Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan kedudukan hukum Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP di Indonesia yang mana SIUP merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan merupakan sarana bagi pemerintah untuk melakukan pengwasan hukum terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup mengenai kedudukan hukum dan perbandingan pengawasan terhadap SIUP di Indonesia dibandingkan dengan Negara Uni Emirat Arab dan Australia, yang mana pengawasan di Indonesia tergolong kurang baik bila dibandingkan dengan kedua negara tersebut, padahal kedudukan SIUP merupakan dokumen yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap perusahaan perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian dikeluarkannya Peraturan perundangan baru yaitu PERMENDAG No. 07/M-DAG/2/2017 menyebabkan permasalahan hkum lain mengenai pengawasan terhadap legalitas perusahaan perdagangan di Indonesia ini. Hal ini akan menimbulkan banyak akibat hukum apalagi bila dikatikan dengan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perdagangan di Indonesia yang harus lebih ditingkatkan sistem pengawasannya bila kewajiban daftar ulang SIUP setiap 5 tahun dihapuskan. Dengan demikian, diharapkan dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan pemerintah tetap memikirkan mengenai akibat hukum yang dapat terjadi. Sehingga pemerintah melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan yang sudah ada menjadi lebih baik untuk menghindari adanya akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Kata Kunci: SIUP, Permendag, Perdagangan, izin usaha perdagangan, Uni Emirat Arab, Australia"

---

""ABSTRACT"This thesis discusses about the comparison of legal status of Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP in Indonesia which SIUP is a very important document to run a trading activites and SIUP is very important for government to supervise the trading companies in Indonesia. This is a normative juridical research with secondary data type. The discussions in this thesis include the legal status and comparison of supervision of SIUP in Indonesia compared to the United Arab Emirates and Australia, where the supervision in Indonesia is considered worst when compared with the two countries, whereas the position of SIUP is a very important document and must owned by every trading company in Indonesia. Then the issuance of new Regulation No. PERMENDAG no. 07 M DAG 2 2017 causes other legal problems concerning the oversight of the legality of trading companies in Indonesia. This will result in many legal consequences especially when it is characterized by government oversight of trading companies in Indonesia which should be further enhanced by its oversight system if the obligation to re register SIUP every 5 years is abolished. Thus, it is expected that in issuing legislation the government should be thinking about the possible legal consequences. So that the government should makes improvements to the existing supervision system to avoid any legal consequences that can occur. "

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"Penelitian ini membahas terkait perbandingan pemaknaan wisatawan Muslim Indonesia terhadap konsep Pariwisata Ramah Muslim atau PRM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan perbedaan dalam pemaknaan dan penerapan konsep PRM antara ke dua negara tersebut menurut perspektif wisatawan Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan terdiri dari wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada wisatawan Muslim Indonesia yang pernah berkunjung ke salah satu atau kedua negara ini. Studi literatur dilakukan sebagai sumber informasi tambahan dalam meneliti topik terkait. Hasil penelitian ini yaitu UEA telah terbuka bagi masyarakat dari penjuru dunia di mana mengakibatkan beberapa tempat menyediakan makanan dan minuman non-halal. sehinggaPRM di UEA berperan untuk memfasilitasi kenyamanan warga dan wisatawan Muslim. Jepang telah mengakomodir berbagai kebutuhan wisatawan Muslim, walaupun hanya terdapat di beberapa kota besar dan beberapa titik destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan Muslim. Wisatawan Muslim dapat memaklumi hal ini. Oleh karenanya, PRM dinilai sebagai sebuah standarisasi kebutuhan wisatawan Muslim yang menunjang kenyamanan dan keamanan wisatawan, khususnya untuk wisatawan Muslim ketika melakukan perjalanan ke kedua negara tersebut.

---

This research discusses a comparison of the meaning of Indonesian Muslim tourists towards the concept of Muslim-Friendly Tourism or PRM. This research aims to identify differences in the meaning and application of the PRM concept between the two countries from the perspective of Indonesian Muslim tourists. This research uses a qualitative approach with the research methods used consisting of interviews and literature studies. Interviews were conducted with Indonesian Muslim tourists who had visited one or both of these countries. Literature studies are carried out as additional sources of information in researching related topics. The results of this research are that the UAE has been open to people from all over the world, which has resulted in several places providing non-halal food and drinks so that PRM in the UAE plays a role in facilitating the comfort of Muslim citizens and tourists. Japan has accommodated various needs of Muslim tourists, even though it is only available in a few big cities and a few destinations visited by many Muslim tourists. Muslim travelers can read this. Therefore, PRM is considered as a standardization of the needs of Muslim tourists which supports the comfort and safety of tourists, especially for Muslim tourists when traveling to these two countries."

