Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah analisis yuridis bedah mayat dalam Undang-undang kesehatan dan Hak Asasi Manusia tentang pendonoran mayat oleh anggota keluarganya. Selain itu juga membahas perbandingan pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura. Penulisan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan bedah mayat anatomis di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan bedah mayat antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis, data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keluarga tidak berhak untuk mendonorkan mayat anggota keluarganya untuk bedah mayat. Terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan bedah mayat di Indonesia dan Singapura dan pengaturan bedah mayat anatomis di Singapura lebih lengkap daripada di Indonesia. Saran dari peneliti adalah Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat Peraturan Menteri Kesehatan tentang donor bedah mayat anatomi. Perlu dilakuakan sosialisasi bedah mayat di Indonesia.

---

ABSTRACTThe discussion in this thesis is a juridical analysis about post mortem surgery in Health and Human Rights Act about donating corpses by members of his family. It also discusses the comparison of post mortem surgery in Indonesia and Singapore. This paper aims to analyze the implementation of anatomical post mortem surgery in Indonesia in accordance with the Human Rights Act and Health Act. This study also aims to analyze the comparison of post mortem surgery between Indonesia and Singapore. This study is in the form of normative juridical, the type of research is descriptive, the type of data used is secondary data. Data collection tools used in the form of document studies or library materials and interviews. Data analysis used by writer is with qualitative approach. The conclusion of this study is that families are not entitled to donate the corpses of family members for post mortem surgery. There are similarities and differences between medical and post mortem arrangements in Singapore and Indonesia, for anatomic post mortem surgert in Singapore is more complete than in Indonesia. advice from researchers is Indonesian Goverment, in particular the Ministry of Health of the Republic of Indonesia need to make a Regulation concerning anatomical post mortem surgery. There is a need of socialization concerning post mortem surgery in Indonesia. "

"Mikrobiologi Forensik merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif baru yang didedikasikan untuk menganalisis bukti kejahatan mikrobiologi untuk tujuan atribusi. Mikrobiologi forensik merupakan alat yang ideal untuk investigasi forensik dikarenakan sifat mikrobiologi sendiri tergolong unik dan dapat diisolasi dari lingkungan spesifiknya. Mikrobiologi forensik ditemukan dapat menjadi bukti untuk kasus kriminal, penyebab kematian, identifikasi manusia dan estimasi interval waktu post mortem serta pencemaran produk makanan atau minuman. Pada tubuh manusia sendiri ditemukan mikroba yang sangat banyak dan bervariasi dimana rongga mulut menempati posisi kedua dengan mikroba paling bervariasi. Pergerakan setelah kematian merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam investigasi kematian yang tidak dapat dijelaskan serta menentukan waktu kematian. Setelah kematian, terjadi proses dekomposisi yang membuat adanya perubahan dimulai secara seluler dan berlanjut secara makroskopis. Perubahan ini dapat menimbulkan perubahan mikrobiota rongga mulut setelah post mortem. Post mortem interval sangat bergantung pada proses dan kondisi post mortemnya. Metode PMI terkadang masih sulit ditentukan karena PMI rentan terhadap faktor eksternal, semakin lama waktu kematian, semakin sulit juga ditentukan post mortem interval. Pada penelitian ini digunakan mikroorganisme sebagai estimasi post mortem interval terkhususnya pada bakteri Proteus mirabilis. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa bakteri Proteus mirabilis merupakan bakteri yang dominan selama post mortem interval terutama pada PMI akhir. Setelah dilakukannya analisis dengan real time PCR terhadap bakteri sampel, ditemukan bahwa bakteri Proteus mirabilis terdeteksi pada post mortem interval 12 jam, 24 jam, 48 jam serta 72 jam dimana menunjukkan ketahanannya untuk bertahan hidup pada post mortem interval awal hingga akhir. Namun, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat digunakan pada kepentingan bidang forensik.  

---

Forensic Microbiology is a relatively new discipline dedicated to analyzing evidence of microbiological crimes for attribution purposes. Forensic microbiology is an ideal tool for forensic investigations because microbiology itself is unique and can be isolated from its specific environment. Forensic microbiology was found to be evidence for criminal cases, cause of death, human identification and estimation of post mortem time intervals as well as contamination of food or beverage products. In the human body are found very many and various microbes where the oral cavity occupies the second position with the most varied microbes. Movement after death is an important factor to consider in investigating unexplained deaths and determining the time of death. After death, there is a decomposition process that shows changes from cellular to macroscopically. These changes can lead to changes in the oral microbiota after post mortem. The post mortem interval is highly dependent on the post mortem process and conditions. The PMI method is sometimes still difficult to determine because PMI is susceptible to external factors, the longer the time of death, the more difficult to determine the post mortem interval. In this study, microorganisms were used as an estimation of the post mortem interval, especially for the bacterium Proteus mirabilis. In previous studies, it was known that Proteus mirabilis was the dominant bacterium during the post mortem interval, especially at the end of PMI. After analysis with real time PCR on sample bacteria, it was found that Proteus mirabilis bacteria were detected at post mortem intervals of 12 hours, 24 hours, 48 ​​hours and 72 hours which showed its resistance to survive at post mortem intervals from beginning to end. However, this research still has many shortcomings and limitations, further research is needed so that it can be used in the interest of the forensic field."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan adanya perubahan pada pola transaksi pada masyarakat. Saat ini masyarakat telah beralih melakukan jual beli secara online dengan menggunakan fasilitas Internet. Seiring dengan berkembangnya hal tersebut perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli juga berkembang begitu pesat. Saat ini dikenal sebuah kontrak yang disebut sebagai smart contract yang mungkin masih cukup jarang diaplikasikan di Indonesia. Namun, perbincangan mengenai smart contract sudah cukup banyak ditemukan. Adapun di Singapura sebagai negara tetangga dari Indonesia terdapat e-commerce yang telah menggunakan kontrak dalam bentuk smart contract. Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan membahas tentang keabsahan smart contract serta perlindungan konsumen apabila terdapat kesalahan sistem dalam eksekusi dari smart contract dalam e-commerce itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisa kesiapan dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia berkaitan dengan diterapkannya smart contract dalam e-commerce. Setelah melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Singapura dan menggunakan teori pacta sunt servanda juga teori perlindungan hukum Penulis menyimpulkan bahwa smart contract merupakan suatu perjanjian yang sah serta mengikat sepanjang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang penulis uraikan dalam tesis ini. Selain itu, Baik Indonesia dan Singapura dari sisi regulasi dapat dikatakan sudah mencakup perlindungan pada konsumen sehubungan dengan penerapan smart contract pada e-commerce. Namun, penulis menyarankan bahwa demi adanya kepastian hukum yang lebih baik, Indonesia dapat dengan eksplisit menyebut smart contract dalam peraturan-peraturan yang relevan dan mengatur mengenai pengakuan smart contract, jenis-jenisnya serta persyaratan yang lebih sepesifik. Namun, dari  dikarenakan hukum Indonesia, pada dasarnya sudah memiliki pengaturan yang melindungan konsumen. Oleh karenanya, pemerintah dapat mendorong penggunaan smart contract dalam e-commerce dikarenakan manfaatnya yang banyak dalam e-commerce.

