Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak air tanah yang tinggi di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah dan strategi mengurangi tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung adalah faktor yang berasal dari wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini ada yang sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi, pembayaran pajak dengan sistem online, penagihan dengan surat teguran, dan penambahan dan pembinaan anggota penagihan baru. Strategi yang masih menjadi rencana adalah penegakan hukum, menentukan target penagihan utang pajak air tanah, bekerja sama dengan banjar, dan memperketat perizinan usaha

---

ABSTRACTThis study discusses the problem of high groundwater tax receivable in Badung regency. The purpose of this study are to describe factors that cause high groundwater tax receivable and strategy to reduce the amount groundwater tax receivable in Badung regency. This study uses a qualitative approach with deep interviews and literature studies as data collection methods. The results of this study indicate the factors that cause high of groundwater tax receivable in Badung regency is a factor derived from taxpayers and tax administration factors. Strategies to solve this problem have been implemented that is socialization, payment of taxes with the online system, billing with letters of reprimand, and the addition and fostering of new billing members. The strategies that are still being planned are law enforcement, setting the target for collecting the groundwater tax receivable, working with the banjar, and tightening business licensing."

"Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah.

---

Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher.

Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique.

The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak hotel yang cukup tinggi di Kabupaten Badung. Pajak Hotel merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk mengurangi tunggakan Pajak Hotel di Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak hotel di Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Di samping itu strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam upaya mengurangi tunggakan pajak hotel tersebut meliputi strategi secara preventif dan represif. Strategi secara preventif yaitu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta penggunaan tapping box. Sedangkan strategi secara represif yaitu upaya penegakan hukum dan pelaksanaan penagihan sesuai dengan aturan.

---

ABSTRACTThis study discusses the problem of hotel tax receivable were high in the Badung regency. Hotel tax is the biggest revenue source in Badung. Therefore, this study analyzes the factors that lead to a high number of hotel tax receivable in Badung. Furthermore, this study also discusses the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung to reduce hotel tax receivable in Badung. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the study of literature and in-depth interviews. The results of this study stated that the factors that led to high hotel tax receivable in Badung influenced by factors taxpayer compliance and tax administration. In addition, the strategy undertaken by the ?Dispenda? Badung in an effort to reduce hotel tax receivable include preventive and repressive strategies . A preventive strategies that is socialization , guidance and supervision , and the use of tapping box . While repressive strategies that is attempts to law enforcement and the billing in accordance with the rules."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sukabumi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah. Bagian penting dari peraturan daerah tersebut adalah perizinan, kegiatan pengendalian dan pengawasan. Kebijakan kedua adalah Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) yang di dalamnya mengatur denda bagi pemegang izin yang menggunakan air tanah melebihi debit yang diizinkan. Kebijakan ketiga adalah Keputusan Bupati No 546.2/Kep.430- DPESDM/2013 Tentang Harga Air Baku (HAB) yang menetapkan kenaikan HAB, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan kebijakan tersebut adalah perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada hilangnya kewenangan Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengendalian air tanah.

---

This study describes about the policy of controlling the use of groundwater in Sukabumi and its obstacles. This study using qualitative method by in-depth interviews and literarure study. The results of this study found that the Government of Sukabumi issued Results of the study found that the Government of Sukabumi issued three related policies controlling the use of groundwater. The first policy is Local Regulation No 14 Year 2010 about Groundwater. An important part of the local legislation is the licensing, monitoring and control activities. The second policy is the Regent Regulation No 28 Year 2011 about Procedure for Calculating the Value of Acquisition of Groundwater (NPA) in which set fines for license holders who use groundwater exceed the permitted discharge. The third policy is the Regent Decree No546.2/Kep.430-DPESDM /2013 about Standard Water Price (HAB) which sets the rise of HAB, and the obstacles encountered in conducting the policy is a change of Law No. 32 of 2004 into Law No. 23 of 2014 which impact to the loss of authority in Sukabumi Regency to control groundwater."

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu terkait dengan implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang dan kendala ndash; kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan optimal. Terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

---

This thesis explains the analysis implementation of groundwater tax collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of groundwater tax collection in Tangerang, and constraints which are existed. The research applies quantitative approach, and uses literature studies and field research observation and in depth interview as data collection technique.