"Industri kosmetik halal mendapat perhatian dan perkembangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan permintaan produk bersertifikat halal di kalangan konsumen muslim di Uni Emirat Arab. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana aspek budaya mempengaruhi masyarakat Emirat terhadap produk dengan branding Islami dan mengelaborasi faktor-faktor yang mendukung peluang kosmetik halal Indonesia di UEA yang berkaitan dengan strategi Islamic Branding. Penelitian dilakukan dengan tinjauan kepustakaan dan studi media. Temuan penelitian menunjukkan Indonesia memiliki peluang untuk memasarkan produk kosmetik halal dengan strategi branding Islami ke UEA. UEA menjadi pasar yang potensial sebab adanya kedekatan budaya sebagai sesama negara dengan penduduk mayoritas muslim membuat konsumen UEA memilih produk kosmetik bersertifikasi halal. Hal ini membuat kosmetik halal Indonesia memiliki daya tarik dan berperan sebagai alternatif yang jauh lebih aman bagi masyarakat muslim UEA. Tingginya permintaan dan daya beli kosmetik halal, meningkatnya persentase wanita karir dan tren fesyen di Emirat, serta situasi geopolitik UEA dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk ke negara tetangga Emirat, baik negara-negara Timur maupun Barat untuk meningkatkan eksposur kosmetik halal Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga telah meningkatkan hubungan bilateralnya dengan UEA, melalui perjanjian UAE–CEPA dan berpartisipasi aktif dalam pameran dagang Internasional di UEA.

---

The halal cosmetics industry has gained significant attention and development. In recent years, there has been an increasing demand for halal-certified products among Muslim consumers in the United Arab Emirates (UAE). This research aims to explore how cultural aspects influence Emirati society's perception of Islamic-branded products and elaborate on the factors supporting the opportunities for Indonesian halal cosmetics in the UAE, particularly related to Islamic branding strategies. The research was conducted through literature review and media studies. Findings of the research indicate that Indonesia has the potential to market halal cosmetics with Islamic branding strategies in the UAE. The UAE presents a promising market due to its cultural proximity as a fellow Muslim-majority country, leading Emirati consumers to prefer halal-certified cosmetic products. This makes Indonesian halal cosmetics appealing and a safer alternative for Muslim communities in the UAE. The high demand and purchasing power for halal cosmetics, the increasing percentage of career women, and fashion trends in the Emirates, along with the stable geopolitical situation, can be utilized as entry points to neighboring countries, both in the East and the West, to increase the exposure of Indonesian halal cosmetics. On the other hand, Indonesia has also strengthened its bilateral relations with the UAE through the UAE-CEPA agreement and active participation in international trade exhibitions in the UAE. These efforts further enhance the potential for expanding the market and winning the hearts of UAE consumers for Indonesian halal cosmetics, leveraging the Islamic branding strategy."

"Artikel ini membahas tentang pariwisata halal di Uni Emirat Arab (UEA). Negara UEA adalah salah satu anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mendapat peringkat ke-5 sebagai destinasi pariwisata halal terbaik dunia pada 2019. Sebagai negara di kawasan Timur Tengah, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bukankah kehalalan tidak perlu dinyatakan lagi? Demikian pertanyaan yang mendasari penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menjelaskan konsep pariwisata halal dalam perspektif UEA, potensi pariwisata yang dikembangkan dan penerapan pariwisata halal di UEA. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pariwisata halal di UEA merupakan konsep standardisasi pelayanan dan sarana dalam menarik wisatawan muslim mancanegara. Adapun potensi yang dikembangkan adalah warisan kebudayaan Islam dalam kemasan modernitas.

