Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTugas karya akhir ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi militer Perancis di dalam konflik C te d rsquo;Ivoire tahun 2002. Konflik yang terjadi di dalam politik C te d Ivoire berawal dari masalah perekonomian dan juga masalah rasisme yang mengakar di dalam politik C te d rsquo;Ivoire. Masalah tersebut mengalami puncak di pemberontakan tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur. Di dalam memahami faktor pendorong kebijakan intervensi Perancis, penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional di dalam pendekatan realisme. Digunakan pula faktor-faktor pendukung terjadinya intervensi militer yang dikemukakan oleh Neil MacFarlane. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya intervensi militer yang dilakukan oleh Perancis. Ketiga faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor hubungan historis, serta faktor pengaruh tokoh atau aktor politik.

---

ABSTRACTThis study tries to analyze the causes of Frances intervention in C te d rsquo Ivoires 2002 conflict. The conflict which occured in C te d Ivoire caused by economic issues and also racism problems which have rooted in C te d Ivoires politics. These problems reached its peak in the 2002 rebellion in C te d Ivoire. The qualitative method was used in this study by conducting a study of literature. In understanding the the causes of Frances policy of intervention, this study uses the concept of national interests in realism approaches. This study also use the causes of military intervention which put forward by Neil MacFarlane. In conclusion, there are three factors which caused Frenchs military intervention. They are economic factors, historical factors, and the political actors. "

"Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor serta penyebab konflik perizinan pembangunan gereja GKI Yasmin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan menjelaskan penyebab konflik dari perspektif masing-masing aktor. Forkami ingin melindungi masyarakat dari upaya Kristenisasi, GKI Yasmin ingin membangun gerejanya, dan Pemerintah Kota Bogor ingin memelihara stabilitas di Kota Bogor. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penyebab konflik ini bagi Forkami adalah upaya Kristenisasi di Indonesia. Menurut GKI Yasmin konflik ini timbul karena ketidaktegasan Pemerintah Kota Bogor, sedangkan pemerintah kota merasa konflik ini timbul karena masyarakat yang tidak patuh pada peraturan.

---

This thesis explains about the actors’ interest and the causes in the conflict of building permit for GKI Yasmin in Bogor City. This thesis is a explanative qualitative research which explain about the interests of the actors and also explain the cause of this conflict with each actor’s perspective. Forkami wants to protect the citizens from Christianisation, GKI Yasmin wants to build their Church, and the local government wants to keep the stability in the city.

This thesis shows that the cause of the conflict for Forkami is the Christianisation which happened in many places in the country. For GKI Yasmin, this conflict happened because the local government showed indecision. But the local government feels that the conflict happened because the citizens did not obey the rules which already been made."

"Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Selama ini dalam prakteknya sering dilakukan intervensi dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah intervensi Dewan Keamanan PBB pada konflik yang terjadi di wilayah Pantai Gading.

---

A sovereign state is a state where they have the highest power in their territory. This concept can not be breached by any nations. United Nations Security Council that in purpose to maintain international peace and security can have jurisdiction on an internal conflict. The internal conflict becomes United Nations Security Council's jurisdiction if it can be escalated to threat to peace, breach to peace, and an act of aggression. In practice, there have been a lot of cases about intervention done by states. With this research, there is hope to answer the problems about intervention that had been done by United Nations Security Council in Cote d'Ivoire."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab utama dari terjadinya kembali konflik di Sudan Selatan antara SPLM/A yang merupakan etnis Dinka dan SPLM-IO yang didominasi oleh etnis Nuer pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur secara online. Penelitian ini menggunakan Theory of Protracted Social Conflict oleh Edward Azar untuk menganalisis keberlanjutan konflik di Sudan Selatan pasca kemerdekaan pada tahun 2013 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis penyebab dan kondisi yang membuat suatu konflik menjadi berkepanjangan yang dibagi menjadi dua, yaitu Genesis; Communal Context/Communal Identity, Government and State Role, International Linkage yang menjadi penyebab dari konflik berkepanjangan dan Process Dynamics; Communal Actions and Strategies, State Actions and Strategies, dan Built in Mechanism of Conflict yang merupakan proses terjadinya dinamika dalam konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya kembali konflik di Sudan Selatan pada tahun 2013 disebabkan oleh faktor hubungan antara Dinka dan Nuer yang historis buruk, dominasi SPLM/A dalam pemerintahan Sudan Selatan, pemerintahan Kiir yang represif, dan otoriter, kekecewaan terhadap pemerintahan Kiir, dan negara lain yang mendorong terjadinya konflik karena adanya kepentingan di Sudan Selatan. Selain itu, dimulainya konflik disebabkan oleh penurunan wakil Presiden Riek Machar oleh Salva Kiir dan penyerangan terhadap etnis Nuer oleh Dinka.

