Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"Artikel ini membahas mengenai kebijakan Gubernur Tjokropranolo dalam meremajakan angkutan oplet. Dalam kebijakan ini oplet digantikan fungsinya ke jenis angkutan umum yang lebih modern yaitu mikrolet. Sebelumnya oplet hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, baru pada tahun 1960-an oplet resmi menjadi angkutan umum di DKI Jakarta. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya berfokus kepada pelayanan dan perizinan oplet di luar kota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah peremajaan oplet di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam proses heuristik penelitian, pencarian data berupa wawancara, arsip, dan surat kabar merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah kebijakan peremajaan oplet berhasil dijalankan, meskipun proses peremajaannya tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah memberikan kemudahan untuk pemilik dan pengemudi oplet dalam mengganti angkutannya melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijakan ini berdampak buruk bagi pemilik dan pengemudi oplet. Besarnya jumlah kredit yang harus dibayar membuat sebagian pemilik mikrolet bukan merupakan pemilik ataupun pengemudi oplet yang asli.

---

This article discusses the policy of Governor Tjokropranolo in rejuvenating oplet. In this policy, oplet has been replaced by other more modern types of public transportation, mikrolet. Previously, oplet was only used as personal transportation, until it is officially became public transportation in DKI Jakarta in 1960s. In contrast to previous studies which only focused on services and licensing for oplet outside Jakarta. This study focuses is the rejuvenation of oplet in Jakarta. The research method used is the historical method. In the heuristic process, interviews, archives, and contemporary newspapers are the main targets in this process. The results in this study were the oplet rejuvenation policy was successfully implemented, although the rejuvenation process didn’t run smoothly. The government provides convenience for oplet owners and drivers in changing their transportation through Small Investment Credit (SIC). Nevertheless, this policy has a bad impact for them. The amount of credit to be paid makes some mikrolet owners not the original owners or drivers of the oplet."

"Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal.Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981.Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon. 

---

This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals.

Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981.

This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay."

"Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan

---

The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management."

"Penelitian ini mengkaji dampak dari Transjakarta, sebuah sistem Bus Rapid Transit (BRT), terhadap transportasi umum dan kemacetan lalu lintas di Jakarta, Indonesia. Sebelum adanya Transjakarta, pertumbuhan Jakarta yang cepat melampaui perkembangan transportasi publik yang andal dan efisien. Moda transportasi yang ada tidak memadai, bahkan sering digambarkan sebagai "sekadar ada". Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus pemerintah pada sektor ini. Masalah kemacetan turut memperburuk masalah transportasi di kota Jakarta. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta, Sutiyoso memperkenalkan Transjakarta sebagai solusi permasalahan transportasi di Jakarta. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan skeptisisme, Transjakarta menjadi sistem BRT pertama di Asia Tenggara serta pelopor transportasi publik berbasis massal pertama di Jakarta. Tetapi, pengaruh Transjakarta terhadap pengurangan kemacetan masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat-surat kabar Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post, serta berbagai buku, majalah, dan jurnal penelitian terkait yang diperoleh secara daring maupun luring. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai dampak hadirnya Transjakarta dalam dinamika transportasi di DKI Jakarta.

---

This research examines the impact of Transjakarta, a Bus Rapid Transit (BRT) system, on public transportation and traffic congestion in Jakarta, Indonesia. Prior to Transjakarta, Jakarta's rapid growth outpaced the development of reliable and efficient public transport. Existing modes were inadequate, often described as merely “just existing.” This stemmed from a lack of government focus on the sector. Congestion problem is worsening the problem of the transportation sector in Jakarta. In response, Jakarta Governor Sutiyoso introduced Transjakarta as a solution for transportation problems in Jakarta. Despite facing challenges like budget constraints and scepticism, Transjakarta became the first BRT system in Southeast Asia and pioneer of the first mass-based public transportation in Jakarta. While successful in its initial implementation, its effect on congestion reduction was limited. This research employed a historical method consisting of four stages involving heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data was collected from newspapers (Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, The Jakarta Post), books, magazines, and online/offline research journals. The study aims to give clarity of the impact of Transjakarta on Jakarta's transportation dynamics. "

