Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang implementasi dari Doktrin TNI yaitu Doktrin Tridarma Ekakarma Tridek dengan menggunakan Teori Perimbangan Kekuatan. Teori yang digunakan merupakan teori versi Barry Posen yang menggunakan tiga variabel, yaitu geografi, teknologi, dan juga koalisi. Teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknologi merupakan variabel yang paling melihat ke arah luar negara dalam sebuah doktrin militer. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah masing cenderungnya pemerintah dan TNI dalam melihat ancaman berasal dari dalam negara. Dalam variabel teknologi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai MEF TNI yang diharapkan tercapai pada tahun 2024, namun salah satu kendala terbesarnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemenuhan MEF TNI tersebut. Dalam variabel koalisi, salah satu kendala terbesarnya adalah masing-masing negara dalam kerja sama pertahanan, khususnya kerja sama multilateral, mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan negara lain sehingga menyebabkan kerja sama pertahanan tersebut terhambat kemajuannya. Namun, dari berbagai upaya pemerintah dan TNI melalui Doktrin Tridek untuk melihat ke arah luar negara, variabel koalisi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar dalam implementasi Doktrin Tridek. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya strategi hedging oleh pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui diplomasi pertahanan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang memiliki kendala yang rumit.

---

ABSTRACTThis research put focus on the implementation of TNI rsquo s Doctrine, Tridarma Ekakarma Tridek , with the use of Balance of Power Theory. Barry Posen rsquo s Balance of Power Theory have three indicators, which are geography, technology, and coalition. The assumption from this theory is the technology variable is the most outward looking variable between three variables. Through Balance of Power theory, Doktrin Tridek having many obstacles. In geography variable, the main obstacle is the tendency from government and TNI to see threats comes from within. In technology variable, the main obstacle is the lack of budget from the government to reach the MEF TNI that supposed to finish in 2024. In coalition variable, the main obstacle is in multilateral defense cooperation, each of the member countries have different interest and agenda that makes the goal from its cooperation hard to reach. Nevertheless, from every effort government and TNI does to make its mainframe outward looking, coalition variable have the most influence in Doktrin Tridek. It can be seen from the hedging strategy that the goverment which are conducted by Departement of Defense and TNI within its defense diplomacy that works better than the other variables from Balance of Power Theory."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta maksud dan tujuan dari adanya keberhasilan Iran dalam hal proliferasi nuklir, karena program nuklir damai Iran yang menjadi polemik internasional telah menjadi kontroversi tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, akan tetapi juga telah membuat dunia Intemasional dibawah dominasi Amerika Serikat melakukan propaganda politik hingga berhasil membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 bagi negeri Iran. Penulis berusaha menganalisa bagaimana terjadinya pengaruh nuklir dalam sistem internasional terkait dengan masalah nuklir terhadap penerapan teknologi militer di masa mendatang dalam menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan internasional serta sejauh mana perimbangan kekuatan terjadi ketika fenomena proliferasi nuklir Iran berhadapan dengan legemoni Amerika Serikat, disamping itu juga penulis berusaba menganalisa mengapa program nuklir Iran dijadikan propaganda oleh Amerika Serikat.Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan xnemakai metode studi kasus. Temuan penelitian ini antara lain adalah berdasarkan fakta historis, pengaruh nuklir dalam sistem internasional tidak hanya dalam bidang militer saja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap penerapan politik dan ekonomi, sehingga sudah Lento berbagai masalah dan akibat yang ditimbulkan dari nuklir sangatlah mempunyai efek yang tidak sedikit. Oleh karenanya dalam rangka menciptakan dunia internasional babas dari senjata nuklir maka dibiiatlah berbagai macam perjanjian, antara lain perjanjian non proliferasi nuklir.Penelitian ini juga menjelaskan tentang latar belakang serta maksud dan tujuan dari terjadinya proliferasi nuklir Iran yang lebih difokuskan untuk kepentingan damai, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional melalui forum DK PBB dengan keluarnya resolusi 1747 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Pada intinya, Program proliferasi nuklir Iran menjadi fenomena kontroversi internasional karena belum adanya sikap dan cara pandang yang sama antar satu dengan yang lain (AS dan Iran), disatu sisi Iran berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa program proliferasi nuklimya adalah untuk kepentingan damai dan memandang AS melakukan propaganda demi menghambat Iran rneraih kemajuan dalam bidang teknologi militer, akan tetapi disisi lain, dunia internasional yang didominasi oleh AS, berkeyakinan bahwa program nuklir damai Iran hanyalah awal dari kepemilikan senjata nuklir bagi Iran.Tanta saja perimbangan kekuatan baru di Timur Tengah telah terjadi ketika program proliferasi nuklir Iran menjadi kontroversi internasional, sehingga Iran dapat memainkan peran bargaining positionnya dalam pergaulan internasional, disamping itu juga upaya AS untuk mengintervensi serta melakukan hegemoni dikawasan Teluk telah mengalami kesulitan karena adanya penolakan dari Iran untuk menghentikan program proliferasi nuklirnya. Akan tetapi demi mencegah terjadinya perang pisik antara Iran dan AS, diplomasi dan forum dialog terbuka perlu untuk dikedepankan.

