Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perbankan, lembaga perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan selaku lembaga penyalur dana, salah satu usaha bank meliputi pemberian kredit. Dalam membiayai proyek yang nilainya sangat besar, kredit dapat diberikan oleh suatu sindikasi yang terdiri dari berbagai kreditur, yang memiliki keuntungan tersendiri, baik bagi debitur maupun bagi kreditur, dan dapat melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Pihak Asing. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan hukum terkait Kredit Sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing dengan Pihak Asing. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implikasi hukum dari penggunaan dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing Pihak Asing. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Intercreditor Agreement merupakan suatu bentuk implikasi hukum dari digunakannya dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi, dimana penggunaannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Peraturan Bank Indonesia diperbaiki dengan menambahkan definisi dari Kredit Sindikasi itu sendiri, sehingga terdapat acuan yang jelas mengenai apa yang dimakud dengan Kredit Sindikasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

---

Financial institutions in general and banking institutions specifically has a major and strategic role in driving the economy of a state. As mentioned by Indonesia rsquo s Banking Law, banking institutions rsquo primary functions is to mobilize and to channel funds from the public, and as an institution which channel funds from the public, one of the operations of a commercial bank is to extend credits. In funding projects that has gigantic values, credits may be extended in the form of syndication which is formed by several creditors, which has its own merits, for both the debtors and creditors, and may involve any kind of counterparty, including Foreign Entities.

For that particular reason, this thesis, will discusses the laws in regards to syndicated loan done between domestic banks and foreign banks with foreign entities. In addition to that, this thesis will also adresses the legal implications of the use of two separated loan agreements in a single syndication between domestic banks and foreign banks with foreign entities. This thesis uses the juridical normative study method. The research method used is a literature researchwhich delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the use of Intercreditor Agreement is the legal implications in regards to the use of two separated loan agreemenents in a single syndication, in which uses the Civil Code as its legal grounds. Thus, the author suggests that Bank Indonesia rsquo s Regulation is amended by adding the definition of Syndicated Loan itself, so it serves as a clear reference to what a Syndicated Loan means, which is derived from the Law itself."

"Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama.

---

Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles.

This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perjanjian Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah Tentang Kredit Sindikasi. Permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kredit sindikasi antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan dua orang narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bahwa pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah tidak ada pengaturan khusus atau sama dengan Perjanjian Kredit Sindikasi pada umumnya, yaitu mengacu pada hukum perjanjian/kontrak pada KUHPerdata dan beberapa Undang-Undang lainnya seperti UU Perbankan, PBI No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Kemudian ditemukan adanya pengecualian untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.

---

In this thesis will be discussed about the Agreement Between Private Banks and Regional Development Banks About Syndicated Loan. The problem in this thesis is to discuss the Arrangement of Syndicated Loan Agreements between Private Banks and Regional Development Banks and also the legal consequences if in a syndicated loan agreement between Private Banks and  Regional Development Banks violates the Legal Lending Limit. The research method used is juridical-normative research in which data collection is obtained from library studies and also through interviews with sources.

The results of this study are found that the arrangement of the Syndicated Loan Agreement between Private Banks and Regional Development Banks has no specific arrangement or the same as the Syndicated Loan Agreement in general where only refer to the contract / contract law on Civil Code and several other laws such as the Banking Act, PBI No. 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 concerning the Legal Lending Limit, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning the Evaluation of Quality of Commercial Bank Assets, and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.. Then there were exceptions for violating the legal lending limit."

" ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam yangbatal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaanterhadap pihak yang sudah berprestasi, berdasarkan Putusan 451 / PDT.G / 2013 /PN.JKT.BRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajibanmenggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 UUBahasa merupakan ketentuan formil perjanjian yang apabila dilanggar mengakibatkanbatal demi hukum dan bagaimana efek batal demi hukum tersebut terhadap pihakyang sudah berprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Pasal 31 UU Bahasa merupakan ketentuan formal yang bila dilanggarmengakibatkan batal demi hukum dan efek terhadap pihak yang berprestasi adalahRestitusi pinjaman pokok atas dasar doktrin Unjustified Enrichment dan 1359(1)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis to discuss regarding the legal effect of nullityon loan agreement due to violation of Article 31 of Law No. 24 of 2009 regardingFlag, Language, State Symbol and National Anthem towards performing party basedon Case Decision No. 451 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.BRT. The objective of thisresearch is to know whether or not an obligation to use Indonesian Language inAgreements as stipulated by Article 31 of Language Law is a formal requirement thatwould result in nullity if violated and the effect of nullity towards the performingparty. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. Theresult of this research shows that Article 31 of Language Law is a formal requirementthat would result in nullity if violated and the effect towards the performing party isrestitution of the outstanding loan based on the doctrine of Unjustified Enrichmentand 1359(1) of the Civil Code of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk meginvestigasi efek tarif pajak efektif (ETR) terhadap loan loss provision dengan menggunakan sampel 44 bank yang terdaftar di bursa efek di 5 Negara Asia Tenggara pada tahun 2008-2015. Ditemukan bahwa ETR secara positif dan signifikan berhubungan dengan loan loss ptovision. Beberapa negara mengijinkan loan loss provision yang belum terealisasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan terdapat beberapa negara yang tidak pengijinkan pengurangan tersebut sama sekali. Penelitian ini juga menenumukan besarnya loan loss provision dipengaruhi oleh pendapatan sebelum dikurangi loan loss provision dan pajak.

---

This study aims to investigate the effect of ETR (Effective Tax Rate) on loan loss provision by using 44 listed banks in 5 Southeast Asia countries from 2008 to 2015. We found that ETR is positive and significant related to LLP. Some countries allow general loan loss provision to be tax deductible, restrict tax deductibility to loan loss provision for specific loan or not allow provisions to be deductible at all. We also found that extent to which Loan Loss Provision is affected by earning before loan loss provision and taxes."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis prosiklikalitas loan loss provision di perbankan ASEAN 5 (Indonesia Malaysia Singapura Thailand dan Filipina) dan faktor faktor yang diduga dapat menguranginya konsentrasi kepemilikan tersebar perlindungan pemegang saham minoritas dan efektivitas pengawasan oleh regulator bank sentral atau pengawas perbankan berwenang di suatu negara dan non regulator investor lembaga penjamin simpanan akuntan publik. Penelitian ini menggunakan unbalanced panel data 74 bank konvensional terdaftar di ASEAN 5 selama periode 2009 2014 dengan total observasi 430. Diolah dengan generalized method of moments GMM estimator. Hasil penelitian menunjukkan adanya prosiklikalitas loan loss provision di perbankan ASEAN 5. Perlindungan pemegang saham minoritas dan pengawasan bank oleh non regulator terbukti mampu mengurangi prosiklikalitas loan loss provision tersebut. Sedangkan konsentrasi kepemilikan saham yang tersebar dan pengawasan bank oleh regulator tidak mengindikasikan hal yang sama Kemungkinan penyebab hasil yang tidak signifikan tersebut adalah adanya pengendali akhir dan ketidakstabilan lingkungan politik hukum di suatu negara.

---

This research aims to analyze procyclicality of loan loss provision in ASEAN 5 banks and factors that may reduce it dispersed ownership concentration minority shareholders protection and supervisory effectiveness by official supervisor central bank or country banking supervisory board and private monitoring investor deposit insurer certified external auditor. This research used unbalanced panel data of 74 listed banks in Indonesia Malaysia Thailand Singapore and Philippines over the period 2009 2014 with 430 observations in total. Run with generalized method of moments GMM estimator minority shareholders protection and private monitoring show significant effect in reducing procyclicality. This research do not find evidence for the view that dispersed ownership concentration and greater power of official supervisor reduce procyclicality. These insignificant results may be explained by the existence of ultimate beneficial owner and absence of sound political and regulatory environment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak diversifikasi pinjaman, konsentrasi pasar, dan efek interaksi antara diversifikasi pinjaman dan konsentrasi pasar terhadap stabilitas keuangan bank di Indonesia. Penelitian ini mencakup 62 bank umum di Indonesia dengan data tahunan periode 2010-2017. Dengan menggunakan teknik regresi panel dengan model Fixed Effect – Generalized Least Squares, temuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio pinjaman memengaruhi stabilitas keuangan bank. Namun, konsentrasi pasar tidak signifikan memengaruhi stabilitas keuangan bank. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa stabilitas bank yang melakukan diversifikasi dapat berbeda pada pasar terkonsentrasi dan pada pasar yang kurang terkonsentrasi.