"Di DKI Jakarta, meskipun terdapat pembangunan infrastruktur yang ekstensif, terjadi penurunan signifikan dalam penggunaan transportasi umum. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas layanan yang kurang memadai. Berbagai studi telah menyoroti pentingnya mengevaluasi kualitas layanan dalam transportasi umum untuk memastikan kepuasan penumpang dan menarik pengguna baru. Namun, belum ada kesepakatan tentang metodologi yang paling efektif dan indikator yang sesuai untuk melakukan analisis semacam itu. Selain itu, semakin diakui pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dalam transportasi umum multimoda (MMPT) dan memahami perbedaan gender serta persepsi terhadap layanan MMPT. Sebuah studi kasus dilakukan di DKI Jakarta, ibu kota Indonesia, untuk menganalisis indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kualitas MMPT. Analisis ini menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) yang dikombinasikan dengan prosedur Tarrant dan Smith. Bagi pengguna yang menggunakan MMPT setidaknya sekali seminggu, indikator kualitas layanan yang paling berpengaruh meliputi keamanan terhadap kejahatan, fasilitas bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, dan lansia, pengumuman dalam bahasa yang diperlukan, kejelasan informasi terkait perjalanan, dan ketersediaan tempat duduk di dalam kendaraan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara perempuan dan laki-laki memandang pentingnya dan kinerja indikator terkait ketersediaan tempat duduk, koordinasi antar operator transportasi, dan informasi penumpang. Di sisi lain, bagi mereka yang menggunakan MMPT dua kali atau lebih dalam seminggu, indikator kualitas layanan yang paling berpengaruh meliputi keamanan terhadap kejahatan dan saat naik turun transportasi, fasilitas bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, dan lansia, ketersediaan peta, pengumuman informasi, kejelasan informasi terkait perjalanan, dan ketersediaan papan/screen informasi dalam bahasa yang diperlukan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara perempuan dan laki-laki memandang pentingnya indikator terkait ketersediaan tempat duduk di dalam kendaraan, kenyamanan berpindah dari satu moda ke moda lainnya, dan koordinasi antar layanan atau operator transportasi yang berbeda, serta dalam hal kinerja indikator terkait sikap personel keamanan dan staf, keamanan terhadap kejahatan, keamanan saat naik turun transportasi, kejelasan pengumuman informasi, koordinasi antar layanan atau operator transportasi yang berbeda, dan kebisingan, kualitas udara, serta kebersihan.

---

In DKI Jakarta, despite the extensive infrastructure development, there has been a significant decline in the usage of public transportation. This can be attributed to the inadequate quality of the services provided. Various studies have highlighted the significance of evaluating the quality of service in public transportation to ensure passenger satisfaction and attract new users. However, there is no agreement on the most effective methodology and suitable indicators for conducting such analyses. In addition, there is a growing recognition of the importance of promoting gender equality in multimodal public transportation (MMPT) and understanding gender differences and perceptions of MMPT services. A case study was carried out in DKI Jakarta, the capital of Indonesia, to analyze the influential indicators of the quality of MMPT. The analysis used the Importance Performance Analysis (IPA) combined with the Tarrant and Smith procedure. For users who use MMPT at least once a week, the most influential indicators of service quality include safety against crimes, facilities for disabled people, pregnant women, and senior citizens, announcements in the required languages, clarity in travel-related information, and the availability of seats inside vehicles. However, there are significant differences in how women and men perceive the importance and performance of indicators related to seating availability, coordination between transport operators, and passenger information. On the other hand, for those who use the MMPT two or more times per week, the most influential indicators of service quality include safety against crimes and getting on and off transport, facilities for disabled people, pregnant women, and senior citizens, availability of maps, announcements of information, clarity travel-related information and availability of information boards/screens in the required language. However, there are significant differences in how women and men perceive the importance of indicators related to availability of seats inside vehicle, convenience of going from one mode to other and coordination between different transport services or operators, and also in term of the performance of indicators related to attitude of security personnel and staff, safety against crimes, safety getting on and off transport, clear announcement of the information, coordination between different transport services or operators and noise, air quality and cleanliness."

