"Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan dengan Perusahaan swasta sebagai Investor yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah secara prosedur perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diperjanjikan serta bagaimana pengaruh perjanjian kerjasama tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebelumnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat normative yaitu penelitian kepustakaan (library reseach), dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara prosedur Perjanjian Kerjasama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disepakati terutama hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga timbal permasalahan mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan proses penguasaan areal tanpa menunggu tercapainya kesepakatan, hal ini tentu berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pedagang lama karena dengan terjadinya kerjasama tersebut tidak ada jaminan untuk mendapatkan tempat usaha pada bangunan baru, akhirnya pemilik lama yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Dari hasil putusan pengadilan sampai pada tingkat Kasasi menetapkan bahwa nenerima gugatan dari pedagang lama dan membatalkan perjanjian kerjasama sertaG surat keputusan lainnya sepanjang menyangkut Hak Guna Bangunan para penggugat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Investor hanya berdasarkan persiapan fisik tanpa memperhatikan sendi-sendi hukum perjanjian terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak.
The progressing development in various regions, particularly under the regional authonomy gives more change to the Local Government to rejuvenate the traditional markets situated within the region, particularly the Central Market of Sukaramai. The market stands on the area belongs to the Local Government. The construction project conducted under the cooperation between the government as the holder of Consession Right with the private company acting as the investor which then manifested in the Cooperation Agreement between both of them. This research is intended to identify whether procedurally the cooperation agreement has been in accordance with the prevailing law, and whether the execution also is in accordance with the one agreed before, and to identify how far is the influence of the agreement on the legal protection over the owner of the land consession. This research applies the normative research method (library research), while using document study as the data collecting method.
The result shows that procedurally, the agreement has been in accordance with the prevailing law. However, the implementation shows no accordance with the one agreed, particularly concerning the right and obligation of respective party as determined in the agreement, so that the problem occur, regarding the form and the amount of the Payback that determined in the way of fait accompli by the Local Government, without even conforming to the applicable law and the process of the land acquisition without waiting until the agreement is reached. This conduct definitely impacts the old vendors who already runned their business before the project, since there is no quarantee that they can get the new post in the new building, the cause of which makes the old owner's interest harmed and decided to defent their rights through a court appeal. The decision of the court stated that the appeal of the vendors is accepted and thus concelling the agreement as well as other verdicts concerning the Building Consession Right belong to the vendors. Thus it can be concluded that the preparations conducted by the Local Government with the Investors only considens about the physical ones, without being aware of legal aspects of the agreement, particularly concerning the right and obligation of the respective party."
