Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194210 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jihaniar Mahiranisa
Peran humas dalam hubungan kemitraan antara startup transportasi dengan mitra dari perspektif employer branding: studi kasus pada hubungan PT X dengan mitra pengemudi motor = The role of public relations in partnership relationship between transportation startup with partners from employer branding's perspective: case study on partnership relationship in PT X with its motorcycle drivers
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai peran Humas dalam hubungan kemitraan antara startup transportasi dengan mitranya dari perspektif employer branding, dengan studi kasus pada hubungan PT X, salah satu startup transportasi terbesar di Indonesia, dengan mitra pengemudi motornya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa peran Humas dalam manajemen startup transportasi dalam hubungan kemitraan perlu ditingkatkan untuk membangun hubungan kemitraan yang kuat dan solid, terutama dalam hal interaksi informal dengan mitra sehari-hari, menjaga kestabilan sistem di aplikasi, dan menjalin hubungan baik dengan komunitas mitra, baik melalui tongkrongan mitra maupun grup WhatsApp.
ABSTRACT
The focus of this study is the role of PR in the partnership relationship between startup transportation with its motorcycle drivers from the perspective of employer branding, with case studies on PT X rsquo s relationship, one of the largest transportation startup in Indonesia, with its motorcycle drivers. This research is a qualitative research with descriptive design. The results suggest that the role of Public Relations in transportation startup management in partnership relationship needs to be improved to build strong and solid partnerships, especially in terms of informal interaction with its motorcycle drivers, maintaining systems stability in application, and establishing good relationship with the drivers communities, via driver rsquo s hang out places and WhatsApp group owned by each drivers communities. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prasetyo Aji Laksono
Hubungan saling menguntungkan antara perusahaan rintisan dan mitra dalam pemanfaatan teknologi informasi (Studi Kasus Startup Warung Pintar) = Mutually beneficial relationship between startup companies and partners in utilizing information technology (Case Study of Warung Pintar Startup)
"Skripsi ini membahas hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan mitra dalam pemanfaatan teknologi informasi. Warung tradisional yang bertransformasi menjadi modern memiliki persoalan adaptasi budaya organisasi dalam relasi antara perusahaan dengan mitra. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara mendalam, studi pustaka, dan  observasi partisipan. Melalui pendekatan kualitatif, skripsi ini menunjukkan bahwa basis hubungan antara pelaku usaha warung tradisional dengan Warung Pintar adalah kemitraan. Hubungan tersebut berimplikasi pada eksistensi UMKM yang mampu beradaptasi di tengah persaingan bisnis. Terbinanya hubungan tersebut menjadikan proses pertukaran barang dan jasa bersifat kontinyu sehingga bisnis dapat terus berkembang.
This thesis discusses the mutually beneficial relationship between companies and partners in the use of information technology. Traditional shops that are transformed into modern shops have the a problem of organizational culture adaptation in relations between companies and partners. The research methods used in this study were in-depth interviews, literature study, and participant observation. Through a qualitative approach, this thesis shows that the relationship between traditional shop businesses and Warung Pintar is a partnership-based relationship. This relationship has implications for the existence of UMKM that are able to adapt in the midst of business competition. The establishment of these relationships makes the process of exchanging goods and services continuous so that the business can continue to grow."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Adam Hafiza
Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Inti Plasma (Studi PT. Charoen Pokphand Indonesia Dengan Mitra Peternak Ayam) = Legal Protection for Parties in the Implementation of Core-Plasma Partnership Agreements (Case Study of PT. Charoen Pokphand Indonesia with Poultry Farmers)
"Sektor usaha yang pada saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat adalah usaha peternakan, yang salah satunya adalah peternakan ayam. Kemitraan dapat menjadi solusi terhadap kurang berkembangnya pelaku usaha peternakan yang dapat membantu meningkatkan peran pelaku usaha peternakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara PT. Charoen Pokhand  Indonesia  dan mitra peternak ayam dalam perjanjian kemitraan dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Perusahaan inti dengan mitra peternak ayam. Metode yang digunakan pada penyusunan penelitian ini deskriptif-analitis, dalam hal ini akan diinventarisir peraturan yang berlaku mengenai kemitraan dalam intensifikasi ternak unggas, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis, dan dengan cara menemukan hukum yang dalam hal ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-masalah yang menyangkut perlindungan hukum inti dan plasma, kemudian membantu mencarikan pemecahnya dengan kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada. Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu pola kemitraan Inti Plasma yaitu pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar ini berkedudukan sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Dalam perjanjian inti plasma dalam ternak ayam terdapat dua pihak yang saling terlibat, yaitu pihak perusahaan sebagai inti, sedangkan pihak peternak sebagai plasma. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Charoen Pokhpand Indonesia dan peternak, kedua belah pihak telah menyebutkan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan inti plasma. Perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. Charoen Pokphand Indonesia telah memenuhi asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk perjanjian telah memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa Peternak plasma sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini memperoleh berupa permodalan, sarana produksi serta bimbingan secara teknis kepada para peternak. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya berjalan memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak ntuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma
The business sector currently experiencing growth among communities is the livestock industry, one of which is poultry farming. Partnership can be a solution to the underdevelopment of livestock business actors, which can help enhance the role of livestock business actors. The problem in this research is how the legal relationship between PT. Charoen Pokhand Indonesia and chicken farm partners in partnership agreements and how the implementation of partnership agreements between the Core Company and chicken farm partners. The method used in the preparation of this research is Descriptive-Analytical, in which regulations regarding partnerships in poultry intensification will be inventoried. This inventory is carried out through a logical and systematic classification process, and by finding the law which starts by describing the problems related to the legal protection of core and plasma, then helping to find solutions critically on the positive legal norms available. The partnership pattern applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia is the Core Plasma partnership pattern, which is a partnership pattern between small entrepreneurs and medium or large entrepreneurs, with the latter being the core and the former being the plasma. In the core plasma cooperation agreement in chicken farming, there are two parties involved, namely the company as the core, and the farmers as the plasma. Based on the cooperation agreement between PT. Charoen Pokhpand Indonesia and farmers, both parties have mentioned the rights and obligations of both parties in the cooperation and the implementation of the core plasma partnership agreement. The partnership cooperation agreement in chicken farming applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia has fulfilled the principles of binding strength, freedom to contract, and the requirements for the formation of a valid agreement. Likewise, the form of the agreement is adequate. Based on the results of interviews conducted by the author with respondents, it can be seen that plasma farmers are greatly assisted by this partnership, obtaining capital, production facilities, and technical guidance for farmers. However, the partnership cooperation agreement has not fully met the principles of balance and good faith, government involvement is needed to provide guidance and technical assistance to farmers to resolve conflicts between the core company and plasma farmers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yolanda Indah Permatasari
Tata kelola kolaboratif pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dari perspektif biaya transaksi pada tiga level kebijakan = Collaborative governance between public and private sector in infrastructure provision from transaction cost perspective in three policy level
"Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif
Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance."
2018
D2470
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erliena Irawati
Perjanjian kemitraan dengan pola inti-plasma pada usaha peternakan : studi kasus pada kemitraan peternak ayam dengan PT. CAS = Partnership agreement with the pattern of nucleus-plasma in the livestock business : a case on the partnership between chicken farmers and PT. CAS
"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.
Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35957
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devis Dersi Anugrah
Perjanjian kemitraan di sektor perkebunan Kelapa Sawit dalam perspektif hukum persaingan usaha studi kasus perjanjian kemitraan inti plasma antara PT X dengan koperasi Y di Bengkulu = Partnership agreements in the plantations sector Palm Oil in perspective law business competition case study partnership agreements the nucleus plasma between PT X and koperasi Y in Bengkulu
"Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dalam hal umum maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang kemitraan maka hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 50a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 'Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan'. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam tesis ini akan dibahas mengenai perjanjian kemitraan inti plasma di Indonesia, kesesuaian perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan.
In performing an business must apply the principles business competition healthy as regulated in the law number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition that is they did not do monopoly, as having only one buyer, mastery market and so on. But in article 50a stated that 'a provision in a law this could be exempted when deeds and / or agreement was aimed to implement laws and regulations'. When deeds and / or agreement referred to this is a deed to perform a business activities in terms of common so this regulation was not be a problem, but when deeds and / or agreement was done a business activities in the field of partnership so that this will cause a problem that is the difference between article 50a the act of number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition with act number 20 years 2008 on micro business, small and medium. On bill number 20 years 2008 stated that 'partnership is cooperation in entanglement business, either directly or indirectly, based on the principle need each other, trust, strengthen, and profitable'. So based on such statement in this will be discussed in the partnership agreements the nucleus plasma in Indonesia, conformity partnership agreements with the principles business competition healthy, and supervision with the implementation of the partnership the agricultural sector."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45168
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Kartika Sari
Klausula imbalan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta: Studi kasus perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta
"Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif.
