Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan variabel penerapan sistem informasi berbasis komputer menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lima buah dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki anggaran tertinggi ditahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel keamanan data, sistem belum memiliki backup data seperti yang diharuskan oleh Roomney dan Steinbart 2015 . Pada variabel kecepatan waktu, dari input data hingga menyajikan laporan menghabiskan waktu rata ndash; rata kurang dari lima detik, sesuai hasil penelitian dari Gomez.com 2012 . Pada variabel ketelitian sistem juga memiliki ketelitian yang cukup tinggi karena terbebas dari kesalahan perhitungan angka, data yang dicari dan penginputan angka menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Variabel relevansi sistem menunjukkan sistem sangat relevan, karena data langsung menemukan data yang dicari menurut Burgin 1992 dalam Zaenab 2002.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the use of Financial Management Information System SIPKD used by the Government of Special Capital Region of Jakarta uses the variables of computer based information system according Bodnar and Hopwood 2000 . This study taking samples of five departments in the Government of Special Capital Region of Jakarta which have the highest budget in the 2016. The results showed that in security variable, the system does not have data back up as required by Roomney and Steinbart 2015 . At response time variable, from data inputs to presenting reports spent an average of less than five seconds, according to research results by Gomez.com 2012 . In the accuracy variable also has a high accuracy because it is free from misstatement calculation of numbers, data sought and input numbers according to Bodnar and Hopwood 2000 . Relevance variable shows the system is very relevant, because the data directly find the data sought by Burgin 1992 in Zaenab 2002."

"Saat ini dunia dihadapkan pada kondisi VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang berdampak pada kondisi suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien menjadi salah satu cara untuk dapat menghadapi hal ini. Salah satu organisasi sektor publik Indonesia yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memiliki fungsi krusial dan strategis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Bappeda DKI Jakarta masih menghadapi permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusianya yang apabila tidak diselesaikan, permasalahan ini akan berdampak pada menurunnya kinerja Bappeda DKI Jakarta. Melihat fungsinya yang krusial dan permasalahan SDM yang dihadapi, dibutuhkan perhatian terhadap work engagement dari para pegawainya agar hasil kinerja Bappeda DKI Jakarta tercapai maksimal. Terkait dengan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat work engagement pegawai Bappeda DKI Jakarta serta faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian ini merupakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 6 narasumber. Peneliti menggunakan teori work engagement dari Schaufeli et al., (2002) melalui Ultrecht Work Engagement Scale. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pegawai Bappeda DKI Jakarta memiliki tingkat work engagement dalam kategori sedang (59,7%). Secara kualitatif, ditemukan faktor yang memengaruhi hasil work engagement seperti faktor tuntutan kerja, kondisi lingkungan kerja dan faktor internal diri pegawai. Penelitian ini memberikan beberapa saran seperti pemetaan beban kerja dapat dilakukan melalui cross cutting performance, peningkatan work engagement dapat difokuskan pada aspek leadership dan unit kerja, serta perlu perhatian dari pengelola SDM berkaitan dengan work engagement.

---

Currently the world is faced with VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) conditions which have an impact on the condition of an organization. Managing human resources effectively and efficiently is one way to deal with this. One of the Indonesian public sector organizations, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) DKI Jakarta, has a crucial and strategic function in terms of regional development planning. In this case, Bappeda DKI Jakarta is still facing problems in the field of Human Resources which, if not resolved, these problems will have an impact on decreasing the performance of Bappeda DKI Jakarta. Seeing its crucial function and the human resource problems it faces, it requires attention to the work engagement of its employees so that the results of Bappeda DKI Jakarta's performance are achieved to the fullest. Related to this, the purpose of this research is to analyze the level of work engagement of Bappeda DKI Jakarta employees and the factors influence it. This research approach is quantitative with mixed method collection techniques. Quantitative data collection techniques were carried out through surveys and qualitative data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 6 informants. The researcher used work engagement theory from Schaufeli et al., (2002) through the Ultrecht Work Engagement Scale. The findings from this study state that Bappeda DKI Jakarta has a moderate level of work engagement with a percentage of 59.7%. Qualitatively, factors were found that influenced the results of work engagement such as Job Demands, environmental work conditions and internal factors themselves. This research provides several suggestions such as workload mapping can be done through cross cutting performance, increasing work engagement can be focused on aspects of leadership and work units, and the need for attention from HR managers related to work engagement."