---

This study discusses the main causes of the recurrence of conflict in South Sudan between the SPLM/A who are ethnic Dinka and SPLM-IO which are dominated by Nuer ethnicity in 2013. This study uses qualitative research methods by conducting a literature study online. This study uses the Theory of Protracted Social Conflict by Edward Azar to analyze the continuation of conflict in South Sudan after independence in 2013 to 2019. Furthermore, this study analyzes the causes and conditions that make a conflict become prolonged divided into two, namely Genesis; Communal Context/Communal Identity, Government and State Role, International Linkage that are the cause of prolonged conflict and Process Dynamics; Communal Actions and Strategies, State Actions and Strategies, and Built in Mechanism of Conflict which is the process of dynamics in a prolonged conflict. The study find that the recurrence of the conflict in South Sudan in 2013 was caused by the historically poor relationship between Dinka and Nuer, SPLM/A dominance in the South Sudan government, the repressive, and authoritarian Kiir government, disappointment to the Kiir government, and other countries which led to conflict because of interests in South Sudan. In addition, the start of the conflict was caused by the decline of Vice President Riek Machar by Salva Kiir and the attack on the Nuer ethnic group by Dinka."

"Tesis ini merupakan pembahasan mengenai tindakan PBB dalam mengatasi proliferasi peredaran senjata kecil dan ringan di negara Liberia, Sierra Leone dan Cote d?Ivoire pada tahun 2000-2005. Isu senjata kecil dan ringan mulai menjadi perhatian dunia internasional pasca Perang Dingin. Senjata-senjata tersebut sudah menimbulkan krisis kemanusiaan karena sering digunakan di dalam konflik maupun tindakan kriminal di berbagai negara di dunia ini. Pada daerah konflik, senjata kecil dan ringan digunakan untuk mencapai tujuan politik pihak-pihak yang bertikai. Senjata ini juga digunakan oleh mereka untuk melakukan aksi kriminal yang dapat merugikan orang banyak.Begitu pula yang terjadi di benua Afrika. Di benua ini banyak konflik seperti pemberontakan, konflik etnis, konflik agama dan lain sebagainya. Ada tiga negara di benua Afrika bagian barat yang dapat diteliti proliferasi senjata kecil dan ringannya. Negara tersebut adalah Liberia, Sierra Leone dan Cote d?Ivoire.Negara Liberia, Sierra Leone dan Cote d?Ivoire juga terkena dampak dari proliferasi senjata kecil dan ringan, ini dapat dilihat dari semakin berlarutnya konflik serta memperpanjang pertikaian yang telah ada. Senjata yang beredar secara luas di ketiga negara ini digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Dampaknya adalah jatuhnya korban sipil dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu juga menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya jumlah pengungsi, meningkatnya wabah penyakit dan kelaparan dan lain sebagainya.Karena tidak dapat diatasi secara baik oleh Pemerintahnya masing-masing, sehingga PBB sebagai badan organisasi internasional mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut campur dalam menangani isu tersebut. Di negara Liberia dan Sierra Leone, PBB dapat mengatasi proliferasi senjata kecil dan ringan dengan baik tetapi tidak di Cote d?Ivoire.

---

This Thesis discuss about UN action against small arms and light weapons proliferation in Liberia, Sierra Leone and Cote d?Ivoire between 2000 to 2005. Small arms and light weapons issues concerned were in post cold war. Those weapons most widely used in conflict and criminality in all over the world. In conflict area, small arms and light weapons used for political purposes. This weapon also used for criminal action whose damaging many people.In Africa these cases also cause serious problems. This continent has many conflicts such as rebel, ethnic conflict, religious conflict, and others. There are three countries in West Africa that can be examined dealing with the small arms and light weapons proliferation. These countries are Liberia, Sierra Leone and Cote d?Ivoire.In Liberia, Sierra Leone and Cote d?Ivoire severely got an impact due to this issues. The weapons that spread out all over those countries, most probably use for war. So many people who died caused by this weapon. And so many problems caused by this weapon as well, such as poverty, un employee, refugees, disease, starving, and others.The government of those countries unable to cope the illegal weapons, therefore the UN take over those issues. In Liberia and Sierra Leone the problem can be overcome by UN, but cannot in Cote d?Ivoire."

"Skripsi ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden Perancis tahun 2007. Penulis berasumsi kefektifan strategi komunikasi politik yang dilakukan Nicolas Sarkozy dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial masyarakat Perancis yang tengah mengalami perubahan, serta kedekatannya dengan para penguasa media massa di Prancis. Meningkatnya pemilih mengambang dan menurunnya identifikasi partai juga menjadi konteks pemilihan strategi komunikasi Nicolas Sarkozy. Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori dan konsep marketing politik, kampanye politik, Soundbites dan Imagesbite serta identifikasi partai untuk menganalisis strategi aktor politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik pemilih.

