Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Two Indonesian companies, namely PT PAL and PT. Daya Radar Utama (DRU), have been given the tasks by the Government of Indonesia to produce several warships for the Indonesian Navy. The Government has also issued a policy in the field of defense industry, which among others regulates matters related to the procurement of the TNI main weapon systems. This research is intended to examine the impacts of the policy on the operations and supply chain strategies of PT PAL and PT DRU in producing warships. By using descriptive qualitative analysis method, the Researcher analyzed empirical data obtained in the field research supported by several theories, namely theory of strategy, theory of operations and supply chain strategy, theory of public policy, and theory of self sufficient. From the analysis, there are several findings. The policies have given a certain level of positive impacts on the industries, such as the improvement of cooperations among them, the improvement of manufacturing process due to the product standardization, the improvement of self-reliance level of the industries, and the capability improvement of the companies due to cooperation with foreign parties. However, the policies still give negative impacts to the companies, such as the low level application of the supply chain management, low level use of the domestic materials and ship components, and the low level of fair competition among domestic defense industries."

"Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara tertutup dan auditnya pun dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral di Kementerian Pertahanan. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimanakah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan Alat Umum Sistem Senjata Untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/Jasa di Lingkungan MABES TNI, dan Pengawasan Eksternal dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan ALUTSISTA. Tujuannya adalah Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam mekanisme pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dan Menganalisis pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang ALUTSISTA. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diterapkan didalam pengadaannya, namun masih belum sempurna karena tidak adanya keterbukaan dan transparansi, begitupun juga pengawasan LKPP yang masih terasa sebagai pengawasan semu karena tidak semua alutsista bisa diawasinya.

---

This research departs from the general principle of good governance that were statute by Presidential Decree number 54 2010 concerning directive on Procurement of Government good and services. This Presidential Decree are the guidelines of good governance that were implemented on every government procurement, including Indonesian Army armament procurement that dealt by Ministry of Defense, where it was held in disclose and secretive manner including its auditing were held by Ministry of Defense Inspectorate General, because of its reclusiveness, its lack of transparency therefore many armament procurements went sideways. the problem on this research are what general principle of good governance that were apparent on Indonesian Army armament procurement and how was the supervision of LKPP at Indonesian Army armament procurement. The purpose of this research is to find a clear and complete picture on both the mechanism of the armament procurement itself and analyzing LKPP supervision. Methodology that were used on this research are normative research and descriptive analysis. The results for this research is that there was already some general principle of good governance that were apparent on the Indonesian Army armament procurement but not perfect because it still lacks of transparency but it should be understandable because of the secretive manner of the armament details. Also LKPP supervision that were feel like a pseudo supervision because Ministry of Defense limits the armament procurement that LKPP could supervise."

"Adanya permasalahan dalam tubuh industri pertahanan di Indonesia memicu terjadinya suatu gejolak dalam mengatur strategi pengembangan dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Permasalahan tersebut salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya pengelolahan manajemen dalam bidang strategi perkembangan industri pertahanan, sehingga industri pertahanan mempunyai kelemahan dalam bidang kapabilitas dan kapasitas pada segi pemasaran dan teknologi. Oleh sebab itu kerjasama dalam industri pertahanan yang disebut dengan Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) bertujuan untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pemasaran dan teknologinya. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian secara induktif (dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil library research dan analisa perkembangan industri pertahanan yang relevan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). Dari hasil analisa penelitian ditemukan hasil bahwa pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kapabilitas industri pertahanan, sehingga kerjasama dalam bidang industri pertahanan sangat urgen untuk dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama yang disahkan."

"Dengan struktur pasar monopsoni, industri pertahanan memiliki karakter yang berbeda dengan industri lain. Karakteristik tersebut membuat pemerintah sering melakukan intervensi terhadap aktivitas industri pertahanan. Secara umum penelitian ini berusaha melihat hubungan intervensi pemerintah dengan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini melihat bagaimana program revitalisasi industri pertahanan mempunyai pengaruh terhadap kemandirian PT. Pindad. Melalui analisis dengan menggunakan teori proteksionisme yang diturunkan melalui bentuk hambatan perdagangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi mempunyai dampak langsung kepada PT. Pindad. Intervensi yang bersifat parsial menyebabkan ketidaklarasan intervensi dengan kemandirian industri pertahanan.

---

With monopsony market structure, the defense industry has different characters to other industries. These characteristics make the government intervenes in the activities of the defense industry. In general, this study depicts to see the relationship of government intervention to the defense industry?s self-reliance in Indonesia. Through qualitative methods with the kind of explanatory research, this research examines how the defense industry revitalization program has an effect on the authonomy of PT. Pindad. Through analysis using the theory of protectionism that is derived through a form of trade barriers, the results of this study suggests that interventions have a direct impact to PT. Pindad. Partial intervention causes discordance between the goal of the intervention and defense industry's self-reliance."

