Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBPJS Kesehatan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya seringkali mendapatkan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatannya kepada peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut berdampak kepada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan, padahal pasien peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama dengan pasien non BPJS Kesehatan lainnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dimana fungsi, tugas maupun kewajiban BPJS Kesehatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, juga dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini meneliti dengan metode yuridis normatif mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan ini, BPJS Kesehatan memiliki kendala yang antara lain adalah masalah kepesertaan, biaya operasional dan juga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk lebih memperhatikan perihal masalah kepesertaan, biaya operasional, pelayanan kesehatan maupun kerjasama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Pembaca akan mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban oleh BPJS Kesehatan dalam menjalankan sistem jaminan kesehatan.

---

ABSTRACTBPJS Health Insurance in performing its functions, duties and obligations often get constraints in providing health services to BPJS Health Insurance participants. It affects health services provided to BPJS Health Insurance participants by health facility providers, whereas BPJS Health Insurance participants have the same rights as other non BPJS Health Insurance patients in obtaining health services. Where, the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance has been regulated in the National Social Security System Act No. 40 of 2004, also in the Law No. 24 Year 2011 on the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Based on this background, this thesis examines with the normative juridical method of performing the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance in providing health services. The results obtained are in the implementation of this health insurance system, BPJS Health Insurance has an obstacle that among others is the issue of membership, operational costs and health services. Therefore, the author suggests BPJS Health Insurance to pay more attention to the issue of membership, operational costs, health services and cooperation with health facility providers. Thus, the reader will know how the implementation of functions, duties and obligations by BPJS Health Insurance in running the health insurance system"

"Komunikasi dalam keperawatan dapat diartikan sebagai dasar dalam memberikan asuhan keperawatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, menentukan apa yang menjadi kehendak pasien, serta menilai evaluasi dari asuhan keperawatan yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui gambaran persepsi klien tentang komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kota Bekasi. Metode dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan pengukuran dan analisis data karena didalam penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau gejala sosial. Populasi pada penelitian ini adalah peserta JKN-KIS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama (FKTP) di Wilayah Kota Bekasi yang mewakili usia > 15 tahun. Besar sampel adalah 399,9334 dibulatkan menjadi 400 orang. Sampel didapatkan dengan metode Probability Sampling dengan cara cluster sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner komunikasi terapeutik perawat untuk mengukur persepsi klien terhadap kemampuan komunikasi terapeutik perawat. Penelitian ini akan menganalisis data dengan analisis univariat terhadap setiap variabel. Variabel yang akan dianalisis yaitu karakteristik responden dan komunikasi terapeutik perawat. Hasil penelitian ini terbagi dalam 3 fase komunikasi terapeutik yaitu fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi, diamana dalam 3 fase tersebutdi dominasi dengan kategori cukup. Pada komunikasi terapeutik fase orientasi kategori baik (17.25%), cukup (66.25%) dan kurang baik (66%). Pada komunikasi terapeutik fase kerja kategori baik (4%), Cukup (80.75%) dan kurang baik (15.25%). Sedangkan pada komunikasi terapeutik fase terminasi tidak ada kategori baik (0%), dengan kategori cukup (80.75%) dan kurang baik (19.25%).

---

Communication in nursing can be interpreted as the basis for providing nursing care to gather as much information as possible, determine what the patient wants, and assess the evaluation of the nursing care provided. The aim of this research is to determine the description of clients' perceptions regarding nurses' therapeutic communication in the implementation of services at BPJS Health First Level Health Facilities (FKTP) Bekasi City. The method in this research is included in quantitative research based on measurement and data analysis because this research will describe social phenomena or symptoms. The population in this study were JKN-KIS participants at Primary Level Health Facilities (FKTP) in the Bekasi City Area representing ages > 15 years. The sample size is 399.9334 rounded to 400 people. Samples were obtained using the Probability Sampling method using cluster sampling. This study used a nurses' therapeutic communication questionnaire to measure clients' perceptions of nurses' therapeutic communication abilities. This research will analyze the data using univariate analysis of each variable. The variables to be analyzed are the characteristics of the respondents and the nurses' therapeutic communication. The results of this research are divided into 3 phases of therapeutic communication, namely the orientation phase, work phase and termination phase, where these 3 phases are dominated by the sufficient category. In the therapeutic communication orientation phase, the categories were good (17.25%), sufficient (66.25%) and poor (66%). In the therapeutic communication phase of work, the categories were good (4%), sufficient (80.75%) and poor (15.25%). Meanwhile, in the termination phase of therapeutic communication, there was no good category (0%), with adequate (80.75%) and poor (19.25%) categories."