Tesis ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta adalah kerjasama yang berbentuk operasional/pemeliharaan, kelola, sewa, konsesi, bangun guna serah, bangun serah guna, bangun sewa serah, rehabilitasi kelola serah, bangun tambah kelola serah, dan patungan; sedangkan sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra adalah kerjasama berbentuk konsesi. Bentuk-bentuk imbalan yang digunakan pada perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta adalah fee (pembayaran) yang dibayarkan pemerintah kepada swasta dan bagi hasil imbalan antara pemerintah dengan swasta. Bentuk imbalan pada perjanjian kerjasama Pam Jaya dengan Aetra adalah bagi hasil imbalan, di mana masing-masing Aetra dan Pam Jaya menerima Pendapatan Yang Dibagi dan Pendapatan Yang Tidak Dibagi.
Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian imbalan dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta, khususnya di sektor air.
An example of public-private partnership in water sector in Indonesia is the partnership between PDAM Jakarta (Pam Jaya) and PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). The writer conducted a research in the legal nature relation and the form of charge of the public-private partnership contract and the legal nature relation and the form of charge of the partnership contract of Pam Jaya and Aetra. The method that is used in the research is juridical normative, which conducted a research of legal norm in the regulations, with the evaluatif research typology.
This thesis concludes that legal nature relation of the public-private partnership contract is a partnership in the form of operational/ maintenance , management, lease, concession, build operate transfer, build transfer operate, build lease transfer, rehabilitate operate transfer, build rehabilitate, operate transfer, and joint venture; and the legal nature relation of the Pam Jaya-Aetra partnership contract is concession. Forms of charge of public-private partnership contract are divided into service fee that is paid by the public to the private and revenue sharing between public and private. Form of charge of Pam Jaya-Aetra partnership contract is revenue sharing, where each Pam Jaya and Aetra receives shared revenue and unshared revenue.
At the end of this thesis, the writer proposes an idea to the Government of Indonesia to enact a regulation that governs the guidance of charge giving in the public private partnership contract, especially in water sector."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28696
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ruli Arifah
Bentuk kerjasama public private partnership untuk pengembangan Pasar Seni Gabusan = Public private partnership arrangement form for Gabusan Art Market development
"[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentangBentuk Kerjasama Public Private Partnership Untuk Pengembangan Pasar Seni Gabusan. Pengembangan Pasar Seni Gabusan ini adalah dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas baru yaitu hotel, cottage, convention hall, showroom, pintu masuk dan koridor Pasar Seni Gabusan yang bertujuan untuk menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan ke Pasar Seni Gabusan. Jumlah kunjungan yang minim merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Pasar Seni Gabusan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemkab Bantul bekerjasama dengan
sektor swasta untuk melakukan pengembangan Pasar Seni Gabusan. Commercial force merupakan faktor pendorong utama Pemkab Bantul untuk melakukan kerjasama pemerintah swasta. Sementara opposition by legislative dan opposition by public merupakan faktor penghambat kerjasama pemerintah swasta untuk pengembangan Pasar Seni Gabusan. Strategi kerjasama yang cocok untuk pengembangan Pasar Seni
Gabusan berdasarkan kondisi existing yang ada adalah dengan Public Private Partnership dengan bentuk joint venture.
ABSTRACT
This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This
development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local
Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as
hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with
qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo
Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors
is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo
Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors
is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo Government and Bantul.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for
Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as
hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This
development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors
is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with
qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local
Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop
Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by
legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The
suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing
condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo
Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for
Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as
hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This
development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors
is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with
qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local
Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop
Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by
legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The
suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing
condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo
Government and Bantul Government.;This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for
Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as
hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This
development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors
is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with
qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local
Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop
Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by
legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The
suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing
condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo
Government and Bantul Government., This thesis discusses about Public Private Partnership Arrangement Form for
Gabusan Art Market Development which take build some new facilities such as
hotel, cottage, convention hall, showrooms, new entrance, and corridor. This
development aimed to attract and increase the number of visitors. The lack of visitors
is the main problem faced by Gabusan Art Market. This thesis is written with
qualitative approach. The results of the study shows that the Bantul Local
Government have a plan to make a partnership with private sector to Develop
Gabusan Art Market. Commercial Force is the main force which urge Bantul Local
Government to make a partnership with private sector. While opposition by
legislative and opposition by public are the main obstacles of partnership. The
suitable strategies for the Gabusan Art Market development based on existing
condition is Joint Venture between Jogja Investment Forum, Timbulharjo
Government and Bantul Government.]"