"Perwujudan sistem transportasi yang terintegrasi adalah bagian dari tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. Bus Rapid Transit BRT sebagai moda angkutan modern menjadi poros utama dalam mengembangkan integrasi transportasi berbasis jalan. Namun, pengintegrasian ini bukanlah hal yang mudah karena kepemilikan angkutan jalan di Jakarta tidak hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga dimiliki oleh pihak swasta. Untuk mengetahui bagaimana implementasi BRT di DKI Jakarta, peneliti mengacu pada pendapat Lloyd Wright 2007 yang didasarkan pada dimensi lembaga pelaksana, kontrak operasional, konstruksi, dan pemeliharaan.Sementara untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pengintegrasian angkutan umum berbasis jalan dengan busway, peneliti menggunakan pendapat John Preston 2008 dengan berpedoman pada dimensi integrasi informasi angkutan umum, pelayanan transportasi publik, sistem tiket dan tarif, transportasi publik dengan transportasi pribadi, kelembagaan, transportasi publik dengan perencanaan tata ruang, dan transportasi dengan infrastruktur sosial. Seluruh pokok pembahasan tersebut diteliti menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode penelitian kualitatif.Hasil analisis menunjukkan belum seluruhnya dimensi dan indikator transportasi terintegrasi sudah diimplementasikan. Berkontraknya PT Kopaja yang melayani bus feeder, restrukturusisasi trayek, rencana SBU, e-ticketing, fasilitas park and ride menunjukkan output dari pelaksanaan strategi ini. Namun untuk menarik kerjasama operator eksisting agar berkontrak Rp/km dengan PT Transjakarta memiliki tantangan tersendiri. Saran dari peneliti adalahmengadopsi pola pengelolaan industri migas terutama setelah terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di akhir tahun 2015 namun belum efektif keberadaannya.

---

Manifestation of integrated transport system is the objective of DKI Jakarta Provincial Government as a way to solve traffic congestion. Bus Rapid Transit BRT as a modern transport become a major hub in developing the integration of road based transport. Meanwhile, such integration is not easy because the ownership of public transportation in Jakarta is not only owned by government but also by private. Finding how the implementation of BRT in Jakarta, researcher refer to Lloyd Wright's opinion 2007 which based on the dimension of implementing agencies, operational contracts, construction, and maintenance.

While finding how the implementation of integration strategy road based public transport to the busway, researcher refer to John Preston's opinion 2008 which based on the integration of information of public transport, public transport services integration, ticketing systems and fares integration, intgeration of public transport and private transport, integration of authorities, integration public transport and land use planning, and transport with social infrastructure. All subjects researched using post positivism approach and qualitative research method.

The analysis indicates dimension and indicator of transport not have been fully implemented. The elaboration of PT Kopaja in serving feeder bus in a contract, route restructuring, business unit objective plan, e ticketing, park ride facility are the output of the implementation of this strategy. Still, attracting the existing operator to cooperate on Rp km with PT Transjakarta in a contract has it own challenge. The researcher rsquo s advice is to adopt the management pattern of the oil and gas industry, especially after the establishment of the Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek at the end of 2015 but has not been effectively function."

"Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu terdapat fenomena yang menarik, yakni pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahja yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. Kemenangan gubernur terpilih ini menjadi hal yang diluar perkiraan publik sebelumnya. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis isi dan deskriptif keruangan ini membahas kemenangan gubernur terpilih dengan mengungkap karakteristik ruang yang membentuk dan menggambarkan kemenangan gubernur terpilih di kecamatan yang merupakan salah satu daerah yan menjadi tolak ukur kekuatan politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yakni Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ruang kemenangan gubernur terpilih, berada pada lokasi bercirikan perumahan teratur yang didominasi pemilih berorientasi pada faktor etnis dan ketokohan, dimana para pemilih ini sebagian besar beretnis Jawa, kelompok usia diatas 40 tahun, tingkat pendidikan yang tergolong dasar dan menengah, dengan sebagian besar pekerjaannya adalah wiraswasta dan ibu rumah tangga. Sehingga nilai ruang kemenangan gubernur terpilih yang tergolong klasifikasi tinggi berada di sebagian besar RW di Kelurahan Pasar Minggu, Cilandak Timur, dan Ragunan. Sedangkan nilai ruang kemenangan yang tergolong klasifikasi rendah berada di sebagian besar RW di Kelurahan Jati Padang, Pejaten Barat, dan Kebagusan.

---

On the Jakarta governor election in 2012, there was an interesting phenomenon, that is the pair Joko Widodo and Basuki Tjahja elected as Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta for the 2012-2017 period. This victory was elected governor a thing beyond previous public estimates. The research which is qualitative with content analysis and spatial descriptive discusses victory of elected governor by revealing the characteristics that make up a victory and describe the space value of a victory in the district governor-elect who is one area as a benchmark of political power in the elections of Governor of Jakarta, that is Pasar Minggu Subdistrict, South Jakarta.

The results showed that the space characteristics of the governor-elect’s victory is at a location which is predominantly characterized by irregular housing oriented voters ethnic factors and persona, in which voters are mostly ethnic Javanese, above 40 years age group, education level are classified as primary and secondary, with most great work is self-employed and housewives. So the space value of winning a governorelect who belong to high classification are largely RW in Pasar Minggu, East Cilandak, and Ragunan. While the space value of a win is a relatively low classification in most of the RW in Jati Padang, West Pejaten, and Kebagusan."

"Program pembayaran dengan tiket terintegrasi antar moda transportasi umum di DKI Jakarta diharapkan dapat menarik warga untuk lebih memanfaatkan transportasi umum . Namun, penerapan sistem tiket terintegrasi masih belum optimal mulai dari perjalanan belum sepenuhnya lancar karena banyak kendala, seperti proses pembelian tiket hingga permasalah teknis seperti pemindaian barcode. Jika program ini diimplementasiakan dengan baik maka akan mewujudkan transportasi yang efektif, efisien, murah, cepat dan nyaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian menunjukan adanya keinginan masyarakat terhadap implementasi sistem tiket terintegrasi pada transportasi umum di DKI Jakarta. Efisiensi perjalanan pada transportasi umum dipengaruhi oleh variable penelitian tarif yang terjangkau, sosialisasi program sistem integrasi dan sistem yang berfungsi dengan baik. Sedangkan kesiapan infrastruktur yang handal dipengaruhi oleh variable alat pembaca kartu BCT dan server serta internet yang handal. Dalam konteks pelayanan integrasi transportasi kunci keberhasilan adalah efsiensi; semakin efsien sistem transportasi, semakin berkurang biaya transportasi yang dikeluarkan dan semakin cepat perjalanan yang ditempuh

---

The payment program with integrated tickets between public transportation modes in DKI Jakarta is expected to attract residents to make more use of public transportation. However, the implementation of the integrated ticketing system is still not optimal, starting from the journey that has not been completely smooth due to many obstacles, such as the ticket buying process to technical problems such as barcode scanning. If this program is implemented properly, it will create effective, efficient, cheap, fast and comfortable transportation. This study uses a descriptive quantitative approach by collecting data using questionnaires distributed online. The results of the study show that there is a public desire for the implementation of an integrated ticketing system for mass public transportation in DKI Jakarta. Travel efficiency on public transportation is influenced by affordable fare research variables, socialization of system integration programs and systems that function properly. Meanwhile, reliable infrastructure readiness is influenced by reliable BCT card reader and server and internet variables. In the context of transportation integration services, the key to success is efficiency; the more efficient the transportation system, the lower the transportation costs incurred and the faster the journey.

"