Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengatur pembuatan karya derivatif hasil pentransformasian sebagai hak ekonomi ekslusif pemegang hak cipta. Di Amerika Serikat, istilah transformasi digunakan demikian pula dalam konteks hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976 dan dalam konteks pemeriksaan penggunaan yang wajar dalam case law atau hukum putusan hakim. Dalam case law, pentransformasian ciptaan bertujuan untuk melihat apakah penggunaan baru melakukan pentransformasian mdash;dengan cara mengubah tujuan dari karya asli mdash;atau sebaliknya hanya menggantikan benda dari karya asli. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini pertama-tama akan berfokus pada arti pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ruang lingkupnya berkaitan dengan karya musik dan foto. Berikutnya, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dapat digunakan sebagai pembelaan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan berkelipatan istilah transform di Amerika Serikat, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar sebagaimana diterapkan di pengadilan Amerika Serikat dapat diterapkan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada pendapat pengadilan dalam kasus Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. dan Blanch v. Koons. Penelitian ini membahas masalah-masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yudisial-normatif dengan memeriksa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan norma hukum di Amerika Serikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan hukum putusan hakim.

---

The Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 regulates the preparation of derivative works of transformative use as an exclusive economic right of the copyright holder. In the United States, the term transformative use is used similarly in the context of the economic right under the Copyright Act of 1976 as well as in the context of the fair use inquiry in case law. In the latter, transformative use becomes a defining inquiry and defense within the fair use inquiry that aims to see whether a new work is transformative of the original mdash by way of giving the original a new purpose mdash or instead merely supersedes the original work rsquo s objects. Based on the aforementioned, this research will first focus on the meaning of transformative use regulated in the Copyright Law of Indonesia and its scope with regards to musical and photographical works. Next, this research will also assess whether the transformative use regulated within the Copyright Law can become a defense within Indonesia rsquo s fair use inquiry. Furthermore, based on the aforementioned multiple uses of the term transform in the United States, this research will also assess whether transformative use as applied in the fair use inquiry of the United States can be applied in the fair use inquiry of Indonesia, specifically by way of referring to the opinions of the courts in Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. and Blanch v. Koons. This research approaches the issues using a judicial normative legal research method by examining the Copyright Law of Indonesia and the legal norms in the United States, including statutory regulations and case law. "

"For civil aviation to progress it has never been just about technology and business practices. To go from the rudiments of the early services that plied across short distances in Europe and America to what we experience today required most of all that politicians and policy-makers address the central problems of national sovereignty over air space and national ownership and control over airlines. Those problems have plagued the development of seamless and efficient air services for consumers in the international sphere. One would have thought that international airlines might have led the way towards a uniform globalized system given the nature of their enterprise, but that has definitely not been the case. Sovereignty and security issues have more often than not trumped commercial arguments for a more level playing field for international airlines. There has thus been an on-going tussle between sovereignty, state security and mercantilist practices on the one hand and the ambition for civil aviation to flourish on the other. As one early commentator put it:’ one is convinced that the sovereign state cannot be left without authority over what happens just above its territory, (but) … one shrinks from the idea that aerial navigation could be the object of narrow-minded restrictions.’ How those narrow-minded restrictions were gradually eroded, though still not eliminated, to enable civil aviation to flourish is at the heart of this work.This book will be of direct interest to students of aviation, modern history, international relations and transport. It is also of value to airline industry professionals and government transport departments."

"Dalam tesis ini, Penulis akan membahas legalitas penyiaran web konser langsung melalui Instagram Live. Undang-undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 20 tidak secara khusus mengatur tentang aktivitas penyiaran web. Oleh karena itu, akan ada penjelasan tentang pemahaman terhadap aktifitas penyiaran web dan bagaimana penyiaran web terhadap konser dapat dilakukan tanpa melanggar hak cipta. Dari sini, doktrin Penggunaan yang Wajar disertakan dalam diskusi dengan alasan bahwa doktrin ini merupakan batasan terhadap pelanggaran hak cipta. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, dalam Hukum Hak Cipta Indonesia tidak ada faktor spesifik yang mengatur penerapan doktrin Penggunaan yang Wajar. Oleh karena itu, penulis akan menafsirkan artikel tentang doktrin penggunaan wajar yaitu Pasal 43 - Pasal 51 untuk mengetahui Pasal yang paling relevan untuk permasalahan ini.