Kata Kunci: Smart Contract, E-Commerce, Kontrak, Perjanjian

---

Abstract

The development of information technology is very rapid causing a change in the pattern of transactions in the society. Currently the society has switched to purchasing and selling through online platform using Internet facilities. Along with the development of this agreement that is used in buying and selling transactions is also growing rapidly. Currently there is a contract known as a smart contract that may still be rarely applied in Indonesia. However, there are quite a lot of discussions about smart contracts. As for Singapore as a neighboring country of Indonesia has e-commerce that uses contracts in the form of smart contracts. Based on such explanation in this thesis, the author will discuss in depth regarding the validity of smart contracts and consumer protection if there are system errors in the execution of smart contracts in e-commerce itself. This thesis is also made to analyze the readiness of laws and regulations related to consumer protection in Indonesia with regard to the implementation of smart contracts in e-commerce. After conducting normative juridical research using the regulatory approach in Indonesia and Singapore and using the pacta sunt servanda theory as well as legal protection theory, the author concludes that the smart contract is a valid and binding agreement as long as it meets the requirements that the authors describe in this thesis. In addition, in terms of regulations, both Indonesia and Singapore already have protection of consumers in connection with the implementation of smart contracts in e-commerce. However, the authors suggest that for a better legal certainty, Indonesia should explicitly mention smart contracts in relevant regulations and regulate the recognition of smart contracts, their types and more specific requirements. However, due to Indonesian law, basically has already provide protection for consumers. Therefore, the government can encourage the use of smart contracts in e-commerce because of its benefits in e-commerce.

 

Keywords: Smart Contract, E-Commerce, Contract, Agreement

"

"Setidaknya terdapat 41 perusahaan yang melakukan tindakan go private sejak tahun 1997, beberapa diantaranya secara finansial merupakan perusahaan sehat. Akan tetapi hingga saat ini pengaturan mengenai tindakan go private masih tersebar-sebar dan bukan merupakan pengaturan yang secara langsung membahas mengenai tindakan go private. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme tindakan go private atau perubahan status perusahaan yang mengajukan diri menjadi perusahaan terbuka kembali menjadi perusahaan tertutup di Negara Indonesia, Singapura dan Hong Kong. Pelaksanaan tindakan go private yang tidak secara tegas diatur memberikan kesempatan bagi perusahaan yang secara finansial dikatakan perusahaan sehat keluar dari pasar modal. Penentuan suatu perusahaan dalam keadaan sehat, menggunakan rasio likuiditas terhadap laporan keuangan perusahaan. Adapun negara Singapura dan Hong Kong saat ini memiliki suatu regulasi yang secara ketat mengatur pelaksanaan go private guna meminimalisir pelaksanaan go private. Penelitian penulisan dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan membandingkan regulasi mekanisme go private. Perbandingan pengaturan mekanisme yang berlaku di Singapura dan Hong Kong kemudian dijadikan suatu acuan norma hukum yang dapat diimplementasikan terhadap pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam pengaturan pelaksanaan go private di Indonesia.

---

At least 41 companies have gone private since 1997, some of which are sustainable companies. However, until now the regulation regarding the act of going private is still scattered and is not a regulation that directly discusses the act of going private. This thesis discusses the comparison of the mechanism of action to go private or change the status of a company that proposes to become a public company back into a closed company in Indonesia, Singapore and Hong Kong. The implementation of the go private action which is still scattered in various regulations provides an opportunity for companies that are said to be financially sound companies to exit the capital market. Determination of a company in good health, using the ratio of liquidity to the company's financial statements. Singapore and Hong Kong currently have a regulation that strictly regulates the implementation of going private in order to minimize the implementation of going private. The research was conducted using the normative juridical method by comparing the regulation of  go private mechanisms. The comparison of regulatory arrangements in Singapore and Hong Kong is then used as a reference to legal norms that can be implemented towards the establishment of more comprehensive arrangements for regulating the implementation of going private in Indonesia."