Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang akan timbul dari implementasi Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI yang diadopsi oleh Indonesia terhadap bilateral tax treaty yang sudah ditandatangani negara treaty partner dan faktor penyebab tertundanya penerapan Multilateral Instrument on Tax Treaty dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari implementasi MLI yang diadopsi Indonesia terhadap bilateral tax treaty adalah memodifikasi treaty-treaty yang sudah lama, baik itu mengubah, menambahkan klausul-klausul yang ada dalam MLI ke dalam bilateral tax treaty. Faktor-faktor penyebab tertundanya MLI adalah adalah proses ratifikasi perjanjian internasional tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saat ini proses ratifikasi sedang berlangsung, pemerintah yaitu DJP dan BKF sudah menyiapkan draft Peraturan Presiden dan Surat Edaran sebagai pemberitahuan bahwa suatu treaty telah dimodifikasi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pendapatan, maka pemerintah berharap MLI akan memberikan manfaat untuk Indonesia.

---

This thesis aims to analyze the impact that will arise from the implementation of Multilateral Instrument on Tax Treaty MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty signed by country treaty partner and the factors why the Multilateral Instrument on Tax Treaty is not immediately applied in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and literature, field studies with in depth interviews to expert parties.

The results show that the impact of MLI implementation adopted by Indonesia on bilateral tax treaty is to amend modify old treaties, either change, add clauses in MLI. MLI is not immediately implemented in Indonesia is because to ratify international agreements it is not easy and takes a while.

Currently the ratification process is underway, the government of the DGT and BKF has prepared a draft of Presidential Regulation and Circular Letter as a notification that a treaty has been modified. Because the current government focus is income, the government hopes MLI will provide benefits for Indonesia. "

"Skripsi ini membahas pengaruh signifikan asing, direksi asing, transaksi ke pihak berelasi di luar negeri, operasi di luar negeri multinationality , serta thin capitalization terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel 150 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015. Hasil regresi data panel membuktikan adanya direksi asing dan transaksi ke pihak berelasi di luar negeri berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta kepemilikan asing yang signifikan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mempertajam fokus kebijakan untuk mencegah agresivitas pajak di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

This study focus on analyzing the impact of significant foreign ownership, foreign directors, international related party transaction, overseas operations, and thin capitalization on tax aggressive. This quantitative research uses sample of 150 listed companies with starting period from 2011 2015. The study finds that the existence of foreign directors and international related party transaction have positive effect on tax aggressive, while the significant foreign ownership has negative effect on tax aggressive. This study is expected to be a reference for the government in enhancing the focus of policies that can prevent aggressive tax which are often carried out by multinational companies."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature. Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang formulasi, potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan ketentuan anti penghindaran pajak terkait berlaku efektifnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Hong Kong sejak 1 Januari 2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi P3B Indonesia - Hong Kong telah dilandasi dasar hukum yang legal namun belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Dengan tujuan utama transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, maka partial/ limited tax agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan "tax haven" country. Terhambatnya pemanfaatan P3B ini, kurang efektifnya pertukaran informasi, residence abuse merupakan beberapa isu yang berpotensi menjadi masalah terkait implementasi P3B Indonesia ? Hong Kong ini.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan, memberi penegasan atas permasalahan yang berpotensi timbul serta memperkuat domestic anti tax avoidance rules.

---

This research discussed about the background and formulation of Indonesia - Hong Kong Comprehensive Tax Treaty and the potential problems that may arise under that treaty. The research type is descriptive qualitative research design.

The result of this research concludes that the tax treaty has been based on valid legal basis but nut based on transparent and effective academic study. With the ultimate goal of transparency and exchange of tax information, the partial/limited tax information exchange agreements such as tax agreement could be an alternative comprehensive tax treaty with a tax haven country. Inhibition of the tax treaty utilization, lack of effective exchange of information, residence abuse are some of the issues that could potentially be a problem related to the implementation.