---

In this thesis, Author will be discussing on the legality of webcasting a live concert through Instagram Live. Indonesian Copyright Law No. 28 Year 20 does not specifically regulate on the activity of webcasting. Therefore, there will be an elaboration on which understanding does webcasting belongs to and how webcasting a live concert can be conducted without having to create any copyright violation. From here, Fair Use Doctrine is included in the discussion knowing that this doctrine is as a limitation towards a copyright liability. In comparison to the United States, within the Indonesian Copyright Law there are no specific factors that regulates on the applicability of Fair Use doctrine. Therefore, author will interpret on articles concerning fair use doctrine which are Article 43 ndash Article 51 to see the most relevant Article for this matter. "

"Tulisan ini berangkat dari issue mengenai guru penggerak yang diinstruksikan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, namun praktiknya kurikulum sangat menekan. Sehingga muncul guru transformatif dalam praktik hidden curriculum yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Studi-studi sebelumnya membahas stakeholders dalam praktik hidden curriculum sekolah secara terpisah. Sedangkan dalam tulisan ini, peneliti ingin menunjukkan praktik hidden curriculum dan menunjukkan peran seluruh stakeholders sekolah menggunakan kerangka pemikiran Henry Armand Giroux. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini ialah (1) kurikulum yang berlaku di sekolah Avicenna ialah kurikulum 2013 dengan pengembangan sesuai visi sekolah yaitu berkarakter kepemimpinan, berbasis sains dan teknologi, peduli pada lingkungan dan berprestasi (2) Praktik hidden curriculum dilakukan oleh pengurus yayasan dengan mengubah identitas, dan dilakukan oleh guru untuk mempertahankan identitas lama, terdapat relasi kekuasaan dan ideologi antar stakeholders sekolah (3) Dinamika muncul akibat kontestasi nilai antar stakeholders, karena guru menjalankan perannya sebagai intelektual transformatif dengan melakukan perjuangan untuk mempertahankan nilai (4) Dampaknya, siswa menjadi korban atas kontestasi nilai yang terjadi di sekolah. Penelitian ini memberikan saran bahwa perlunya kepercayaan, pemberdayaan dan public spehere untuk seluruh stakeholders sekolah dalam mendapat pencapaian yang maksimal.

---

This paper departs from the issue of the teacher instructor instructed by the Minister of Education and Culture, but in practice the curriculum is very pressing. So that transformative teachers emerge in the practice of hidden curriculum which contributes to education. Previous studies discussed stakeholders in the practice of hidden school curriculum separately. Whereas in this paper, researchers want to show the practice of hidden curriculum and show the role of all school stakeholders using the framework of Henry Armand Giroux. This research is a case study research with a qualitative approach.

The findings in this study are (1) the curriculum applicable at Avicenna school is the 2013 curriculum with development in accordance with the school's vision of leadership, science and technology-based, environmental care and achievement (2) The hidden curriculum practice is carried out by the foundation management by changing identity, and is done by teachers to maintain old identities, there are power relations and ideologies between school stakeholders value contestation that occurs in schools. This research suggests that the need for trust, empowerment and public spehere for all school stakeholders to get the maximum achievement."

"ABSTRAKBlue Bird merupakan salah satu pemimpin di industri penyedia layanan taksi di Indonesia. Dalam lingkup teknologi Blue Bird merupakan perusahaan taksi pertama yang meneydiakan layanan pemesanan dari perangkat seluler Blackberry dan memiliki aplikasi My Blue Bird untuk pemesanan taksi. Akan tetapi, di masa transformasi digital ini, muncul gejolak yaitu demontrasi dari pengemudi taksi di Jakarta, termasuk pengemudi Blue Bird, pada 22 Maret 2016. Karena transformasi digital tidaklah mudah dan budaya perusahaan berperan penting sebagai tuas strategi terkuat yang menciptakan keterlibatan dan komitmen para tenaga kerja, perlu diidentifikasi budaya perusahaan di masa transformasi digital ini.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigm post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami budaya perusahaan pada masa transformasi digital di PT Blue Bird Tbk dari sudut pandang pengemudi taksi Blue Bird serta memahami proses transmisi budaya di antara pengemudi taksi Blue Bird di masa transformasi digital. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian ini adalah transformasi digital pada level artifacts dan espoused values sudah terjadi terkait penggunaan teknologi yang rutin, berbagi informasi teknologi di lingkungan internal, mengembangkan kerja sama tim, adanya pembelajaran digital, kreativitas pemanfaatan teknologi, problem solving dan relasi kerja. Di level basic underlying assumptions, transformasi digital belum terjadi karena perusahan belum tangkas dan gesit dalam memanfaatkan sumber daya serta komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan fasilitas dan finansial masih rendah. Pada transformasi digital, budaya organisasi ditransmisikan melalui cara formal yaitu dari ketua group dan non formal yaitu dari keberadaan kelompok-kelompok sesama pengemudi.