2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adinara Triaswara
Public-Private Partnership (PPP) antara Pemerintah Swiss dan Nestle dalam Program Kerja Sama Pembangunan Internasional = Public-Private Partnership (PPP) between the Swiss Government and Nestle in International Development Cooperation Programs
"Swiss merupakan salah satu negara anggota Development Assistance Committee yang kerap melakukan bantuan luar negeri. Terkait pembangunan internasional berkelanjutan bidang manajemen air, Pemerintah Swiss juga telah melaksanakan berbagai program secara mandiri melalui badan-badan pemerintah yang mereka miliki seperti the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Kehadiran aktor privat dalam hubungan internasional kemudian memicu dilaksanakannya public-private partnership (PPP) dalam program-program pembangunan internasional Pemerintah Swiss. Dalam bidang manajemen air itu sendiri, SDC melaksanakan PPP dengan Nestlé dalam program More Coffee Less Water di Vietnam dan program SuizAgua di Peru. Meskipun PPP dipercaya mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu program, keterlibatan Nestlé menimbulkan sebuah pertanyaan karena adanya orientasi kebijakan dalam hal manajemen air yang cenderung berbeda dengan Swiss. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Rational Choice untuk memahami alasan di balik dilibatkannya Nestlé dalam program More Coffee Less Water dan SuizAgua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode survei literatur terhadap sumber-sumber sekunder, penulis menemukan bahwa SDC dan Nestlé sama-sama memiliki kepentingan yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan PPP dalam kedua program tersebut pilihan yang paling rasional bagi mereka.
Switzerland is one of the Development Assistance Committee’s member countries which often provides international aid. In regards to sustainable international development within the water management field, the Swiss government has executed several independent programs through its federal bodies such as the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Furthermore, the presence of private actors in international relations has triggered the use of public-private partnerships (PPP) in said programs. Within the water management field itself, SDC has conducted two PPPs with Nestlé in the More Coffee Less Water program in Vietnam and the SuizAgua program in Peru. Although PPPs are thought to be able to increase the efficiency and quality of a program, Nestlé’s involvement raises a question because of its generally opposing water management policy orientation. Consequently, this paper utilizes the Rational Choice theory to understand the reason behind Nestlé’s involvement in More Coffee Less Water and SuizAgua. While applying a qualitative approach and utilizing a literature survey method towards secondary sources, this paper finds that both SDC and Nestlé have converging interests and therefore making PPP the most rational choice for both parties in said programs."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggi Ferina Juliyani
Peran Hubungan Masyarakat dalam Mengelola Manajemen Media Saat Komunikasi Paracrisis (Studi Terhadap Kasus Pembayaran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada Mitra Kerja) = The Role of Public Relations in Managing Media Management During Paracrisis Communication (A Case Study on the Payment Issue of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk to Business Partners)
"Penelitian ini membahas paracrisis yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran kepada mitra kerja. Dalam situasi ini, WIKA dihadapkan pada serangkaian keluhan dan protes dari vendor dan subkontraktor melalui komentar media sosial, terutama Instagram. Dengan menerapkan pendekatan Situational Crisis Communication Theory dan Image Restoration Theory, penelitian ini menganalisis dampak paracrisis terhadap reputasi perusahaan serta strategi hubungan masyarakat dalam mengelola media sosial dan hubungan dengan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WIKA mengatasi paracrisis dengan menerapkan strategi reformasi untuk mengkomunikasikan prosedur pengaduan melalui media sosial dan merespons isu-isu secara responsif. Selain itu, dukungan positif dari media turut berkontribusi secara signifikan untuk meminimalisir dampak negatif pada reputasi perusahaan. WIKA juga telah melakukan dua tahap Image Restoration Theory, yakni simple denial dan reducing the offensiveness. Keberhasilan WIKA dalam mengelola paracrisis ini menekankan pentingnya transparansi dan responsif terhadap masalah yang muncul, serta menjalin hubungan positif dengan media sebagai bagian integral dari strategi hubungan masyarakat.
This study discusses the paracrisis faced by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), especially related to payment delays to business partners. In this situation, WIKA faced a series of complaints and protests from vendors and subcontractors through social media comments, particularly on Instagram. By applying the Situational Crisis Communication Theory and Image Restoration Theory, this research analyzes the impact of the paracrisis on the company's reputation and public relations strategies in managing social media and relationships with the media. The results indicate that WIKA addressed the paracrisis by applying a reformative strategy to communicate complaint procedures through social media and respond to issues responsively. Additionally, positive support from the media significantly contributed to minimizing negative impacts on the company's reputation. WIKA also implemented two stages of the Image Restoration Theory, namely simple denial and reducing offensiveness. The success of WIKA in managing this paracrisis emphasizes the importance of transparency and responsiveness to emerging issues, as well as building positive relationships with the media as an integral part of public relations strategy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>