---

This thesis aims to describe and analyze Nicolas Sarkozy's political communication strategies in France presidential election 2007. The writer assumes the effectiveness of political communication strategies undertaken by Nicolas Sarkozy influenced by the political and social situation of French society, and also the proximity to the rulers of the mass media ind France. Increased floating voters and declined of party identification also one of the context of Nicolas Sarkozy's political communication strategies. In anlyzing this phenomenon the writer uses the theories and concepts of politcal marketing, political campaign, soundbites and imagebites and party identification to analyze the strategies of political actors in conveying political massages to the voters."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab utama kemiskinan di 26 Propinsi sejak tahun 2002-2007. Data yang digunakan adalah data panel propinsi dengan Indeks Foster- Grees-Thorbecke sebagai variabel terikat dan sembilan variabel bebas yang mewakili karakteristik determinan kemiskinan individu rumah tangga, aksesibilitas, dan makro.Dengan menggunakan Model Random Effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, rumah tangga yang menggunakan listrik, jumlah Puskesmas Keliling, dan pertumbuhan ekonomi terbukti mengurangi semua indikator kemiskinan. Adapun variabel rumah tangga yang menggunakan air bersih hanya terbukti mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan. Oleh karena itu meningkatkan mutu pertumbuhan ekonomi layanan pendidikan-kesehatan serta infastruktur dasar sangat penting bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor that influenced poverty in 26 Provinces from 2002 until 2007. It used panel data of provinces, where Index- Foster-Grees-Thorbecke as dependent variable and nine independent variables represented the determinant of poverty characteristics. The method of analysis used Random Effect model.Generally, the variables of economic growth human capital and households using electricity have negative and significant correlation with all poverty indexes. The while variable of Households having clean resources of water has negative and significant correlation with head count index only. Therefore, improving quality of growth, education and health services, supplying basic infrastructure are needed to reduce the poverty indexes."

"Tesis ini membahas kasus konflik industrial XYZ yang berujung pada pemogokan ribuan karyawan. Bagaimana menyelesaikan konflik industrial menjadi pertanyaan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dengan desain deskriptif yang menggunakan metode wawancara dan analisis isi, observasi dan studi pustaka, diperoleh hasil analisa bahwa mediasi merupakan intervensi terbaik dalam menyelesaikan konflik industrial XYZ. Hasil mediasi adalah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama pada bulan Februari 2012 dan berakhirnya pemogokan. Semoga apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dapat diterapkan dengan konsisten dan penuh komitmen oleh karyawan dan manajemen XYZ, termasuk pihak pemerintah sebagai mediator. Hasil perundingan dari mediasi-mediasi yang dilakukan diharapkan memberi pengalaman yang baik bagi XYZ maupun perusahaan lain dalam memelihara hubungan industrial kedepannya nanti.

---

This thesis discusses the case of XYZ industrial conflict that led to the strike of thousands of employees. How to resolve industrial conflict becomes a question of this research. After conducting research in a qualitative descriptive design using interviews and content analysis, observation and literature study, obtained by the analysis that mediation is the best intervention in resolving industrial conflicts XYZ. The results of mediation is the signing of the Collective Labour Agreement in February 2012 and the end of the strike. Hopefully what has been a mutual agreement can be implemented with a consistent and committed by employees and management of XYZ, including the government as a mediator. The results of the negotiations conducted mediations are expected to have a good experience for XYZ and other companies in the maintenance of industrial relations in the future later."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepentingan Rusia dalam intervensi militer yang dilakukan pada konflik Ukraina tahun 2013? 2015. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen. Hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya, yakni adanya kepentingan Rusia di Ukraina yang terkait dengan strategi compellence dan kegagalan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa karena sanksi yang dianggap tidak kredibel serta tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Rusia. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori yang dikemukakan Robert Art mengenai penggunaan kekuatan militer dan teori yang dikemukakan Hovy, Huseby, dan Sprintz mengenai sanksi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepentingan tersebut terkait dengan strategi compellence yang dilakukan Rusia untuk mengubah tindakan Ukraina yang dianggap sebagai ancaman, yakni orientasi pemerintahan yang semakin pro-Barat. Selain itu, kepentingan tersebut juga terkait dengan kepentingan keamanan Rusia yang lebih menjadi prioritas dibandingkan kepentingan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa tidak mampu menghentikan intervensi yang dilakukan Rusia. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hipotesis penulis teruji secara empiris.

---

This study was carried out to obtain the description of Russian interests in military intervention conducted in the Ukraine conflict in 2013 to 2015. The qualitative data were collected by conducting document analysis. The result of the analysis showed that it was in accordance with the hypothesis. This study used two theories. First, this study used the theory of the use of force by Robert Art. Second, this study used the theory of economic sanction by Hovy, Huseby, and Sprintz.

Based on the result of this study, Russian interests in Ukraine conflict could be related to compellence strategy conducted by Russia to change Ukraine's behavior that could be seen as a threat, that is its more pro-Western government orientation. Beside that, those interests could be related to Russian security interests that became their major priority compared to its economy interests. It made the European Union economic sanctions towards Russia could not stop the intervention. The result of this study showed that the hypothesis was tested empirically."