"ABSTRAKSkripsi ini meninjau tentang tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakanjaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan dilihat dari perspektif HukumAdministrasi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan dan menyatakanbahwa masyarakat Indonesia harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJSKesehatan agar Pemerintah dapat menjamin hak sosial yang terdapat di dalam dirimereka. Skripsi ini juga menganalisis Sistem Jaminan Sosial Nasional dilihat dariKonsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Negara Modern

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the responsibility of the government in implementingHealth Insurance through BPJS Health Program seen from Administrative Law Perspective. In this case, Goverment already set and declare that Indonesian Community must register their own becoming a participant of BPJS Health Program so that Goverment can Guarantee a social rights for them. This thesis also analyzes the national security system seen from the concept of the welfare state and modern state perspective."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved. "

"PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB.

---

PT Asuransi X is one of 52 commercial insurance company which has signed a CoB Scheme Cooperation Agreement in the National Health Insurance program. In 2015, the participants of the company's managed care product has decreased up to 41.27%. This research is a qualitative descriptive study discusses about the practices and obstacles of the CoB scheme implementation between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X. The results showed that the implementation of CoB scheme in Indonesia generally has not gone well due to majority of commercial insurance companies implementing indemnity system. Meanwhile, implementation of the CoB scheme between BPJS Kesehatan and PT Asuransi X has been running quite good that include activities of coordination of participation, coordination of health care benefits, and coordination of billing claims. Then the specific obstacles include CoB scheme only applicable for inpatient care at advanced health facilities, some BPJS Kesehatan regulations are not nationwide, flagging for CoB participants limited to two insurers, and problems related to claim billing application. BPJS Kesehatan is expected to evaluate the implementation of which has been run immediately and set a final regulation of CoB scheme in the JKN program. While PT Asuransi X should conduct an internal evaluation related to coordination of participation achievement, CoB participants satisfaction, CoB product competitiveness in the market, claim coordination achievements, and how to solve the obstacles of CoB scheme implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menganalisis pendapatan iuran dan beban Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2014-2018 untuk mengetahui penyebab terjadinya defisit. Data kualitatif penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak internal BPJS Kesehatan sedangkan data kuantitatif adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan dari tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis pendapatan iuran dan pendapatan yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan iuran dalam lima tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan beban biaya manfaat yang dibayarkan. Biaya manfaat yang paling menyerap beban manfaat BPJS Kesehatan adalah pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

---

This study aimed to evaluate the National Health Insurance program by analyzing the health income and expenses of DJS Kesehatan to determine the cause of the deficit. The qualitative data of this study are the results of interviews with internal of BPJS Kesehatan, while quantitative data are the financial reports of the DJS Health and BPJS Kesehatan year 2014-2018. The analysis showed that health income in the last five years was lower than the cost of benefits paid by BPJS Kesehatan. The cost of benefits that most absorbs the burden of benefits of BPJS Health is service at advanced hospitalization which refers to the hospital in collaboration with BPJS Kesehatan."

"Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Namun pasal 37 Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa biaya kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seorang notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan mengamati penerapan pelayanan sosial tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Metode penelitian adalah normatif-empiris yang berfokus kepada kajian terhadap norma-norma dalam hukum positif serta memberikan kuisioner dan wawancara kepada narasumber. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa kewajiban serta tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan bebas biaya kepada masyarakat kurang mampu belum optimal.

---

Notary is a public official who is licensed to serve the community in the management of any legal documents. For his services notary may obtain income by charging fees. However, article 37 of Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) stated it is mandatory for a notary to provide free social services to the underprivileged. This study aimed to identify the role and social responsibility of a public notary in community and observe the application this role as stipulated in the act. The research method is normative empirical that focusing on the norms of positive law by conducting questionnaries and interviews. From research conducted, it can be concluded that the notary role and responsibility in providing free social services for the underprivileged is not optimal."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."