This research suggest that in concluding tax treaty, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners, competent authority shoul provides confirmation of the potential problems that arise and to strengthen domestic anti-tax avoidance rules."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tujuan penggunaan derivatif, terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan menggunakan sampel perusahaan publik non-finansial di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014, penulis memisahkan antara perusahan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi dan sebagai lindung nilai hedging . Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi daripada yang menggunakannya sebagai lindung nilai. Penelitian ini juga menganalisis peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan penggunaan instrumen derivatif dan penghindaran pajak. Hasilnya, tata kelola perusahaan yang baik tidak terbukti dapat mengurangi perbedaan tingkat penghindaran pajak antara perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi dan sebagai lindung nilai.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effects of financial derivatives utilization on corporate tax avoidance. Using the data of non financial publicly traded company in Indonesian Stock Exchange between 2012 2014, this research classifies a derivative user as speculator and effective hedger. The result shows that speculator companies have more aggressive tax avoidance than the effective hedgers. This research also analyzes the moderation role of good corporate governance implementation to the relation between derivatives utilization and corporate tax avoidance level. The result shows that a good corporate governance implementation has no significant effects to reduce the tax avoidance gap between speculator and effective hedger companies."

"Mulai 1 Januari 1984 sampai sekarang, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem ini memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan fiskus hanya bertugas mengawasi saja. Alat pengujian kepatuhan yang efektif adalah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan secara acak.Secara normatif, Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pemeriksaan yang berakhir dengan closing conference yang berujung dengan penerbitan SKP dan apabila ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tidak ditutup dengan closing conference melainkan dilanjutkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai Iangkah awal sebelum dilakukan Penyidikan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa SKP atas hasil pemeriksaan tidak seluruhnya dibayar oleh Wajib Pajak, yang berarti Wajib Pajak melakukan upaya keberatan atas hasil pemeriksaan.Bertitik tokak dari permasalahan tersebut, dipandang perlu meningkatkan tindakan Penyidikan yang diakhiri dengan Proses Pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karenanya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindak lanjut pemeriksaan, menganalisis pemeriksaan yang bagaimana yang bisa dilanjutkan ke tindakan penyidikan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan, mengidentitikasi hambatan yang dihadapi, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data berupa Studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku, jurnal, media masa, serta sumber-sumber lain yang relevan.Dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa tindakan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib- Pajak. Namun, mengingat proses penyidikan membutuhkan waktu yang relatif Iama dan biaya yang besar, hendaknya penyidikan dilakukan secara selektif, yaitu terhadap kasus-kasus yang besar atau terhadap Wajib Pajak yang menonjol apabila dianggap perlu, sehingga membawa deterrent efect yang cukup Iuas bagi Wajib Pajak."

"Menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, penelitian ini mencoba memberikan bukti bahwa financial distress berhubungan positif dengan corporate tax avoidance. Penelitian ini didorong oleh pandangan bahwa pajak merupakan salah satu beban yang cukup berat bagi perusahaan untuk dikeluarkan, sehingga perusahaan terdorong untuk menekan biaya pajak serendah mungkin sehingga keuangan perusahaan tidak terlalu terbebani, perilaku ini disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak memfasilitasi perusahaan untuk tetap bertahan pada kondisi keuangan yang sedang sulit, namun hal ini dapat berdampak pada penerimaan pajak pemerintah. Selain itu ingin dibuktikan juga bahwa terdapat variabel lain yang membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

