Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah pusat yang terjadi sejak masa Orde Baru. Kemudian berkembang pasca reformasi, dan menuntut agar Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Gerakan tersebut terpusat pada tuntutan akan lahirnya aturan yuridis yang mengatur penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru dengan unit analisis teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian di dalam menjelaskan munculnya gerakan sosial. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana aktor-aktor gerakan memanfaatkan momentum politik, mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam membentuk pemahaman bersama sehingga mampu memobilisasi masyarakat dan melakukan gerakan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pada kasus gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kesempatan politik yang mampu menciptakan peluang bagi aktor-aktor gerakan untuk memanfaatkan momentum aksi. Kedua, struktur mobilisasi yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Serta proses pembingkaian yang strategis. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung terciptanya gerakan sosial. Implikasi teori pada penelitian ini menggambarkan secara parsial adanya anomali pada teori-teori gerakan sosial baru.

---

This research discusses the social movement to demand the appointment of the Sultan of Yogyakarta as the governor through the enactment of the law on Special Autonomy of Yogyakarta Province, without a free and fair election like in any other regions in Indonesia. The movement has its roots in history since the New Order, where there were protests and demonstrations among the public over the uniformization of local government system, including in the mode of election. After reformasi 1998, there were demands for Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam to be enthroned as Governor and Vice Governor of Yogyakarta Province without election. The movement focused on the demands for the introduction of juridical rules governing the appointment of Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam as Governor and Vice Governor of Yogyakarta.

This research uses the new social movement theory, explaining the three factors of the movement, i.e. political opportunity, mobilization structure, and framing process. It explains how political opportunities and mobilization structures are formed, and how social movement actors develop strategies and interact with their environment in building a common understanding in order to prepare society and engage in social movements. The research method used is a qualitative method with case study approach.

The findings of the research indicate that the social movement in the case of Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta movement is highly influenced by three factors. First, a political opportunity that creates opportunities for movement actors to take advantage of the momentum of the action. Second, the mobilization structure that represents the social structure of society. Third, the strategic framing process. These three factors strongly support the creation of social movements. The theoretical implications of this study illustrate partially anomalies in new social movement theories."

"Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, dan berfokus pada pertentangan yang terjadi antara kelompok pro-pemilihan dan pro-penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses formulasi RUU Keistimewaan DIY tahun 2010-2012. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pertentangan antara kedua kelompok tersebut di DPR RI, dan kepentingan apa saja yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan tahapan pembuatan kebijakan sebagai bingkai penelitian, sehingga penelitian ini terstruktur dan terfokus pada tahap formulasi kebijakan. Sementara, objek pengamatan dan analisis adalah proses yang ada di dalam tahapan itu sendiri. Selain bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertentangan kedua kelompok dalam formulasi RUU Keistimewaan DIY, penelitian ini juga bertujuan menyampaikan temuan kepada pembaca yaitu adanya kepentingan lain dalam isu pengangkatan Gubernur DIY di samping kepentingan utama yaitu pembentukan suatu UU khusus yang dapat mengatur keistimewaan Yogyakarta.

