Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional melalui laut, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini juga berupaya menemukan strategipenanganan masalah-masalah tersebut melalui optimalisasi kegiatan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh enam instansi, yaitu TNIAL, Polair, KKP, KPLP, Bea dan Cukai, dan Bakamla. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif Data primer diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara mendalam dengan para penentu kebijakan di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam instansi yang diteliti masih melaksanakan kegiatannya secara sendiri-sendiri. T ugas dan fungsi Bakamla sebagai implementasi konsep single multi tasks sampai saat ini belum optimal."

"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

---

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya.Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya.Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka.Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

---

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us.This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear.The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies.The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits.This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support."

"Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :A. Kependudukannya.1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan. B. Pertahanan Keamanan Negaranya.Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan. C. Ketahanan Nasionalnya.Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional."

"Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP) Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan KSP atau One Map Policy dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan KSP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk menganalisis aspek militer dan peta tematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi KSP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil peta tematik RPJMN 2015 sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian skala 1:50.000.

---

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020 and its impact on strengthening Indonesia's national security. The government formulated the KSP or One Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was overlapped and has not been optimum yet on its policy’s formulation and implementation, especially in the context of strengthening Indonesia's national security. KSP which was implemented electronically in 2016 became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense area made with a ratio of 1: 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN) with a scale of 1: 250,000 to analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of KSP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’s thematic map, it implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015 - 2019 RPJMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000."

"Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan suatu bangsa pada umumnya akan selalu berkaitan dengan ciri-ciri spektrum perang dan damai. Pada masa damai merupakan suatu kurun waktu yang lebih panjang daripada masa perang. Pada masa damai upaya pembangunan dititik beratkan kepada faktor kesejahteraan, sedangkan faktor keamanan diupayakan secara terbatas pada tingkat pemeliharaan keamanan, penagkalan serta kewaspadaan dalam menghadapi kompetensi. pemeliharaan kekuatan dimasa damai tidaklah efisien apabila dilakukan dalam wujud pemeliharaan kekuatan besar seperti waktu perang. Oleh karena itu dimasa damai diwujudkan dengan kekuatan kecil sabagai basis bagi pengembangan kearah kekuatan yang diinginkan baik dalam keadaan bahaya maupun tidak. Pengembangan kekuatan tersebut memerlukan kekuatan cadangan yang cukup dan dibina secara terarah dan profesional. Pembangunan Hankamneg yang diarahkan pada segenap keomponen kekuatan Hankamneg harus terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan ABRI sebagai kekuatan inti, yang berdaya tangkal tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadai perkembangan strategis. Di bidang pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankamneg yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional termasuk industri strategis, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan Iptek untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pada perkembangan pola pertahanan modern dewasa ini suatu rekayasa kekuatan cadangan pada hakikatnya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang mungkin terjadi, dan dalam hal ini sebagai akibat dari ketidakpastian perkembangan lingkungan. Karena itu, ABRI perlu dibangun dengan kekuatan yang relatif kecil tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang lebih besar melalui penyiapan bala cadangan pada keadaan damai. Dengan demikian, dalam rangka pembangunannya perlu direkayasa aset nasional yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kekuatan matra laut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dana pembangunan ABRI yang telah diprogramkan. Laut bagi bangsa Indonesia adalah ruang juang guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Kepentingan bangsa Indonesia di laut tercerminnya keutunan perairan yurisdiksi nasional guna memanfaatkan lautan sebagai medium perhubungan, penggalian sumberdaya maupun memproyeksikan kekuatan. Pemenfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung di wilayah laut secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan pendayagunaan aset nasional yang tersedia di bidang maritim. Dalam rangka menciptakan kemampuan Hankamneg yang memiliki daya tangkal handal perlu adanya upaya nasional terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan Hankamneg. Oleh karena itu, agar yang dilaksanakan dapat berhasil secara optimal dipersyaratkan adanya keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan saran prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg antar Departemen dan Instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan manajemennya. Upaya Hankamneg pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen yang memadukan berbagai kegiatan dalam rangka mentransformasikan segenap potensi dan kekuatan nasional menjadi kekuatan dan kemampuan Hankamneg yang siap untuk digunakan dalam mengahadapi setiap bentuk ancaman. Agar proses manajemen sumberdaya Hankamneg tersebut selaras dengan upaya Hankamneg, maka segenap unsur baik sebagai obyek maupun subyek, metoda serta fungsi-fungsi pendayaguanaan dan pembinaannya dalam arti yang sempit harus terpadu dan terpola secara jelas dalam suatu bentuk tatanan kesisteman. Prosedur dan mekanisme, yang mewujudkan hubungan antar badan-badan pelaksana pengelola sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg perlu ada dan tegas. Untuk mewujudkan pembianaan secara terpadu diperlukan suati sistem informasi yang menghubungkan instansi-instansi terkait."

"Pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini masih belum optimal, karena kurang diperhatikan dan lokasinya terisolir. Hal ini menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta sulitnya akses komunikasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan pulau-pulau kecil baik menyangkut kegiatan ekonomi masyarakatnya maupun pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien. Di lapangan, telah terjadi fenomena yang menimbulkan paradoksa antara potensi yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat penghuni pulau yang rendah. Akibatnya diperlukan suatu langkah kongkrit untuk mengembangkan potensi tersebut dengan mengoptimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan masyarakat setempat, sehingga dapat mereduksi tingkat kesenjangan sosial ekonomi guna terwujudnya ketahanan ekonomi dalam perspektif ketahanan wilayah.Tesis dengan judul "Pengembangan Potensi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Perspektif Ketahanan Wilayah". Studi kasus di Tiga Wilayah Kelurahan (Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang dan Pulau Kelapa). Penelitian tesis dilakukan di gugusan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kab.Adm Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil dengan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat penghuni pulau guna menentukan strategi pengembangan yang tepat dalam perspektif ketahanan wilayah. Penelitian menggunakan metode diskriptif analitis kualitatif, dengan metode pendekatan partisipatif serta analisa SWOT. Untuk menentukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan potensi wilayah dilakukan dengan cara Consensus Decison Making Group (CDMG).Analisa SWOT menunjukkan, terdapat dua macam strategi untuk diterapkan, Kepulauan Seribu selatan (dengan representasi Kel. Pulau Untung Jawa) adalah Strenght Threats (ST) atau strategi diversifikasi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada, sehingga perlu dilakukan penganekaragaman kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepulauan Seribu Utara (dengan representasi Kel. Pulau Panggang dan Kel. Pulau Kelapa) adalah strategi Weakness Opportunities (WO) atau strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan sehingga perlu disusun strategi baru dengan memperhatikan peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kondisi nyata di daerah. Penerapan kedua macam strategi karena letak geografis pulaupulau kecil yang tersebar dan dikelilingi oleh perairan laut. Dalam implementasinya strategi dasar tersebut di]abarkan dalam strategi operasional dan rencana aksi pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.Penelitian ini merekomendasikan adanya 'political will' dari Pemerintah Kabupaten untuk re-evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan mengeliminir tingkat kemiskinan melalui pengelolaan potensi pulau secara transparan, sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan Kepulauan Seribu dapat meningkat yang diidentikkan dengan meningkatnya pendapatan nelayan secara simultan untuk memenuhi standar kehidupan layak. Tercapainya kesejahteraan masyarakat akan menciptakan ketahanan ekonomi yang pada perkembangan berikutnya akan memberikan stabilitas keamanan dalam perspektif ketahanan wilayah yang secara berjenjang akan mendukung ketahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

All this time, small islands are still not optimally managed and exploited for lack of attention and their isolated location. This matter results in lack of facility and infrastructure. Therefore it is necessary to make efficient use of small islands, either related to the economic activity of their society or the efficient exploitation of natural resource. In the field, it has occurred a phenomenon resulting in a paradoxical matter between the high potency and the low social prosperity of the island inhabitants. Consequently it shall be required a concrete step to develop such potency by optimizing the government role as a facilitator and involving the local people so that it can reduce the level of economic-social gap in order to create a strength of economy in perspective of regional resilience.

Research of the thesis with title "The Potential Development of Administrative Regency of Kepulauan Seribu ( thousand islands) In Perspective of Regional Resilience", (Study of case in three villages, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Panggang and Kelurahan Pulau Kelapa). The research of thesis performed in group of small islands existing in the surounding waters of Administrative Regency of Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Province was aimed to know the management and development of such small islands in the implication to the social life of the island inhabitants in order to determine an appropriate development strategy in perspective of regional resilience. The research uses a descriptive method of qualitative analysis, with participative approach method and SWOT analysis. To determine the external and internal factors influencing the potential development of the region shall be performed by means of Consensus Decision Making Group (CDMG).

The SWOT Analysis shows that there are two kinds of strategies to be applied . The southern part of Kepulauan Seribu (with representation of Kelurahan Pulau Untung Jawa) is Strength Threat (ST) or diversification strategy by utilizing the existing power to face some existing threats, consequently it is necessary to vary productive economic activity to increase social prosperity_ The northern part of Kepulauan Seribu (with representation of Kelurahan Panggang and Kelurahan PuIau Kelapa) is Weakness Opportunity (WO) strategy or consolidation strategy by making use the existing opportunity to overcome the weakness so it is necessary to arrange a new strategy by observing the opportunity and threat and by considering some real conditions in the region. The application of two kinds of strategies is due to the geographic locations of the small islands spreading out and surrounded by sea waters. In its implementation, the basic strategy shall be clarified in the operational strategy and the plan of development action for Administrative Regency of Kepulauan Seribu.

