Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen bidang hukum kenotariatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pelanggaran rangkap jabatan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris tersebut atas pelanggaran tersebut. Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut antara lain pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai seorang notaris.Dalam tesis ini juga dibahas kasus nyata seorang Notaris di Surabaya yang telah terbukti melakukan rangkap jabatan notaris dan advokat sesuai dengan putusan MPPN Nomor 15/B/MPPN/XII/2017. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, HS melakukan penipuan terhadap kliennya sendiri. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/PID/2016. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak lebih pro aktif antara lain diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara.

---

The focus of this study is about a report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates in Surabaya, prevention of dual positions of notaries as an advocate and responsibility of Notary who has dual positions as advocates, criminal acts of fraud committed. Therefore, in carrying out his duties the notary needs to be fostered and supervised by the Supervisory Council for Notary. This research is juridical normative with result of analytical descriptive data. The data were collected by means of deep study of document literature especially in notary law.The purpose of this study is to understand the cause of less optimal supervision and guidance for notary, violation of dual position of notary as an advocate regulation and their responsibility. The prohibition of dual position of notaries as advocates has been regulated in Article 17 of Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 of 2014 on Amendment Law of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public. The sanctions imposed for violation of Article 17 include dismissal or dishonorable discharge of a notary public.In this thesis is also discussed the real case of a Notary in Surabaya which has been proven to dual position of notary as an advocate in accordance with decision of MPPN Number 15 B MPPN XII 2017. In running the profession as an advocate, HS committed fraud against his own clients. The case has a permanent legal effect with Supreme Court Decision Number 619K PID 2016. The results of the study suggest that there should be a change in the Law of Notary Public, especially on the authority of the Regional Supervisory Council for Notary. The Regional Supervisory Council for Notary as the spearhead of the supervision and guidance of a Notary by the Notary Supervisory Council should be more pro active, among others, to be authorized to decide upon a case."

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana Notaris dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris baik mengenai tingkah laku Notaris maupun mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi, kadang kala laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas tidak memiliki dasar, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018. Dengan demikian muncul permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris atas laporan yang tidak berdasar dan penetapan apa yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan cara berfikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta Notaris dan juga Hak Ingkar Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah yang hanya dapat memberikan penetapan sebatas sanksi teguran lisan atau teguran tertulis apabila Notaris melanggar peraturan dan Majelis Pengawas Pusat tidak dapat memeriksa suatu perkara apabila pelapor terlambat mengajukan banding.

---

The Notary in carrying out their duties are very important to apply the principle of prudence, where the Notary can be reported by the public to the Notary Supervisory Board regarding both the behaviour of the Notary and the deeds made by the Notary. However, not all public reports submitted to the Supervisory Board have a basis, so that legal protection is needed for the Notary, as happened in the case of The Central Supervisory Board of Notary Decision No. 02/B/MPPN/X/2018. Thus, arising problems regarding legal protection against the Notary for baseless reports and what stipulation can be given by the Notary Supervisory Board. This study uses juridical-normative research methods, with a descriptive-analytical typology of research that uses a type of secondary data consisting of primary and secondary legal materials with techniques of data collection with study documents or literature, and methods of data analysis with deductive reasoning and discussion flow processed qualitatively. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that legal protection that can be given to the Notary comes from the evidentiary power contained in the Notary deed and also the Notary Denial Rights with the Regional Supervisory Board which can only provide stipulations limited to verbal warning or written warning if the Notary violates the rules and The Central Supervisory Board cannot examine a case if the reporter is late in filing an appeal."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

---

Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018 which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out, then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented."

"Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di bank serta bentuk tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Akta PPJB yang menjadi dasar bagi terlapor menjaminkan tanah dalam perjanjian kredit atas permintaan calon pembeli adalah batal demi hukum karena melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata berupa sebab yang halal. Notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 65 UUJN tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun, terlapor dalam hal ini tidak dikenakan sanksi apapun dikarenakan ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut sehingga pengadaan peraturan menjadi sebuah urgensi.

---

In carrying out the duties, an acting notary may commit violation especially in the drafting of authentic deeds, as seen in the decision of the Regional Supervisory Assembly (MPW) of the DKI Jakarta Province Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024. In the decision, the acting notary as the reported party failed to comply with the provisions of the Notarial Law in drafting the PPJB deed and use it as the basis for pledging the land by making SKMHT for the prospective buyer’s loan extension in Bank. MPW stated that the reported party was proven guilty of violating the UUJN but did not impose any sanctions because his term of office had ended. The issues being studied are the legal standing of the PPJB deed as the basis for pledging the land in loan extension as well as the responsibility of the acting notary who is proven to be guilty for violating the Notarial Law after the end of his term of office. This research uses a doctrinal research form with an explanatory typology. The research shows that the legal standing of the PPJB deed above is null and void because it has violated the valid requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code regarding the admissible cause. An acting notary according to Article 65 of the Notarial Law can still be held accountable for violations committed even after the end of his term of office. However, in the decision above, the acting notary was not imposed any sanctions due to the absence of regulations so that the provisions of regulations become an urgency."

"Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Notaris dituntut untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris. Apabila Notaris dalammelaksanakan jabatannya terbukti telah melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi yang meliputi sanksi administrasi, perdata, pidana dan kode etik profesi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini membahas mengenai perilaku Notaris yang telah melanggar serta mengabaikan UUJN dan Kode Etik Notaris di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan meneliti mengenai bagaimanakah perilaku seorang Notaris yang benar dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat umum ditinjau dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWN PROVINSI JAWA BARAT/VIII/2018 dan bagaimanakah penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris atas perilaku Notaris yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran jabatan dan wewenang Notaris tersebut ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah Notaris “N” telah terbukti berperilaku tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris, sehingga Notaris “N” dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris haruslah berperilaku dan beretika yang baik untuk menjaga harkat dan martabat seorang Notaris

---

Notary as a public officials are expected to provide certainty, order and legal protection for the people they serve. Notaries are required to behave in accordance with the Law of Notary Position (UUJN) and Notary Code of Ethics in carrying out their duties and authority as a Notary. If the Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary may be subject to sanctions which include administrative, civil, criminal and notary professional code of ethics that is regulated in the Notary Position Act (UUJN) and the Notary Ethics Code. This research critize the behavior of a notary who has violated and ignored the Law and the Notary Ethics Code in Purwakarta Regency. Therefore, the author will examine the correct behavior of a Notary in carrying out their functions and authority as a public official serving the general public in terms of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14 / PTS MPWN PROVINCE OF WEST JAVA / VIII / 2018 and how the application of sanctions by the Supervisory Board of Notary on the behavior of a Notary that is categorized as a form of violation of the position and the authority of the Notary in terms of the prevailing laws and regulations. This research use a normative juridical research methods, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary and tertiary legal material. Also, data collection tools using document studies, with qualitative data analysis method and analytical descriptive research results. The results of this research, that "Notary" N "has been proven to behave unfavorably in carrying out its duty and authority as a Notary Public, so that the Notary" N "may be subject to sanctions contained in the Law and the Notary Ethics Code. In carrying out his position, the Notary must behave in a good and ethical manner to maintain the dignity of a Notary Public."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his / her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66 paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Sebagai seorang pejabat umum notaris memiliki tugas dan kewenangan yang dapat dikatakan tertinggi dalam menjalankan tugas atas jabatanya sebagai notaris. Dalam menjalankan tugas jabatanya sebagai notaris, notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman baginya untuk berperilaku sesuai dengan etika dan moralitasnya sebagai seorang Notaris. Sebagai pejabat negara notaris tidak luput dari sebuah kesalahan dalam menjalankan tugas jabatanya. Notaris yang melakukan pelanggaran atas kesalahan yang dibuat olehnya patut untuk mendapatkan sanksi yaitu secara Perdata, Pidana, Administrasi ataupun secara kode etik. Sistem sanksi atas 4 (empat) sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar tersebut mempunyai tingkatan,kekuatan hukum dan penegakanya masing-masing tergantung dengan ruang lingkup apa dan norma apa yang telah terbukti melanggar dari apa yang dilarang dalam Undang-Undang dan Kode Etik Notaris. Penilitian ini menggunakan studi putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 07/PTS.MPWN Prov Jawa Barat/IX/2022 Jo 08/PTS.MPWN Prov. Jawa Barat/IX/2022. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa sistem sanksi dalam pelaksanaan jabatan notaris itu berbeda-beda tergantung atas apa pembuktian yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai penegak hukum bagi notaris jika seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan jabatanya.

---

As a public official, a notary has duties and authority that can be said to be the highest in carrying out the duties of his position as a notary. In carrying out his duties as a notary, the notary must carry out his duties the UUJN and the Notary Code of Ethics as a guide for him to behave his ethics and morality as a Notary. As a state official, a notary is not free from mistakes in carrying out his official duties. Notaries who commit violations due to mistakes made by them deserve sanctions, namely civil, criminal, administrative, or code of ethics. The sanctions system for the 4 (four) sanctions that can be given to notaries who violate them has its level, legal force, and enforcement depending on the scope and what norms have been proven to violate what is prohibited in the Law and the Notary Code of Ethics. This research uses a study of the decision of the Regional Supervisory Council Number 07/PTS.MPWN West Java Province/IX/2022 Jo 08/PTS.MPWN Prov. West Java/IX/2022. Through this research, it was found that the sanctions system in carrying out the office of notary differs depending on what evidence is carried out by the Notary Supervisory Council as law enforcers for notaries if a notary is proven to have committed a violation or misuse of authority in carrying out his office."