Results of this research indicate that the collection of groundwater tax in Tangerang municipality, if viewed from three phases i.e identification, assessment, and collection, in practice is not done optimally. Thera are various constraints on collection of groundwater tax, that is internal and external constraints. "

"Air adalah sumber daya alam yang penting dalam mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka juga berkontribusi terhadap jumlah penduduk pengguna air yang ada. Ekstraksi air tanah dilakukan melalui berlalunya waktu dipertaruhkan. Penting untuk meneliti area resapan air tanah yang diterbitkan untuk memfasilitasi lokasi distribusi udara tanah di beberapa daerah dan faktor yang paling berpengaruh. Oleh karena itu penelitian ini berjudul Mengenai Potensi Area Potensi Airtanah di Indonesia CAT Majalengka perlu dilakukan karena CAT adalah lokasi di mana air hujan turun dan juga dapat digunakan sebagai data untuk memperkirakan cadangan air tanah dari suatu daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMCE (Spatial Multi Kriteria Evaluation) dengan menggunakan sistem point bobot pada setiap variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah litologi, curah hujan,kemiringan, ketinggian, penggunaan lahan, tekstur tanah dan kepadatan aliran. Hasil dari penelitian ini adalah potensi daerah resapan air tanah dalam penelitian CAT Majalengka oleh sangat tinggi dan klasifikasi sedang. Potensi klasifikasi sangat tinggi dan sedang kombinasi pada ketinggian 500-1000 mdpl. Faktor yang paling berpengaruh di bidang potensi air tanah adalah penggunaan lahan.

---

Water is an important natural resource in supporting the lives of all living things. The increasing population in Majalengka Regency also contributes to the existing population of water users. Groundwater extraction is carried out through the passage of time at stake. It is important to examine the groundwater catchment area to facilitate location of ground air distribution in several regions and the most influential factors. Therefore this study entitled Regarding Potential Areas of Groundwater Potential in Indonesia CAT Majalengka needs to be done because CAT is a location where rainwater falls and can also be used as data to estimate groundwater reserves from an area. Method used in this research is SMCE (Spatial Multi Criteria Evaluation) using a point system the weight of each variable used. The variables used in this study are lithology, rainfall, slope, height, land use, soil texture and flow density. The results of this study are the potential for groundwater catchment areas in the CAT Majalengka study by very high and medium classification. The potential for classification is very high and the combination is at an altitude of 500-1000 masl. The most influential factor in the field of groundwater potential is land use."

"Cekungan Air Tanah Jakarta merupakan daerah penyimpan air tanah yang memiliki manfaat sebagai sumber air baku pemenuhan segala kebutuhan air bersih di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penggambaran kondisi potensi air tanah di CAT Jakarta perlu dilakukan untuk mengetahui potensi air yang tersimpan mengalami kondisi berlebih (surplus) atau mengalami kondisi kekurangan sumber daya air tanah (defisit). Dalam penelitian ini, dilakukan analisis potensi cadangan air tanah berdasarkan analisis menggunakan Metode Thiessen Polygon untuk memperoleh cakupan area luasan hujan, Metode Modifikasi Penman untuk mengetahui besar nilai evapotranspirasi potensial, dan Metode F.J. Mock untuk mengetahui besar nilai neraca air di CAT Jakarta. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data curah hujan, data klimatologi (data suhu udara, lama penyinaran matahari, kelembapan udara relatif, kecepatan angin rata-rata, dan letak stasiun pengukuran), data tutupan lahan, dan data kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi geologi (porositas) terhadap besar ketersediaan air tanah, mengetahui besar potensi debit ketersediaan air tanah di CAT Jakarta sebagai pemenuh kebutuhan air bersih di DKI Jakarta dan sekitarnya, dan mengetahui kondisi indeks kekritisan air tanah di CAT Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk kondisi cadangan air tanah di CAT Jakarta sebagai upaya konservasi dan mengontrol penggunaan air tanah di CAT Jakarta. Berdasarkan hasil analisis perhitungan neraca air, diperoleh potensi air tanah di CAT Jakarta mengalami kondisi defisit/kekurangan sumber daya air dengan debit sebesar -875.330.761,41 m3/tahun pada tahun 2019. Debit kebutuhan air tanah untuk kebutuhan domestik di CAT Jakarta mencapai angka sebesar 1.031.257.969,5 m3/tahun pada tahun 2018. Kondisi air tanah di CAT Jakarta pada tahun 2016 – 2020 berada dalam kondisi indeks kekritisan air >100% yang terklasifikasi ke dalam kondisi sangat kritis. Disimpulkan bahwa potensi air tanah di CAT Jakarta tidak mampu memenuhi kebutuhan air domestik di DKI Jakarta dan sekitarnya serta kondisi di mana air tanah tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan sumber air bersih alternatif sebagai pemenuh kebutuhan air domestik.