---

This thesis is a research with qualitative method, and focuses on the conflicts that occurred between pro-election group and pro-establishment of the Governor group in the formulation process of Yogyakarta Privileges Bill in 2010-2012. This study tried to see how the conflict happened between two groups in the House of Representatives in the formulation of the bill, and any interest in it. This thesis used policy-making stage theory as a frame to the study, so it can be more structured and focused only on policy formulation stage, while the object of observations and analysis is the processes within the stage itself. Besides aiming to illustrate how the conflict in the formulation of the DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Privileges Bill, this study also aims to convey to the reader about the existence of other interest in this issue, in addition to the main interest which is to formulate a special law to regulate the privilege of Yogyakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial anak muda yang bernama Green Welfare Indonesia memanfaatkan media sosial dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Studi terdahulu fokus pada kehadiran internet terutama media sosial bagi anak muda dalam mengekspresikan suaranya melalui media sosial yang menjadi arena baru bagi gerakan sosial, seperti gerakan Fridays for Future. Namun, terdapat studi terdahulu yang berfokus pada lemahnya gerakan sosial yang didukung oleh internet karena partisipasi dari gerakan sosial tersebut dinilai lemah dan tidak cukup merepresentasikan perjuangan gerakan dalam mengatasi isu tertentu. Peneliti berargumen bahwa arena digital sebagai arena baru bagi anak muda dalam menyuarakan suaranya dapat menciptakan perbedaan dalam memanfaatkan kekuatan media sosial dan cara anak muda dalam memobilisasi sumber daya. Hasil penelitian ini melihat bahwa para aktor Green Welfare Indonesia memiliki berbagai platform media sosial yang dimanfaatkan dengan strategi tertentu. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa Green Welfare Indonesia dapat mencari serta memobilisasi sumber daya dengan baik sehingga membantu gerakan untuk mencapai tujuannya. Adapun hasil ini terefleksi dari kanal media sosial dan program kerja yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara mendalam dan observasi digital terhadap konten-konten media sosial dari Green Welfare Indonesia.

---

This research aimed to analyze how a youth social movement called Green Welfare Indonesia utilized social media and resources to achieve their objectives. Prior studies focused on the existence of the internet, especially social media that is being utilized by youth to express their concern in social media, such as Fridays for Future. Prior study also focused on the weakness of social movement that plays a role in the digital arena due to lack of participation and effort to solve the issue that is carried by the movement. This research argues that the digital arena as a new arena for youth can create a difference in utilizing social media power and how youth mobilize resources that exist. The result of this research is that actors from Green Welfare Indonesia are able to search and mobilize resources. The results are reflected in both social media and events that they held. This research is using qualitative methods with in-depth interviews and digital observation of Green Welfare Indonesia’s Instagram content to collect data."

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."

"ABSTRACTTugas Akhir ini membahas tentang pengaruh gerakan perempuan dalam keberhasilan legalisasi aborsi di Uruguay. Dalam penjelasannya nanti, akan dianalisis bagaimana RUU Hak Seksual dan Reproduksi yang telah dijatuhi veto oleh presiden Tabare Vazquez pada tahun 2008, namun dapat dilegalisasi di bawah kepemimpinan presiden Jose Mujica pada tahun 2012. Penelitian ini akan melihat peluang-peluang politik apa saja yang mendorong dilegalisasinya aborsi di Uruguay. Mulai dari keberadaan organisasi-organisasi perempuan, kaukus perempuan dalam parlemen, dan presiden yang menjabat.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the strategy of woman movements on the success of the legalization of abortion in Uruguay. The central analysis will be on how the draft of the Sexual and Reproductive Law that had been vetoed by President Tabare Vazquez in 2008 was re appealed and legalized under the government of President Jose Mujica in 2012. This writing will look on the political opportunities that support the legalization of abortion in Uruguay, such as the existence of woman organizations, the woman caucus inside the parliament, and the political views of the serving president."

"ABSTRAKPenolakan terhadap mahasiswa Papua yang mencari kos atau kontrakan di Yogyakarta, disebabkan oleh stereotip dan diskriminasi yang merupakan komponen dari stigma. Meski banyak penelitian terkait hal ini telah berhasil menunjukkan gambaran stigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta, namun masih sedikit penelitian yang menggambarkan bagaimana proses dari destigmatisasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta dapat terjadi. Berdasarkan kajian yang mendalam terkait teori kapital sosial, penelitian ini mencoba menemukan adanya peranan kapital sosial melalui komponen kedekatan dengan tetangga, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat Li, Pickles, Savage, 2005 terhadap proses destigmatisasi mahasiswa Papua di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik snowball sampling. Setelah seluruh data temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan software analisis data qualitative RQDA, ditemukan bahwa kapital sosial dapat berperan terhadap proses destigmatisasi. Cara-cara atau strategi yang dapat digunakan destigmatisasi terjadi adalah dengan mendorong partisipasi aktif mahasiswa Papua dalam kegiatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan adanya hubungan yang akrab dengan masyarakat. Ditemukan juga aktor sosial dalam wujud beberapa orang kenalan yang menjembatani hubungan kedua belah pihak, yang kemudian dapat menghasilkan suatu keadaan dimana mahasiswa Papua mendapatkan kepercayaan dan penerimaan oleh masyarakat Yogyakarta.

