Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus karena undang-undang tersebut mendapat sorotan dan tanggapan yang ramai dari masyarakat. Undang-undang tersebut dibuat karena diperlukannya dasar hukum untuk melaksanakan pemilu dalam rangka dimulainya suatu tatanan Politik yang baru di Indonesia.Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat ini, Penulis membandingkan hasil akhir undang-undang dengan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, dengan melihat masukan masyarakat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi dan sebagian kliping Koran . Untuk mengetahui kepekaan fraksi di DPR dalam hal menampung aspirasi masyarakat tersebut, Penulis melihat daftar inventaris masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan risalah rapat.Penulis juga menganalisis norma proses tahapan analisis kebijakan publik dalam pembuatan keputusan dengan aturan mekanisme proses pembuatan undang-undang didalam tata tertib DPR-RI , Keppres 118 tahun 1998, serta tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang berkenaan dengan proses tersebut. Dalam hal ini Penulis membandingkan dengan mekanisme yang terdapat di Inggris.Berdasarkan penelitian ,ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang Partai Politik di DPR rendah. Hal ini disebabkan mekanisme pembahasan di DPR tidak mendukung terjaringnya partisipasi masyarakat tersebut , kepentingan golongan yang menonjol, anggaran yang terbatas serta sosialisi rancangan undang-undang yang sangat kurang. Untuk menjaring parsipasi masyarakat, diperlukan perubahan Tata tertib DPR , dan perubahan uraian tugas Sekretariat Jenderal DPR , serta penambahan anggaran pembahasan undang-undang.Faktor-faktor di luar mekanisme intern DPR juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, seperti misalnya ; hubungan antara fraksi dan daerah pemilihan, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat secara umum."

"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Mengenai pengertian "kemerdekaan pers" itu sendiri di dunia terdapat bermacam-macam konsep dan persepsi yang berbeda, tergantung dari latar belakang, sistem sosial dan sistem politik, serta filsafat yang mendasarinya. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia yang merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia adalah pelaksanaan yang bersifat partikularistik relatif artinya bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks kemerdekaan pers ini pemberlakuannya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, jadi bukan pelaksanaan yang tidak terbatas tetapi pelaksanaan yang bebas bertanggung jawab. Karena terdapat rambu-rambu yang harus ditaati yang membatasi kemerdekaan pers itu sendiri. Rambu-rambu itu adalah pasal 28J Amandemen kedua UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Jurnalistik. Perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia pasca berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Amandemen UUD 1945 masih belum maksimal karena selama kurun waktu dua tahun terakhir kemerdekaan pers di Indonesia mengalami kemunduran citranya di mata dunia internasional."

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan Internet Television di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan Internet Television (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis Internet Protocol (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (self regulatory) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services.

Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations.

In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions.

Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia. "

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Secara umum, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Fidusia sebagai suatu pranata jaminan berkembang untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat akan perkembangan perekonomian yang sedemikian pesat, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan dikeluarkannya UU No. 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia, diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat akan pengaturan jaminan fidusia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai jaminan Fidusia, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu sangatlah menguntungkan pemberlakuan jaminan fidusia ini terhadap pengambilan kredit yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan. Dipandang dari aspek yuridis, pemberlakuan jaminan fidusia terhadap pelaksaan pengambilan kredit sangatlah penting bagi kita untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana suatu perjanjian pengambilan kredit dibebani jaminan fidusia, mekanisme perhitungan pengenaan jaminan fidusia, keuntungan serta kerugian dari pemberlakuan jaminan fidusia ini, cara pendaftaran/mekanisme pendaftaran fidusia, para pihak yang terlibat, bagaimana cara penyelesaian suatu sengketa, apa saja yang dapat terjadi bila terdapat wanprestasi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberlakuan jaminan fidusia pada perjanjian pengambilan kredit kendaraan bermotor. Untuk itu penulis menyarankan agar dimasa yang akan datang, pemerintah dapat mendirikan sarana yang prasarana yang berhubungan dengan Jaminan Fidusia ini secara modern, seperti dengan otomatisasi dan komputerisasi birokrasi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan serta kebingungan bagi konsumen/atau kreditor dalam rangka perjanjian kredit kendaraan bermotor."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketenagalistrikan, dimana sebelumnya hak monopoli dijalankan sepenuhnya oleh PT PLN (Persero) selaku pemeran Utama dalam indsutri ketenagalistrikan yaitu sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sekarang PT PLN (persero) hanyalah sebagai pemeran pembantu dalam industri ketenagalistrikan bersama Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta, dan swadaya masyarakat, yaitu sebagai Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. hal inilah yang menjadi pokok permasalahn dari penelitian ini, yaitu pergeseran hak monopoli Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun sesungguhnya telah terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketengalistrikan. Disarankan agar pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kembali seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, dimana Negara menguasi penuh industri ketenagalistrikan ini.