---

The Jakarta Groundwater Basin is a groundwater storage area that has benefits as a source of raw water to meet all clean water needs in DKI Jakarta and its surroundings. It is necessary to describe the condition of groundwater potential at the Jakarta CAT to determine the potential for stored water to be in excess (surplus) or experiencing a shortage of groundwater resources (deficit). In this study, an analysis of the potential for groundwater reserves was carried out based on the analysis using the Thiessen Polygon Method to obtain the coverage area of the rain area, the Penman Modification Method to determine the potential evapotranspiration value, and the F.J. Mock method to find out the value of the water balance in the Jakarta CAT. The data used in this study are rainfall data, climatological data (air temperature data, duration of sunshine, relative humidity, average wind speed, and the location of the measurement station), land cover data, and population data. This study aims to determine the effect of geological conditions (porosity) on the availability of groundwater, to determine the potential discharge of groundwater availability in the Jakarta CAT as a source of clean water in DKI Jakarta and its surroundings, and to determine the condition of the groundwater criticality index in the Jakarta CAT. This research is expected to be a recommendation for the condition of groundwater reserves in the Jakarta CAT as an effort to conserve and control the use of groundwater in the Jakarta CAT. Based on the results of the analysis of the water balance calculation, it was found that the groundwater potential in the Jakarta CAT is in a state of deficit/lack of water resources with a discharge of -875,330,761.41 m3/year in 2019. The discharge of groundwater needs for domestic needs in the Jakarta CAT reached a number of 1,031,257,969.5 m3/year in 2018. Groundwater conditions in the Jakarta CAT in 2016 – 2020 are in a condition of water criticality index >100% which is classified into very critical condition. It is concluded that the groundwater potential in the Jakarta CAT is not able to meet the domestic water needs in DKI Jakarta and its surroundings and the conditions in which groundwater cannot be utilized by the community, thus requiring alternative sources of clean water to meet domestic water needs."

"The utilization of groundwater as raw water source on east flores Nusa Tenggara was done for long time. This water spring is used for irigation purposes, donmestic use and other needs...."

"ABSTRAKSalah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia adalah air. Air merupakan sumber daya yang terbatas. Pengambilan dan penggunaan air tanah yang berlebihan seperti yang terjadi pada dewatering menyebabkan persediaan air tanah menipis dan penurunan permukaan tanah yang akan mengakibatkan longsor. Permasalahan yang terjadi adalah belum semua penyelenggaraan dewatering dikenakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak air tanah atas dewatering di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif pengendalian eksternalitas negatif dan produktivitas penerimaan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori kebijakan Merilee Grindle dimana keberhasilan suatu kebijakan dianalisis dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi pajak air tanah atas dewatering. Selain itu peneliti juga menganalisis faktor-faktor pemungutan pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terpengaruhi dari peran dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan dewatering yang merupakan manfaat yang diinginkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah, letak pengambilan keputusan berada di pimpinan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksana kebijakan masih belum didukung dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, demikian pula dengan sumber-sumber daya yang digunakan. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat masih belum searah dengan tujuan kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa masih mengutamakan kepentingan masing-masing instansi, dan tingkat kepatuhan serta respon dari sasaran kebijakan masih rendah. Faktor yang menyebabkan implementasi pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta adalah relatif rendahnya penegakan hukum, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum dilakukannya pengawasan yang memadai dan koordinasi dengan instansi terkait belum dilakukan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTOne of the natural resources needed by humans is water. Water is a limited resource. Excessive extraction and use of groundwater as occurs in dewatering causes the groundwater supply to run low and land subsidence to cause landslides. The problem that occurs is that not all dewatering arrangements are subject to a groundwater tax in DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the implementation of groundwater tax on dewatering in DKI Jakarta Province in the perspective of controlling negative externalities and revenue productivity. To analyze these problems, researchers used the Merilee Grindle policy theory in which the success of a policy was analyzed by looking at the contents of the policy and the context of the implementation of groundwater tax on dewatering. In addition, the researchers also analyzed the factors of collecting groundwater tax on dewatering that were not optimal in DKI Jakarta Province. This research uses a post positivist approach, with qualitative methods through in-depth interviews and literature study. The results of the study are the interests of the DKI Jakarta Provincial Tax and Levies affected by the role in controlling negative externalities caused by dewatering activities which are the benefits desired by the Regional Tax and Levies Agency, the location of decision making is in the leadership of the Regional Tax and Retribution Service Unit, implementing policies are still not supported by adequate quality and quantity, as well as the resources used. The power, interests and strategies of the actors involved are still not aligned with the objectives of the policy, the characteristics of the ruling institutions and regimes still prioritize the interests of each agency, and the level of compliance and response of policy targets is still low. Factors causing the implementation of groundwater tax on dewatering have not been optimal in DKI Jakarta Province are the relatively low law enforcement, inadequate human resources both in terms of quality and quantity, adequate supervision and coordination with related agencies have not been carried out continuously."