Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Implementasi Tapping Box Pada Pajak Restoran di Kota Bogor. Jumlah restoran di Kota Bogor dalam perkembangannya terus meningkat khususnya sejak tahun 2012 hingga 2014. Namun meskipun penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya, persentase angka pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran yang diterima belum optimal, oleh karena itu pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori Edwards III dengan hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan implementasi tidak seluruhnya terpenuhi, serta terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari wajib pajak itu sendiri dan hambatan dari fiskus yang mengakibatkan implementasi tapping box terhambat dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of the Tapping Box on Restaurant Tax Bogor. Number of Restaurant in Bogor city keep on increasing especially since 2012 to 2014, but though the tax revenue always increase every years, the percentage of tax revenue enhancement on 2013 and 2014 suprisingly decrease so it can be called that the tax revenue not on optimum condition therefore on 2015 government of Bogor city initialized implementation of tapping box policy. This research used a post positivist approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edwards III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as the obstacle from the tax payer and technical obstacles resulted in less optimized tapping box implementation in Bogor city."

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.

---

The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems."

"Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Akan tetapi, peningkatan PDRB sub sektor restoran di Kota Bandung tidak proporsional dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang befokus terhadap implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah restoran tidak proporsional dengan peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam implementasi kebijakan pajak restoran, antara lain terkait regulasi izin usaha restoran, petugas Dinas Pelayanan Pajak yang melakukan pungutan liar, pengusaha restoran yang tidak patuh dalam menyetorkan pajak restoran, dan masih minimnya pengetahuan pengusaha restoran akan kebijakan pajak restoran.

---

The number of restaurants in Bandung has increased from the year 2009 to 2013. However, the increase in sub sector Gross Domestic Regional Product (GDRP) of restaurant in Bandung are disproportionate with revenue of restaurant tax in Bandung. This study focuses on the implementation of restaurant tax policy in Bandung to determine whether the implementation of restaurant tax policy in Bandung already well underway. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative method as well. The result is the implementation of restaurant tax policy in Bandung has not gone well. Things that cause the increase in the number of restaurant is not proportional to the increase of restaurant tax revenue in Bandung is there are some obstacles in the regulations that is relevant with restaurant permit, extortion that is done by employers in the Directorate Service on Taxes, owner of restaurant that don’t pay the restaurant tax appropriately, and lack of knowledge about restaurant tax policy from the owner of retaurants."

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah.

---

This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

"

"Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor menjadikan sektor properti mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan permintaan. Namun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dimana objeknya adalah bumi dan bangunan, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor perlu ditinjau menggunakan teori McMaster. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah, dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Bogor, terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori McMaster.

---

High development of infrastructure in the Bogor City make the property sector has increased along with the growth in demand. However revenues from property tax, where the object is land and buildings, is not optimal when compared to the potential that exists in the Bogor City. Therefore, the implementation of property tax in Bogor City need to be reviewed by McMaster rsquo s theory. This study is focused to analyze the implementation of the property tax as well as efforts to optimize property tax revenue in the Bogor. This research was conducted by post positivist approach to the method of data collection through library research and in depth interviews The result is, in the collection of property tax, there are some indicators are not in accordance with the theory of McMaster."

"ABSTRAKPengintegrasian sistem informasi ke dalam sistem pemungutan pajak daerah dilakukan BPKD Kota Tangerang dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi pada implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh berberapa kendala antara lain adalah sosialisasi yang tidak merata, masalah komunikasi dan masalah sumber daya. Kendala yang terdapat pada variabel komunikasi adalah transmisi perintah masih terhambat oleh birokrasi, kurang kritisnya staff dalam menerima perintah/ komando dari setiap atasannya dan kurangnya pemahaman staff terhadap muatan peraturan yang ingin diimplementasikan. Kendala yang terdapat pada variabel sumber-sumber adalah kurangnya kualitas staff dan fasilitas yang dibutuhkan.

---

ABSTRACTThe integration of information systems into the local tax collection system conducted BPKD Tangerang City in order to utilize information technology that aims to provide convenience for the taxpayer in fulfilling tax obligations. This paper discussed the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system in Tangerang City. The purpose of this paper is to explain of how is the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system and to outline the obstacle encountered in the implementation. The approach used in this study is a post positivist approach with descriptive research with literature review and field research as data collection techniques. Based on the policy implementation concept by Edward III, the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system is not been good, this is caused by several obstacles such as uneven socialization, communication problems and resource issues. Constraints contained in communication variables are transmission of command that still hampered by bureaucracy, less critical staff in receiving order command from his superiors, and lack of staff in understanding the regulatory content that want to be implemented. Constraints contained in source variables are the lack of quality staff and the facilities needed."

"Salah satu sarana pelaporan pajak yang diterapkan di Kota Bandung yaitu adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pelaporan pajak secara online melalui e-SATRiA (Electronic Self Assessment Tax Reporting Application). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak secara online di Kota Bandung melalui e-SATRiA serta analisis faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menggunakan teori Grindle secara umum telah memenuhi indikator yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu isi dan konteks kebijakan. Adapun indikator dari isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle terdiri dari 6 (enam) yaitu (1) Kepentingan Kelompok Sasaran, (2) Tipe Manfaat, (3) Derajat Perubahan yang Diinginkan, (4) Letak Pengambilan Keperluan, (5) Pelaksanaan Program, (6) Sumber Daya yang Dilibatkan. Sedangkan konteks kebijakan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Dilibatkan, (2) Karakteristik Lembaga Penguasa, dan (3) Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap. Namun masih terdapat salah satu indikator yang belum terpenuhi yakni derajat perubahan yang diharapkan dilihat dari sisi jumlah pengguna e-SATRiA. Dalam penelitian ini juga dijabarkan mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak-pihak internal maupun eksternal.

---

One of the tax reporting tool that is applied in Bandung is the convenience provided by the government in terms of online tax reporting through e-SATRiA (Electronic Self Assessment Tax Reporting Application). This study aims to analyze the implementation of online tax reporting in Bandung through e-SATRiA and analysis of supporting and inhibiting factors. This research uses a post-positivist approach, descriptive type. The results of this study indicate that policy implementation using Grindle consist of 6 (six), namely (1) Interests Affected, (2) Type of Benefits, (3) Extent of Change Envisioned, (4) Site of Decision Making, (5) Program Implementors, (6) Resources Commited. While the policy context consists of 3 (three) indicators, (1) Power, Interests and Strategies of Actors Involved, (2) Institution and Regime Characteristics, and (3) Compliance and Responsiveness. But there is still one indicator that has not been met, namely the degree of change expected from the standpoint of the number of e-SATRiA users. In this study also elaborated on the analysis of supporting and inhibiting factors originating from internal and external parties."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak restoran atas restoran mewah dari sisi UPPRD Tanah Abang dan penyebab terjadinya penunggakan pajak restoran atas restoran mewah di wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya isu penunggakan pajak restoran atas restoran mewah pada 5 (lima) mall besar di wilayah Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dari sisi UPPRD Tanah Abang nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan strategi terkait regulasi, komunikasi dan sosialisasi pajak restoran, sarana dan prasarana penunjang, serta program jangka menengah yang tersedia. Selanjutnya, penyebab utama terjadinya penunggakan pajak restoran mewah di wilayah Tanah Abang adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak pada restoran mewah dan kurangnya sumber daya manusia sebagai fiskus di UPPRD Tanah Abang."