Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti pengaruh belanja bantuan sosial yang diukur dari jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial, terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent dengan peran eksternal auditor sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah belanja bantuan sosial dan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana incumbent . Peran eksternal auditor berupa temuan audit BPK-RI atas ketidakpatuhan perundang-undangan terkait belanja bantuan sosial memperlemah hubungan belanja bantuan sosial dan keterpilihan kepala daerah petahana incumbent .

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to examine and investigate the impact of Social Aid on the incumbent reelection with the role of external auditor as a moderating variabel. The result of this research prove that, in general, social aid give positive impact on incumbent reelection. Irregularities detected by external auditor as a moderating variabel, in general, weaken the relationship between social aid and incumbent reelection. "

"Apakah dinasti politik berdampak pada belanja daerah? Dinasti politik dikaitkan dengan persaingan politik tidak sehat dan tidak optimalnya kebijakan publik. Studi ini menyajikan analisis empiris yang berfokus pada politik daerah sebagai bagian desentralisasi di Indonesia. Menggunakan sampel dua kandidat terbaik dalam setiap pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2005-2018, penelitian ini menguji pengaruh terpilihnya kepala daerah dinasti dalam Pilkada terhadap belanja daerah, khususnya belanja menurut fungsi tingkat kabupaten/kota. Kami menganalisis apakah kepala daerah dinasti memiliki kebijakan berbeda pada belanja daerah dibanding kepala daerah non-dinasti menggunakan metode Regression Discontinuity Design (RDD). Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah dinasti berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Selain itu, kepala daerah dinasti petahana memberi dampak negatif pada belanja ‘visible’. Sementara efek signifikan kepala daerah dinasti non-petahana pada belanja daerah terkait dengan kurangnya pengalaman pada masa jabatan pertama. Studi ini juga menemukan lebih banyak dampak negatif dari terhadap belanja daerah oleh kepemimpiman kepala daerah dinasti yang terpilih pada pilkada serentak (2015-2018).

---

Does political dynasty affect local spending? This study provides empirical analysis that focuses on local politics as a part of decentralization in Indonesia. Using the sample of two best candidates on the direct mayoral election in the period 2005-2018, we observe the effect of political dynasty winning in mayoral election on local spending that focuses on functional-classified expenditure at the district level. Based on Regression Discontinuity Design (RDD) estimation, we examine whether the dynasty mayors have different policies through local spending compared to the non-dynasty mayor. Applying some covariates, this study finds negative effect of dynasty mayor on local spending. The incumbent dynasty mayor gives negative effects on ‘visible’ expenditure, while the non-incumbent dynasty mayor gives significant effects that are associated with less experience issue on the first mayoral term. This study finds also finds more negative effects on local spending of the dynasty mayor elected after 2015."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan.

---

The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS.

The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance.

This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance."

"Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta.Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal.

---

The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta.

There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap probabilitas korupsi dengan moderasi akuntabilitas dan kinerja. Dengan menggunakan data korupsi pada buku tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2009-2016 atas tindak korupsi di tahun anggaran 2009-2014 yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap probabilitas korupsi. Implikasinya, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap korupsi selain jenis penyalahgunaan anggaran seperti gratifikasi, penyuapan, penggelapan, pemborongan dan pemerasan. Adapun variabel moderasi akuntabilitas dan kinerja, menunjukkan bahwa moderasi tersebut tidak mempengaruhi hubungan belanja dengan korupsi.

---

This study aims to analyze the effect of government expenditure against the probability of corruption with moderation of accountability and performance. By using corruption data from Corruption Eradication Commission Komisi Pemberantasan Korupsi KPK annual report year 2009 2016 for corruption in fiscal year 2009 2014 conducted by local government apparatus and has had permanent legal force.

The results of this study find that government expenditure does not affect the probability of corruption. It implies the government to improve their attention on other corruption types such as gratification, bribery, extortion, chartering and embezzlement. The moderation of accountability and performance find that moderation does not affect the relationship of expenditure with corruption."

"Penelitian ini menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan efisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa data panel dari tahun 2001 sampai 2012. Analisis dibagi dalam dua bagian yaitu tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi belanja dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Pada tahap kedua dilakukan analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah dan determinan-determinan lainnya terhadap skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori desentralisasi fiskal modern, tingkat kemandirian fiskal daerah berkorelasi positif dengan skor efisiensi belanja pemerintah daerah. Artinya, semakin besar proporsi PAD dalam stuktur pendapatan maka semakin tinggi efisiensi belanja pemerintah daerah tersebut.

---

This thesis is conducted to analyze the relationship between fiscal decentralization and local government spending efficiency in Central Java. This study utilizes the pooled data of local government and regional data for the period of 2001-2012. This study is conducted into two steps. The first step is to measure spending efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA). In the second step, regression analysis is conducted to assess the impact of fiscal autonomy and other determinants on spending efficiency score. The result points out along with modern fiscal decentralization theory that more fiscally autonomous as reflected by local owned revenue, encourages a better spending efficiency of local government. This can be concluded that a higher proportion of local owned revenue on local revenue structure exhibits more efficient the local spending."

"Desentralisasi fiskal yang dibangun di Indonesia dari tahun ke tahun memiliki baik kelebihan maupun kekurangan. Pada peraturan existing, desentralisasi fiskal di Indonesia masih belum mampu menjawab salah satu tantangannya yaitu untuk mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Indonesia pada tahun 2022 telah melegitimasi UU HKPD yang salah satu instrumen kebijakannya adalah kebijakan opsen pajak. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2025 yang mana akan menunggu peraturan turunan dan kesiapan administrasi daerah. Untuk itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji formulasi kebijakan opsen pajak pada UU HKPD dan melakukan benchmarking pada negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang. Adapun, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Kebijakan opsen pajak yang dibangun di Indonesia mencakup kebijakan opsen PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai perbedaan pendapat stakeholders pada saat formulasi kebijakan. Namun, kebijakan opsen pajak membawa manfaat, seperti memberikan kepastian penerimaan di daerah, PAD yang meningkat di kabupaten/kota, dan mendorong sinergitas antar level pemerintahan. Di sisi lain, opsen pajak MBLB digunakan untuk motif pengawasn izin tambang yang dikenakan pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, hasil benchmarking dengan negara lain pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang memberikan opsen pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization that has been developed in Indonesia over the years has grown in both strengths and weaknesses. In the existing regulations, fiscal decentralization in Indonesia is still unable to answer one of its challenges, which is to correct vertical fiscal imbalances. In this regard, the Government of Indonesia in 2022 has legitimized the HKPD Law, one of the policy instruments of which is the surtax policy. This policy will be implemented in 2025 which will require derivative regulations and regional administrative readiness. For this reason, this research focuses on examining the formulation of the surtax policy in the HKPD Law and benchmarking it with other countries, such as the United States, the Netherlands, and Japan. This research uses a qualitative approach with a interpretive paradigm. The surtax policy developed in Indonesia includes surtax on PKB, BBNKB, and MBLB. The results of this study concluded that there were various differences in stakeholder opinions during policy formulation. However, the surtax policy brings benefits, such as providing revenue certainty in the regions, increasing local revenue in districts/cities, and encouraging synergy between levels of government. On the other hand, the surtax on MBLB is used for the motive of monitoring mining licenses imposed on higher levels of government. However, the benchmarking results with other countries in this study show that no country imposes surtax at higher levels of government."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."