---

Using a sample of companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011 2015 period, the research provides evidence that financial distress is positively related to corporate tax avoidance. This research is driven by the view that the tax is one of a heavy burden for the company to be issued, so that companies are encouraged to keep costs as low as possible so that taxes finance companies are not overburdened, this behavior is called tax avoidance. Tax avoidance facilitated the company to stay afloat in the financial conditions that are difficult, but it can have an impact on government tax revenue. In addition to prove also that there are other variables that make the company 39 s tax evasion."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis manfaat keikutsertaan Indonesia dalam rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) nomor 15 Multilateral Instrument on Tax Treaty /MLI) yang mencakup mengenai latar belakang bergabungnya Indonesia dalam MLI, manfaat posisi Indonesia dalam MLI, implikasi MLI terhadap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia yang berlaku saat ini dan juga kecukupan posisi Indonesia di MLI dalam kaitannya untuk menangkal praktik BEPS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Indonesia bergabung dalam MLI adalah wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G-20, langkah efisien untuk menerapkan rencana aksi BEPS yang terkait dengan P3B, memperbaiki ketentuan penyalahgunaan P3B dengan memasukkan ketentuan anti avoidance rule berupa Principle Purpose Test (PPT) dan juga memperbaiki ketentuan P3B Indonesia yang dicakup dalam MLI dengan rekomendasi MLI. Dengan menandatangani naskah MLI, maka P3B Indonesia yang tercakup dalam MLI akan dimodifikasi dengan rekomendasi MLI dengan cara mengganti atau menambahkan ketentuan P3B Indonesia yang berlaku saat ini. Posisi Indonesia dalam MLI dinilai cukup ekstensif jika dibandingkan dengan negara lain sehingga dianggap relatif optimal untuk menangkal praktik BEPS di Indonesia melalui jalur P3B. Namun demikian, diperlukan perubahan ketentuan domestik agar dapat MLI diimplementasikan secara maksimal.

---

This study aims to analyze the benefits of Indonesias participation in the Base Erosion Profit Shifting (BEPS) action plan 15 (Multilateral Instrument on Tax Treaty/MLI) which covers the rationals of Indonesias joining the MLI, the benefits of Indonesias position in the MLI, MLIs implications for the current Indonesias Double Tax Avoidance Agreement (DTA) and also the adequacy of Indonesias position at the MLI in relation to counter the practice of Base Erosion Profit Shifting (BEPS). The method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis techniques. Indonesia joined MLI as a manifestation of Indonesias commitment as a member of the G-20, an efficient way to implement BEPS action plans related to DTA, avoiding improper use of DTA by including the provisions of the Anti-Avoidance rule in the form of Principle Purpose Test (PPT) and also improving the current Indonesian DTA which covered in MLI with MLI recommendations. By signing the MLI, the Indonesian DTA covered in MLI will be modified by the MLI recommendation by replacing or adding to the current Indonesian DTA provisions. Indonesias position in MLI is considered quite extensive when compared to other countries, so it is considered relatively optimal to counter the BEPS practice in Indonesia in the context of DTA. However, changes in domestic regulations are needed for MLI can be well-implemented."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak perusahaan terhadap kepemilikan kas perusahaan. Penelitian penghindaran pajak baru-baru ini membuktikan bahwa penghindaran pajak mampu memfasilitasi ekstraksi sewa manajerial dalam bentuk pemindahan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Maka penelitian ini mencoba untuk menguji secara langsung bagaimana hubungan penghindaran pajak dengan tingkat kas yang dimiliki oleh perusahaan menggunakan analisis kuantitatif. Dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel dari penelitian ini adalah 46 perusahaan non-keuangan, non-properti, non-real estate dan non-konstruksi dengan periode penelitian selama delapan tahun, dari 2009-2016, sehingga diperoleh 368 observasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua ukuran kepemilikan kas yang berbeda untuk menguji ketahanan hasil penelitian. Studi ini memberikan bukti bahwa penghindaran pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepemilikan tunai pada perusahaan yang go public di Indonesia. Kedua pengukuran dari kepemilikan kas memberikan kesimpulan yang sama terhadap hasil penelitian. Jadi, berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepemilikan kas perusahaan publik Indonesia.

---

ABSTRAKThis study aims to determine the effect of corporate tax avoidance to the corporate cash holdings. Recent of tax avoidance research proves that tax avoidance is able to facilitate managerial rent extraction in the form of transfer of resources owned by the company. So this study tried to test directly how the relationship of tax avoidance with the amount of cash hold by the company using quantitative analysis. By using purposive sampling method, the sample of this research are 46 non financial, non property, non real estate and non construction companies with a period of research for eight years, from 2009 2016, so obtained 368 observations. In addition, the study also used two different cash holdings measures to test the robustness of the research results. This study provides evidence that tax avoidance does not have a significant relationship to the level of cash holdings in companies that go public in Indonesia. Both measurements of the cash holdings give the same conclusions to the results of the study. So, based on this findings I conclude that the tax avoidance does not have a signifficant effect on the level of firm cash holdings in Indonesian public companies."