"Pertahanan negara pada hakekatnya adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan potensi dan kekuatan pertahanan negara untuk menangkal dan mengadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pemerintah membutuhkan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan industri pertahanan yang memiliki pengelolaan manajemen yang baik dan kemampuan teknologi produksi persenjataan untuk menjamin ketersediaan alat peralatan pertahanan (Alpalhan) dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa upaya pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan nasional berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meneliti tentang kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana, khususnya untuk produksi bahan peledak militer yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara, yaitu Bomb P-100L. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini. Model teknometrik digunakan didalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan komponen teknologi yaitu technoware, humanware, infoware dan orgaware.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan tipe rancangan sekuensial eksploratori. Metode kualitatatif digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah memberdayakan industri pertahanan nasional untuk mencapai kemandirian produksi. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis kemampuan komponen teknologi yang dimiliki oleh PT. Dahana dalam rangka mencapai kemandirian produksi.

Hasil analisis menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam pemberdayaan industri pertahanan adalah dengan terus menopang industri pertahanan melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan memiliki kepastian bagi semua pihak. Pada analisis kemampuan komponen teknologi PT. Dahana, hasil analisis menyatakan bahwa klasifikasi kemampuan komponen teknologi yang dimiliki PT. Dahana secara keseluruhan adalah semi modern. Dalam rangka untuk mencapai kemandirian produksi, PT. Dahana harus terus melakukan pengembangan terutama pada kontribusi teknologi yang dinilai rendah.

---

National defense is a government's functions related to the utilization of defense potential and defense strength to deter any threats on national sovereignty, territorial integrity and the national security. To implement these obligations, The goverment needs some policies, legal binding and supported by the national defense industry who has a good management and technological capabilities to produce armament in fullfilment of the defense equipment.

This thesis will analyze the various aspects of government efforts to empower the national defense industry through some policies and legal binding. It is also analyze the capabilities of the technology component measurement in the PT. Dahana, specifically for the military explosive of Bomb P-100L production that only used by the Indonesian Air Force. The technometric model is used in this measurement.

Technometric method will measures the values of all technology component capability based on technoware, humanware, infoware and orgaware. In this research, author uses mixed method with exploratory sequential. The qualitative method used to analyze the government efforts to empower the national defense industry to achieve self reliance production. The quantitative method used to anayze the capability of technology components of PT Dahana within empowerment of the national defense industry to achieve self reliance production.

The results of this research states that the government's empowerment efforts to support the national defense industry should be continued through policies and legal binding as clear as possible and have certainty for all parties. The result of the research of the capability of technology component PT. Dahana states that the classification has been in semi modern. Based in this value, the development of PT. Dahana could have done with more focused, especially on low level of the contribution of the technology that has been assessed."

"Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. Pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan.

---

In the state of defense activities is important to maintain the state 39 s sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero and defense industry competition in Indonesia.

At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry. "

"ABSTRAKTesis ini membahas skenario industri pertahanan Indonesia 2029. Industripertahanan Indonesia berarti seluruh industri nasional yang terdiri atas BUMNdan swasta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan alat peralatanpertahanan dan keamanan (Alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhikepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi diwilayah Indonesia. Tahun 2029 adalah tahun akhir dalam rencana pengembanganpostur Alpalhankam dan industri strategis yang menjadi waktu industri pertahananharus mandiri, baik secara kapasitas industri untuk melakukan inovasi teknologi,maupun dalam membeli, menggunakan, merawat, dan membuat/memproduksiAlpalhankam. Skenario digunakan untuk menguak masa depan yang mungkin(possible) dan masuk akal (plausible) di antara ketidakpastian dan risiko dalamindustri pertahanan Indonesia. Dua faktor ketidakpastian kritis masa depan dalamindustri pertahanan Indonesia menuju kemandirian dipilih untuk menjadi sumbudalam matriks klasik 2 x 2 skenario kemandirian industri pertahanan Indonesiadalam tesis ini

---

ABSTRACTThe focus of this study is the scenario of Indonesia?s defense industry in 2029.Indonesia?s defense industry means the entire national industry consisting of smallstate-owned enterprises (SOEs) and private companies set up by the governmentto produce defense and security equipments (Alpalhankam) and providemaintenance services to meet the strategic interests in the field of defense andsecurity within the Indonesia?s region. The year 2029 is the end year in thedevelopment plan of the Alpalhankam posture and strategic industries when thedefense industry is expected to have become autarky, both in terms of industrialcapacity for technological innovation and also in terms of purchasing, using,maintaining, and manufacturing Alpalhankam. A scenario is used to uncover anypossible and plausible future between the uncertainties and risks in theIndonesia?s defense industry. Two critical factors of uncertainty in the future ofIndonesia?s defense industrial plan toward independence are selected to be theaxis of a classical 2 x 2 matrix scenarios of Indonesia's defense industry autarky inthis thesis."

