Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasikebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atasberbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diIndonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasikebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayahseringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktifatau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untukmenggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketigafaktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru.Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasiimplementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasipemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan denganmenggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yangterkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dandengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukurberdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yangmendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasispartisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal;kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaianhasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksanasecara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkanuntuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumberkeuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruhpositif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerahotonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensidan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaiandan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasidiwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan olehinstansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintahdaerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yangmewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaianyang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasiskinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugaspemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembagasecara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagaiperekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciridemokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yangdimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkanhati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunandaerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktorkebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilaiprobabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaanyang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data.Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam modelimplementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan,model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama"dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksimodel deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tigadimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensimodel implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politikdan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteksimplementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasipendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruhkebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan padapemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konseppemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperolehhasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilanpenyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastrukturyang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah.Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yangdipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur(organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannyaadalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agarsinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyatmiskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanyauntuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend thatconveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it alsoanswered various problems appeared in administering the local government inIndonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause,which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles setto emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif ofRegional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives ormerely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factorof policy, organization, and environment on successful in administering the newregional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation onstructural relation between said three determined factors and its influence onsuccessful to oversee the new regional government.This study conducted based on quantitative analysis method and designevaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee inthe organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Datagathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview.Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) andavailed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.Successful administering the new regional autonomy government measuredby completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representativeinstitution in support to establish democracy climate and lessons learnt society basedon civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair,institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervisionand monitoring as a base tool to assess regional development, management forpublic service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable,competent personnel to support the administer local government, and availabilityfunding for regional development.Policy, organization, and environment to implement the policy have beenpositively influenced and significant on successful overseeing new autonomy ofregional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy,consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing andadjustment that occurred through implementation of the policy. In addition,organization represented by main task and clear function to be implemented byregional government institution; intra activity and inter unit organization of localgovernment coordinated and synchronized between another. Availability oforganization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnelsystem based on competencies; compensation system based on performance andavailability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover,environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal andvertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of localgovernment. Local political aspect characterized by democratize based on civilparticipation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally,modeling equation relationship between factor policy, organization, and environmentand its influence on successful managing new autonomy local government has shownprobability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were nosignificant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrixdata.Theoretical implication from the research strengthened combination elementin model implementation policy as political and administration process, relevancemodel, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility ofnew dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy thatapparently strengthening the descriptive model determined system as a result ofimplementation policy findings. Three dimension in system model determining policyimplementation complemented on current model implementation policy, especiallypolitical and administration process model that only covered the dimension of policycontent and dimension of policy context. Methodologically, this research supportedrelevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policyinfluence, organization, and environment for successful administering new autonomyregional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment ofprerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept ofentrepreneurial government based on institutional innovation.Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained theresult of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successfuladministering regional autonomy government supported by conducive infrastructurefor policy implementation in regional government context. Implication of the policythat policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect thatpemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regionalautonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasingposition for certain parties in the region."

"One of the spirits of decentralization in carrying local governance aout currently, is signed by regional willing to conduct regional expansion. It is realized by the establishment of new autonomous region. There are some considerations on the establishment of new autonomous region, such as to get the service closer to people, efficiency of national governance implementation, effectivity of resources use and capability, strangthening local democracy and effort to maintain locality uniqueness. Nevertheless, whatever is the reason of the establishment of new autonomous region, refers to the last aims achievement, which is to make governance more efficient on the use of provided resources, the governance more efficient on the use of provided resources, the governance is more effective in realizing people's welfare and more democratic where all the rights and responsible are conducted fairly."

"Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai perhatian Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan di Wilayah Papua. Tetapi kebijakan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut batal dan pembentukaanya tidak terealisasi sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan membahas faktor apa saja yang membatalkan kebijakan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan Teknik purposive untuk menentukan informan yang kompeten terhadap permasalahan, kemudian dilakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan. Penulis mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dan data. Kemudian Penulis hubungkan dan kaitkan dengan teori-teori yang ada pada kerangka teori. Selanjutnya dilihat apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang membatalkan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah yaitu proses pembuatan kebijakan tidak sesuai prosedur, kesalahan Penjabat Gubernur yang ditunjuk, pertentangan elit di Papua, pembentukan tidak melibatkan masyarakat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua Tengah, Pembentukan DOB, Timika

---

The Central Government together with the House of Representatives of the Republic of Indonesia have ratified Law Number 45 of 1999 concerning the Establishment of Central Irian Jaya Province, West Irian Jaya Province, Paniai Regency, Mimika Regency, Puncak Jaya Regency, and Sorong City as the attention of the Central Government to resolve problems in the region. Papua region. However, the policy for the formation of the new autonomous regions of the Province of Central Papua based on the law was canceled and its formation has not been realized to date. This study aims to discuss what factors invalidate the policy of establishing new autonomous regions in the province of Central Papua. This study uses a purposive technique to determine competent informants to the problem, then collect data with in-depth interviews and documentation related to the problem. The writer searches for and collects facts and data. Then the author connects and relates it to the existing theories in the theoretical framework. Furthermore, it is seen whether it is in accordance with the provisions of the legislation and is related to the theories and opinions of existing experts. The results of this study indicate that the factors that canceled the formation of the new autonomous regions of Central Papua Province, namely the policy-making process that was not in accordance with the procedures, the mistakes of the appointed Governor, elite conflicts in Papua, the formation did not involve the community and the Constitutional Court Decision Number 018/PUU-I/2003.

