Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektifan proses implementasi program e-faktur pajak dalam mengurangi peredaran faktur pajak palsu atas transaksi fiktif. Penelitian ini membahas mengenai analisis program e-faktur dalam mengurangi penggelapan pajak dan peredaran faktur pajak palsu atas transaksi fiktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah metode analisis deskriptif melalui penelitian studi umum dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur library research , wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi di sisi Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan dengan cukup baik, namun diperlukan beberapa penyesuaian dalam program tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran pembuatannya.

---

ABSTRACTThe purpose of this reseach is to determine whether e tax invoice system implementation does reducing the fake tax Invoice circulation. This study discusses analysis of e tax invoice program implementation for reducing tax fraud scheme and fake tax invoice circulation. The method that being use in this thesis is descriptive analysis method through general study, data collection and literature study, interview, observation and documentation. The result of this research shows that the implementation of e Tax Invoice Program does pretty well from Directorate General of Tax perspective. However, the program still needs some adjustment and improvement for it to work according to their original purpose. "

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."

"ABSTRACTMetode penghitungan PPN di Indonesia menggunakan metode kredit/invoice method dengan instrumen faktur pajak sebagai bukti pungutan dan pengkreditan PPN. Karena belum tersistem dan menggunakan kertas, faktur pajak rentan untuk dipalsukan untuk mengurangi beban pajak. Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan Faktur Pajak Elektronik sebagai respon penyalahgunaan faktur pajak dan bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi PKP dan fiskus. Setelah diimplementasikan lebih kurang empat tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan Faktur Pajak Elektronik belum efektif karena masih ditemui faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pembaruan sistem adminstrasi pajak secara komprehensif sehingga masih memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbarui sistem secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menutup peluang kecurangan tersebut.

---

ABSTRACTThe method of calculating VAT in Indonesia using credit method invoice method with tax invoice as the evidence of levies and crediting of VAT. Because it has not been systemized and using paper, tax invoices are often misused to reduce the tax burden. In 2014, the Directorate General of Taxation issued an Electronic Tax Invoice policy in response to the misuse of tax invoices and aims to provide ease of administration for corporate taxpayes and tax authority. After being implemented for approximately four years, the Directorate General of Taxation still encounters the case of fictitious tax invoice in the e Tax Invoice system. This research uses qualitative research approach with descriptive research purposes. Data was collected by in depth interview and literature study. The results showed that, Electronic Tax Invoice policy has not been effective because it is still encountered fictitious tax invoice in e Invoice system. Directorate General of Taxation. The Directorate General of Taxation does not update the tax administration system comprehensively, so it still provides an opportunity to commit fraud. The Directorate General of Tax should update the system comprehensively and integrall,y so as to close the opportunity for such fraud."

"Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penelitian ini juga menganalisis implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dari asas ease of adminsitration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-faktur 3.0 dan e-faktur web based yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dinilai sudah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan guna mengatasi permasalahan faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang berpontensi merugikan keuangan negara. Oleh karena masih terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak, membuat implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based ditinjau dari asas ease of adminsitration masih belum sepenuhnya terpenuhi.

---

The development and rejuvenation of the e-invoicing system through e-faktur 3.0 and e-faktur web based is intended to provide convenience for Taxable Persons in terms of fulfilling their tax rights and obligations and also as a means of supervision for the Directorate General of Taxes against violations of the law. The research approach used is quantitative approach with postpositivist paradigm and uses qualitative data collection techniques and qualitative data analysis techniques. This study aims to analyzes the advantages and disadvantages implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based compared to the previous version. This study also analyzes the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based from ease of administration. The results of the study indicate that there are several advantages and disadvantages of e-faktur 3.0 and e-faktur web based that are felt by Taxable Persons. However, the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based is considered to have helped the Directorate General of Taxes in conducting supervision to overcome the problem of fictitious tax invoices or tax invoices not based on actual transactions that have the potential to harm state finances. Because there are still advantages and disadvantages that are felt by Taxable Persons, making the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based in terms of theprinciple is ease of administration still not fully fulfilled."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."

"ABSTRAKLaporan magang ini akan membahas tentang e-Faktur H2H antara DJP dengan PT. IRN MOR III dimana pada penggunaan e-Faktur dapat memberikan keamanan dan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, e-faktur juga dapat mencegah dan mengurangi maraknya faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Berikutnya, dengan sistem e-faktur H2H, PT. IRN MOR III dapat terhubung langsung atau terintegrasi dengan DJP sehingga semua data transaksi penjualan dan pembayaran serta perpajakan transparan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan alur proses faktur pajak elektronik H2H antara perusahaan dengan DJP. Sebagai tambahan, penulis menjelaskan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT. IRN MOR III saat menerbitkan faktur pajak.

---

ABSTRACTThis internship report discusses Tax e-Invoice Host-To-Host H2H between Directorate General Tax and PT. IRN MOR III. The use of tax e-invoice can provide security and convenience for companies in implementing taxation obligations of Value Added Tax, especially in the case of tax invoice manufacture. Furthermore, tax e-Invoice can also prevent and reduce the rise of fictitious tax invoices that harm the state. Next, with the tax e-invoice H2H system, PT. IRN MOR III can connect directly or integrated with DGT so that all data of sale transaction and purchase as well as taxation which more transparent. Furthermore, the author also explains the flow of electronic tax invoice H2H between PT. IRN MOR III with DGT. In addition, the author explained the flow of accounting information systems cash sales and accounting information system credit sales at PT. IRN MOR III when issuing tax invoice. "

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."