"Skripsi ini membahas tentang industri senjata di Indonesia sejak bernama Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat Pabal AD tahun 1958 hingga menjadi Perindustrian Angkatan Darat Pindad tahun 1962-1983 dan kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis di tahun 1983-1998 dengan nama PT. Pindad Persero . Terdapat juga gambaran kegiatan industri senjata di Indonesia dari masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sampai akhir pemerintahan Orde Lama. Posisi geografis Indonesia yang berada di lingkungan strategis dunia membuat negara kepulauan ini menghadapi resiko dalam bidang pertahanan. Inti dari pertahanan Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia TNI yang dilengkapi dengan Alat Utama Sistem Persenjataan Alutsista yang memadai. Dalam melengkapi Alutsista, Indonesia menerapkan dua kebijakan, pertama membeli dari negara lain dan kedua memproduksi Alutsista dari dalam negeri yang diwujudkan dalam industri pertahanan. Pindad awalnya bergerak untuk membantu kelancaran kegiatan Angkatan Darat AD dengan menyediakan senjata dan peralatan militer. Setelah menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis BUMNIS , Pindad berganti nama menjadi PT. Pindad Persero dengan kegiatan utama melakukan produksi bidang alat dan peralatan yang membantu kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia.

---

This thesis discusses about the arms industry in Indonesia since it was named Artificial Equipment Factory Pabal AD in 1958 to become Industry of the Army Pindad in 1962 1983 and later became the State Owned Enterprise Strategic Industries in 1983 1998 under the name of PT. Pindad Persero . There is also an overview of the activities of the arms industry in Indonesia from the reign of Colonial Indies to the end of the Old Order government. Indonesia 39 s geographical position in the strategic environment of the world makes this archipelagic country at risk in the field of defense. The core of Indonesia 39 s defense is the Indonesian National Army TNI equipped with the main tool System Armament Alutsista is adequate. In equipping Alutsista, Indonesia implements two policies, first buying from other countries and second producing Alutsista from domestic which embodied in defense industry. Pindad initially moved to help smooth the activities of the Army AD by providing weapons and military equipment. After becoming a State Owned Enterprise Strategic Industries BUMNIS , Pindad changed its name to PT. Pindad Persero with the main activities of producing the field of tools and equipment that help the Indonesian defense and security policy."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran mediasi kemampuan pembelajaran strategi dan kapasitas daya serap serta hubungannya orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan di industri komponen otomotif. Penelitian tentang konsep pembelajaran strategi dan kapasitas daya serap memediasi orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar terhadap kinerja sebagai sarana perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis masih belum banyak dilakukan. Menanggapi hal tersebut penelitian ini dilakukan di lingkungan industri komponen otomotif di Indonesia dimana gambaran rantai   pasok  dalam industri otomotif adalah seperti piramida, di mana perusahaan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) sebagai puncaknya, selanjutnya ditopang perusahaan-perusahaan  pembuat komponen otomotif pada tingkatan yang disebut Tier-1, Tier-2, dan Tier-3. Penelitian ini menggunakan 118 sampel perusahaan komponen otomotif Tier1 atau perusahaan komponen inti. Dengan menggunakan analisis partial least squares (PLS), hasilnya menunjukkan bahwa terdapat full mediating dari kemampuan pembelajaran strategi dan kapasitas daya serap terhadap kinerja perusahaan. Orientasi kewirausahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan kemampuan pembelajaran strategi tetapi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kapasitas daya serap. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa orientasi pasar mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan pembelajaran strategi dan kapasitas daya serap.

---

The main objective of this study is to examine the mediating role of strategy learning capabilities and absorptive capacity and the relationship of entrepreneurial orientation and market orientation to firm performance in the automotive component industry. Research about the concepts of of strategy learning capabilities and absorptive capacity mediates entrepreneurial orientation and market orientation towards firm performance to adapt dynamic environment has received less research attention. Responding to this research was conducted in the Automotive Component Industry environment in Indonesia where the supply chain picture in the automotive industry is like a pyramid, where the Automotive company is at its peak, then supported by automotive component manufacturing companies at a level called Tier-1, Tier-2, and Tier-3. This study uses 118 samples of Tier1 automotive component companies or core component companies. By using partial least squares (PLS) analysis, the results showed that there is full mediating of strategy learning cability and absorptive capacity on firm performance. Entrepreneurial orientation has a significant positive effect on the firm performance and strategic learning capability however does not have a significant effect on absorptive capacity. The results of this study also showed that market orientation has a positive influence on the strategic learning cability and absorptive capacity."