Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberiakuan otonomi daerah sebagairnana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan titik tolak perubahan paradigma pembangunan di daerah yakni dari sistem sentralisasi ke arah sistem desentratisasi. Secara substansial dan komprehensif masyarakatlah yang sebenarnya sebagai tujuan utama penerima otonomi daerah dan bukannya pada pemerintah daerahnya. Untuk mengetahui seberapa besar jangkauan dari sistem pelayanan kesejahteraan sosial akan mampu dirasakan masyarakat hingga pada tingkat yang paling bawah, kondisi ini dapat diamati dari seberapa besar pula Bargainning power masyarakat melalui wadah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berkemampuan (powerfull) mempengaruhi Pemerintah Kota Tarakan di dalam penetapan kebijakan kesejahteraan sosial.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan periode Tahun 2001-2003, serta pengaruhnya terhadap jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat Kerangka pikir utama dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, diarahkan pada bagaimana hasil akhir (outputs) dari sistem perencanaan pembangunan daerah tersebut akan lebih mampu menyelesaikan dan mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial kemiskinan secara cepat, tepat dan mendasar. Perencanaan pembangunan semacam ini sudah barang tentu mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakatnya secara nyata dan berkelanjutan, dalam mewujudkan tegaknya keadilan dan kesejahteraan umum.Penelitian deskriptif ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka teori sistem melalui analisis sistem dinamik. Pendekatan ini dipandang sangat cocok untuk menganalisis dinamika kebijakan kesejahteraan sosial Kota Tarakan yang didirikan dengan adanya penuh kerumitan, selalu mengalami perubahan cepat yang mengandung ketidakpastian, adanya waktu jeda (delay) dan umpan balikan (feedback loop). Sumber data penelitian adalah para informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive (non probability) sampling, dan proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memadukan penggunaan teknik in-depth interview dan studi dokurnentasi. Cara ini dimaksudkan sebagai mekanisme untuk saling melengkapi, dan cara semacam ini dapat diyakini mampu menjelaskan secara obyektif dan komprehensif kondisi realitas sosiai yang ditemukan di lokasi penelitian.Hasil penelitian lapangan menunjukkan begitu kuatnya dominasi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning daripada bottom up planning, artinya keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, masih dibuat dan didominasi oleh usulan-usulan kegiatan pembangunan strategis yang datangnya dari jajaran Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan, yang di dalamnya masyarakat khususnya pada tingkat yang paling bawah (grassrtaat) kurang memiliki peranan yang dilakukan sebagai partisipasi aktif.Kesulitan di dalam mencari titik temu antara kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planning dengan bottom up planning di Kecamatan Tarakan Barat karena: pertama, strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan Kota Tarakan sebagai Little Singapore, di dalam prakteknya masih tidak jelas pengoperasionalisasianya hingga pada tingkat grassrt Kadua, berbagai usulan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berasal dari LPM pada kenyataannya relatif kurang dilandaskan pada upaya-upaya ke arah pemenuhan kebutuhan riil (real need) masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan kegiatan pembangunan yang mereka ajukan, cenderung memiliki kesamaan dengan usulan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, masih kurang efektifnya bargaining power masyarakat (LPM), yang ditandai dengan masih relatif tingginya persentase angka fraksi kebijakan kesejahteraan sosial yang bersifat top down planing (22,62% per tahun).Jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tarakan Barat baru pada jenjang anak tangga ketiga yang merupakan kelompok Degree of Tokenism, sebagaimana kerangka teori dalam Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat menurut Amsteln. Pada jenjang partisipasi ini, didirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangannya, akan tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakannya sehubungan penyampaian pandangan yang telah mereka sampaikan. Peranan serta masyarakat pada jenjang partisipasi ini, dimaknai hanya memiliki kemungkinan yang relatif kecil untuk mampu menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang mendasar, ke arah terwujudnya kondisi kesejahteraan sosial.Kenyataan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, antara lain: pertama, hambatan struktural yang berupa sistem politik Pemerintah Kota Tarakan yang tampak begitu sentralistik di dalam menetapkan kebijakan pembangunannya, dengan kurang mau menerima kritik dan saran dari masyarakat (LPN), sekalipun itu juga saran yang datangnya dari pihak legislatif. Kedua, hambatan administratif yang berupa sistem administrasi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan secara terpusat, dengan kurang mengedepankan pentingnya pelibatan peran aktif masyarakat di dalamnya, sehingga kegiatan pembangunan yang direalisasikan akan lebih didominasi oleh usulan-usulan kegiatan strategis dari Dinas (Satuan Kerja) Pemerintah Kota Tarakan.Upaya rekomendasi terhadap realitas sosial rendahnya jenjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial Kecamatan Tarakan Barat antara lain: pertama, dilaksanakannya Reposisi Fungsi LPM yang ada pada setiap Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang terdiri dari program restrukturisasl LPM dan program stabilisasi LPM. Kedua, meningkatkan upaya-upaya pembelajaran kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan daerah yang ideal. Ketiga, pengkajian kembali terhadap alur mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Tarakan sebagaimana yang telah ada selama ini untuk lebih bersifat partisipatif dan accountable.(Tesis: xii, 6 bab, 149 halaman, 16 tabel, 10 gambar, 4 lampiran, Bibliografi: 41 buku, 1 tesis, 2 jurnal, dan 4 makalah, (1980 s/d 2003)"

"ABSTRAK

Berlangsungnya transisi demografi terjadi secara bersamaan dengan proses modernisasi. Peningkatan peran pemerintah dalam menanggulangi risiko individu seperti kemiskinan, pengangguran, dan usia tua telah dibuktikan menjadi substitusi untuk peran tradisional keluarga, yang pada akhirnya mengurangi nilai dari keluarga—terutama nilai tambah anak yang biasa membantu menghadapi risiko tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang dengan permasalahan kesejahteraan yang cukup signifikan telah meningkatkan transfer publiknya sejak post-krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Untuk mengerti efek dari peningkatan transfer publik, kami menggunakan Indonesia Family Life Survey 3 (2000) dan 4 (2007) menggunakan analisis deskriptif, analisis grafik dan model Probit dengan menerima transfer privat sebagai variable dependen. Hasilnya adalah probabilitas menerima transfer privat yang dilandasi oleh altruisme di-crowd out dengan keberadaan transfer publik.

