Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, implementasi pengelolaan pengetahuan (knowledge management / KM) menjadi kebutuhan bagi organisasi, termasuk di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena percepatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan organisasi untuk cepat belajar. Padahal, 'otak' organisasi berada di otak para anggotanya, yang perlu disinergikan untuk menjadi pengetahuan nuklir di BATAN telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pelestarian dan pewarisan pengetahuan nuklir tersebut dipicu oleh beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti fenomena penuaan(ageing) pegawai Batan, berkurangnya mahasiswa yang belajar teknologi nuklir dan ancaman hilangnya pengetahuan akibat Brain-drain. Agar pengelolaan pengetahuan nuklir di BATAN dapat berjalan dengan efektif dan efisien, telah dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan daya dukung infrastruktur yang ada, untuk kemudia digunakan untuk menyusun rumusan rancangan awal roadmap penerapan KM pada tingkatan yang lebuh tinggi. Dari berbagai aktifitas dan infrastruktur yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa BATAN telah melakukan kegiatan inisiasi yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan nuklir. antara lain, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyebarluasan pengetahuan nuklir, penyelenggaraan seminar dan sebagainya. Akan tetapi secara teoritis dan membandingkannya dengan praktik terbaik (penerapan KM di International Atomic Energy Agency / IAEA), penerapan KM di BATAN masih berada pada tahap penyimpanan pengetahuan, namum belum sampai pada aktifitas pengelolaan yang lengkap dan yang paling utama, Knowledge Management belum menjadi suatu budaya dan prosedur pembelajarang anggotanya."

"Dewasa ini, implementasi pengelolaan pengetahuan (knowledge management / KM) menjadi kebutuhan bagi organisasi, termasuk di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena percepatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan organisasi untuk cepat belajar. Padahal, 'otak' organisasi berada di otak para anggotanya, yang perlu disinergikan untuk menjadi pengetahuan nuklir di BATAN telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pelestarian dan pewarisan pengetahuan nuklir tersebut dipicu oleh beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti fenomena penuaan(ageing) pegawai Batan, berkurangnya mahasiswa yang belajar teknologi nuklir dan ancaman hilangnya pengetahuan akibat Brain-drain. Agar pengelolaan pengetahuan nuklir di BATAN dapat berjalan dengan efektif dan efisien, telah dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan daya dukung infrastruktur yang ada, untuk kemudia digunakan untuk menyusun rumusan rancangan awal roadmap penerapan KM pada tingkatan yang lebuh tinggi. Dari berbagai aktifitas dan infrastruktur yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa BATAN telah melakukan kegiatan inisiasi yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan nuklir. antara lain, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyebarluasan pengetahuan nuklir, penyelenggaraan seminar dan sebagainya. Akan tetapi secara teoritis dan membandingkannya dengan praktik terbaik (penerapan KM di International Atomic Energy Agency / IAEA), penerapan KM di BATAN masih berada pada tahap penyimpanan pengetahuan, namum belum sampai pada aktifitas pengelolaan yang lengkap dan yang paling utama, Knowledge Management belum menjadi suatu budaya dan prosedur pembelajarang anggotanya."

"ABSTRAKPermasalahan yang dihadapi BATAN saat ini adalah kesenjangan pengetahuan antar generasi yang disebabkan oleh kebijakan zero growth. Knowledge management merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola pengetahuan. Banyak implementasi knowledge management mengalami kegagalan karena kurang siapnya organisasi dalam menerapkan knowledge management. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan knowledge management.Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan BATAN dalam menerapkan knowledge management. Analisis dilakukan berdasarkan faktor-faktor pada penelitian sebelumnya, kemudian dilakukan pembobotan dengan metode Analytical Hierarchical Process (AHP). Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan penerapan knowledge management di BATAN telah mencapai level 4 (receptive) yang artinya BATAN telah siap untuk mengimplementasikan KM.

---

ABSTRACT

The problems facing the military today is the knowledge gap between generations due to zero growth policy. Knowledge management is an attempt to improve the organization's ability to manage knowledge. Many knowledge management implementations fail due to lack of readiness of the organization in applying knowledge management. Therefore, the required measurement of organizational readiness for implementing knowledge management.

This study measured the level of preparedness BATAN in implementing knowledge management. The analysis was performed based on the factors in previous studies, then weighted by Analytical Hierarchical Process (AHP). Data was collected by questionnaire method. The analysis showed that the degree of readiness of the application of knowledge management in BATAN has reached level 4 (receptive) which means BATAN ready to implement KM."

"Salah satu kunci kesuksesan dalam manajemen pengetahuan adalah kemampuan proses pengelolaan pengetahuan. Pendekatan contingency view digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan proses pengelolaan pengetahuan yang paling tepat diimplementasi oleh BATAN. BATAN yang sedang bersiap mengimplementasi manajemen pengetahuan membutuhkan pandangan dari pihak ketiga dalam memberikan panduan proses pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk diimplementasi oleh BATAN beserta urutan prioritas proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan proses combination yaitu proses pembuatan pengetahuan baru dari data atau informasi tertulis yang sudah ada memiliki prioritas tertinggi. Proses routine yaitu pemanfaatan pengetahuan yang tertanam di dalam prosedur, aturan, dan norma menempati urutan kedua. Kedua proses tersebut merupakan proses yang tepat untuk diimplementasi di BATAN dengan adanya dukungan infrastruktur manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh BATAN.

---

One key to have successful knowledge management implementation is knowledge management process capabilities. Contingency view approach is used in this research to determine the right knowledge management process to be implemented by BATAN. BATAN which want to implements knowledge management needs third party perspective in giving guidance about the appropriate knowledge management process and the priority of the process.

The result of this study tells that combination, process which make a new knowledge from existing data or information, have the highest priority. Routines, utilization of knowledge embedded in procedure, rules, and norm, in second place. Both of the processes have the highest priorities to be implemented in BATAN with the support from knowledge management infrastructure that BATAN already have."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perpustakaan BPPT berperan sebagai penggerak knowledge sharing atau berbagi pengetahuan antar unit kerja, bagaimana perpustakaan BPPT mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan berbagi pengetahuan, serta manfaat bagi perpustakaan yang terlibat sebagai penggerak berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan BPPT yang berperan penggerak berbagi pengetahuan sebagai salah satu perluasan peran dan fungsi perpustakaan BPPT yang berubah nama menjadi Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan. Perpustakaan BPPT yang sebelumnya hanya fokus pada pengolahan, layanan dan otomasi perpustakaan kini terlibat dalam sebagai penggerak berbagi pengetahuan antar unit kerja di lembaganya. Perpustakaan BPPT sebagai penggerak berbagi pengetahuan berdampak bagi kuantitas dan kualitas konten lokal terbitan unit-unit kerja di lembaganya. Namun, pekerjaan pustakawan dalam berbagi pengetahuan tidak semua diperhitungkan dalam angka kredit pustakawan. Selain itu, di dalam internal perpustakaan BPPT belum membudayakan berbagi pengetahuan antar pustakawan.

---

This thesis aims to identify how BPPT library acts as a activator of knowledge sharing among work units, how the BPPT library overcomes the constraints found in the implementation of knowledge sharing, as well as the benefits for the library involved as a driver of knowledge sharing. This research uses qualitative approach with case study method. The result of the research shows that BPPT library which activates knowledge sharing as one of extension role and function of library BPPT which changed its name become Knowledge Management and Library. The BPPT library, which previously focused on library processing, service and automation, is now engaged as a activator of knowledge sharing among its work units. The BPPT Library as an activator of knowledge sharing has an impact on the quantity and quality of local content published by the work units in the institution. However, the work of librarians in knowledge sharing is not all taken into account in the credit score of librarians. In addition, inside the internal library BPPT has not cultivate knowledge sharing among librarians. "