Key words: Special Autonomy, Central Papua, Establishment of new autonomous regions, Timika"

"Masalah pokok yang ingin dibahas oleh tesis ini adalah tentang penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.Dalam beberapa tahun terakhir ini, tema desentralisasi dan otonomi daerah telah cenderung mendominasi wacana di bidang kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Gejala ini bisa dibaca sebagai kebangkitan kesadaran masyarakat akan makna reformasi di bidang pemerintahan terhadap masa depan kehidupan bangsa.Otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan pasca orde baru yang paling Iuas tingkat penerimaannya. Respons seluruh lapisan masyarakat terhadap kebijakan ini pada dasarnya bersifat positif. Namun tetap diakui bahwa terdapat berbagai sorotan terhadap kebijakan ini antara lain yang menyangkut komitmen pemerintah pusat, kinerja pemerintah daerah dan berbagai faktor yang berkenaan dengan cara implementasinya.Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji, bagaimana perkembangan penerapan desentralisasi itu, faktor-faktor apa saja sebetulnya yang mendorong negara kita menerapkan prinsip desentralisasi. Apakah karena pemerintahan sentralistis dimasa lampau telah menerapkan sistem politik otoriter? Memang sistem politik orde baru telah menuai banyak ketidakpuasan yang perlahan dihawatirkan akan menimbulkan proses disintegrasi bangsa. Ketidakpuasan daerah yang pada awalnya hanya dilakukan secara terselubung, belakangan telah ditunjukkan secara terbuka.Pertanyaannya adalah apakah kebijakan desentralisasi itu sebuah pilihan atau keterpaksaan? lalu apa implikasi keberlanjutan kebijakan ini? Jika ini sebuah pilihan maka ia berpijak pada teori yang mana, dampak apa saja yang kemudian muncul dalam implementasi selama beberapa tahun ini, serta hal apa saja yang diprediksi akan muncul atas penerapan kebijakan ini. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat sebagaimana disebutkan diatas bahwa tema desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan topik yang tidak pemah berhenti dibicarakan orang sebagai konsekwensi pergeseran paradigma pemerintahan.Sebagaimana diketahul format kebijakan politik yang menyangkut desentralisasi dan otonomi daerah dalam konstitusi diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Kemudian pada tataran konsepsi kenegaraan prinsip ini diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 (yang sebelumnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan daerah.Tahun 1999 merupakan titik balik penting sejarah desentralisasi di Indonesia. Islam waktu yang cukup lama, orde baru telah menggiring pemerintah Indonesia menjadi agen utama pembangunan nasional. "Pembangunan" dimasa lampau dijadikan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari semua kebijakan pemerintahan, sementara "GBHN dan Repelita"."

"Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela. Ironinya, banyak elit daerah yang melihat jalan keluarnya secara sederhana dengan menuntut kebijakan pembentukan DOB. Tuntutan masyarakat untuk membentuk DOB ini mengalir deras dan sangat sulit dibendung. Diharapkan mendekatkan locus policy formulation di pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, pelayanan publik menjadi efisien dan efektif untuk percepatan kesejahteraan rakyat dan daya saing. Hasil studi menunjukkan sejumlah DOB mengalami kegagalan, utamanya pada 4 (empat) sektor pembangunan yaitu; kesejahteraan umum, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dari sejumlah 205 DOB (1999-2008),ternyata 70% gagal. (Kemendagri, 15 Desember 2012). Salah satunya disebabkan proses formulasi kebijakan pembentukan DOB belum transparan dan akuntabel. Daerah yang belum memiliki kesiapan dan kemampuan mandiri dibentuk menjadi DOB. Pada proses ini para perumus mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Pada tahap ini diidentifikasi berbagai problema yang terjadi, ditetapkan riil problem, memilih alternatif bagi kebijakan. Jika proses ini tidak tepat akan membawa dampak pada implementasinya. Rangkaian implikasi negatif yang timbul selama ini, menunjukkan pentingnya penelitian tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB perspektif democratic governance. Penelitian ini melalui dua tahapan. (1) peneliti mendiskripsikan potret proses formulasi kebijakan DOB selama ini; Institusi dan kualitas proses. Peneliti melakukan participant observation, wawancara dengan anggota Komisi II dan pejabat pemerintahan. Descriptive research dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi pentingnya democratic governance bagi proses kebijakan pembentukan DOB.(2) membangun model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan mewawancara sekitar 40 (empat puluh) orang informan; melakukan Focus Group Discussion dan seminar. Untuk data sekunder dianalisis berbagai jenis referensi sebagai strategi untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dalam perspektif democratic governance. Hasil penelitian ini diharapkan obyektif, terstruktur, mendalam, faktual dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian tahap pertama dan kedua disampaikan sebagai berikut: Secara praktis proses formulasi kebijakan merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses kebijakan secara keseluruhan. DPR dan Pemerintah berperan penting dalam proses ini, yang akhirnya menghasilkan kebijakan pembentukan DOB.1) Mengenai Faktor-faktor pendorong usulan pembentukan DOB pada umumnya terkait masalah Administrasi dan Finansial, mengingat luasnya wilayah, penduduk yang menyebar, ketertinggalan pembangunan dan infrastruktur, masalah financial ini merupakan faktor yang cukup signifikan dan menentukan bagi DOB untuk survive. Umumnya daerah mengandalkan transfer dana dari pusat dan daerah merasa memiliki kekayaan alam yang cukup. Political: inisiatif usulan pembentukan DOB tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari elit yang lebih cenderung kepada tujuan bagi kepentingan politik. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan democratic governance adalah: (a) Kepentingan Eksistensi Politik di Daerah; (b) Lemahnya penegakan hukum; (c)Kontrol yang Lemah; (d) Dorongan masyarakat; (e) Peran Kepemimpinan. 3) Faktor-faktor yang mendorong penerapan Democratic Governance adalah: (a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; (b) Pemerintah dalam penerapan unsureunsur Democratic Governance; (c) Akses Informasi bagi Pelayanan Publik; (d) Menyediakan dialog Publik. 4) Faktor-faktor pendorong persutujuan usulan kebijakan pembentukan DOB;(a) Dorongan masyarakat dan tokoh daerah agar usulan mereka membentuk DOB diluluskan; (b) Hasil verifikasi dan klarifikasi data sudah memenuhi persyaratan; (c) Hasil penelitian Tim teknis dan evaluasi tim independen terhadap kelayakan usulan, serta rekomendasi DPOD; (d) Terdapat karakteristik masalah daerah yang harus dibantu. (e) Pada konteks yang berbeda, DPR dan Pemerintah dapat menginisiasi pembentukan DOB untuk kepentingan keamanan negara. Implkasi teoritik, Penelitian dengan tema ini masih sangat sedikit dilakukan di kalangan ilmu administrasi. Dalam konteks proses formulasi kebijakan pembentukan DOB di Indonesia yang bersifat buttom-up, di mana lingkungan kebijakannya (civil society dan market) masih lemah, faktor strong leadership harus berperan aktif membangun masyarakat, agar mampu aktif dalam penerapan democratic governance. Perlu penelitian mengenai pola penghitungan insentif dan dis-insentif bagi daerah dan DOB. Implikasi Praktis, Penelitian ini dimaksudkan agar kedepan, baik DPR maupun Pemerintah mempersiapkan institusi dan sarana publik untuk membangun masyarakat agar memahami kebijakan secara komperhensif dan sekaligus membangun mental dan kultural masyarakat. Rekomendasi penelitian ini meliputi: (a) Konsepsi model proses formulasi kebijakan pembentukan DOB disebut integrated public policy democratic governance and resource-based capacities leadership. Konsep ini mengcover berbagai problema daerah, melibatkan peran dan kontribusi multi organisasi, mengkoordinasikan seluruh sumber daya, mengintegrasikan hasil dan seluruh potensi organisasi untuk satu tujuan; (b) Menggunakan metode kolaboratif dalam prosesnya; (c) Nilai-nilai democratic governance sudah given dalam pola manajemen pemerintahan. Institusi perumus kebijakan menerapkan democratic governance melalui business processnya; (d) Diberikan insentif bagi DOB yang ingin bergabung dan dis-insentif bagi calon DOB yang tidak memenuhi persyaratan;(e) Proses formulasi kebijakan pembentukan DOB dilakukan oleh Panitia khusus DPR dan dibahas satu per-satu (RUU); (f) Sistem pengelolaan PNS terbuka secara nasional, sehingga memungkinkan kebutuhan PNSD dipenuhi dari daerah lain atau dari PNS Pusat. "

"Pada hakekatnya undang-undang tentang pemerintahan daerah merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari UUD 1945, terutama penjabaran dari pengaturan yang tercantum di dalam pasal 18...."

"This research aims to describe fiscal independency in regions (cities) /municipalities inKepulauan Riau Province. Researcher selected Kepulauan Riau Province because sevenregions/municipalities in Kepulauan Riau Province are new local government; andregions/municipalities in Kepulauan Riau Province have a lot of natural resources. Fiscalindependency is measured used degree of Fiscal Desentralization concept. This Research usedqualitative approach and descriptive rnethod.Beside that, this research used data local governmentbudget (APBD) regions/municipalities in Kepulauan Riau Province periode 2008-2012 which is gotfrom Indonesian Finance Ministry. The result show there are five regions/municipalities inKepulauan Riau Province have well fiscal independency and low dependency about centralgovernment. And just two regions/municipalities in Kepulauan Riau Province still have bad fiscalindependency and high dependency about central government."