"Penelitian ini menganalisis mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan sistem faktur pajak elektronik (e-tax invoice system) di Indonesia. Faktur pajak elektronik adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektroniik yang ketentuan pembuatannya diatur  oleh peraturan Direktorat Jenderal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang kebijakan ini adalah sistem faktur pajak sebelumnya yang menggunakan dokumen berupa kertas menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan tentang faktur pajak. Melalui analisis SWOT didapatkan isu-isu strategis yang dapat dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk melancarkan jalannya kebijakan ini untuk jangka menengah dan jangka panjang.

---

This study analyzes opportunities and challenges in the application of electronic tax invoice policy in Indonesia.Electronic tax invoice is proof of witholding tax on the supply of Taxable Goods or Taxable Services made by Taxable in the form of electronic documents which is governed by the provisions of manufacture regulation Directorate General. This research is a qualitative descriptive research. The results of this research that description background the policy is previous tax invoice system using a paper document that caused some problems on the tax invoice. SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) will acquire strategic issues that can be faced by the Directorate General of Taxation to facilitate the policies for the medium and long term."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan data pribadi berdasarkan beberapa aturan luar Indonesia dan aturan Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah itu akan diketahui konsep perlindungan data pribadi dalam data pribadi Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur pajak, selanjutnya diikuti dengan pembahasan permasalahan pelanggaran perlindungan terhadap data pribadi dalam pembukaan akses perbankan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa ketentuan regional, internasional, peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi seorang manusia dan oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak ini.;This research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ABSTRACTThis research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Moreover, the concept of protection of personal data of Taxable Entrepenur who make e-tax invocie, followed by the analysis of protection of personal data?s potential violation in context of banking data access opening for tax purposes. This legal research uses normative juridicial approach with secondary data from national, regional, and international directives and regulations, books, and interview with sources. The result of this research is that the protection of personal data is part of a human rights, and therefore, the state must guarantee the fulfillment of this right."

"Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerapan Faktur Pajak Elektronik eFaktur di KPP Pratama Magelang dan mengetahui tingkat Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang, menganalisis dan mengetahui pengaruh Kualitas Layanan Perpajakan yang terdiri dari Responsif, Informatif dan Keandalan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik eFaktur terhadap Kepatuhan Perpajakan KPP Pratama Magelang yang dipengaruhi variabel moderasi berupa Persepsi Kemudahan. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik non-probabiltas sampling. Data sebanyak 50 kuisioner yang telah diisi oleh responden yaitu Pengusaha Kena Pajak diolah dengan metode kuantitatif menggunakn sofware STATA ver 1.4.Variabel Kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Aplikasi Efaktur secara keseluruhan sudah memenuhi ekspekstasi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang memiliki Tingkat Kepatuhan Perpajakan khususnya PPN yang sangat baik. Hasil regresi mennujukkan bahwa Kualitas Layanan Perpajakan yang terdiri dari Responsif, Informatif dan Keandalan simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang. Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang. Kualitas Layanan Perpajakan yang secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Secara parsial Responsif dari Aplikasi eFaktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur. Namun secara parsial Informatif, dan Keandalan berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Persepsi Kemudahan memberikan dampak mediasi yang signifikan terhadap Responsif, Informatif dan Keandalan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang.

---

The main purpose of this research is to know Electronic Tax Invoice eFaktur at Magelang Tax Office and to know Tax Compliance in Magelang Tax Office, to analyze the influence of Tax Service Quality consisting of Responsiveness, Informativeness and Reliability in the Electronic Tax Invoice eFaktur to Taxation Compliance in Magelang Tax Office region influenced by moderation variables as Perceived Ease of Use. Selection of respondents was done by non probabiltas sampling technique. The data of 50 questionnaires that have been filled by respondents are Taxable Entrepreneurs processed by quantitative methods using STATA software Ver 1.4.Compliance Variable is measured using secondary data.

The result of the research shows that the overall Application of Invoice has fulfilled the Taxable Entrepreneur's expectoration. Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office have a high level Tax Compliance Level especially VAT. Regression results show that the Tax Service Quality simultaneously have no significant effect on Tax Compliance in Magelang Tax Office. Perceived Ease of Use of Application eFaktur no significant effect on Tax Compliance in Magelang Tax Office. Tax Service Quality simultaneously and significantly affect the Perceived Ease of Use of Application eFaktur for Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office.

Partially Responsiveness of Application eFaktur no significant effect on Perceived Ease of Use of Application eFaktur for Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office. While Informativeness, and Reliability significantly influence to Perceived Ease of Use from Application eFaktur for Taxable Entrepreneur registered in Magelang Tax Office. Perceived Ease of Use significant mediating effect of Responsiveness, Informativeness, and Reliability of Tax Compliance in Magelang Tax Office."