---

ABSTRACTThe rejection of Papuan students whilst seeking a home stay in Yogyakarta is a result of stereotypes and discrimination which are component of stigma. Although many studies have been conducted relate to this phenomenon, unfortunately there is only less research which focus on how exactly the destigmatization process can occur to Papuan students in Yogyakarta. Based on the in depth study of social capital theory, this research aims to find the role of social capital for stigma reduction through the components of neighborhood attachment, social networks and civic participation Li, Pickles, Savage, 2005 . This research uses qualitative research methods and in depth interviews of 13 informants found by using snowball sampling technique. The data findings then were analyzed using a qualitative data analysis software, RQDA. The result shows social capital can contribute to the destigmatization process. Way or strategy that can be used is to encourage the active participation of Papuan students in community life which will result a strong and close relationship with the surrounding neighborhood. Social actors are also found in the form of several acquaintances who bridge the relationship of both parties, which then can produce a situation where Papuan students gain trust and acceptance fromthe community."

"Penelitian ini membahas pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor-faktor yang menghambat. Dana Keistimewaan merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembiayaan pelaksanaan lima kewenangan istimewa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengelolaan dana keistimewaan adalah teori desentralisasi, desentraliasi fiskal, dan pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivistDengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen, peneliti memperoleh hasil bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan mencakup proses perencanaan stratejik, persiapan anggaran, eksekusi anggaran, pengawasan, pelaporan dan audit, serta review kebijakan, sesuai dengan pendapat Olander. Namun demikian, faktor sumber daya manusia dan regulasi masih menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Dana Keistimewaan.

---

This research discusses about the management of special grant in the SpecialDistrict of Yogyakarta and the factors affect it. The special grant is a transferredgrant from the central government to the local government, Special District ofYogyakarta, in funding the implementation of five special authorities based on theLaw Number 13 Year 2012 about Yogyakarta Special District. Researcher usesdecentralization theory, fiscal decentralization theory, and budget managementtheory as relevant concepts. By using post-positivist paradigm and in-depthinterview as well as literature study, researcher find that the management ofspecial grant consists of some processes. They are strategic planning, budgetpreparation, budget execution, accounting and monitoring, reporting and audit,and policy review. Besides that, there are some factors affecting the budgetmanagement, such as human resources management and regulation.;"

"ABSTRAKPenelitian ini tentang gerakan politik masyarakat dalam proses pembentukan daerah baru di Indonesia. Peran elit dalam pemekaran menentukan, sebaliknya gerakan massa dari bawah dianggap sebatas massa dalam pembentukan daerah. Kenyataannya pada setiap proses pembentukan daerah di Indonesia, masyarakat berpartisipasi untuk pembiayaan maupun aksi gerakan.Pembentukan Kabupaten ParigiMoutong menarik terkait mengapa kelompok-kelompok gerakan pemekaran muncul dan bagaimana strategi kelompok-kelompok tersebut, serta bagaimana bentuk persaingan dan konsensusnya.Teori utama yang digunakan adalah teori struktur kesempatan politik dari Dough McAdam, Jhon McCharty dan Mayerd N.Zald.Teori inimenekankan bahwa gerakan sosial dimungkinkanjika terdapat kesempatan politik, mobilisasi, dan proses pembingkaian. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan kasus gerakan politik pada proses pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 1999-2002. Pengumpulan data diperoleh melalui tahapan:, studi data sekunder, pra wawancara, wawancara mendalam, segmentasi makna data dan analisis data.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelompok gerakan pemekaran menentukan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Keberhasilan gerakan kelompok dengan aksi beragam dengan memanfaatkan kesempatan reformasi, perubahan aturan, bangkitnya gerakan mahasiswa serta lahirnya kompetisi kepartaian. Gerakan dengan menggunakan instrumen budaya tersebut dapat mendorong mobilisasi sumber daya kelembagaan formal dan nonformal dalam mendukung pembentukan daerah melalui inisiatif DPR-RI. Melalui proses pembingkaian issu dengan media alternatif, serta pemanfaatan instrumen kearifan lokal melalui silaturrahmi dan musyawarah serta penggunaan bantaya ruang pertemuan adat ,melahirkan motivasi, ikatan dan konsensus kuat dalam gerakan ini. Temuan tersebut mengkonfirmasi teori struktur kesempatan politik dan menambahkan elemen baruuntuk faktor proses pembingkaian pada elemen budaya yang spesifik dalam konteks gerakan politik di Kabupaten Parigi Moutong.a

