia yang bergerak di bidang jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Data diambil dari 85 kepala kantor cabang yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memperkaya studi sebelumnya yang telah dilakukan, dengan konteks organisasi publik di Indonesia.

---

ABSTRACTA growing world requires organizations to survive and have competitiveness. Corporate entrepreneurship is known to have a positive role in organizational growth and development. Corporate entrepreneurship is associated with risk taking activities, innovativeness, and proactiveness. And for that, the factors that influence Corporate entrepreneurship, both those that affect directly or indirectly, need to be investigated further. This research was conducted with quantitative methods to determine the relationship between the external environment, internal organization environment, and knowledge sharing, with corporate entrepreneurship. The external environment studied was dynamism, munificence, and complexity. While internal organization environment related to corporate entrepreneurship are management support, work discretion, rewards/recognition, and resource availability. And knowledge sharing is examined as unidimensional. In general, the discussion on entrepreneurship is aimed more at private sector organizations or small-medium enterprises. The research was conducted in one of the public sector organizations in Indonesia that is engaged in social security namely BPJS Ketenagakerjaan (Workers Sosial Security Agency). The data is taken from 85 head of branch office originated from regions in Indonesia. The results of this study will enrich previous studies that have already been carried out, with the context of public organizations in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai terhadap tingkat kesejahteraan melalui kinerja pemerintah. Kinerja impact yang diwakili oleh kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kinerja proses yang diwakili oleh kinerja pemerintahan yang diproksikan dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD). Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel akhir penelitian sebanyak 383 pemda pada tahun 2009-2013.Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh tidak langsung opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan belanja pegawai melalui kinerja pemerintah sebagai variabel intervening adalah positif dan signifikan.

---

This study aims to provide empirical evidence indirectly effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure to the level of prosperity through government performance. Performance impact is represented by the people's welfare is affected by the performance of the process represented by proxy with the government's performance scores Performance Evaluation of the Implementation of Government (EKPPD). The study population was all local governments in Indonesia by the end of the study sample as many as 383 local governments in 2009-2013. The research data was processed using software eviews 8.

Empirical test results prove that the indirect effect of the audit opinion, the follow-up examination results and personnel expenditure by the government's performance as an intervening variable is positive and significant."

"Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan di Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik di SWF. Berdasarkan preseden kasus di luar negeri, telah terjadi beberapa skandal konflik kepentingan yang melibatkan SWF. Penyebab dari skandal tersebut merupakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada lmebaga SWF. Untuk mendukung praktik transparansi dan akuntabilitas, komunitas internasional telah membuat Generally Accepted Principles and Practices, sebuah standar global yang dikenal sebagai “Prinsip Santiago.” Sementara itu, pencantuman transparansi dan akuntabilitas dalam LPI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengoperasian LPI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dari dua aspek. Pertama adalah bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara umum di SWF di seluruh dunia sesuai dengan Prinsip Santiago. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di INA berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa terdapat sepuluh Prinsip Santiago yang mengungkapkan ketentuan terkait transparansi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: sumber pendanaan SWF dan kerangka hukum, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa terdapat enam langkah yang telah dilakukan oleh LPI dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

---

Transparency and accountability principles are the core of good corporate governance in the SWF. Based on case precedents abroad, there has been some conflict of interest scandals involving the SWF. The lack of transparency and accountability caused these scandals. To support the practice of transparency and accountability in the SWF, the international community has developed a set of Generally Accepted Principles and Practices, a voluntary global standard known as the "Santiago Principles." Meanwhile, the incorporation of transparency and accountability in INA was mentioned in Government Regulations No. 74  Year 2020 concerning INA. However, there is no further explanation in the government regulation on carrying out these principles in the operation of INA. Hence, this research will analyze the implementation of transparency and accountability from two aspects. First is how these principles are implemented generally in the SWF around the world according to the Santiago Principles. The second is how these principles are implemented in INA based on the laws and regulations to prevent the potential conflict of interest. This research is normative juridical research that focuses on the laws and regulations. The author finds that the ten Santiago Principles express the provisions related to public disclosure that can be grouped into three aspects: the source of SWFs funding and the legal framework, the corporate governance, and the risk management. Further, the author also finds that INA has six measures to implement transparency and accountability principles."

"Proses transformasi yang dilakukan dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan menuntut adanya pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan engagement yang tinggi. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Kecerdasan Emosional Pemimpin dan komunikasi internal organisasi terhadap employee engagement pada BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan sub variabel kecerdasan emosional pemimpin sesuai dengan model kecerdasan emosional pemimpin dari Daniel Goleman yang terdiri dari 5 sub variabel: Self Awareness, Self Regulation, Motivation, Empathy, dan Social Skill. Sub variabel Komunikasi Internal Organisasi merujuk pada konsep yang dikembangkan Clampitt dan Downs, terdiri dari 6 sub variabel: Organizational Integration, Personal Feedback, Corporate Information, Communication Climate, Horizontal, Subordinate dan Supervisory Communication serta Media Quality. Sedangkan, sub variabel employee engagement merujuk pada model employee engagement yang dikembangkan oleh AON Hewwit yang terdiri dari 3 sub variabel: Say, Stay, dan Strive. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan sekitar 1006 responden dengan menggunakan convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner penelitian skala likert dan didistribusikan secara online melalui google form. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kecerdasan emosional pemimpin dan komunikasi internal organisasi terhadap employee engagement, baik secara simultan ataupun parsial.

---

The transformation process from Jamsostek to BPJS Ketenagakerjaan requires the fulfillment of human resources with high quality and engagement. This research discusses the influence between Leader's Emotional Intelligence and Internal Communication of Organization on Employee Engagement in BPJS Ketenagakerjaan.

This research uses 6 sub variable of leader's emotional intelligence according to leader's emotional intelligence model from Daniel Goleman which consist of 5 sub variable Self Awareness, Self Regulation, Motivation, Empathy, and Social Skill. Sub variable of internal communication of organization refers to the concept which developed by Clampitt and Downs, consisting of 6 sub variable Organizational Integration, Personal Feedback, Corporate Information, Communication Climate, Horizontal, Subordinate and Supervisory Communication and Media Quality. Meanwhile, sub variable of employee engagement refers to employee engagement model that developed by AON Hewwit, consisting of 3 sub variable Say, Stay, and Strive.

By using quantitative approach and explanatory research, the research was conducted at BPJS Ketenagakerjaan involving 1006 respondents using convenience sampling. The Data is collected through questionnaire likert scale which distributed online by google form. Hypothesis testing is using multiple regression method. The results of this research showed that have the positive and significant effect between leader's emotional intelligence and internal communication of organization on employee engagement, partially and simultaneously."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance.

---

This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets.

The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance."