Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan salah satu program kredit Orde baru, Kredit Candak Kulak, yang dilaksanakan pada tahun 1976 hingga 1998. Program tersebut menandai perluasan fungsi Koperasi Unit Desa KUD dalam pendistribusian program kredit bagi masyarakat pedesaan. Tidak hanya menandai perluasan fungsi KUD, program KCK juga menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam sektor yang lebih luas lagi. Selama pelaksanaan program bahkan hingga sekarang, masih terdapat kesalahan konsepsi terhadap program KCK dengan program-program kredit lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang kecil atau bakul merupakan sasaran utama program dengan ciri khas program yang memuat aspek pendidikan dan tidak memerlukan jaminan. Selain itu, alasan pokok yang mendasari pelaksanaan program adalah kemampuan ekonomi dan keuangan negara untuk melaksanakan program KCK.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis comprises explanation about the enforcement of one of New Order 39s rural credit programs, Candak Kulak Credit, which was held in 1976 until 1998. The program itself marks the extention of Rural Cooperative or Koperasi Unit Desa KUD function in alloting credit programs to rural people. Not only marking KUD new function, the program also discloses government 39s intention in improving rural people economy condition and their welfare in a wider sector. During the program enforcement even up until now, misconception still ensues regarding the program itself with many other credit programs which were established by New Order government. From the results, it can be concluded the program aimed traders or bakul as its main target with the programs uniqueness riveted to its educational aspect and without guarantee fund. Moreover, the underlying reason behind the program enforcement was the nations economy and finance capabilities to carry out KCK program."

"Sejak 1968 hingga 1970an investasi Korea Selatan di Indonesia lebih condong kepada industri kedutanan dan perkayuan khususnya dalam produksi kayu gelondongan. Namun pada 8 Mei 1980 Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor kayu gelondongan secara bertahap dan secara total pada 1985. Pada akhir 1980an terjadi peningkatan investasi Korea Selatan di industri manufaktur yang mengakibatkan perubahan kecenderungan pola investasi Korea Selatan di Indonesia menjadi industri manufaktur.Beranjak dari itu, penelitian ini hadir untuk mengungkap bagaimana perubahan pola investasi Korea Selatan di Indonesia dari industri kehutanan dan perkayuan menjadi industri manufaktur serta apakah larangan ekspor kayu gelondongan tahun 1980an juga turut mempengaruhi perubahan tersebut. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama dalam perubahan pola investasi Korea Selatan adalah pertama, rangkaian deregulasi pemerintah Indonesia selama 1980an yang mengubah kecenderungan anti-ekspor menjadi berorientasi ekspor. Kedua, adanya peningkatan biaya produksi dan maraknya aksi demo buruh di Korea Selatan selama akhir 1980an yang mendorong kedatanga berskala besar perusahaan manufaktur Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu juga ditemukan apabila kebijakan larangan sekpor kayu gelondongan tahun1980 mempengaruhi perubahan minat investasi Korea Selatan di industri kehutanan dan perkayuan di Indonesia.Since 1968 to the 1970s South Korean investment in Indonesia was more inclined into forestry and timber industries, especially in log production. However, on May 8^th 1980 the Indonesian government imposed a gradual ban on logging exports and totally banned in 1985. While in the late 1980s there was an increase of South Korean investment in the manufacturing industry which affected changes of South Korean investment pattern to be inclined in manufacturing industry. Starting from that, this research exists to reveal how the change in South Korean investment patterns in Indonesia from the forestry and timber industry to the manufacturing industry and whether the 1980 log export ban also influenced the change. Using historical methods, this study found that the main factor in changing South Korean investment patterns was first, deregulation policy of the Indonesian government during the 1980s that changed the trend of anti-exports to become export-oriented. Second, an increase in production costs and the rise of labor demonstrations in South Korea during the late 1980s that led to the large-scale South Korean manufacturing companies coming to Indonesia. It was also found that the 1980 ban on log exports affected South Korean investment interest in the forestry and timber industries in Indonesia."

"Pada masa Orde Baru terjadi berbagai peristiwa penting yang melibatkan interaksi antara Islam dan Kristen di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Para pemimpin dari kedua belah pihak terlibat dalam pergumulan. H.M. Rasjidi muncul sebagai tokoh intelektual Muslim yang memberikan pandangannya mengenai hubungan kedua agama. Tesis ini membahas pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde baru. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemikiran H.M. Rasjidi, bagaimana Rasjidi melihat relasi Islam dan Kristen serta bagaimana pandangan Rasjidi mempengaruhi wacana relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip-arsip, karya-karya H.M. Rasjidi yang tersebar dalam bentuk buku, makalah, dan artikel di media massa, serta pemberitaan media massa sezaman.  Pendekatan yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens yang memandang adanya dualitas struktur. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan H.M. Rasjidi dipengaruhi oleh struktur Islam dan Barat. Adapun pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde Baru adalah terjadinya penyebaran agama Kristen kepada orang-orang Islam dengan menyalahgunakan diakonia. Selain itu terjadi kesalahpahaman orang Kristen terhadap orang Islam yang menyebabkan umat Kristen selalu menghalangi keinginan umat Islam untuk menerapkan Syariat Islam. Rasjidi menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai  kebebasan menjalankan suatu agama dalam satu komunitas tanpa diganggu oleh upaya penyebaran agama lain. Pandangan Rasjidi memiliki pengaruh baik di kalangan Muslim maupun non Muslim.

---

During The New Order Era, there were various important events involving the interaction between Islam and Christianity in Indonesia. These events reflect the tension and mistrust between the two religions. Numerous leaders from both religions took part in the struggle. H.M. Rasjidi emerged as a Muslim intellectual figure who gave his views on the relationship between the two religions. This thesis discusses Mohammad Rasjidi's views on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia during the New Order era. The problem raised in this research is how the background of H.M. Rasjidi's thinking, how Rasjidi saw the relationship between Islam and Christianity and how Rasjidi's views influence the discourse on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. This study uses historical methods consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography. This thesis takes sources from archives and literature written by Mohammad Rasjidi, in the form of books, papers, and articles in the mass media, as well as mass media reports. This study uses a structuration approach from Anthony Giddens which views the duality of structure. This research found that H.M. Rasjidi’s view was influenced by Islamic and Western structures. According to H.M. Rasjidi, the interaction between Islam and Christianity in New Order era was characterized by the abuse of diakonia in order to spread Christianity among Muslims. In addition, there was miscommunication between Christians and Muslims. In addition, there were misunderstandings between Muslims and Christians  which caused Christians to always hinder the wishes of Muslims to implement Islamic law. Rasjidi upholds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi uphelds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi's views had influenced both Muslims and non-Muslims."

"Skripsi ini membahas mengenai Siaran Oporayam yang dibawakan oleh Bagito dalam Radio Suara Kejayaan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dimana rekaman siaran Oporayam, yang merupakan sumber utama, dikaitkan dengan situasi pada zaman itu. Terbelenggunya perkembangan radio pada pemerintahan Orde Baru memunculkan banyak acara kreatif dalam Radio Swasta, salah satunya adalah acara Oporayam yang berbentuk lawak. Dalam penyajiannya, Oporayam sering mengangkat permasalahan sekitar, yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah Orde Baru, sebagai materi acara. Berkat itu, Bagito, selaku pengisi acara Oporayam, terkenal karena lawakan kritiknya. Dimulai tahun 1984, Oporayam berhasil menarik banyak pendengar sehingga menimbulkan beberapa perubahan. Setelah 8 tahun bersiaran, Bagito meninggalkan Radio Suara Kejayaan sebagai tempatnya dalam berkarir.

---

This undergraduate thesis discusses Oporayam show by Bagito Group in Suara Kejayaan Radio. This research uses history method where oporayam recordings, which are the main source, is linked with situation at that time.The restricted radio development in the New Order regime brought up various creative program from private radios, one of them was Oporayam which was a comedy based program. In its performance, Oporayam often raised social problems, which was caused by the policy of New Order regime, as the main topic of the show. Therefore, as the host of that show, Bagito was popular with their humor satire. Began in 1984, Oporayam managed to attract many listeners until it created some changes. After eight years of broadcasting, Bagito left Suara Kejayaan Radio as their career place."

"Artikel ini membahas pemanfaatan DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas dalam konteks pelaksanaan program Revolusi Hijau di Jawa Timur pada masa Orde Baru yang berkontribusi penting di dalam keberhasilan pemerintah Orde Baru keluar dari krisis pangan dan berswadaya beras. Bendungan Wlingi (Kabupaten Blitar) dan Widas (Kabupaten Nganjuk) berhasil dibangun berkat kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang sebagai penyandang dana maupun sebagai konsultan pembangunan pertanian modern di Indonesia. Kedua bendungan tersebut bermanfaat di dalam sistem irigasi, pengendali banjir, mengkonversi lahan kering ke lahan sawah, melestarikan dan mengembangbiakkan ikan, serta menjadi destinasi wisata DAS Brantas di Jawa Timur"

"Artikel ini menjelaskan mengenai penegakan kode etik kedokteran yang dilakukan terhadap kasus pelanggaran etik oleh dokter yang terjadi di rentang tahun 1980-an. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah sebuah pedoman yang disusun bagi dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dengan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan selalu terbuka celah bagi seorang dokter untuk melakukan tindakan yang melanggar pedoman tersebut. Dalam penelitian kali ini, tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh dokter Gunawan Simon dari Bandung pada tahun 1984-1987. Pelanggaran yang dilakukan adalah mengobati pasien dengan metode pengobatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran dan memberikan obat hasil racikan sendiri yang belum teruji secara ilmu kedokteran kepada pasien. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal dalam KODEKI yang saat itu berlaku. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah pemberhentian keanggotaan dan pencabutan izin praktik oleh IDI dan MKEK sebagai lembaga yang berwenang. Menurut penulis, Depkes, IDI dan MKEK sudah menerapkan upaya sebaik-baiknya, namun sanksi yang diberikan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada dokter-dokter lainnya di tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses heuristik, penelitian ini mengangkat berita dan artikel dari surat kabar yang terbit antara tahun 1984-1987. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keberhasilan implementasi penegakan etik kedokteran berdasarkan KODEKI oleh Depkes, IDI dan MKEK pada tahun 1984-1987.