---

This article discusses halal tourism in the United Arab Emirates (UAE). The UAE is a member of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) which is ranked 5th as the world's best halal tourism destination in 2019. As a country in the Middle East region, with the majority of the population being Muslim, doesn't halal need to be declared again? These are the questions that underlie this research. By using qualitative research through literature study, this article explains the concept of halal tourism in the UAE perspective, the tourism potential that is developed and the application of halal tourism in the UAE. The theory used in this research is the tourism development theory. The results show that the concept of halal tourism in the UAE is a concept of standardization of services and facilities in attracting foreign Muslim tourists. The potential to be developed is Islamic cultural heritage in the packaging of modernity."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum dokter terkait pelaksanaan perintah jangan lakukan resusitasi dengan melakukan studi perbandingan tiga negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Uni Emirat Arab. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari: (1) perbandingan regulasi perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (2) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan penolakan tindakan medis di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (3) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perintah jangan lakukan resusitasi diakui di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Dokter tidak bertanggung jawab atas akibat atau efek samping yang ditimbulkan dari pelaksanaan penolakan tindakan medis dan perintah jangan lakukan resusitasi baik di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Penulis berpendapat perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai batas usia kompeten pasien yang dapat mengajukan penolakan tindakan medis, praktik jangan lakukan resusitasi, dan dokter penilai. Selain itu, Indonesia dapat mencontoh praktik jangan lakukan resusitasi di Belanda yang lebih efisien.

---

This study aims to explain the physicians' liability regarding the implementation of the do not resuscitate order by conducting a comparative study of three countries, which include Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The subjects discussed in this thesis consist of: (1) comparison of regulations on the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (2) comparison of the regulations on physicians' liability who carry out informed refusal in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (3) comparison of the regulations on the physicians’ liability who carry out the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The research method used in this study is normative juridical with data sources obtained from literature study and interview. The results of the study show that the do not resuscitate order is recognized in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The physician is not liable for the consequences or side effects arising from the implementation of the informed refusal and the order do not resuscitate order either in Indonesia, the Netherlands, or the United Arab Emirates. In the author's opinion, more comprehensive regulation is needed regarding the age limit for patients who can submit informed refusals, the practice of do not resuscitate, and the assessing physician. Furthermore, Indonesia can follow the more efficient do not resuscitate practice in the Netherlands."

"Perusahaan keluarga merupakan kekuatan yang dominan dalam perekonomian global, penelitian yang dilakukan oleh University of Reading mengutip data dari Family Firm Institute, menunjukkan perusahaan keluarga berkontribusi terhadap 70-90 persen PDB global dan penyerapan dari 50-80% tenaga kerja di dunia. Peranan dominan ini di Indonesia juga tergambar melalui penelitian yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper pada tahun 2014 dan Daya Qarsa pada tahun 2022. Sehingga penelitian terhadap perusahaan keluarga dan permasalahannya merupakan objek penelitian interdisiplin yang sudah lama berkembang. Salah satu cabang ilmu yang digunakan dalam meneliti perusahaan keluarga adalah disiplin ilmu hukum. Penelitian ini akan membahas urgensi pengaturan perusahaan keluarga di Indonesia dengan  bentuk badan usaha PT Tertutup dan bagaimana peraturan perundang-undangan perusahaan dapat dirumuskan, dengan meneliti pengaturan perusahaan keluarga di Malta, Uni Emirat Arab, Jepang, Negara Bagian Florida, dan Spanyol yang dalam jangka waktu 20 tahun ini telah membentuk pengaturan perusahaan keluarga. Perbandingan hukum ini akan dilakukan dengan  metode law in context. Sehingga perbandingan akan terlebih dahulu membahas melalui pembahasan konteks sosio-ekonomis dari perusahaan keluarga. Penelitian ini kemudian akan membahas urgensi perusahaan keluarga berdasarkan konteks ekonomis, perbandingan dengan pengaturan yang sudah ada tentang bentuk badan usaha PT Tertutup dan praktik dalam peradilan di Indonesia terkait perusahaan keluarga. Hasil dari penelitian  Perbandingan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pengaturan perusahaan keluarga dipengaruhi oleh latar belakang sosio ekonomis dan perbedaan perspektif pembuat perundang-undangan dari masing-masing negara. Selain itu konteks ekonomis, kebutuhan terkait bentuk undang-undang dan praktik dalam peradilan baik secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan dan pembentukan definisi yuridis  bagi perusahaan keluarga di Indonesia. Terakhir, pengaturan perusahaan keluarga berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap lima negara menunjukkan, pengaturan terhadap perusahaan keluarga dapat digunakan untuk tujuan memfasilitasi kebutuhan, karakteristik dan menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan keluarga.