---

ABSTRACT

The objective of study in this thesis is to find background and purposes and objectives of the Iran's successful on Nuclear Proliferation as Iranian peace nuclear program is became an international polemic into a controversial which is not only at Middle East, however it has made international worlds under domination of United States (U.S) has made political propagandas to relate international systems on nuclear for future military technology application in order to create and preserve international security stability and to what extent the balance of power occurred when Iranian nuclear proliferation phenomenon facing US hegemony, beside of that, writer is also encouraged to analyze why Iranian nuclear program is become a propaganda by the United States.

This study is using qualitative approach and using methods of case study. Findings in this study is based on historical facts, nuclear influences in international system are not only at military, however it gives influences in international system are not only at military, however it gives influences to political and economical applications, and of course it has an enormous effects for nuclear problems. Therefore, in order to create an international world which is free from nuclear weapons, it has been made certain treaties, such as nuclear non proliferation treaty.

This study is also to explain on background and objective of Iranian nuclear proliferation which shall be focused for peace objectives, even it has pressured from international worlds by the Security Council forum of United Nations on resolution 1747 which being pioneered by U.S. In essence, Iranian nuclear proliferation program is become an international controversial phenomenon as there is no similar perspectives by one country to another (Iran and United States), in one hand, Iran has convinced to international worlds that its nuclear proliferation program is for peace and to assume that United States has made propagandas for the sake to hinder Iran for military technological advances, however on the other hand, international worlds which dominated by United States convinced that Iranian peacefully nuclear program is only the beginning of nuclear weapon procurement for Iran.

Of course, a new balance of power in the Middle East has been occurred when Iranian nuclear proliferation program has became an international controversy, and Iran can play its role for bargaining position in international relationship, beside of that, U.S efforts in order to interfere and to make hegemony at the Gulf has been suffered by refusal of Iran to stop its nuclear proliferation program. However, in order to prevent physical warfare between Iran and U.S, it is necessary to diplomacy realizations to make an open dialog forum."

"Penelitian ini membahas permasalahan klaim moralitas dalam dokumen resmi Pemerintah- Amerika Serikat (The National Security Strategy of the United States of America 2002/ NSS 2002) atau yang dikenal juga dengan terma The Bush Doctrine. Klaim yang diajukan dalam Bush Doctrine adalah bahwa aksi militer Amerika Serikat terhadap negara-negara- yang ditengarai sebagai pemilik dan pengembang senjata pemusnah massal. (WMD) secara tidak sah yang dapat membahayakan dan menghadirkan ancaman terhadap Amerika Serikat dan para negara sekutunya, adalah dapat dibenarkan secara moral dan hukum internasional, karena dilakukan dalam kerangka self-defense atau bela-diri oleh sebab itu diklaim sebagai memiliki just cause (alasan yang adil/sah).Periodesasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kurun waktu sejak diberlakukannya NSS 2002 yaitu September 2002 - Maret 2003 bertepatan dengan serangan militer Amerika Serikat dan Inggris ke Irak. Dalam masa ini Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush, Jr membuat klaim-klaim untuk menjustifikasi tindakan penegakan hukum /law enforcement terhadap Irak yang diduga memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal secara tidak sah. Sebagai pemegang Hak Veto - bersama Inggris, Russia, China dan Perancis, Amerika Serikat pada awalnya mengagendakan sebuah resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengizinkan adanya sebuah serangan militer terhadap Irak di bawah Presiden Saddam Husain. Namun ketika resolusi terkait tidak/belum didapat sampai bulan Maret 2003, akhirnya Amerika Serikat dan Inggris melakukan invasi ke Irak secara unilateral.Penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teoritis. Teori utama yang dijadikan dasar analisis normatif adalah Just War Theory (JWT) baik dari mazhab relijius dan mazhab sekuler. Selain itu penelitian ini menggunakan the legalist paradigm dari Michael Walzer dan theories of rights dari W.N. Hohfeld serta teori modifikasinya dari David Rodin sebagai working explanatory atau perangkat analisis operasional. Untuk melengkapi perangkat analisis dalam tesis ini ditambahkan teori intervensi.Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah seabgai berikut: Klaim self-defense Amerika Serikat yang merupakan formalisasi dari konsepsi hak duty-right dan duty to prevent menurut relasi Hohfeldian, ternyata memiliki cacat secara konseptual. Melalui eksaminasi moral menggunakan JWT, legalist paradigm dan right-based theories, klaim-klaim moral dalam BD/NSS 2002 dapat dibuktikan flawed atau tidak tepat. Miskonsepsionalitas klaim BD dapat difalsifikasi terutama dalam empat parameter utama yaitu (i) miskonsepsi rogue states (ii) miskonsepsi preemption (iii) miskonsepsi justification and excuse dan (iv) miskonsepsi imminent threats."