---

ABSTRACT

The occurance of demographic transition is simultaneously happened with modernization. Increasing state’s role in regulating the risks of individuals such as poverty, unemployment and old age has been proven to work as substitution to traditional family roles, which in turn reducing the value of family members—especially children’s who usually assist handling these risks. Indonesia as a developing country with significant welfare issues has been increasing the transfer from government since post-Asian financial crisis in 1998. In order to understand the effect public transfer, we use Indonesia Family Life Survey 3 (2000) and 4 (2007) using descriptive analysis, graphic analysis and Probit model with receiving private transfer as dependent variable. The result is that the probability of receiving altruistic-motivated private transfer is crowded out by the public transfers.

"

"ABSTRAKMunculnya ojek online di kota-kota besar dinilai memberikan banyak manfaat, baik bagi masyarakat sebagai konsumen dan juga bagi para mitra pengendaranya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ojek online meningkatkan kesejahteraan para mitra pengendaranya. Metode yang digunakan adalah difference-in-difference, dengan mengambil 422 responden yang terdiri dari 211 OPANG dan 211 OJOL di 11 Stasiun KRL di Jakarta. Peneliti membandingkan kesejahteraan yang dimiliki oleh dua kelompok ojek ndash; ojek pangkalan dan ojek online ndash; pada dua waktu yang berbeda ndash; sebelum dan sesudah adanya ojek online. Hasil menunjukkan bahwa ojek online dapat meningkatkan kesejahteraan para mitra pengendaranya. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan bersih, pendapatan per jam, rasa puas akan hidup dan pekerjaan, serta rasa bahagia terhadap pekerjaan. Di sisi lain, bergabung bersama ojek online dapat pula meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk bekerja sebagai ojek online. Selain itu, fenomena ojek online juga menimbulkan spillover, di mana peningkatan kesejahteraan ojek online dapat menurunkan kesejahteraan ojek pangkalan.

---

ABSTRACTThe emergence of ojek online is considered to provide many benefits, both for the society as a consumer and also for its rider partners. The purpose of this paper is to determine whether the motorcycle ride sharing enhance the welfare of its rider partners. The method used by the researcher is difference in difference, using 422 respondents consisting of 211 OPANGs and 211 OJOLs at 11 Commuerline Stations in Jakarta. The researcher compared the welfare of two groups of motorcycle ride sharing drivers ndash those who use online and not ndash at two different times before and after the emergence of online motorcycle ride sharing. The result shows that online motorcycle ride sharing can improve the welfare of its rider partners. This can be seen from the increase in net income, hourly income, the satisfaction of life and work, and the happiness of the job. On the other hand, joining online motorcycle ride sharing companies can also increase the cost incurred to work as an ojek online. In addition, the phenomenon of online motorcycle ride sharing also has a spillover effect, where the increase in the welfare of online motorcycle ride sharing can reduce the welfare of traditional motorcycle ride sharing."

"Kemiskinan yang senantiasa terjadi pada komunitas pedesaan yang tradisional dengan keterbatasan teknologi dan prasarana ternyata tidak selamanya demikian. Wilayah perkotaan seperti Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia juga tidak luput dari domain kemiskinan. Meski jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hingga tahun 2002 belum sampai satu juta jiwa, namun bagi pemerintah daerah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta seharusnya lebih progresif dalam program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Ibu Kota yang direfleksikan dari berkurangnya jumlah penduduk miskin secara drastis tiap tahunnya adalah keniscayaan.Tesis ini berkaitan dengan "regional ekonomi" yang members dampak kesejahteraan dan berjudul "Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota". Pemilihan judul ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang bermuara pada pembangunan manusia, yang menurut UNDP (United Nation Development Program) meliputi empat pilar utama yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemerataan.Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Mohamad Husni Thamrin, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan belakangan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) adalah bagian integral dari rangkaian program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat melawan kemiskinan.Maraknya pendirian rumah di daerah bantaran kali sekitar kali Ciliwung, hunian padat penduduk di pinggiran rel kereta api wilayah Tanah Tinggi-Galur dan maraknya pedagang kaki lima beroperasi memakan bahu Jalan Pasar Minggu dan Tanah Abang adalah potret besarnya lonjakan urbanisasi yang lebih didominasi oleh perpindahan kemiskinan dari daerah buffer Jakarta. Pengalokasian anggaran belanja Pemda DKI Jakarta yang membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota Jakarta menjadi obyek penelitian, Apakah porsi anggaran belanja Pemda DKI bidang kesejahteraan rakyat sudah proporsional untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta? Pelaksanaan program otonomi daerah dan besaran anggaran belanja Pemda menjadi tolak ukur keberhasilan dari upaya pengentasan kemiskinan."