---

Family Companies are a dominant power in global economics, research done by the University of Reading quoting the data from Family Firm Institute shows, that family companies contributed to 70-90 percent of global GDP and employment of 50-80 percent of global workforce employment. This dominant role in Indonesia is also shown from the research result of Price Waterhouse Cooper in 2014 and Daya Qarsa in 2022. As a result, research on family companies and their issues as research objects has grown for a long time. One of the disciplines that the research used is legal science.  This research will discuss the urgency of regulating family companies in Indonesia that used the legal form of non-listed limited liability company and how family company regulation in Malta, the United Arab Emirates, Japan, the State of Florida, and Spain has developed family company regulation over the past 20 years. This Legal comparison will be conducted through law in context method. Therefore, the comparison will first discuss the socio-economic context of the family company. This research will also discuss the urgency of family company regulation in Indonesia based on the economic context,  urgency based on the comparison with the existing regulation for non-publicly listed limited liability company, and practices in the Indonesian judiciary related to family businesses. The result of this research shows that family company regulations are influenced by the socio-economic background and different perspectives of the lawmakers of each country. Other than that the economic context, necessities for regulation, and practices in the Indonesian Judiciary both quantitatively and qualitatively showed the need for regulation and legal definition for family companies in Indonesia. Finally, family company regulation based on the comparison of five nations showed that family company regulation could be used beneficially to facilitate the needs, characteristics, and solving problems of a family company."

"ABSTRAKJurnal ini membahas pengaruh modernisasi yang terjadi di negara Arab. Pada jurnal ini, penulis memilih negara Uni Emirat Arab yang akan dijadikan fokus penelitian mengingat perkembangan serta pembangunan yang terjadi di Uni Emirat sangat pesat. Uni Emirat Arab merupakan sebuah negara federasi yang memiliki ibu kota bernama Abu Dhabi. Bentuk federasi dipilih karena Uni Emirat Arab terdiri dari tujuh emirat yang masing-masing memiliki pemerintahan berdaulat serta mempertahankan kekuasaan para emir di emirat masing-masing. Berdasarkan hasil sensus yang dilaksanakan tahun 1995, penduduk Uni Emirat Arab berjumlah 1.845.000 jiwa. Hanya 20 dari total jumlah penduduk tersebut yang merupakan penduduk asli Uni Emirat Arab yang ada di negara tersebut, sementara 80 lainnya merupakan imigran yang berasal dari negara Pakistan, India, Oman, Iran, Palestina, Amerika dan Eropa Barat. Banyaknya imigran yang datang serta menetap di Uni Emirat Arab telah menciptakan hasil asimilasi baru di negara Uni Emirat Arab. Bukan hanya kebudayaannya yang menjadi sangat bertoleransi, asimilasi tersebut juga terlihat pada bidang lain seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, tata kota, dan pembangunan infrastruktur lain yang ada di Uni Emirat Arab.Kata Kunci: Modernisasi, Uni Emirat Arab, Asimilasi

---

ABSTRACTThis journal discusses the influence of modernization that occurs in Arab countries. In this journal, the writer choosed the United Arab Emirates to be focused considering the development that occurs in the emirate is very fast. The United Arab Emirates is a country federation which has the capital city, Abu Dhabi. The form of federation was chosen because the United Arab Emirates consists of seven Arab emirate, each of which has a government sovereignity and protecting power of the emir in each emirate. Based on the census results in 1995, inhabitants of the United Arab Emirates were 1.845.000. It was only 20 of the total number of the native citizens, while 80 the rest were immigrants from Pakistan, India, Oman, Iran, Palestinian, United States of America and Western Europe. Many immigrants who lived in the United Arab Emirates created a new assimilation in the United Arab Emirates. It is not only applied on the cultural matters that becomes very tolerance, the assimilation is also seen in other fields like science and technology, urban planning, and another infrastructure development in the United Arab Emirates .Keywords Modernization, United Arab Emirates, Assimilation."