---

ABSTRACTThis research expounds the position of the public rsquo s political movement during the formation process of a new district in Indonesia. Because the realization of forming a new district is determined by the elites, the birth of a new district is often equated with elite domination. While the mass movement is not visible and is seen as unrelated to the formation process, the mass movement can become potential funders and can become an asset in the formation process itself.The formation process brings into light the questions on the emergence of various expansion group movements and their strategies, as well as the disputes and consensus caused by these movements.The main theoryused in this dissertation is the theory of political opportunity structure by Dough McAdam, Jhon McCharty and Mayerd N. Zald. This theory accentuates that social movements may emerge if a political opportunity, a resource mobilization structure, and a framing process is present. The qualitative method with a case study on the Parigi Moutong District in order to understand the political movement in the formation process of the Parigi Moutong District in 1999 2002. The data are collected through secondary data study, pre interviews, in depth interviews, data segmentation, and data analysis.This research shows that political movements are vital to the formation process of the Parigi Moutong District. The political process such as the development of opinions, the mass action in Parigi Moutong, the urgent action the Donggala District and Province, the lobbying and negotiation with the central government, to the utilization of the initiative mechanism of DPR RI is executed by the expansion group movement until the parliamentary session and the definitive formation of the ParigiMoutong District.Confirming the theory of political opportunity structure, the political movement groups rsquo influence are made possible by the presence of a political opportunity. This opportunity enables the mobilization structure of resources and the framing process with the alternative media, as well as optimization with local wisdom. The discussions in the bantaya traditional meeting room , and an act of hospitality as the instrument of local culture has given birth to a political bond and consensus in the district expansion movement. This finding is a new element that complements the theory of political opportunity structure for cultural framing in the local context of Parigi Moutong District rsquo s formation process."