"makalah ini mengelaborasi aktivitas knowledge management pada perpustakaan Badan Litbang dan Diklat (BalitbangDiklat) Kementrian agama. sebagai lembaga riset, Balitbangdiklat menghasilkan banyak kajian dan penelitian yang menjadi pengetahuan berharga bagi masyarakat luas. Aset pengetahuan yang dimiliki lembaga riset ini bermula dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiiki individu peneliti yang menghasilkan karya atau hasil penelitian bagi institusinnya yang kemudian dikelola oleh institusinya. Pengelolaan pengetahuan tersebut melalui infrastruktur yang dibangun mulai dari proses organisasi, sisstem, dan metode yang digunakan. Praktek knowledge management pada perpustakaan Balitbangdiklat meliputi kegiatan menciptakan pengetahuan baru, mengumpulkan dan mengolah pengetahuan baru , melakukan pendokumentasian dan pemeliharaan pengetahuan, serta menyebarkan dan berbagi pengetahuan secara menyeluruh di perpustakaan. Aktivitas yang dilakukan untuk menyebarkan dan berbagi pengeatahuan adalah dengan melakukan tatap muka, diskusi dan dialog terbuka , baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi. akhirnya pengetahuan yang implisit atau tacit dan telah dipublikasikan mampu dicapture oleh perpustakaan Batlitbangdiklat guna kepentingan bersama."

"Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit yang memiliki tugas mengelola SI/TI di BKPM. Permasalahan yang terjadi di Pusdatin adalah pengetahuan dan kemampuan melekat pada masing-masing individu dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sulitnya pengetahuan tersebut diketahui atau diakses oleh pegawai lain, sehingga dapat berdampak pada terganggunya layanan di Pusdatin. Untuk itu Pusdatin membutuhkan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengelola pengetahuan, sehingga harapannya, para pegawai dapat menangkap, menyaring, dan menerima pengetahuan yang ada, serta menciptakan pengetahuan baru untuk mendorong kontribusi maksimum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta target Pusdatin.Pengelolaan pengetahuan atau yang dikenal dengan knowledge management (KM) adalah proses menangkap atau menggunakan keahlian kolektif dari sebuah institusi pada semua bagian bisnis ? di kertas, dokumen, database (disebut explicit knowledge), atau dalam pikiran manusia (disebut tacit knowledge). Penerapan KM sangat membutuhkan persiapan yang matang agar tidak mengalami kendala atau kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan organiasasi dalam implementasi KM (KM readiness), sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi KM. Model KM readiness disusun berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian dilakukan melalui sensus terhadap seluruh pegawai Pusdatin dengan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk memastikan model KM readiness yang telah disusun benar serta untuk mendapatkan variabel yang valid dan reliabel. Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi KM.Analisis faktor konfirmatori menghasilkan faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM di Pusdatin, yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, individu, dan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan KM di Pusdatin berada pada kategori tinggi. Artinya, organisasi telah memiliki kemampuan yang memadai, dan karenanya telah matang kesiapannya untuk implementasi KM.

---

Data and Information Center (Pusdatin) is the unit which has responsible to manage IS/IT in Indonesia Coordinating Board (BKPM). The problem is the knowledge and capabilities inherent in each individual and not well documented. It makes difficult to be known or accessed by other employees. This condition could lead distraction and inefficiency on the service level in Pusdatin. For that reason, Pusdatin requires an information technology-based system that can manage knowledge, so at the end, employees can capture, filter, and accept existing knowledge, as well as creating new knowledge to encourage the maximum contribution in performing basic tasks, functions and target of Pusdatin.

Knowledge Management (KM) is the process to capturing and making use of a firm?s collective expertise anywhere in the business? on paper, in documents, in database (called explicit knowledge), or in people?s head (called tacit knowledge). Implementation of KM requires careful preparation to avoid having problems or failures. Therefore, this study aims to measure the degree of readiness of an Organization in the implementation of KM (KM readiness), so that it can give recommendations to improve readiness in implementing KM.

Model KM readiness compiled based on literature and previous relevant studies. The study was conducted through a census of all employees Pusdatin using questionnaires. After the data is collected, the data were analyzed using confirmatory factor analysis to ensure readiness KM models that have been prepared are correctly and to get the variables are valid and reliable. Then, descriptive analysis is used to get an idea of the level of readiness of the organization in the implementation of KM.

Confirmatory factor analysis results the factors used to measure KM readiness level in Pusdatin. The analysis showed that the degree of readiness of Knowledge Management in Pusdatin at the high category. This means that the organization has had sufficient capability, and therefore has matured readiness to implement KM."

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"

"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.

---

The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."