Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tasikmalaya. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya melakukan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah yang sekarang ini sudah didukung dengan adanya perkembangan teknologi, lebih khususnya website. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian keterbukaan informasi puublik oleh KPPN Tasikmalaya melalui website. Penelitian ini menjelaskan bagaimana beberapa pasal pada UU No. 14 Tahun 2008 atau Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan oleh KPPN Tasikmalaya, yaitu aturan mengenai informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik dan informasi yang disediakan secara berkala.

---

This research aims to acknowledge the Implementation of Public Information Disclosure on Government Agencies in State Treasury Service Office KPPN of Tasikmalaya rsquo s Website. There is also a background to this research is the importance of doing public information disclosure by government agencies which now is supported with the existence of technological development, more spesific in website. The question in this research is how to implement the disclosure of public information by KPPN Tasikmalaya through website.

This research explains how some articles in Act number 14 year 2008 or Act of Public Information Disclosure UU KIP about the disclosure of public information which implemented by KPPN Tasikmalaya, which is the rule regarding information that shall be informed by Public Agency and information which is provided on a regular basis."

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.

---

This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas . Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengukuran kinerja birokrasi publik melalui lima dimensi dengan sebelas indikator yang menunjukan capaian kinerja. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pendapat masyarakat serta karakteristik kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN Nasional/Bappenas dalam penyediaan informasi publik. Berbeda dengan pendekatan, metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Pertama, melalui dimensi produktivitas dengan hasil satu indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Kedua, dimensi kualitas layanan dengan hasil satu indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Ketiga, melalui dimensi responsivitas dengan hasil dua indikator terpenuhi. Keempat, melalui dimensi responsibilitas dengan hasil dua indikator belum terpenuhi. Terakhir, dimensi akuntabilitas dengan hasil dua indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat enam capaian kinerja yang telah tepenuhi dan lima capaian kerja yang masih belum terpenuhi.

---

This research aims to analyze the performance of the Public Information Service Unit of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas. The research uses the theory of performance measurement of the public bureaucracy through five dimensions with eleven indicators that show performance achievement. The quantitative approach is carried out through public opinion and the performance characteristics of the Public Information Service Unit of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas in providing public information. The data collection method by qualitative techniques through in-depth interviews with several sources. First, the productivity dimension with the results of one indicator fulfilled and one indicator unfulfilled. Second, the dimension of service quality with the results that one indicator fulfilled and one indicator unfulfilled. Third, the dimension of responsiveness with the results of two indicators fulfilled. Fourth, the responsibility dimension with the results of the two indicators unfulfilled. Fifth, the accountability dimension with the results of two indicators fulfilled and one indicator unfulfilled. The results show that there are six performance achievements fulfilled and five work achievements unfulfilled."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."

"Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi situs web yang telah dibuat oleh setiap Pengadilan Negeri khususnya wilayah Sulawesi Utara. Evaluasi situs web dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas tingkat pelayanan dan keterbukaan informasi. Pada penelitian ini digunakan framework dimensi e-GovQual sebagai indikator dalam pengukuran kualitas pelayanan pada situs web. Selain itu, framework dimensi transparansi Website Attribute Evaluation System (WAES) sebagai acuan indikator dari tingkat keterbukaan informasi. Indikator dari WEAS tersebut akan disesuaikan dengan UU KIP dan standar Mahkamah Agung RI. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah responden untuk disurvei dalam evaluasi pelayanan pada situs web. Selain itu, self assessment system juga digunakan sebagai evaluasi keterbukaaan informasi publik. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 1 sampai 4. Proses pengolahan data dari penelitian ini dilakukan mulai dari analisis, pengukuran, hingga perbandingan pada masing-masing aspek E-Govqual dan KI. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat pelayanan pada situs web lebih baik dari pada tingkat keterbukaan informasi. Selisih rata-rata antara aspek e-govqual dan KI adalah 28%. Selain itu, 6 dari 7 situs web pada aspek pelayanan masuk dalam katagori "baik". Disudut pandang yang lain aspek KI masuk dalam katagori "tidak baik" dan "kurang baik". Sehingga secara gabungan dari aspek e-govqual dan KI, kualitas situs web pada Pengadilan Negeri se-Sulawesi Utara masih kurang baik.

---

ABSTRACTThis study was conducted to determine, analyze and evaluate the website which has been created by any Court of First Instance in particular the North Sulawesi. Evaluation of web sites in this study aims to measure the quality level of service and information disclosure. In this study used e-GovQual dimensional framework as an indicator in measuring the quality of services on the website. In addition, the dimensions of the transparency framework Attribute Website Evaluation System (WAES) as a reference indicator of the level of information disclosure. Indicators of weas shall be adjusted to the standard Freedom of Information Law and the Supreme Court. This study was carried out involving a number of respondents to be surveyed in the evaluation of services on the website. In addition, self-assessment system is also used as an evaluation of greater openness of public information. The indicators used in this study is a Likert scale of 1 to 4. The processing of the data from this research ranging from analysis, measurement, by comparison on each aspect of E-Govqual and KI. The results obtained from this study is the level of service on the website is better than the level of information disclosure. The average gap between aspects of e-govqual and KI is 28%. Additionally, 6 of 7 websites on service aspects included in the category of "good". Corner view of another aspect of KI included in the category "not good" and "poor". So that combination of aspects of e-govqual and KI, the quality of web sites on the Court of First North Sulawesi is still not good."

"Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian implementasi UU KIP oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hal yang belum berhasil dilihat dari faktor komunikasi, kecukupan sumber daya, dan kepemilikan SOP, sedangkan implementasi yang sudah berhasil dapat dilihat dari tersedianya fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi publik.

---

The right to access information is progressively well guaranteed after the enactment of Law 14 of 2008 on the Openness of Public Information. The Law is a national mandate which must be obeyed by all public bodies to be able to provide information that is requested by the society.

In Jakarta, Department of Education is one of public bodies that has the most information application. Therefore, researcher aims to find out what are the things that have or have not succeeded in implementation of Openness of Public Information Law at Education Department of DKI Jakarta. This research uses qualitative approach by collecting datas with field and literature studies, as well as interviews.

The result of this research shows that there are some factors that have not yet sucsesfully implemented, which are communication, resource adequacy, and SOP ownership; whereas the implementation that has succeeded can be seen from the availability of facility to support public information service."

"Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang Undang No 14 tahun 2008 mewajibkan semua Badan Publik melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketetapan undang undang. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang menyambut baik Undang Undang No 14 tahun 2008 tersebut dengan membuat Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Peneliti tertarik untuk meneliti ini karena ditemukan beberapa masalah dalam implementasinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dengan studi lapangan studi kepustakaan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi pembentukkan PPID serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji konsekuensi terhadap informasi.

---

Transparency of public information that be reguated in Act Number 14 of 2008 requires all Public Institutions perform the transparency of information accordance with the law. Ministry of Home Affairs is one ministry that welcomed the Act Number 14 of 2008 in make Minister of Home Affairs Regulation Number 35 of 2010 on Guidelines for the Management of Information and Documentation Services at the Ministry of Home Affairs and Local Government.Researcher interested in studying this because there are some problems in the implementation. Researcher used a qualitative approach descriptive with data collection by field studies library research in depth interviews and observations.The results showed that the implementation still has several shortcomings such as lack of Standard Operating and Procedures on information request the formation of PPID and the inability of Kemendagri do the information consequential harm test."

"Keterbukaan Informasi Publik sebagai tanggung jawab semua institusi publik dan hak warga Indonesia adalah dasar untuk mendorong bangsa menuju keadaan yang lebih independen dalam ekonomi sosial dan aspek politik melalui pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh lembaga lembaga publik yang bersih dan transparan Namun fakta menunjukkan bahwa hukum Keterbukaan Informasi Publik UU KIP No 14 2008 dan prosedur untuk meminta dan menerima informasi publik masih belum banyak dikenal oleh warga negara Indonesia sehingga kesadaran masyarakat tentang ini masih rendah Dari hasil survei jumlah yang sangat besar 82 dari pemuda Indonesia berusia 18 24 tahun tingkat pendidikan tersier menginginkan pemerintah dan badan publik yang lebih terbuka Pemuda Indonesia berusia 18 24 tahun atau mahasiswa sebagai fokus dari makalah ini adalah demografi potensial untuk dididik mengenai Keterbukaan Informasi Publik Makalah ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap mahasiswa Universitas Indonesia oleh Kantor Komunikasi dan Informasi Universitas Indonesia KKI UI melalui perspektif manajemen hubungan masyarakat Sampai saat penulisan makalah ini KKI UI belum menciptakan program khusus yang melibatkan pemuda sehingga membuat segmen anak muda belum terdidik sepenuhnya tentang Kebebasan Informasi Publik Kata kunci Keterbukaan Informasi Publik pemerintahan terbuka public relations manajemen hubungan masyarakat mahasiswa pemuda Universitas Indonesia

---

Freedom of Public Information as the responsibility of all public institutions and the right of the citizens of Indonesia is the foundation to push the nation towards a more independent state in its economy social and political aspects through sustainable development that is supported by clean and transparent public institutions However fact showed that the law of Freedom of Public Information UU KIP No 14 2008 and the procedure to ask and receive public information are still not widely known by the citizen of Indonesia thus the public awareness about this important issue is still low From a survey result an overwhelming amount of 82 of young Indonesians aged 18 24 years old tertiary education level wants a more open national government Young Indonesians aged 18 24 years old or university students as the focus of this paper is a potential demographic to be educated on the Freedom of Public Information This paper aims to analyze the socialization of Freedom of Public Information towards Universitas Indonesia university students by the Office of Communication and Information through the perspective of public relations management Until the time of writing of this paper the office has not yet created a program specifically engaging the youth thus making the youth segment not yet educated about the Freedom of Public Information to its fullest potential Keywords Freedom of Public Information open government public relations public relations management university students youth Universitas Indonesia"