"Perubahan iklim telah menjadi isu global yang genting. Isu tersebut mendorong para pemangku kepentingan untuk berpindah kepada opsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), khususnya LSM lingkungan, memegang peran penting dalam advokasi lingkungan, tidak terkecuali di negara-negara Arab. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara yang relevan untuk diteliti dikarenakan transformasinya dalam beberapa dekade menuju era globalisasi, serta tingkat modernitasnya yang tinggi. Penelitian ini akan mengkaji tentang Emirates Environmental Group (EEG), salah satu LSM lingkungan di UEA. Artikel ini akan membahas peran, strategi, dan pencapaian EEG dalam usahanya mengadvokasikan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Artikel ini menggunakan teori LSM Lingkungan Princen. Studi ini menemukan bahwa upaya EEG berfokus pada isu-isu lingkungan seperti pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan limbah. Karena reputasinya, EEG terakreditasi secara internasional. Dalam menjalankan misinya, EEG memiliki strategi bermitra dengan korporasi, pemerintah dan publik UEA. Strategi lain yang digunakan EEG adalah kampanye melalui program aksi dan edukasi. Melalui strategi tersebut, EEG telah mengurangi kerusakan lingkungan secara lokal, dan dalam prosesnya, membantu membimbing masyarakat UEA untuk menjadi lebih sadar akan lingkungan.

---

Climate change has become a critical global issue. It has encouraged stakeholders to opt for environmentally friendly and sustainable choices. Non-governmental organizations (NGOs), especially environmental NGOs, play an important role in environmental advocacy, and Arab countries are no exception. The United Arab Emirates (UAE) is a relevant country to study due to its transformation in the decades leading to the era of globalization, as well as its high level of modernity. This study will examine the Emirates Environmental Group (EEG), an environmental NGO in the UAE. This article will discuss EEG’s role, strategy, and achievements of its efforts to advocate for the environment. This study uses qualitative methods with literature study techniques. This article uses Princen's Environmental NGOs theory. The study found that EEG's efforts focused on environmental issues such as utilization of resources and waste management. Due to its reputation, EEG is internationally accredited. In carrying out its mission, EEG has a strategy of partnering with corporations, governments and the UAE public. Another strategy used by EEG is campaigning through action and education programs. Through those strategies, EEG has mitigated environmental damage locally, and in the process, helped guide the people of the UAE to become more environmentally conscious."

"ABSTRAKPacuan anjing Saluki merupakan salah satu cabang perlombaan olah raga tradisional tahunan pada festival-festival kebudayaan di Uni Emirat Arab. Pacuan anjing Saluki diselenggarakan karena tradisi berburu Arab badui kini tidak lagi dilakukan. Hal ini karena adanya kemajuan ekonomi melalui industrialisasi di Uni Emirat Arab dan dikeluarkannya hukum berburu oleh pemerintah setempat yang mengatur tentang kegiatan perburuan. Walaupun begitu, masyarakat Uni Emirat Arab yang merupakan keturunan dari suku-suku badui Arab turut menghidupkan kembali tradisi berburu dengan pacuan anjing Saluki. Pacuan anjing Saluki pun memiliki unsur-unsur yang sama, unsur-usur yang dimodifikasi, dan unsur-unsur yang dihilangkan dari tradisi Arab badui. Pacuan anjing Saluki dilakukan para pria, terutama dari keluarga para elit, dan dianggap memberikan kesenangan. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan kajian kepustakaan berupa buku-buku, media massa, situs web, dan pengamatan melalui video. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pacuan anjing Saluki menjadi upaya pemertahanan tradisi berburu Arab badui.

---

ABSTRACTSaluki race is one of the traditional sports competition at cultural festivals in the United Arab Emirates. Saluki race is held because the Bedouin tradition for hunting is no longer done nowadays. This is because United Arab Emiretes has a development in economic through industrialization issues law for hunting in the region. The people of United Arab Emirates who are descendants of Bedouin tribes then revive the tradition of hunting with Saluki through Saluki race. Saluki race has the elements which are same, modified, and removed from the Bedouin tradition of hunting with Saluki. Saluki race is performed by men, especially from the ruling families, and it becomes a leisure activity to them. This journal uses a descriptive qualitative approach and taking data from literature sources, such as books, mass media, website, and observation through video. The result shows that the existence of the Saluki race is an effort to preserve the Bedouin tradition of hunting with Saluki. "