"ABSTRAKNama : Irfan ArdaniProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Efektivitas Sistem Pencatatan Kematian dan PenyebabKematian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTesis ini membahas tentang efektivitas sistem pencatatan kematian dan penyebabkematian di Provinsi DKI Jakarta dalam menghasilkan statistik vital kematian danpenyebab kematian yang akurat, menyeluruh dan sewaktu. Metode yang digunakanadalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancaramendalam dan studi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi DKIJakarta memiliki dua sistem yang terpisah dan belum disinkronisasi antara pencatatankematian dengan pencatatan penyebab kematian. Hal ini menyebabkan statistik vital yangdihasilkan oleh kedua sistem tersebut berbeda satu dengan yang lain sehingga belumefektif menghasilkan statistik vital kematian dan penyebab kematian yang akurat,menyeluruh dan sewaktu.Kata kunci: efektivitas, pencatatan kematian, pencatatan penyebab kematian, statistikvital

---

ABSTRACTName Irfan ArdaniStudy Program Master of Public HealthTitle Effectiveness of Death and Cause of Death RegistrationSystem in Special Capital Region of JakartaThis study discusses the effectiveness of death and cause of death registration system inDKI Jakarta Province to produce accurate, thorough and timely death and cause of deathvital statistics. A qualitative research has been conducted with in depth interview andsecondary data studies as methods for data collection. The results showed that DKIJakarta Province has two separate systems between the death and the cause of deathregistration and not yet synchronized. The vital statistics generated differ from oneanother, so that it has not been effective in generating accurate, thorough and timely deathand cause of death vital statistics.Keywords effectiveness, death registration, causes of death registration, vital statistics"

"Penelitian ini didasari oleh banyaknya pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DTKTE) yang akan pensiun dalam waktu dekat, penugasan pegawai yang bukan pada bidangnya saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan terhambatnya komunikasi antar pegawai akibat penerapan kerja dari rumah/work from home (WFH). Knowledge Management (KM)/manajemen pengetahuan dapat membantu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan hilang akibat banyaknya pegawai yang akan pensiun dalam waktu dekat. KM dapat dapat menjadi solusi dalam memberikan arahan kepada pegawai bagaimana melaksanakan pekerjaannya selama masa PSBB. KM juga dapat membantu kolaborasi saat penerapan WFH. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat rancangan model dan sistem manajemen pengetahuan untuk diimplementasikan di DTKTE. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada pegawai di lingkungan DTKTE. Selain dari kuesioner, penentuan kebutuhan sistem juga berdasarkan kebutuhan fitur teknologi informasi yang mendukung sistem kerja jarak jauh. Wawancara semi terstruktur dengan Kepala Dinas juga dilakukan untuk mendukung data yang telah didapat dari kuesioner dan analisis dokumen. Sistem manajemen pengetahuan dirancang menggunakan teori pandangan kontingensi menurut Becerra-Fernandez, arsitektur sistem manajemen pengetahuan yang digunakan menurut Tiwana, dan model sistem manajemen pengetahuan menurut Le Dinh. Dari hasil analisis yang dilakukan, sistem manajemen pengetahuan DTKTE untuk mendukung sistem kerja jarak jauh dirancang dengan metode prototyping dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi open-source menggunakan single sign on, yang terdiri dari fitur pengelolaan dokumen, alat pencarian dokumen/artikel pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, forum diskusi, chatting/video conference, dan alat kolaborasi tim. Hasil perancangan sistem manajemen pengetahuan tersebut kemudian dilakukan uji coba kepada pegawai DTKTE menggunakan metode black box testing sehingga didapat rancangan sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung sistem kerja jarak jauh yang teruji untuk diimplementasikan di DTKTE.