"Perencanaan dan pengadaan fasilitas pembangkit listrik berikut fasilitas terminal LNG masih dilakukan terpisah. Dari sudut pandang teori, integrasi sistem pembangkit listrik dengan sistem regasifikasi pada terminal LNG masih belum optimal karena masih terdapat potensi pemanfaatan energi terbuang baik energi panas maupun energi dingin yang merupakan peluang perbaikan untuk meningkatkan efisiensi sistem keseluruhan. Integrasi sistem dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi panas pada air pendingin mesin dan pada gas buang dari proses pembangkitan energi listrik, sekaligus memanfaatkan energi dingin dari proses regasifikasi LNG untuk mendinginkan air pendingin mesin. Melalui metode analisis teknis, simulasi rancangan dengan pemanfaatan energi panas dari mesin pembangkit dapat dilakukan pada LNG Vaporizer tipe shell and tube. Dari hasil simulasi teknis dapat diketahui dengan flow rate LNG sebesar 4 MMSCFD akan menghasilkan daya sebesar 17230 kW dengan efisiensi 35,2%, dimana efisiensi tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan efisiensi sistem yang tidak terintegrasi. Dalam analisis ekonomi pada pola pembebanan mesin pembangkit dengan faktor kapasitas 80% dan asumsi harga listrik yang digunakan sebesar cent US$ 12 /kWh, diperoleh nilai IRR 19,7% dimana nilai IRR tersebut lebih besar dari nilai WACC (7,49%) sehingga pengembangan disain integrasi sistem layak untuk dilakukan.

---

Planning and procurement process of electricity generation facilities and LNG terminal facilities are still carried out separately. From a theoretical point of view, the integration of the power plant system with the regasification system at the LNG terminal is not optimal because there is still potential utilization of wasted energy both heat and cold energy which is an opportunity to improve overall system efficiency. System integration can be done by utilizing heat energy in engine cooling water and exhaust gas from the electricity generation process, while utilizing the cold energy from the LNG regasification process to decrease temperature of engine cooling water. Through a technical analysis method, design simulation with the utilization of heat energy from the gas engine can be carried out on the shell and tube type LNG Vaporizer.

The results of the technical simulation can be seen that the LNG flow rate of 4 MMSCFD will produce power of 17230 kW with an efficiency of 35.2%, where the efficiency is higher compared to the efficiency of a standalone system. In the economic analysis, base on loading profile of gas engine with a capacity factor of 80% and the assumption of the electricity price at cent US $ 12 / kWh, an IRR value of 19.7% was obtained where the IRR value was greater than the WACC value (7.49%), the result shows that development of system integration design is feasible."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan strategi pertahanan nasional Federasi Rusia berdasarkan dokumen Strategi Keamanan Nasional tahun 2009 dan Doktrin Militer 2010. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah, dan untuk menganalisa skripsi ini penulis berusaha menjabarkan perubahan strategi pertahanan yang mengacu pada dua dokumen tersebut. Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan menerapkan teori geopolitik dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada menyatakan bahwa perubahan strategi pertahanan merupakan implementasi geopolitik Rusia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah membuat perubahan dalam strategi pertahanan nasionalnya.This paper aims to discuss the changes of the Russian Federation defense strategy based on the 2009 National Security Strategy (NSS) and the 2010 Military Doctrine documents. The author uses historical writing method and to analyze this paper, the author would like to describe the changes of the defense strategy that refer to two documents. After analyzing by connecting the problem with geopolitical theory, the result shows that the changes in defense strategy are part of the implementation of Russian geopolitics. This can be seen from some factors that caused the Russian goverment to make changes in its national defense strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan police powers doctrine dalam putusan-putusan ICSID. Konsep police powers doctrine berhubungan erat dengan konsep ekspropriasi tidak langsung. Berdasarkan police powers doctrine, tindakan negara yang tergolong dalam lingkup police powers doctrine dan yang menyebabkan kerugian kepada investor, adalah tidak termasuk sebagai ekspropriasi tidak langsung, dan karenanya tidak menimbulkan kewajiban bagi negara untuk membayar kompensasi. Ketiga putusan ICSID yang dianalisis dalam penelitian ini telah mengakui police powers doctrine dalam pertimbangan putusannya. Namun, belum ada pemahaman yang jelas dan konsisten berkaitan dengan penerapan dari doktrin ini. This research is aimed to analyze the practice of police powers doctrine in ICSID awards. The concept of police powers doctrine is closely related to the concept of indirect expropriation. According to the police powers doctrine, a state measure that falls within the state’s police powers resulting in loss of property to the investors does not constitute an indirect expropriation, and, accordingly, does not give rise to an obligation for the state to compensate. The three ICSID awards analyzed in this research have all recognized police powers doctrine in its consideration. However, there is no clear and consistent understanding regarding the implementation of this doctrine."