---

This article describes the enforcement of the medical code of ethics that was carried out on cases of ethical violations by doctor that occurred in the 1980s. The Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) is a guideline that prepared for doctors in carrying out their duties. However, with the enactment of the Indonesian Medical Code of Ethics, there will still be a possibility to a doctor to violate the guidelines. In this study, the violation was carried out by doctor Gunawan Simon from Bandung in 1984-1987. The Violations committed were treating patients with treatment methods that are not in line with the rules of medical science and giving patients their own concoction of medicine that have not been tested by medical science. This action was a violation of the provisions of the KODEKI at that time. The main focus of discussion in this study is enforcement efforts carried out by the government through the Ministry of Health, the Indonesian Doctors Association (IDI), and the Medical Ethics Honorary Council (MKEK). The penalty given for such violations are termination of the membership and cancellation of practice licenses by IDI and MKEK as authorized institutions. According to the author, the Ministry of Health, IDI and MKEK have implemented their best efforts, but the penalty given have not been firm so that they do not have a deterrent effect to other doctors in the following years. This study uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography processes. In the heuristic process, this study picks up news and articles from newspapers published between 1984-1987. The aim of this study is to find out how successful the implementation of medical ethics enforcement based on KODEKI by the Ministry of Health, IDI, and MKEK was in 1984-1987."

"Di era modern, kehadiran beton tidak hanya sebagai sebuah material. Eksistensinya memicu untuk menggali kembali bagaimana sebuah inovasi teknologi mempengaruhi peradaban, khususnya dalam wacana arsitektural. Jika diaplikasikan ke dalam bangunan, beton dipandang tidak memiliki prinsip dan bentukan yang baku jika kita bersedia membuka pikiran lebih jauh bahwa setiap bangunan, yang mengandung beton maupun tidak, adalah hasil turunan dari berbagai parameter, yaitu kultural, sosio-politik, dan ekonomi. Brutalisme, adalah salah satu gaya arsitektur yang erat kaitannya dengan beton ekspos/polos. Namun dewasa kini bangunan yang memiliki struktur beton polos sangat banyak, termasuk di Indonesia. Hal yang dikritisi adalah bagaimana Brutalisme dikupas melalui kacamata penggunaan beton di Indonesia, saat sokongan teknologi dan peristiwa- peristiwa politik menjadi alasan pembangunannya. Dengan studi kasus Wisma Hayam Wuruk (1976) yang ditengarai sebagai salah satu gaya Brutalisme di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik kemunculan Brutalisme di Indonesia dengan penggunaan teknologi beton pada arsitektur modern dan pengaruh sosio-politik di era Orde Baru sebagai alat penelitian. Metode sejarah digunakan untuk menyajikan analisis terutama dalam menggambarkan beberapa peristiwa politik, yang dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis untuk lebih menjelaskan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu yang terjadi di masa lampau.

---

In the modern era, the presence of concrete is not merely as a material. Its existence triggers to rethinking on how a technological innovation affects civilization, especially in architectural discourse. If applied to buildings, concrete is deemed not to have a standard principle and form if we are willing to open our minds further that each building, whether or not containing concrete, is derived from various parameters, namely cultural, socio- political, and economic. Brutalism, is one of the architectural styles that is closely related to exposed concrete. But nowadays buildings that have plain concrete structures are very numerous, even in Indonesia. What was criticized was how Brutalism was peeled through the lens of concrete use in Indonesia, when technological support and political events became the reason for its development. With the case study of Wisma Hayam Wuruk (1976) which was suspected as one of the styles of Brutalism in Indonesia. This paper aims to explore the emergence of Brutalism in Indonesia with the use of concrete technology on modern architecture and socio-political influence in the New Order era as a research tool. Historical methods are used to present analysis, especially in describing several political events, carried out in descriptive analytical form to better explain events in the dimensions of space and time that occurred in the past."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas lembaga sensor film di Indonesia pada masa Orde Baru (BSF) yang lahir pada 1965, tetapi kinerjanya baru disahkan pada 1967. Lembaga ini muncul pada masa peralihan antara Orde Lama menuju Orde Baru dengan sistem penyensoran yang berbeda. Lembaga yang disahkan menjadi lembaga sensor pemerintah pada 1973 ini mencegah keberadaan film yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Berbagai respon datang kepada BSF yang sebagian menyatakan setuju terhadap kinerja BSF dan yang lain tidak. Muncullah UU Perfilman 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 tentang LSF sebagai solusi untuk mengurangi masalah perfilman nasional yang menyangkut dengan penyensoran.

---

ABSTRACTThis thesis explains film censorship in Indonesia on New Order Regime (BSF) which was born on 1965 but start legalized on 1967. This institution was formed between two regimes, are Old Order and New Order which both had different rules of censoring film. BSF became film censorship institution of government on 1973. It prevented showing film which threatened public and country. BSF got many responses which some were agree with BSF activity and the others not. Film constitution on 1992 and Government Rule on 1994 are solutions to decrease the problem of national film industry especially about censorship."