---

This research aims to investigate the impact of loan diversification, market concentration, and the interaction effect of loan diversification and market concentration on banks’ financial stability in Indonesia. The observation includes 62 commercial banks from Indonesia with annual data period of 2010-2017. By employing panel regression technique with Fixed Effect – Generalized Least Squares models, the findings suggest that loan portfolio diversification influenced bank’s financial stability. However, market concentration does not significantly affect the bank’s financial stability. The results of this study also indicate that the stability of diversifying banks may differ in concentrated markets and in less concentrated markets."

"Perjanjian antara Republik Indonesia dan bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan ketentuan Hukum Internasional. Ini berarti bahwa ketentuan pinjaman tersebut didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian pinjaman tersebut. Tulisan ini membahas hal tersebut dari segi yuridis, praktis dan teknis pelaksanaan perjanjian pinjaman internasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif pada laporan keuangan bank terhadap cadangan kerugian penurunan nilai di Asia Tenggara. Penelitian ini mencakup sampel sejumlah 112 bank konvensional di Indonesia selama periode observasi 2016 sampai dengan 2020. Peneliti menggunakan loan loss provision sebagai variabel dependen atau regresi, serta kredit bermasalah, interest income, laba bersih, loan and advances, dan pertumbuhan produk domestik bruto sebagai variabel independen atau variabel regresor. Variabel moderating yang digunakan adalah manajemen risiko. Penelitian ini menyarankan bahwa kredit bermasalah, interest income, dan laba bersih dapat dikatakan sebagai determinan yang signifikan dari loan loss provision. Variabel moderating CRM memperkuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

---

This study aims to examine quantitative and qualitative factors on financial bank statements on loan loss provision in Southeast Asia. This study includes a sample of 112 conventional banks during the 2016 to 2020 observation period. This research using the loan loss provision as the dependent variable and non-performing loans, interest income, net income, loans and advances, and gross domestic product growth as independent variables. The moderating variable used is credit risk management. This study suggests that non-performing loans, interest income, and net income can be said to be significant determinants of loan loss provisions. CRM moderating variables strengthen the relationship between the independent variable and the dependent variable."

"[ABSTRAKbrPenelitian ini menganalisis pengaruh tipe diskresi akuntansi yangdilakukan manajemen bank atas LLP terhadap kedisiplinan risiko perbankan diASEAN. Pada pendekatan ex-ante market discipline, bank akan disiplin terhadaprisiko dengan menyesuaikan leverage. Risiko sebenarnya dari aset pinjamanadalah nilai NPL, sehingga setelah dianalisis melalui pengujian statistik terhadapsampel bank yang terdaftar di pasar modal di ASEAN, penulis menyimpulkanbahwa tipe forward-NPL akan menyebabkan kedisiplinan risiko bank meningkat.Akan tetapi, perilaku manajemen yang menggunakan tujuan income smoothingdalam menentukan nilai LLP, menyebabkan informasi risiko yang disajikan banktidak relevan. Oleh karena itu, tipe smoothing menyebabkan kedisiplinan risikobank menurun.;This research will analyze the effect of accounting discretion type that isdone by the management on LLP to the discipline of bank risk-taking in ASEAN.Using ex-ante approach, a bank will discipline itself in the face of an increase ofrisk by decreasing the leverage. . The real risk level of a loan is actually shown onthe amount of future non-performing loan (NPL), so, after analyzing the sample ofbanks listing in ASEAN countries’ stock market, the writer concluded that theforward-NPL type will cause the discipine of bank risk-taking better. . In contrast,the untrue information that prepared by the management will deteriorate theeffectiveness of market discipline, if they use income smoothing to book theamount of LLP, so that the smoothing type will cause the discipline of bank risktakingworse., This research will analyze the effect of accounting discretion type that isdone by the management on LLP to the discipline of bank risk-taking in ASEAN.Using ex-ante approach, a bank will discipline itself in the face of an increase ofrisk by decreasing the leverage. . The real risk level of a loan is actually shown onthe amount of future non-performing loan (NPL), so, after analyzing the sample ofbanks listing in ASEAN countries’ stock market, the writer concluded that theforward-NPL type will cause the discipine of bank risk-taking better. . In contrast,the untrue information that prepared by the management will deteriorate theeffectiveness of market discipline, if they use income smoothing to book theamount of LLP, so that the smoothing type will cause the discipline of bank risktakingworse.]"