"ABSTRAKPetani sebagai suatu klas, merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang hampir dalam seluruh aspek kehidupannya terpuruk. Dalam perjalanan sejarahnya, petani selalu menghadapi permasalahan dengan ketersediaan lahan untuk kepentingan mata pencahariannya. Salah satu strategi perjuangan untuk mendapatkan jaminan ketersediaan lahan adalah melalui tekanan kepada pemerintah untuk menerapkan program land reform.Indonesia sebagi salah satu negara eks jajahan Belanda juga menyisakan persoalan penanahan yang sangat serius bagi petani, yakni ketidak-jelasan status kepemilikan tanah yang pernah diberikan kepada nenek moyangnya pada jaman penjajahan Jepang dan pada periode agresi Belanda ke-II. Ketidak-jelasan status tanah itu semakin diperparah dengan kurang berhasilnya penataan agraria oleh pemerintah Indonesia.Gerakan petani Kalibakar adalah bagian dari dinamika petani Indonesia yang menginginkan bagi diterapkannya aturan land reform atas tanah eks HGU perkebunan Belanda, sehingga status tanah yang ditempati menjadi jelas. Gerakan ini tidak hanya melibatkan petani Kalibakar saja., tetapi juga orang-orang dan institusi di luar petani.Penelitian ini memberikan kategori, bahwa gerakan petani Kalibakar telah terjadi pada empat era, yakni era ?jaringan terbatas? (tahun 1992-1993), era ?perluasan jaringan? (tahun 1996-1997), era ?puncak jaringan? (tahun 1998-2000), dan era ?deklinasi gerakan? (tahun 2001-2005). Melalui strategi reklaiming (istilah petani) atau penjarahan (istilah perkebunan), para petani Kalibakar akhirnya berhasil menduduki sekitar 94% dari areal perkebunan seluas ± 205 0,50 ha.Temuan lapangan dari penelitian ini dianalisa dengan dua teori, yakni teori Smelser (1962) tentang the important determinants of collective behavior dan teori Charles Tilly (1978) tentang the main determinants of collective action. Teori Smelser lebih dipergunakan untuk menganalisa posisi aktor gerakan yang menginginkan bagi diterapkannya norma penataan tanah, sedang teori Tilly dipergunakan untuk mengkaji poisis aktor yang mengejar interest berupa aset tanah dan ?kekuasaan sosial-politik' Peneliti mencoba mengkawinkan atau mengkonvergensikan kedua teori tersebut untuk menganalisa kasus Kalibakar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formasi dan struktur gerakan sosial yang dilakukkan oleh petani Kalibakar. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan analisa grounded theory. Sampai dengan akhir penelitian, diketahui bahwa subyek penelitian ini berjumlah 37 orang yang berasal dari: para pemimpin dan anggota gerakan petani, pimpinan dan karyawan perkebunan, pemerintah, institusi agama, LSM , para free riders, Serta beberapa anggota masyarakat Kalihakar.Berdasarkan pengembangan penelitian akhimya ditemukan tiga tipe aktor gerakan. Pertama, tipe ?idealis?, yakni mereka yang lebih berorientasi pada norma land reform (norm-oriented). Aktor tipe ini berasal dari para pimpinan gerakan, LSM, dan kalangan mahasiswa. Kedua, tipe ?materialis?, yakni mereka yang lebih berorientasi pada resources yang berupa tanah (resource-oriented). Aktor tipe ini berasal dari para pengikut gerakan foIlowers), yakni petani biasa. Ketiga, tipe ?opportunis?, yakni mereka yang lebih berorientasi pada kekuasaan sosial-politik dan ekonomi (?socioI-political power? and economic oriented). Aktar tipe ini berasal dari para free riders, aktivis partai politik, dan pejabat pemerintah. Studi ini manemukan data, bahwa dalam satu peristiwa yakni reklaiming/penjarahan Kalibakar, ternyata orientasi dari para aktomya berbeda-beda.Berdasarkan kerangka teori yang ada, diketahui bahwa formasi dan struktur gerakan sosial petani Kalibakar ditentukan oleh aspek-aspek: 1) ideologi tentang tanah dan program land reform, 2) kondusifitas struktural, 3) ketegangan struktural, 4) tumbuh dan berkembangnya kepercayaan umum (belief), 5) interest, 6) jaringan dukungan (organisasi dalam, free rider; dan organisasi luar), 7) mobilisasi, 8) kekuasaan, 9) kontrol sosial atau tingkat represi, 10) peluang, dan 11) aksi atau perilaku kolektif itu sendiri.Teori yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bagian dari teori sosiologi makro yang menaruh perhatian pada aksi atau perilaku kolektif dari suatu gerakan sosial petani. Teori ini mempergunakan konsep ?nilai tambah? dalam menjelaskan bagaimana ?penentu-penentu penting? saling memberikan kontribusinya masing-masing sehingga terjadi tindakan atau aksi kolektif. Di luar the important atau Ihe main determinants dari Smelser dan Tilly, peneliti melihat pentingnya menempatkan aspek networking sebagai salah satu elemen tambahan, serta penekanan pentingnya penjelasan tentang hukum aktivasi dan kontrol sosial dalam setiap tahapan proses teljadinya aksi atau tindakan kolektif.Berdasarkan temuan lapangan maupun teoritik di atas, peneliti diantaranya memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) studi terhadap gerakan sosial atau pun petani sebaiknya tidak terbatas pada kajian literatur, namun sebaiknya langsung di lapangan. Hal ini akan membuka peluang untuk diketahuinya segenap sistem nilai dan norma yang laten, serta untuk mengukur aktualitas teori yang selama ini dijadikan pedoman, 2) agar setiap ada penyalahgunaan tanah negara, segera dilakukan penertiban. Jika tidak maka permasalahannya akan semakin akut dan sulit diselesaikan secara baik- baik, 3) agar setiap penyelesaian permasalahan antara petani dengan perkebunan selalu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum formal, kesejarahan sosial, dan tingkat kedalaman konflik yang tengah berlangsung. Pemerintah, perkebunan, dan petani harus kembali pada posisinya masing-masing, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban mereka dalam pross penyelesaian masalah itu.