This research recommends the political will of the Regency Government to re-evaluate against the development policy which is all this time applied namely : to pay attention to the interest of local society by eliminating the level of poverty by managing the potency of island transparently so that the social prosperity of fishermen of Kepulauan Seribu can increase which is identical to the increase of fishermen's income simultaneously for fulfillment of a proper life standard. The achievement of the fishermen's social prosperity will create a strength of economic which in its next development will give stability of security in perspective of regional resilience which will gradually support the national defense in the frame of Republic Indonesia."

"Penelitian ini membahas pengembangan postur Angkatan Laut Indonesia menghadapi kejahatan transnasional. Isu ini bentuk lain dari masalah keamanan yang mengusung nilai-nilai universal terhadap masalah keamanan tidak saja ancaman kepada manusia tetapi juga negara bahkan keamanan intemasional.Laut sudah lama dijadikan sebagai sarana perdagangan dan transportasi dan komunikasi intemasional. Globalisasi yang berkembang sekarang pada awalnya di mulai dari laut. Kekuatan suatu negara dapat di ukur bagaimana suatu negara mengoptimalkan kekuatan laut dari segala dimensinya baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan hukum.Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Pasifik terletak pada posisi pending bagi perekonomian dunia, terdapat 3 ALKI digunakan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional di kawasan Asia Pasifik dan dengan negara lain di luar kawasan. Posisi demikian rawan akan kejahatan transnasional termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga yang dapat dijadikan sebagai basis kejahatan internasional.Kesimpulan yang diperoleh dad penelitian ini bahwa kejahatan transnasional yang terjadi di perairan Indonesia cenderung meningkat. Beberapa diantaranya ada keterkaitan pembajakan, penyelundupan senjata dan perdagangan obat-obat berbahaya dengan terorisme maritim dalam menjalankan aksinya.Tantangan bagi kekuatan AL adalah kontrol wilayah perairan terhadap kejahatan transnasional dengan kekuatan yang dimiliki. Disamping itu kemungkinan kerjasama internasional dalam penangannya.Dilihat peran dan fungsinya TNI AL selain fungsi militer juga peran polisionil, dan diplomasi laut sebagai kepanjangan dari Politik Luar Negeri Indonesia yang dalam pelaksanaan dilapangan bersinergi satu sama lain. Perang yang dihadapi negara bukan lagi dalam bentuk serangan militer namun bagaimana memerangi masalah kejahatan transnasional yang terkait dengan isu HAM, demokrasi, lingkungan, kondisi sosial dan budaya serta masalah pelanggaran hukum dan keamanan yang melibatkan warga antar negara. Sementara itu kekuatan TNI AL yang ada sangat terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah.Kekuatan armada RI di tahun 2003 memiliki 114 KRI + 3 pengadaan baru di tahun 2004, kapal-kapal tersebut telah berusia tua dengan persenjataan yang ketinggalan jaman. Kebijakan TNI AL untuk pengadaan kekuatannya pada tahun 2013 nanti memiliki 113 KRI dengan teknologi yang cukup baik dari yang ada. Menghadapi tugasnya di bidang keamanan laut idealnya Indonesia memiliki 171 KRI dengan penghadiran unsur patroli laut. Pengadaan tersebut disesuaikan dengan alokasi pertahanan negara yang terbatas.Menyikapi keterbatasan anggaran pengadaan program jangka pendek dilakukan pemanfaatan penduduk pesisir dan nelayan sebagai intel dalam memberikan informasi serta koordinasi lintas sektoral dalam penanganaan kejahatan transnasional. Kekuatan TNI AL yang perlu dikembangkan adalah jumlah kapal-kapal patroli, pesawat amfibi, yang tentunya dapat mempengaruhi posisi bargaining power Indonesia dalam hubungan internasional.Pada akhirnya pengembangan kekuatan TNI AL terpenting visi dan misi kebangsaan yang berorientasi maritim di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan demikian Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, besar, dan profesional bukan suatu impian tetapi kenyataan yang di dukung oleh semua lapisan masyarakat."

"Tulisan ini membahas persoalan Sistem Pertahanan Negara dalam perspektif dinamis dan kontekstual. Mengingat laju perubahan lingkungan struktural yang ada, aturan perundangan mengenai hal ini serta implikasinya mesti dimutakhirkan dari masa ke masa. Hal ini sangat penting bukan hanya untuk para pembuat keputusan namun juga seluruh pihak terkait. Demokratisasi dalam penyelengaraan pemerintahan dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan. Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah keterlibatan komponen pertahanan seperti SDM, SDA, dan SDB. Apalagi kekuatan nir militer menentukan postur pertahanan sebuah negara."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."