"

---

ABSTRACTAre there recurring historical dynamics and patterns that can help us understand today's power transitions and struggles over international order? What can we learn from the past? Are the cycles of rise and decline of power and international order set to continue? Robert Gilpin's classic work, War and Change in World Politics offers a sweeping and influential account of the rise and decline of leading states and the international orders they create. Now, some thirty years on, this volume brings together an outstanding collection of scholars to reflect on Gilpin's grand themes of power and change in world politics. The chapters engage with theoretical ideas that shape the way we think about great powers, with the latest literature on the changing US position in the global system, and with the challenges to the existing order that are being generated by China and other rising non-Western states."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat membela hak dokter dalam kasus dugaan malpraktik. Doktrin ini diterapkan karena sering kali dokter menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan ketika terjadi kegagalan pengobatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pengertian dan ruang lingkup dari doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk, penerapan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dalam tindakan medis, dan analisis Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn berdasarkan doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk. Penulisan skripsi ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipe deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang dicapai ialah penerapan dari doktrin tersebut dibuktikan dengan adanya informed consent dari pasien, sehingga dokter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya kerugian yang timbul dari risiko medis, kecuali dokter terbukti melakukan kelalaian medis. Dalam Putusan No. 417/Pdt.G/2012/Pn.Mdn, doktrin volenti non fit injuria/assumption of risk dapat diterapkan karena adanya informed consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui dan menyetujui tindakan dan risiko medis, serta dokter telah tidak melakukan kelalaian medis, dengan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi atas risiko medis tersebut sesuai dengan standar prosedur. Berdasarkan permasalahan yang Penulis temukan, dapat terlihat bahwa pemahaman terhadap hukum kesehatan di Indonesia masih kurang. Adapun saran yang disampaikan ialah hukum kesehatan untuk lebih dikenalkan kepada para akademisi, praktisi, dan ahli hukum, dengan memasukkannya ke dalam kurikulum wajib dalam fakultas hukum, mengadakan workshop atau pelatihan khusus mengenai hukum kesehatan.

---

This thesis discusses the application of doctrine volenti non fit injuria assumption of risk in medical action, as one of the legal protection that can defend the right of doctor in case of malpractice allegation. It is because, most of the times, doctor would be the only one to blame whenever failure treatment happened. The issues in this thesis are the definition and the scope of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine, the implementation of volenti non fit injuria assumption of risk doctrine in medical action, and analysis of Verdict No. 417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn based on the volenti non fit injuria assumption of risk doctrine. This thesis uses normative with descriptive data analysis methods so that the conclusion obtained in the form of a qualitative description. From doing this research, it is known that the implementation of doctrine can be proved by the informed consent from the patient, therefore doctors can rsquo t be responsible of damage that comes from medical risk, except except it can be proved that the damage happened because doctors did medical negligence. In verdict No.417 Pdt.G 2012 Pn.Mdn case, doctrine of volenti non fit injuria assumption of risk can be applied because there is informed consent as a proof of acknowledgement and approval of medical risk from the patient. Furthermore, it was not medical negligence case and the doctor has been taken precautionary measures and has anticipated the medical risks in accordance with standard procedures. Based on the problems that the author found, it can be seen that the understanding of health law in Indonesia is still lacking. Therefore, health law is expected to be more introduced to scholars, law enforcers, and lawyers by incorporating it into the curriculum in law school, organizing workshops or special training. "