Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional memiliki banyak kelemahan, dataterakhir memperlihatkan banyak terjadi kasus pelanggaran pemilu baik administrasi, pidana maupun etik. Banyaknya pelanggaran tersebut menjadikan masyarakat mulai kurang percaya akan hasil pemilu. Sehingga belakangan ini wacana e-voting dalam pemilu terus mengemuka untuk mencegah terjadinya kecurangan dan untuk memperbaiki kualitas pemilu. Beberapa regulasi juga sudah mendukung dilaksanakannya e-voting pada pemilu di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan e-voting tidak semudah yang dibayangkan, beberapa negara maju meninggalkan e-voting dan kembali ke sistem pemilu konvensional disebabkan oleh berbagai faktor terutama masalah keamanan informasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia sampai saat ini masih belum mengeluarkan aturan tentang e-voting. KPU berpendapat e-voting perlu persiapan yang matang dari berbagai aspek seperti waktu, biaya, hukum, infrastruktur, keamanan, geografis dan lain-lain. Jika tidak dipersiapkan dengan baik akan memunculkan berbagai masalah seperti di negara lain dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pengukuran terhadap risiko keamanan informasi yang ada dalam penerapan teknologi e-voting. Pengukuran risiko keamanan informasi evoting berguna untuk mengetahui profil risiko, analisis terhadap risiko dan juga melakukan respon terhadap risiko, sehingga dampak-dampak yang kemungkinan muncul dari risiko tersebut dapat diketahui lebih awal dan dikelola dengan baik. Dengan adanya studi manajemen risiko yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada e-voting. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana manajemen risiko keamanan informasi teknologi e-voting dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Pada tahap penilaian, proses evaluasi risiko menggunakan NIST SP 800-30 dan untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO 27002. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

.The elections with conventional methods has many weaknesses, the latest data shows that there are many cases of electoral violations both administrative, criminal and ethical. The large number of violations made the community began to lack confidence in the election results. So lately the discourse of e-voting in elections continues to emerge to prevent fraud and to improve the quality of elections. Some regulations also support the implementation of e-voting in elections in Indonesia. However, the implementation of e-voting is not easy, some developed countries leave evoting and return to conventional electoral systems caused by various factors, especially information security issues. KPU as the election organizer in Indonesia until now still has not issued a regulation regarding e-voting. KPU believes that e-voting needs careful preparation from various aspects such as time, cost, law, infrastructure, security, geography and others. If it is not well prepared, there will be a variety of problems such as in other countries and reduce the confidence of the community. Therefore a measurement of information security risks is needed in the application of evoting technology. Measuring the security risks of e-voting information is useful for knowing risk profiles, risk analysis and also responding to risks, so that the impacts that might arise from these risks can be identified earlier and managed properly. With the existence of a comprehensive risk management study, it is expected to increase public confidence in e-voting. This study aims to develop a risk management plan for information security for e-voting technology using the ISO 27005 framework with four main stages, namely context setting, risk assessment, risk management and risk acceptance. At the assessment stage, the risk evaluation process uses NIST SP 800-30 and to design controls in an effort to reduce risk, researchers refer to ISO 27002. The results to be obtained from this study are risk management planning in the form of risk handling documents, control recommendations to reduce the risk and acceptance of risks that contain risk management decisions and those responsible for handling risks."

"Artikel ini membahas tentang peran embedded librarian di Perpustakaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Embedded librarian adalah seseorang yang proaktif dalam memberikan layanan perpustakaan dalam pencarian informasi dan memahami kebutuhan informasi penggunanya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Survei dilakukan terhadap peneliti yang bekerja di BPPT. Survei dilakukan pada bulan Juni dengan 35 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran embedded librarian di Perpustakaan BPPT sangat penting dalam membantu peneliti mencari informasi saat melakukan penelitian. Sebanyak 49% responden menyatakan bahwa pustakawan Perpustakaan BPPT telah melaksanakan kegiatan pustakawan tertanam dengan baik dengan mengedepankan layanan informasi kepada peneliti. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pustakawan tertanam seperti memberikan informasi dengan kualitas informasi yang baik, pustakawan juga telah melaksanakan dengan baik, sebanyak 63% responden setuju dengan hal tersebut. Namun, pustakawan perlu meningkatkan kemampuannya untuk memahami topik terkini terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan terkait topik terkait, atau pustakawan dapat menjadi spesialis mata pelajaran dengan melanjutkan studinya dengan mengambil bidang yang menjadi fokus BPPT.

---

This article discusses the role of embedded librarians in the Library of the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT). An embedded librarian is someone who is proactive in providing library services in information retrieval and understanding the information needs of their users. This research is a quantitative research with data collection techniques through surveys. The survey was conducted on researchers working at BPPT. The survey was conducted in June with 35 respondents. The results show that the role of embedded libraries in the BPPT Library is very important in helping researchers find information when conducting research. As many as 49% of respondents stated that the librarians of the BPPT Library have carried out embedded librarian activities well by promoting information services to researchers. In carrying out their duties as embedded librarians such as providing information with good quality information, librarians have also carried out well, as many as 63% of respondents agree with this. However, librarians need to improve their ability to understand current topics related to the research being carried out by researchers, this can be done by participating in training related to related topics, or librarians can become subject specialists by continuing their studies by taking the field that is the focus of BPPT."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan terhadap kinerja pustakawan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dalam penelitian ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengembangkan sebuah aplikasi manajemen pengetahuan untuk membantu secara teknis pekerjaan para pegawainya. Rumusan masalah penelitian ini mengungkapkan bagaimana penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan ini dapat mempengaruhi kinerja pustakawan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan aplikasi manajemen pengetauan dalam meningkatkan kinerja pustakawan yang dilihat dari indikator penilaian kinerja dari Prawirosentono. Penggunaan konsep Prawirosentono dalam penelitian ini dapat membantu menilai kinerja pustakawan BPPT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling terhadap para pustakawan BPPT dan terpilih informan yang bergelut langsung dengan aplikasi KM ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi KM ini dapat meningkatkan kinerja pustakawan yang bersifat teknis saja, seperti penugasan, komunikasi antar pustakawan, absensi, memberikan pendapat, dan perencanaan jadwal kerja. Walaupun ada beberapa indikator yang tidak sesuai, tetapi indikator yang tidak sesuai ini merupakan sebuah sikap yang tidak dapat diubah walau dengan suatu aplikasi.

---

This research focused to discuss the impact of the usage of knowledge management application on the performance of Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)’s staff. In this research, BPPT developed a knowledge management application to help the technical issues faced by their staff. This research’s question is to reveal how the usage of the knowledge management application is affecting the staff’s performance. The purpose of this research is to find out and identify the usage of the application in increasing the staff’s performance seen from the indicator of staff’s performance by Prawirosentono. This research is done by conducting a qualitative approach and descriptive method. To gather the data, the researcher did an in-depth interview and the source was selected with snowball sampling technique towards the librarian of BPPT. The chosen sources are using the application firsthand. The result of this research is to know that the knowledge management application can improve the performance of the staff in terms of technical work such as for assignments, communication between the staff, attendance, sharing a comment, and work schedule. Nonetheless, there are a few missed indicators, but it is part of the behavior that can’t be changed through an application."

"Informasi merupakan salah satu aset bagi organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pengamanan terhadap aset informasi yang dimilikinya dari akses, penggunaan, modifikasi, serta penghancuran oleh pihak yang tidak berhak. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi BPPT 2015-2019 disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPPT adalah belum terimplementasinya sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO 27001. Padahal menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016, setiap lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik berkategori strategis harus mengimplementasikan standar ISO/SNI 27001. Setelah dilakukan analisis akar masalah, ditemukan bahwa BPPT belum memiliki Kebijakan dan SOP terkait pemanfaatan TI yang mendukung sistem manajemen keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan prosedur pendukung kebijakan keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap sejumlah pejabat struktural dan fungsional di BPPT. Analisis data transkrip dilakukan dengan menggunakan metode tematik analisis. Adapun perumusan SOP dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada domain yang dipilih dari sejumlah kontrol pada ISO 27002 dan NIST 800-82. Dari hasil perancangan tersebut dihasilkan tujuh buah SOP terkait dengan pengguna. Diharapkan rekomendasi perancangan SOP yang dihasilkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas sistem manajemen keamanan informasi di BPPT.

---

Information is one of the assets for an organization. Therefore, the organization needs to protect its information assets from access, use, modification and destruction by unauthorized parties. Based on the BPPTs Information Technology Master Plan 2015-2019, it is mentioned that one of the problems faced by the organizations is BPPT were not implementing information security management system in accordance with ISO/SNI 27001 standards yet. Whereas according to the Regulation of Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 4/2016, every government institute that organizes strategic electronic systems must implement ISO 27001 standard. After doing root cause analysis, it is found that BPPT does not have any policies and procedure related to IT utilization that support the improvement of information security management system.

Therefore, this study aims to develop procedures in order to support information security policy. This research was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through document studies, semi-structured interviews, and Focus Group Discussion (FGD) on a number of structural and functional officials at BPPT. The analysis of transcript data was done using the thematic analysis. The formulation of procedure was done by using Soft System Methodology with reference to a number of selected domains on ISO 27002 and NIST 800-83 controls. From the results, seven SOP associated with users were developed. It is expected that the procedure developed on this research can provide input for improving the quality of information security management system in BPPT."

"ABSTRAKLembaga Manajemen Aset Negara LMAN adalah suatu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN yang bergerak dalam bidang optimalisasi aset negara. LMAN adalah lembaga yang didirikan pada November 2015 dan dalam strategi bisnisnya LMAN menyatakan kebutuhan adanya dukungan Teknologi Informasi TI terhadap kegiatan operasional LMAN dan integrasi eksternal dengan pihak lain. Dukungan TI tersebut dapat dinyatakan dengan kebutuhan adanya sistem TI LMAN. Pengembangan sistem TI yang baik memerlukan perancangan arsitektur TI yang mendeskripsikan komponen-komponen sistem informasi data dan aplikasi dan teknologi dari sistem tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari LMAN, arsitektur TI LMAN juga harus memenuhi kebijakan TI yang disyaratkan dari arsitektur TI Kementerian Keuangan yang ditentukan oleh otoritas TI Kementerian Keuangan yaitu Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang menganut prinsip Federated Architecture.Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur TI LMAN yang memenuhi kebutuhan bisnis LMAN dan kesesuaian dengan kebijakan Pusintek. Data kebutuhan arsitektur TI LMAN dikumpulkan dari wawancara dengan pimpinan dan staf LMAN, divisi arsitektur Pusintek, dokumen internal organisasi, dan peraturan-peraturan terkait. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan arsitektur TI adalah berdasarkan konsep Enterprise Architecture EA dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF The Open Group Architecture Framework dan metode TOGAF ADM Architecture Development Method. Arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan ketergantungan antara LMAN dengan DJKN terkait data dan proses terkait aset negara, dan pengaruh dari kebijakan Pusintek yang memberikan batasan dan juga peluang yang turut membentuk arsitektur TI yang dihasilkan. Lebih lanjut, rancangan arsitektur TI LMAN yang dihasilkan memperlihatkan: pada wilayah arsitektur data, LMAN membutuhkan data awal dari aset negara dari DJKN, data terkait optimalisasi aset, dan data pendukung/perkantoran; pada wilayah arsitektur aplikasi, dari 31 aplikasi baru yang diidentifikasi, aplikasi-aplikasi ini dapat dikategorikan ke dalam: aplikasi internal LMAN, aplikasi dari DJKN, dan aplikasi bersama yang disediakan Pusintek; pada wilayah arsitektur teknologi, LMAN akan menggunakan layanan infrastruktur pusat data dan konektivitas yang disediakan Pusintek, dan adanya pembatasan komponen teknologi pengembangan aplikasi sesuai kebijakan Pusintek.

---

ABSTRACTState Asset Management Agency Lembaga Manajemen Aset Negara ndash LMAN is an Indonesian government institution that is under the authority of Indonesia Ministry of Finance and Directorate General of State Asset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ndash DJKN and have main activity of state asset optimalization. LMAN is founded on November 2015 and in their business strategy LMAN states there is a requirement of Information Technology IT support for LMAN operation activities and external integration to other parties. The support of IT can be expressed by the need of an LMAN IT system. In order to develop a good IT system it is required to design the LMAN rsquo s IT architecture, which will describe information system data and application and technology components of the system. Beside the need to meet LMAN rsquo s requirements, LMAN rsquo s IT architecture also have to complies with IT policies that governed by Ministry of Finance rsquo s IT authority ndash Center of Finance Information System and Technology Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ndash Pusintek with it rsquo s principle of Federated Architecture. The purpose of this research is to design LMAN rsquo s IT architecture that meets LMAN rsquo s business requirements and complies with Pusintek policies. LMAN rsquo s IT architecture requirements is gathered from interviews with LMAN rsquo s executive and staff, Pusintek rsquo s architecture division, LMAN rsquo s internal documents, and related regulations. The approach used in the design of the architecture are based on Enterprise Architecture EA concept, with the use of TOGAF The Open Group Architecture Framework framework and TOGAF ADM Architecture Development Method method.The resulted LMAN rsquo s IT architecture shows dependency of LMAN with DJKN in related to data and process of state asset management, and also the influence of Pusintek IT policies that contributes to restrictions and opportunities that shapes the resulted IT architecture. More detail, the resulted architecture design shows on data architecture domain, LMAN will need base state asset data from DJKN, asset optimalization related data, and office supporting data on application architecture domain, there are total of 31 new applications identified, these applications can be categorized into LMAN rsquo s internal application, DJKN applications, and common applications that provided by Pusintek on technology architecture domain, LMAN will utilize data center and connectivity infrastructure that provided by Pusintek, and the presence of restriction on application development components that governed by Pusintek. "

"Sistem informasi, infrastruktur, jaringan dan perangkat keras merupakan aset teknologi informasi di Pusdatin BKPM yang perlu dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mengurangi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pemeliharaan aset TI, bukan hanya tentang bagaimana memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan bahwa aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan dan strategi pengelolaan aset TI. Ketiadaan informasi mengenai aset-aset TI berdampak pada pengelolaan aset-aset TI yang kurang baik sehingga perlu dilakukan suatu pendataan aset TI yang terstruktur, terjadwal dan rutin. Sistem Informasi Manajemen Aset TI (SMATI) digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data dan informasi yang berkaitan aset TI. SMATI juga menyediakan kapabilitas pendukung keputusan melalui analisis data aset TI sebagai bahan pendukung keputusan pimpinan (bottom-up) dalam melakukan pengawasan, melakukan penilaian efektivitas pengelolaan aset, dan pemilihan teknologi di masa depan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) dengan disiplin Requirement pada Fase Inception dan Elaboration. Hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen artifak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Aset TI di Pusdatin.

---

Information system, infrastructure, network, and hardware are information technology asset (IT Asset)s which have to be maintained and to be managed by Data and Information Center (Pusdatin) in order to minimize problems in the future. IT asset management, is not only about how to extend the lifecycle and to operate efficiently but also to consider in strategic aspect. The absence of IT assets information results poor IT asset management. Pusdatin requires a structured, scheduled, routine asset inventory to overcome this problem.

IT Asset Mangement System (SMATI) used by Pusdatin to collect and to reserve IT asset information. SMATI also provides decision support capability through analytical data. It can be used as a management decision support (bottom-up) in monitoring, assessing the effectiveness of asset management, and technology selection in the future.

This research is designing the system requirements specification information system using the Rational Unified Process (RUP) with Requirement discipline in Inception and Elaboration phase. The results of this study are in the form of a document artifacts that represent the needs of IT Asset Management Information System."

"Sebagian besar organisasi teknologi informasi (TI) telah melakukan perencanaan teknologi tetapi belum melakukan perencanaan strategis bisnis. Akibatnya banyak organisasi teknologi informasi yang cenderung berorientasi produk dengan cara secara berulang menawarkan produk berbasis teknologi yang sudah seringkali mereka tawarkan, dibandingkan berorientasi kepada konsumen dan berusaha keras secara konsisten menawarkan jasa yang terbarukan sebagai wujud penyesuaian dengan meningkatnya kebutuhan konsumen. Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi TI, dianggap dapat memberikan manfaat kepada organisasi TI. Manfaat utamanya adalah menjaga kesesuaian fungsi bisnis TI dengan kebutuhan konsumen, memberikan pandangan yang menyeluruh tentang lingkungan bisnis, memberikan kerangka untuk menyusun prioritas pengalokasian sumberdaya, sebagai proses untuk mengidentifikasi perubahan teknologi, dan memberikan kemampuan untuk menilai manfaat sebenarnya dari teknologi informasi. Momentum reformasi dan revitalisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan peluang penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis untuk mengembangkan sebuah unit bisnis Pusat Informasi Pengembangan Wilayah (PIPW) pada Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah (KTPW). Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi PIPW ditujukan agar pengembangan PIPW sejalan dan mampu memenuhi kebutuhan direktorat dan konsumen direktorat KTPW bukan semata-mata pengembangan teknologi yang jauh dari kebutuhan masyarakat pengguna. Tujuan akhir dari pengembangan unit bisnis PIPW adalah meningkatkan daya saing direktorat KTPW.

---

For the most part, the typical information technology (IT) organization has engaged in technology planning but not strategic business planning. As a consequence, many information technology organization have tended to be product oriented, repeatedly offering product based on familiar technologies similar to those they have always offered, instead of being user oriented and striving to offer constantly evolving services in synchronization with emerging user requirements without embedded technology prejudice. Application of strategic business planning methodologies (SBPM) on IT organization are beliefed to give some benefit. The primary benefit are : maintenance of continous realignment of IT function with the need of user community, holistic view of the business, a framework for the priority allocation of resources, a process to identify technology shift, and ability to realize the true benefit of IT technologies. Reformation momentum and revitalization of Agency of Assessment and Aplication Technology (BPPT) give a chance to aplicate SBPM for development of Regional Development Information Center (PIPW) on Directorate Technology Policy for Regional Development (KTPW). Aplication of SBPM on PIPW are directed to synchronize PIPW development with KTPW business need, not only technology development without concurrencies with user community need. Final objective of PIPW development are improvement ofKTPW competitiveness."

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."