"Tesis ini membahas bagaimana kondisi bisnis yang berkembang mendorong masalah yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Permasalahan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan berdampak pada pengambilan keputusan terkait dengan keuangan perusahaan, salah satunya adalah pajak perusahaan. Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak perusahaan melalui penghindaran pajak. Keputusan penghindaran pajak terkait dengan struktur kepemilikan perusahaan. Keberadaan berbagai jenis kepemilikan akan berdampak pada berbagai jenis konflik kepentingan dan bagaimana perusahaan bertindak atas potensi manfaat dan biaya yang timbul dari kegiatan penghindaran pajak. Kepemilikan dominan lebih terlibat langsung dalam mengendalikan perusahaan dengan hubungan yang panjang. Kepemilikan keluarga yang dominan mempunyai karakteristik yang unik. Keunikan ini dibahas dalam teori Socioemotional Wealth (SEW). SEW adalah aspek nonfinansial yang terkait dengan kebutuhan afektif perusahaan. SEW menyebabkan perusahaan untuk mencoba mempertahankan identifikasi keluarga dengan perusahaan, mempertahankan hubungan sosial dan status perusahaan, menjaga ikatan emosional dengan perusahaan, memperbaharui ikatan keluarga dengan perusahaan melalui suksesi dinasti, dan mempertahankan pengaruh atau kontrol keluarga. SEW memengaruhi pengambilan risiko yang tidak selalu terkait dengan alasan ekonomi, seperti reputasi. Perusahaan keluarga akan menghindari kegiatan penghindaran pajak jika kegiatan ini akan memengaruhi reputasi perusahaan dan mengurangi SEW. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan terkait dengan penghindaran pajak yang dibedakan menjadi strategi conforming dan nonconforming. Penelitian ini mencoba membuktikan bagaimana hubungan kepemilikan keluarga dominan dengan penghindaran pajak conforming dan nonconforming jika dibandingkan dengan kepemilikan lainnya dan kepemilikan institusional. Penelitian ini berisi semua perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling dan regresi untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dominan keluarga tidak berhubungan dengan penghindaran pajak conforming dan berhubungan positif dengan penghindaran pajak nonconforming.

---

This paper examines how the growing business condition encourages problems related to company management. Problems relating to company management have an impact on decision making related to corporate finance, one of which is corporate tax. Taxes represent a significant cost to the firm and shareholders. Companies are looking for ways to reduce company tax costs through tax avoidance. Tax avoidance decisions relate to the company's ownership structure. The existence of different types of ownership will have an impact on the different types of conflict of interest and how the company acts on the potential benefits and costs arising from tax avoidance activities. The dominant ownership is more directly involved in controlling the company with a long relationship. Dominant family ownership is unique. This uniqueness is discussed in Socioemotional Wealth (SEW) theory. SEW is a nonfinancial aspect that is related to the affective needs of the company. SEW causes companies to try to maintain family identification with the company, maintain social relations and company status, preserve emotional ties with the company, renew family ties with the company through dynastic succession, and maintain family influence or control. SEW affects risk taking which is not always related to economic reasons, such as reputation. Family companies will avoid tax avoidance activities if these activities will affect the company's reputation and reduce the SEW. However, further investigation is needed related to tax avoidance which is differentiated into conforming and nonconforming strategies. This study tries to prove how the relationship between dominant family ownership with conforming and nonconforming tax avoidance when compared with other ownership and institutional ownership. This study contains all companies not listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period using purposive sampling and regression methods for data analysis. The results showed that dominant family ownership was not related to conforming rax avoidance and positively related to nonconforming tax avoidance."