---

Peasant as a class is part of Indonesian society which almost of all its life aspect is miserable. In the history, peasants always have to face problem about the limitation of land cultivation for his living hood. One of the strategies that peasants take to have the cultivation right is by making a pressure to the government to pursue land reform program.

Indonesia as one the former Netherlands colonies also has to heritage many serious problems and of legal-uncertainty about the fair of ownership of the land that the peasants got from their ancestor in the time of the Japanese rule and the second Netherlands aggression. The unsuccessful agrarian management that is being done by Indonesian govemment worsens this legal- uncertainty.

The peasant movement in Kalibakar can be said as part of dynamics of Indonesian peasant movement who demanded Indonesian govemment for the implementation of land reform over the former Netherlands? plantation area in for its legal certainty. The movement itself however has not only involved the peasants of Kalibakar, but also has involved individuals and institutions from the outside of area.

This research categorizes that the movement of the peasant in Kalibakar has been in four periods. The first is ?the limited networking? period (year 1992-1993). The second is, ?the expansion of networking? period (1996-1997). The third is ?the peak of the networking? period (1998-2000), and the fourth is ?the declination of the movement? period (2001-2005). By the strategy of namely ?reclaiming? (as the peasants called it) or plundering (as the PTPN called it), finally the peasants of Kalibakar has been successfully taking over the cultivation right about 94% of the 2050.50 ha plantation area.

The Endings is mainly analyzed by the two theories, which are the Smelser theory (1962) on the important determinants of collective behavior and the Charles Tilly theory (1978) on the main determinants of collective action. Smelser theory is used to analyze the position of the actors of the peasant movement who fought for the implementation of land reform policy, whereas Tilly theory is used to analyze the position of the actors of the peasant movement who sought their interest in the form of land asset and socio-political power. The thesis tries to combine or to bring together the two theories over the Kalibakar case.

The objective of this research is trying to explain about the formation and of tlte structure of social movement that was carried out by the Kalibakar peasants. The research uses a qualitative approach with a grounded theory analysis. lt is noted that the research informants are 37 people which are the leaders of the movement and of the membership ofthe peasant movement, as well as the executive and employee of PTPN plantation, the government officials, the religious institution, NGO?s. a group of so called free riders, and from the member of people of Kalibakar.

From the analysis, it is found that there have been three types of movement actors. First. ?the idealist type?, that is those who are more norm-oriented on the land-reform issue. This type consists of the leadership of the movement, NGO?s, and university students. Second, ?materialist type", that is those who are more land ownership -oriented. This type consists of the followers of the movement. which are the peasant them selves. Third. ?the opportunist type", that is those who are more social-political power and economy oriented. This type consists of the free riders, political parties activists, and govemment oflicials. This research founds that in the reclaimingfplundering events most ofthe many actors have different orientation.

Based on the theory, it is found that the formation and the structure ofthe social movement of the peasants in Kalibakar is determined by several aspects: 1) the perceived ideology of the land and the impact of land-refomt program, 2) the structural conduciveness aspect of the conflict, 3) structural tension, 4) the development of common belief. 5) the public interest, 6) supportive network (internal organization, free-rider, and external organization), 7) mobilization, 8) power, 9) social control or repression level, 10) opportunity, and 11) collective action or behavior itself.