---

This research is based on a large number of Jakarta Capital Special Region’s Department of Manpower, Transmigration and Energy (DTKTE) employees who will retire in the near future, the assignment of tasks for employees who are not in their fields during the Large-Scale Social Restrictions (PSBB), and the limitation of communication between employees due to the implementation of work from home (WFH). Knowledge Management (KM) can help gather knowledge that will be lost due to the large number of employees who will retire in the near future. KM can be a solution in giving direction to employees on how to carry out their work during the PSBB period. KM can also help collaboration when implementing WFH. The purpose of this research is to design a model and knowledge management system (KMS) to be implemented at DTKTE. Data was collected by distributing questionnaires to employees in the DTKTE environment. Apart from the questionnaire, the determination of system requirements is also based on the needs of information technology features that support remote work systems. Semi-structured interview with the Head of Department was also conducted to support the data obtained from the questionnaire and document analysis. The KMS is designed using the theory of contingency views according to Becerra-Fernandez, the architecture of the KMS according to Tiwana, and the model of the KMS according to Le Dinh. From the results of the analysis conducted, DTKTE's KMS to support remote work systems is designed using system prototyping by integrating open-source applications using single sign-on, which consists of the document management system, document search tools/knowledge articles, experience management, forum discussion, chatting/video conference, and team collaboration tools. The results of the KMS design are then tested by DTKTE employees using the black box testing method so that the tested KMS design is obtained to support remote work systems to be implemented at DTKTE.

"

"Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta.Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal.

---

The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta.

There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respon Masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta dapat menyampaikan keluhan non-darurat di 14 kanal dan memantau proses penyelesaiannya di portal yang tersedia. Namun, tidak semua aduan yang disampaikan masyarakat mempunyai keterangan yang lengkap. Beberapa aduan tidak menyertakan deskripsi, lokasi, maupun waktu kejadian. Hal ini menyulitkan petugas Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyelesaian aduan. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelengkapan suatu aduan dari masyarakat, sehingga dapat secara otomatis mengingatkan masyarakat untuk membuat laporan yang lengkap. Penelitian ini membahas performa model yang dapat mendeteksi kelengkapan keterangan laporan aduan. Rangkaian metode yang diterapkan adalah deteksi kelengkapan keterangan deskripsi, deteksi kelengkapan keterangan lokasi, dan deteksi kelengkapan keterangan waktu. Deteksi kelengkapan keterangan deskripsi diuji dengan pendekatan machine learning menggunakan fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan N-gram. Algoritma machine learning yang diimplementasikan adalah Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest Decision Tree (RDFT). Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu diuji menggunakan sistem Named Entity Recognition (NER) Wirawan (2020) dengan model pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) dan basis data NERGRIT. Ekstraksi kata kunci keterangan deskripsi dilakukan menggunakan pendekatan LIME explainer. Hasil eksperimen menunjukan bahwa algoritma RFDT menggunakan fitur TF dan word unigram dengan balancing data menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) menghasilkan performa tertinggi untuk klasifikasi kelengkapan keterangan deskripsi laporan aduan dengan nilai makro F1 sebesar 0.7154. Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu menggunakan model NER pre-trained BERT menghasilkan nilai makro F1 sebesar 0.8634 dan 0.6252. Hasil pemetaan kata kunci keterangan deskripsi, lokasi dan waktu dievaluasi dengan metrik cosine similarity secara berurutan menghasilkan nilai sebesar 0.5890, 0.6252 dan 0.8487.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a Cepat Respon Masyarakat system to support community participation and optimization of government performance. DKI Jakarta citizens can submit non-emergency complaints in 14 channels integrated with the Cepat Respon Masyarakat and monitor the resolution process on the available portal. However, not all complaints submitted by the public have complete information. Some complaints do not include a description, location, or time of occurrence. This will make it difficult for the Organisasi Perangkat Daerah (OPD) officers to resolve them. To deal with this problem, we need a system that can detect the completeness of a complaint from the public to automatically remind them to make a complete report. This study discusses the performance of models that can detect complaint report completeness. The methods applied are detection of completeness of description information, detection of completeness of location information, and detection of completeness of time information. Detection of completeness of descriptions was tested using the machine learning approach with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) and N-gram as the features. The implemented machine learning algorithms are Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest Decision Tree (RDFT). Detection of completeness of location and time descriptions was tested using Named Entity Recognition (NER) system by Wirawan (2020) with pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) model dan NERGRIT as data basis. Description’s keyword extraction was performed by LIME explainer implementation. The experimental results show that the RFDT algorithm with TF and word unigram features and data balancing using Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) produced the highest performance for the classification of the completeness of the description with F1 macro value of 0.7154. Classification of completeness of location and time information using the pre-trained BERT model resulted in F1 macro values of 0.8634 and 0.6252. The results of the detection of description keywords, location keywords, and time keywords were evaluated using the cosine similarity metric, respectively, yielding a value of 0.863448, 0.6252, and 0.8487."

"Pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas belum memanfaatkan secara maksimal digitalisasi pelayanan. Walaupun sudah mendigitalisasi permohonan layanan perizinan, fakta di lapangan belum 100% layanan dilakukan secara digital. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UPMPTSP Kecamatan Ciracas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Servqual dari Parasuraman dengan 10 aspek dimensi antara lain Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas, termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan antara lain: pada Dimensi Reliability yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan dapat dihandalkan, Dimensi Responsiveness yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, Dimensi Competence yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas agar memberikan pelatihan, sosialisasi dan motivasi kepada pegawainya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, Dimensi Security yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas dapat menyediakan tempat penyimpanan atau pengarsipan yang lebih rapih agar terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

---

Public services during the Covid-19 pandemic at the Investment Management Unit and One- Stop Integrated Services, Ciracas District, have not taken full advantage of the digitization of services. Even though the application for licensing services has been digitized, the facts on the ground are that not 100% of the services are done digitally. Against this background, a research question was formulated on how the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic was formulated at UPMPTSP, Ciracas District. The purpose of this study was to analyze the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic at UP PMPTSP, Ciracas District. The theory used in this study is the Servqual theory from Parasuraman with 10 dimensions including Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of questionnaire surveys, interviews, and observations. The results showed that the quality of licensing and non-licensing services in UP PMPTSP, Ciracas District, was included in the good category. Suggestions that can be given include: the Reliability Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services are as promised and reliable, the Responsiveness Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services become faster, Competence Dimensions, namely UP PMPTSP Ciracas District in order to provide training, socialization and motivation to its employees to improve the skills and knowledge needed, the Security Dimension, namely UP PMPTSP Ciracas District can provide a neater storage or archiving place to ensure security and confidentiality."

"ABSTRAKPekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.

---

ABSTRACTEmployment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear."

"Perencanaan merupakan hal yang penting dalam menetapkan dasar untuk mengatur, mengendalikan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah sistem. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perencanaan tahunan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) dari tenaga perencana yang ada belum sesuai dengan kebutuhan, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur baik dalam hal kebutuhan SDM perencana serta proses perencanaan yang lebih merinci yang dapat dijadikan acuan para tenaga perencana dalam penyusunan perencanaan. Hasil penelitian menyarankan untuk perlu ditingkatkan lagi kualitas perencana, diberikan fasilitas yang memadai serta pembuatan SOP yang lebih detail.

---

Planning is an important thing in setting the basis for regulating, controlling the goals to be achieved from a system. The goal of this research is to analyze the annual planning process in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta on the year of 2019. The research is a descriptive study with qualitative methods. The data was collected by in-depth interviews and document review. From this research it was found that the human resources (HR) of the existing planning staff were not in accordance with the needs, there was also no standard operational procedure (SOP) that regulates both in terms of planning HR needs and a more detailed planning process that could be used as a reference for planning staff in planning preparation. The researcher suggest that the quality of the planner needs to be improved again, given adequate facilities and more detailed SOP development."

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."