---

ABSTRACT

Blue Bird is one of the leaders in the taxi service industry in Indonesia. In term of technology usage, Blue Bird is the first taxi company to offer booking services from Blackberry mobile devices and has My Blue Bird app for taxi order. In this digital transformation period, there is demonstration from taxi drivers in Jakarta, including Blue Bird drivers, on March 22, 2016. As digital transformation is difficult and corporate culture plays an important role as the strongest strategy lever that creates and commands the labor, it is necessary to identify the corporate culture in this digital transformation era.This research is a descriptive qualitative research using post positivism paradigm. The purpose of this research is to understand the corporate culture during the digital transformation at PT Blue Bird Tbk from the point of view of Blue Bird taxi driver and the understanding of taxi driver process. This research takes data from various sources, news media and other supporting documents.The results of this study are digital transformation at the level of artifacts and espoused values have occurred related to the use of routine technology, sharing information technology in the internal environment, developing teamwork, the existence of digital learning, the creativity of technology utilization, problem solving and work relations. At the basic level of underlying assumptions, digital transformation has not occurred because the company has not been agile and nimble in utilizing resources and the company 39 s commitment in providing financial and facility support is still low. In digital transformation, organizational culture is transmitted through the formal means of group and non formal chairmanship of the presence of fellow drivers groups."

"Fenomena musik Remix di Indonesia semakin berkembang dengan banyaknya masyarakat yang mulai menyukai jenis musik tersebut. Masalah yang muncul adalah ketidaksesuaian dalam penerapan hukum hak cipta pada layanan musik streaming, di mana para Remixer dapat dengan bebas mempublikasikan karyanya tanpa menyertakan musisi asli. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik Remix merupakan hasil perkembangan teknologi dalam seni musik, yang melibatkan penggunaan fonogram dari karya musik lain yang kemudian dimodifikasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta fonogram, di mana produser fonogram memiliki hak-hak mekanis. Remixer diwajibkan untuk memperoleh izin dari produser fonogram melalui perjanjian lisensi. Doktrin Transformative Use, yang pertama kali muncul di Amerika Serikat, memungkinkan penggunaan kreatif terhadap karya terdahulu dengan tujuan yang berbeda. Namun, dalam konteks hukum hak cipta Indonesia, penerapan doktrin ini masih terbatas karena pentingnya melindungi hak ekonomi dan moral pencipta, terutama produser fonogram. Oleh karena itu, penggunaan karya fonogram oleh pihak lain harus didasarkan pada perjanjian lisensi dan pembayaran royalti. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan perlindungan hak cipta musik Remix di Indonesia dan merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas untuk mengakomodasi penerapan doktrin Transformative Use.

---

The phenomenon of Remix music in Indonesia is growing with many people starting to like this type of music. The problem that arises is the discrepancy in the application of copyright law on streaming music services, where Remixers can freely publish their work without including the original musicians. The approach used in this research is normative juridical method. The research findings show that Remix music is the result of technological developments in the art of music, which involve the use of phonograms from other musical works which are then modified. Law Number 28 of 2014 regulates phonogram copyrights, in which phonogram producers have mechanical rights. Remixers are required to obtain permission from the phonogram producer through a licensing agreement. The doctrine of Transformative Use, which first appeared in the United States, allows creative use of earlier works for different purposes. However, in the context of Indonesian copyright law, the application of this doctrine is still limited because of the importance of protecting the economic and moral rights of creators, especially phonogram producers. Therefore, use of the phonogram work by others must be based on a licensing agreement and payment of royalties. This research provides an in-depth understanding of the problem of copyright protection for Remix music in Indonesia and recommends the need for clearer regulations to accommodate the application of the Transformative Use doctrine."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan antara ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Lisensi Creative Commons. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Lisensi Creative Commons tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, sebaliknya mengatur lebih jelas dan tegas batas antara penggunaan yang wajar dan pelanggaran. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Adaptasi dalam Lisensi Creative Commons mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