The theory that is lbund by this research is seen as part of macro-sociological theory, which give attention to the collective action, or the behavior aspect of the peasant?s social movement. This theory uses ?the added value? concept in explaining about how ?decision-makers? share their contribution each other, which resulted in the collective action. Out ofthe Smelser?s important derernnnants and '1`illy?s main determinants, the thesis indicates the importance of networking aspect as one of the complement element. And this research is also emphasizing the importance of explanation about the activation law and social control in the every phase ofthe collective action.

From the field finding and based on theoretical consideration, the thesis recommends that: 1) study on the social movement or the peasant movement should not only carried out based on the literature research level, but must be complemented by lield research and deep investigation. By this, it could promise a more deep knowledge about the hidden meaning and norm systems. and also to contextualize the actuality ofthe theory that is used as guidance of the research. 2) ln every cases of the misuse of the state-owned land- there should be a quick problem solving. Otherwise, the problem may invite more complicated and make it hard to be solved. 3). ln every problem solving over the conflict between peasant and the state authority, it should consider the fonnal legal basis aspect, the social history setting. and level conflict of in the on going different case. ln this, the govemment, plantation management, and peasant should be in their own position. so that it is clear about their respective rights and duties on the conflict solution."

"Referendum kemerdekaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan sebuah komunitas bangsa dalam memperjuangkan pengakuan terhadap identitasnya. Dari berbagai referendum kemerdekaan yang terjadi pada abad ke-21, hampir seluruhnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi yang ditunjukkan dari angka voter turnout di atas mayoritas, kecuali referendum kemerdekaan Catalunya pada tahun 2017. Sejak tahun 2000-an, dinamika dan ketegangan sosial, politik, dan ekonomi antara Catalunya dengan Spanyol memunculkan tuntutan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan. Kampanye kemerdekaan yang diorganisasi di tingkat akar rumput maupun elite akhirnya berujung pada penyelenggaraan referendum pada 1 Oktober 2017 oleh Pemerintah Otonom Catalunya. Namun, referendum tersebut hanya dihadiri oleh 43% dari seluruh pemilih sah. Penelitian ini mendalami alasan rendahnya angka turnout dalam referendum tersebut dengan menggunakan tesis Máiz tentang faktor-faktor politik dalam mobilisasi nasional dan etnis. Penelitian ini menemukan bahwa prakondisi etnis dalam gagasan tentang bangsa Catalunya digunakan oleh massa dan dimanipulasi oleh para elit yang mencari dukungan elektoral dalam berbagai pemilu tingkat regional. Hubungan dua arah yang saling mempengaruhi di antara keduanya membantu melebarkan peluang politik gerakan pro-kemerdekaan. Namun, kampanye pro-kemerdekaan tersebut hanya populer di kalangan masyarakat yang memang mendukungnya. Sebagian masyarakat lain menjadi silent majority yang tidak melihat insentif material dengan kemerdekaan Catalunya sebagaimana dikampanyekan oleh massa dan para elite politik.

---

An independence referendum has become one of the mechanisms employed by a national, historic minority to achieve recognition of their identity. Since the 21st century, generally all independence referendums saw a high number of voter turnout except the peculiar case of the Catalan independence referendum in 2017. Catalonia has seen social, political, and economic tensions with the Spanish government which have escalated a greater demand for autonomy and independence since the 2000s. Independence campaigns were organized and sustained for years at the grassroot and elite level and culminated in the October 1st independence referendum by the Catalan Autonomous Government. The referendum, however, only saw the participation of 43% of the total eligible voters. Utilizing Máiz’s thesis on political factors in explaining the ethnic and national mobilization, this research seeks to explain the low turnout number of the Catalan referendum. This research found that the ethnic preconditions of the Catalan nation is used by the masses and manipulated by elites who pursued electoral support in regional elections. The two-way relationship between pro-independence masses and the political elites influenced each other and helped broaden the movement’s political opportunity. However, the pro-secession campaign was only popular among the population who support it, while the rest of the Catalan people became a silent majority who did not see the material incentive of declaring an independence as promoted by the other group and politicians."