---

With the enactment of Act Number 30, 2009 Concerning electricity there was a shift in the State monopoly in the electricity industry, where previously a monopoly run entirely by PT PLN (Persero) as the main actor in indsutri electricity who acting as holder of the Electricity Business Authority, now PT PLN ( Persero) is just a supporting role in the electricity industry together with Regional-Owned Enterprises, cooperatives, private and governmental organizations, namely as a license holder Electricity Providers. it is the primary issues of this study, namely the shift state monopoly in Act No. 30 of 2009 on electricity associated with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Act Number 5, 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, where this research uses normative research method.

Conclusion from this study is that although the Constitutional Court has established Act Number 30, 2009 concerning electricity is not contrary to Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but actually has a shift in the State monopoly in the industry electricity. It is recommended that the government revise Act Number 30, 2009 concerning Electricity back as Act Number 15, 1985, in which the State have full monopoly in electricity industry."

"Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap lmigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek intemasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan aspek-aspek hukum dan dikaitkan dengan yurisdiksi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data daiam penelitlan ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan terhadap informan yang terdirl dari para pejabat dan penyidik di tingkungan Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian. Selain metode wawancara meqdalam juga dilakukan pegumpulan data melalui kuesioner, dan laporan- laporan kegiatan di lingkUngau Direk~orat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasin Untuk mendapatkan data sekunder. Dari analisis data hasil wawancara, dapat disimpulkan beberapa ha) bahwa: 1) Rendah/lemahnya implementasi kebljakan penyidikan tindak pidana keimigrasin terhadap imigran gelap terkait pasal 48 dan 53 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebabkan adanya pelemahan 4 faktor implementasi kebijakan yaitu; Komunikasl, surnber daya. disposisl, dan struktur birokrasi; 2) Lemahnya faktor komunikasi discbahkan oleh karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai pemabaman imigran gelap dalam konteks TPK baik kepada masyatakat dan juga aparat imigrasi sendiri dan tidak pemah ada penyampaian arahan atau inslruksi yang bersifat terbuka/langsung, terpola, dan jelas; (tidak ambigu) mengenai persoalan penyidikan TPK terhadap imigran gelap dari Dirjen kepada pcjabal atau penyidik di tingkungan Subdit Penyidikan; 3) Lemahnya faktor sumber daya disebabkan karena pendistribusian dan pencmpatan staf yang tidak merata dan salah, serta sangat tcrbatasnya kewenangan yang dimiliki pejabat atau penyidik dalam meiaksanakan kebijakan penyidikan TPK terhadap imigran karena adanya benturan internal {kebijakan Negara; Menteri/Presiden, dan imigrasi sendiri) dan internasional ( etik:a dan kebiasaan tradisi intemasional, dan tembaga-lcmbaga internasional); 4) Lemahnya faktor disposisidisebabkan karena tidak adanya inscntif bag! pejabat atau penyidik yang berdedikasi, dan; 5) Kecenderungan lemahnya faktor struktur birokrasi dalam hal belum adanya prosedur kerja JSOPs yang bersifat khusus (bersifat umum) mengenai Imigran gelap dalam konteks TPK dan pembagian kerja yang ada di Subdit Penyidikan masih bersifat kurang efektlf.

---

The focus of this study is Analysis on Immigration's Crime Act Investigation policy toward Illegal Migrant Concerned The Article of 48 and 53 of Act No. 9/1992 on Immigration. While the implementation of immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant bas relation with international aspect, so does the understanding of illegal migrants will be discussed of a theoretical side and law's norm aspects and also to be related with state jurisdiction. This research is using qualitative method with descriptive design. The data collection on this research is collected by means of deep interview to obtain primary data from informants, they are officials and investigators in Sub Directorate Investigation environment. Apart from deep interview method, the data collection' also to be collected by means of questionnaire, and activity reports in Sub Directorate Investigation, to obtain secondary data. From the interview's data analysis, the conclusions are following; 1) The low implementation of immigration's crime act investigation policy is caused by 4 factors of implementing policy they are; communication, resources, disposition, bureaucracy structure; 2) The low communication factor is caused by there's no any socialization about illegal migrant understanding in the context of immigration's crime act, either publics or self-immigration aparaturs and there's no conveying directives or instructions or orders having a direct way or indirect way, a fixed patter and a clear meaning (no ambiguity or ambivalence) concerning the problem of immigration's crime act investigation policy toward iHega1 migrant by Director General lmmigration to officials or investigators in Sub Directorate Investigation; 3) The low resource factor is caused by the distribution .and the placement of staffs not to throughout every place and wrong places, and also the limited authority of officials or investigator in doing immigration's crime act investigation policy toward illegal migrant caused by internal clash (state's policy; Minister or President) and international (ethic and custom of international traditions, and international institutions) 4) The low disposition aspect is caused by no any incentive for officials or investigators having high dedication, and; 5) There's an inclination of bureaucracy structure factor become less effective. It's caused by no special SOPs concerning illegal migrant in immigration's crime act context and also fragmentation being in Sub Directorate Investigation is still less effective."