---

ABSTRACTThis paper discussed about the comparison between the provision regarding the fair use and commercial use of creation based on Law No. 19 of 2002 compared to Creative Commons License. Research carried out by juridical-normative method which tracing data and legal materials relating to the title. The study states that the provisions regarding the fair use and commercial use of the Creative Commons License does not conflict with the provisions of the Copyrights Act, by contrast it sets the boundaries between fair use and infringement more clearly and firmly. Furthermore, the study states that the provisions regarding the rights of Adaptation in the Creative Comons License facilitate the implementations of these rights. "

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Hak Privasi Orang yang Dipotret dihadapkan dengan Doktrin Fair Use atas Potret di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membuat pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap kepentingan Orang yang Dipotret dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah seharusnya membagi pengaturan tersebut berdasarkan kesadaran Orang yang Dipotret atas pembuatan Potretnya; perlindungan perlu diberikan kepada orang yang dianggap belum cakap hukum dan orang yang berada di bawah pengampuan oleh Undangundang; tetap mempertahankan bentuk perlindungan kepentingan Orang yang Dipotret terhadap tindakan penggunaan Potret dirinya yang dilakukan oleh setiap orang.

---

The focus of this study about the position of Privacy Right of the Person Portrayed facing the Fair Use Doctrine on Portrait in Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. This research is qualitative with prescriptive analysis. The result of this research suggest that in making regulation regarding the special protection of the interests of the Person Portrayed in Indonesian Copyright Law, the government should divide the regulation based on the consciousness of the Person Portrayed on portrait-making; protection should be given also to those who are considered not competent in front of the law and those who are under guardianship by the law; retaining the protection form of the interests of the Person Portrayed against the using of their Portrait performed by every person."

"Skripsi ini menganalisis mengenai hubungan antara penggunaan karya tulis untuk kegiatan Machine Learning (ML), three-step test sebagai pedoman pembatasan hak cipta nasional, dan pembatasan hak cipta terhadap penggunaan karya tulis untuk kegiatan ML oleh OpenAI dalam mengembangkan ChatGPT berdasarkan norma hukum pembatasan hak cipta di Amerika Serikat dan Indonesia. ChatGPT merupakan model pemrosesan bahasa yang dapat menciptakan tulisan (output) berdasarkan perintah (input) yang dikembangkan menggunakan data pelatihan yang masif, termasuk karya tulis yang dilindungi hak cipta. Tindakan tersebut berpotensi untuk melanggar hak penggandaan dan atribusi. Three-step test, sebagaimana tertuang dalam perjanjian-perjanjian internasional, menjadi pedoman bagi negara anggota untuk merancang ketentuan pembatasan hak cipta nasional untuk mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Baik fair use di Amerika Serikat ataupun Pasal 43-51 UUHC Indonesia sudah sesuai dengan persyaratan three-step test. Secara umum, penggunaan karya cipta untuk kegiatan ML oleh OpenAI demi mengembangkan ChatGPT termasuk sebagai fair use di Amerika Serikat selama output yang dihasilkan ChatGPT tidak mengandung kesamaan dengan ciptaan yang digunakan sebagai bahan pelatihannya. Sementara itu, tindakan OpenAI tidak termasuk sebagai pembatasan hak cipta berdasarkan hukum hak cipta Indonesia yang tertuang dalam Pasal 43 huruf d, Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan juga Pasal 49 ayat (1) UUHC.

---

This article analyzes the relationship between the use of written works for machine learning activities with copyright, three-step test as a guideline for state parties in stipulating copyright limitation, and the applicability of copyright limitation US and Indonesia on the use of written works for machine learning activities by OpenAI in developing ChatGPT. ChatGPT is a language processing model that can generate written content (output) based on given commands (input) which are built upon a massive amount of training data, including works protected by copyright. This generally constitutes a violation of reproduction and attribtion right. Three-step test as outlined in international intellectual property agreements stipulates the minimum provisions on copyright limitations designed to ensure a balance between public and private interests. Both fair use and copyright limitations in Indonesian Copyright Law has already complied with the requirements of three-step test. The use of written works for ML by OpenAI to develop ChatGPT is fair use as long as the output produced by ChatGPT does not contain verbatim similarities with the works used as training materials. Meanwhile, OpenAI’s actions do not fall under the copyright limitations based on Article 43 (d), Article 44 paragraph 1 (a), and Article 49 paragraph 1 of Indonesian Copyright Law."