Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In military concerns, anthropology has historically been applied in at least three domains: First, it has identified, uncovered, and gotten deep insights of the enemies in holistic accounts; second, it has searched thoroughly the characters and potentialities of society or nation for defence purposes; and third, the mode of recruitment to the military, in the past and present and future, for defending our nation. This article also describes that in the 21'' century the nature of anthropology's looking at man, society and culture has been shifting from conventional positivism to constructivism paradigms. It departs from ethnic-groups pluralistic to more egalitarian-democratic views so that the military recruitment has been implied upon by the transformation ideas. "

"ABSTRACTKekuatan militer Indonesia saat ini masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki. Untuk menjaga wilayah kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer minimal (Minimum Essential Forces AIEF ). Dengan modernisasi militer Indonesia melalui program MEF diharapkan permasalahan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain dapatdiminimalkan. Pelaksanaan MEF ini dilakukan dengan memperbaharui Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terkait dengan penguasaan teknologi. Kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI, melainkan kewajiban seluruh anak bangsa Indonesia. Hal ini berarti SDMpertahanan meliputi TNI, komponen cadangan, komponen pendukung, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penataan komponen-komponen ini pada dasarnya merupakan deterrence effect dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang memperhatikan hukum nasional dan internasional. Penataan sistem manajemen SDM dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan MEF diawali dengan perencanaan kebutuhan SDM rekrutmen, dan pembinaan."

"[ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasimenjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks danmultidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka KementerianKesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swastalainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranyaberupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensitertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasiPermenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenispenyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif denganpengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapadanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalamproses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini,pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudahberjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukanpeningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baiklintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah.

---

ABSTRACTThe idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions., The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions.]"

"Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak ± 20 km dengan negara Singapura. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pertahanan negara di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait di Kota Batam. Permasalahan yang ada di Kota Batam adalah masih kurang sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Bandar udara untuk TNI Angkatan Udara saat ini masih bergabung dengan bandar udara komersial, TNI Angkatan Darat belum memiliki sarana transportasi air yang memadai untuk melaksanakan patroli ke wilayah teritorial yang berupa kepulauan, jumlah TNI Angkatan Laut Kapal belum sesuai dengan luas wilayah kerja."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Oral literature has an important role in the formation of values in society. Oral literature in Pelabuhan Ratu has an important role in community life. Oral literature in this study was examined using a qualitative approach. Oral literature in Pelabuhan Ratu not only serves as entertainment or education, but it has also broader function in life. One of the functions of oral literature is to establish the identity and integrity of a society. Oral literature in Pelabuhan Ratu has become such a public binder that the community has the resilience of the various threats that come both from outside and from inside. Oral literature has become a stronghold guarding the public from the threat of swift and eroding cultural values in society. If it is maintained and enhanced, this will contribute in the development of a national defense strategy in general. Key words: oral literarure, Pelabuhan Ratu, identity"

"Pertahanan negara tidak lepas dari spektrum ancaman baik militer maupun nirmiliter yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut ketahanan nasional dimaknai sebagai daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan multidimensional dalam agenda kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat delapan elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagatra Ketahanan Nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal, tantangan saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Secara global Covid-19 merenggut hampir 700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional sendiri Covid-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Melalui model pendekatan Astagatra, tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut."