Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia dan pengaruh ekspor batubara terhadap PNBP Sub Sektor Minerba di Indonesia. Ada 2 (dua) model persamaan yang dibuat dalam penelitian ini yaitu model persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor batubara Indonesia dan model persamaan pengaruh ekspor batubara terhadap PNBP Sub Sektor Minerba. Data dan model yang digunakan pada model persaman pertama yaitu data time series model regresi linier berganda dengan periode 1981 sampai dengan 2016 sedangkan model persamaan kedua yaitu data time series model regresi sederhana dengan periode 2001 sampai dengan 2016. Kedua model menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). Hasil pengolahan data dengan program Eviews menyimpulkan bahwa ekspor batubara Indonesia signifikan dan positif dipengaruhi oleh harga minyak bumi dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Produk Domestik Bruto Tiongkok, dan Produk Domestik Bruto Jepang. Sedangkan harga batubara dunia signifikan mempengaruhi ekspor secara negatif. Dari model persamaan dapat diperoleh peramalan ekspor batubara untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu 388 juta ton (2017), 426 juta ton (2018), 460 juta ton (2019), 494 juta ton (2020), dan 533 juta ton (2021). Hasil pengolahan data berikutnya menyatakan bahwa ekspor batubara Indonesia signifikan dan positif mempengaruhi PNBP Sub Sektor Minerba di Indonesia. Dari model persamaan tersebut akan didapat peramalan PNBP Sub Sektor Minerba untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu Rp. 31,39 triliun (2017), Rp. 35,23 triliun (2018), Rp. 38,52 triliun (2019), Rp. 41,75 triliun (2020), Rp. 45,53 triliun (2021). Selanjutnya jika ekspor batubara periode 2017 sampai dengan 2021 diganti oleh target dari RPJMN maka akan didapat jumlah PNBP Sub Sektor Minerba yaitu Rp. 22,27 triliun (2017), Rp. 20,64 triliun (2018), Rp. 9,57 triliun (2019 - 2021).

---

The research in this thesis aims to analyze the factors affecting Indonesian coal exports and the effect of coal exports on Non-Tax State Revenue of mineral and coal subsector in Indonesia. There are 2 (two) equation model made in this research that is model of equation of factors influencing Indonesian coal exports and model of equation influence of coal export to Non-Tax State Revenue of mineral and coal subsector in Indonesia. Data and model used in the first equation model is time series data multiplier linear regression model with period 1981 until 2016 while the second equation model is time series data of simple regression model with period 2001 until 2016. Both models use the Ordinary Least Square (OLS) method.

The results of data processing with the Eviews program concluded that Indonesia's coal exports are significant and positively affected by world oil prices, the rupiah exchange rates to US dollar, China's Gross Domestic Product, and Japan's Gross Domestic Product while world coal prices significant affect exports negatively. From the equation model, the forecast of coal exports for the next 5 (five) years are 388 million tons (2017), 426 million tons (2018), 460 million tons (2019), 494 million tons (2020) and 533 million tons (2021).

The next data processing results stated that Indonesian coal exports are significant and positively affect Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector in Indonesia. From the model will be obtained forecasting Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector for the next 5 (five) years which is Rp. 31.39 trillion (2017), Rp. 35.23 trillion (2018), Rp. 38.52 trillion (2019), Rp. 41.75 trillion (2020), Rp. 45.53 trillion (2021). Furthermore, if coal exports from 2017 to 2021 are replaced by the targets of National Medium-Term Development Plan, there will be Non-Tax State Revenues of mineral and coal subsector at Rp. 22.27 trillion (2017), Rp. 20.64 trillion (2018), Rp. 9.57 trillion (2019 - 2021)."

"Batubara merupakan sumber energi alternatif yang didaulat akan segera menggantikan posisi minyak bumi sebagai energi utama. Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar yang memasok kebutuhan batubara dunia. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji perkembangan ekspor batubara Indonesia terutama faktor-faktor yang memengaruhinya. Negara tujuan Ekspor yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Taiwan, Thailand, Pilipina, dan Malaysia. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan data panel, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang yaitu ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya, harga batubara Australia, PDB riil per kapita, harga minyak bumi setahun sebelumnya, dummy negara Cina dan India, dan dummy kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Seluruh variabel bebas yang digunakan memberikan pengaruh positif terhadap ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang. Dari keseluruhan faktor yang signifikan memengaruhi ekspor batubara Indonesia ke delapan negara mitra dagang, ekspor batubara Indonesia setahun sebelumnya memiliki pengaruh yang paling dominan.

---

Coal is a source of alternative energy that is requested will soon replace the position of petroleum as a primary energy. Indonesia is one of the largest coal exporter which supplies the needs of the world?s coal. The aim of the writting of this thesis is to investigate the development of Indonesia coal export especially the factors that affect it. Destination countries which analyzed in this study are China, Japan, Rep. of Korea, India, Taipei, Thailand, Philipina, and Malaysia. Based on multiple regression using panel data obtained factors that affect Indonesia coal export are Indonesia coal export one year earlier, Australia coal price, real GDP per capita, price of petroleum one year earlier, dummy largest countries China dan India, and dummy Domestic Market obligation (DMO) policy. All of independent variables give positive influence on Indonesia coal export. Empirical findings also show that Indonesia coal export one year earlier provide the most dominant influence on Indonesia coal export."

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"ABSTRAKWacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat menggambarkan pengaruh tarif royalti batubara terhadap PNBP dan kinerja keuangan perusahaan pemegang IUP batubara. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan mensimulasikan variable-variabel yang berpengaruh terhadap besaran royalty yang disetor dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil model menunjukkan bahwa peningkatan tarif royalti menjadi 4 untuk batubara low CV, 5 untuk batubara medium CV dan 8 untuk batubara high CV meningkatkan penerimaan PNBP sebesar 20 sedangkan laba perusahaan menurun 9 dibanding pengenaan tariff royalti yang berlaku saat ini. Peningkatan tarif ini lebih baik dibanding dengan skenario pengenaan tambahan royalty apabila terjadi kenaikan harga batubara wind fall sharing

---

ABSTRACTThe discourse to raise the coal royalty rate for IUP holders again surfaced in line with the increase in coal prices. The increase in tariff royalty will directly increase the non tax revenues from coal production contribution. On the other hand, the increase in the obligation of royalty to be paid by coal holders will decrease the company 39 s financial performance. This study aims to build a model that can illustrate the effect of coal royalty rates on non tax revenues and financial performance of coal holders. Model built with dynamic system approach and simulate the variables that affect the amount of paid royalty and financial performance of the company. The model results show that royalty rates increase to 4 for low CV coal, 5 for medium CV coal and 8 for high CV coal increases PNBP revenues by 20 while profit decreases 9 compared to current royalty tariff. This increase in tariffs is better than the royalty imposition scenario in case of rising coal price wind fall sharing "

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"[Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara, dengan menggunakan pendekatan analisis AHP. Penelitian ini melihat penilaian stakeholder atas hirarki permasalahan yang disusun dengan menggunakan metode AHP dan menentukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan penangananpengelolaan piutang PNBP SDA Minerba yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai “the experts”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, dan pihak terkait lainnya terutama dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan perangkat produk hukum penunjang pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba dengan bobot penilaian sebesar 0,242. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan setingkat Menteri tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara;This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector., This thesis focuses on the selection of the management policy priority ofnon-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems whichhave been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve asa policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resourcesbased on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts".The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders,especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenuesNatural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process(AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is thedevelopment of a legal product supporting the receivable management of non-taxrevenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242.The policy can be done by formulating the ministerial level regulation onprocedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector.]"

"Pengawasan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan self-assesment di Indonesia. Pengawasan tersebut diadakan dengan melakukan pemeriksaan pajak. Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yang mampu menggambarkan tingkat keterperiksaan seseorang dan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sayangnya masih belum mampu mencapai hasil yang optimal di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan formulasi dari perhitungan Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak tersebut, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data sekunder dari pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan formulasi dari Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak di Indonesia mengalami perubahan pada beberapa unsur dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Rasio Cakupan Pemeriksaan Pajak, yaitu faktor kapasitas pemeriksaan, dan faktor regulasi terkait. Lebih jauh lagi, faktor kapasitas pemeriksaan dapat dijabarkan terdiri dari faktor kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas SDM, dan faktor sarana yang mencakup penggunaan tekonologi untuk membantu proses pemeriksaan pajak.

---

Surveillance is one of the main elements needed by the government in carrying out the self-assessment tax system in Indonesia. The surveillance is carried out by conducting a tax audit. The Tax Audit Coverage Ratio, which is able to describe the chance of someone's getting audited and as a success indicator of conducting a tax audit, is unfortunately still unable to achieve optimal results in Indonesia. The purpose of this study is to describe the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio calculation, analyze the factors that are affecting it, and explain the various efforts that have been made by the government, especially by the Directorate General of Taxes (DGT) to increase the ratio. The research approach used is descriptive qualitative with the post-positivist paradigm. Data collection techniques in the research acquired by interviewing and retrieving secondary data from related parties. The results of this study indicate that there are changes in the formulation of the Tax Audit Coverage Ratio in Indonesia on recent years. In addition there are two main factors that affect the Tax Audit Coverage Ratio, namely the audit capacity factor, and related regulatory factors. Furthermore, audit capacity factors consist of quantity factors of Human Resources (HR), quality of human resources, and facilities factors which include the use of technology to assist the tax audit process."

"Industri pertambangan batubara adalah jenis industri yang membutuhkan modal besar dan memiliki risiko tinggi, sehingga penting untuk memperhatikan keberlangsungan pengusahaan sektor ini terutama dalam sarana permodalan usaha. Salah satu cara mendapatkan permodalan bagi keberlangsungan perusahaan tambang batu bara adalah melalui pasar modal. Minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor tambang batu bara sangat ditentukan naik turunya harga saham sektor tambang batu bara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh harga batubara terhadap harga saham sektor pertambangan batubara. Dengan menggunakan data sekunder runtun waktu dari periode Januari 2012 hingga Desember 2022 dan menerapkan metode Vector Error Correction Model (VECM),  penelitian ini menunjukkan bahwa harga batubara berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham Sektor Pertambangan Batubara di Indonesia.  Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh harga batubara memberikan kontribusi terbesar terhadap Harga Saham Sektor Pertambangan Batubara yaitu sebesar 27,56%. Sementara kontribusi pengaruh suku bunga, kurs, dan inflasi terhadap harga saham masing-masing adalah sebesar 22,09%, 21,65%, dan 17,97%.

---

Coal mining is a type of industry that requires huge capital and carries high risks, so it is essential to pay attention to the sustainability of this sector, particularly the business capital. One way to obtain funding capital for the sustainability of coal mining companies is through the capital market. The ups and downs of stock prices determine the interest of investors in the coal mining sector. This study aims to analyze the effect of coal prices on stock prices in this sector. By using secondary data from January 2012 until December 2022 and applying the Vector Error Correction Model (VECM) method, this study shows that coal price has a significant positive correlation to stock prices for the coal mining sector in Indonesia. Furthermore, this study also shows that the effect of coal prices makes the largest contribution to the stock price of the coal mining sector, which is equal to 27.56%. Meanwhile, the contributions of interest rates, exchange rates, and inflation on stock prices were 22.09%, 21.65%, and 17.97%, respectively."

"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

---

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform

agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from

overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,

and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort

to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the

mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept

developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm

with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature

study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal

sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and

simplification of previous problems. The research results show that there are only 5

indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,

namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts

on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,

while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining

code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the

mineral and coal sector."

"Skripsi ini fokus kepada perusahaan mineral dan batubara (Minerba) listed diBEI periode 2008 ? 2011 dan membahas tentang kontribusi pajak perusahaanMinerba dan menganalisis kinerja perusahaan Minerba menggunakan benchmaking DJP, DuPont analysis, dan kepemilikan saham. Analisis benchmarking DJP yang digunakan menggunakan rasio terhadap gross profitmargin, operating profit margin, pretax profit margin, net profit margin, dancorporate tax turnover ratio. System analsis DuPont berdasarkan return onequity model. Return on equity dibagi kedalam tiga komponen : net profitmargin, total assets turnover, dan equity multiplier. berdasarkan standarbenchmarking DJP, beberapa perusahaan Minerba listed di Indonesia memilikirasio yang tinggi dan memiliki relatifitas tinggi pada satu rasio dan rasiolainnya. Berbeda dengan analisis menggunakan benchmarking, perusahaanrelatif memiliki rasio berbeda pada analisis DuPont. Krisis keuangan duniatahun 2009 mempengharui kinerja perusahaan Minerba listed di Indonesia. Halini terlihat bahwa rasio standar benchmarking DJP dan DuPont mengalamipenurunan. Selain itu, analisis kinerja berdasarkan kepemilikan saham padaskripsi ini fokus kepada analisis kinerja antara kepemilikan saham mayoritasasing dan kepemilikan saham mayoritas dalam negeri menggunakan tigadimensi analisis yaitu return on equity, return on assets, cash flow fromoperational to revenue, dan price to book value. Kepemilikan saham asing tidakberhubungan dengan kinerja perusahaan Minerba listed di Indonesia.

---

The focus of this study is corporate of mineral and coal (Minerba) listed in BEI period 2008 ? 2011 and attempts about contributions tax of Minerba corporate and performance analysis using benchmarking DJP, DuPont analysis, and stock holders. Benchmarking DJP analysis using ratio to gross profit margin, operating profit margin, pretax profit margin, net profit margin, and corporate tax turnover ratio. DuPont analysis system based on analysis of return on equity. Return on equity disaggregates performance into three components: net profit margin, total assets turnover, and equity multiplier. Based on benchmarking DJP standard, some of Minerba companies listed in Indonesia have high ratio and relatively high in one and other ratio. However, the result using DuPont analysis is different between benchmarking DJP. World financial crisis in 2009 affects performance of Minerba companies listed in Indonesia. It was found that ratio of benchmarking standard and DuPont analysis is declined. Moreover, performance analysis between domestic stock holders and foreign stock holders using three dimensions are return on equity, return on assets, cash flow from operational to revenue, and price to book value. Foreign ownership is not related to the performance of Minerba companies listed in Indonesia."