Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri. Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka.Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 dari total keseluruhan pelaku usaha. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu permintaan akan produk halal di Indoensia pun tinggi. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk mereka. Penelitian ini membahas Pandangan pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal terhadap sertifikasi itu sendiri.Penelitian ini memanyakan motivasi pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal, beserta manfaat dari sertifikat halal menurut mereka. Temuan hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsumenlah yang mendorong mereka untuk membuat sertifikat halal. Selain karena permintaan pasar, mereka membuat sertifikat halal karena ingin memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen mereka.

---

Small and Medium Enterprises SMEs have an important role in the economy of Indonesia. SME has a proportion of 99 of Indonesia rsquo s total entrepreneur. On the other hand, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. Therefore, the demand for halal products in Indonesia is also high. However, there are still many SME entrepreneurs who do not have halal certificate for their product. This study discusses the perpective of the SMEs entrepreneurs who already have halal certification toward the certification itself. This study analyses the motivation of SME entrepreneur to make halal certification, along with the benefits of halal certificate according to them.

The findings of the research show that consumers are the motivation them to make halal certificates. In addition to market demand, they make halal certificates because they want to provide a halal guarantee of their customers."

"

Dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Halal, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan bagi para UMKM ialah hal yang terkait dengan biaya, rumitnya proses Sertifikasi Halal, dan lamanya waktu audit untuk sebuah produk. Saat ini pemerintah membentuk suatu rancangan undang-undang yakni RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan tujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Beberapa pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang terkait dengan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, ketentuan mengenai sanksi, serta optimalisasi peran beberapa lembaga di dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam upaya untuk mengoptimalisasikan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna menjawab permasalahan yang merupakan permasalahan inti dari penelitian. Berdasarkan penelitian, dengan adanya rencana perubahan beberapa pasal yang terkait dengan Proses Sertifikasi Halal pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law dipandang dapat menjadi upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap proses Sertifkasi Halal di Indonesia. Namun, tak hanya memiliki kelebihan berupa upaya optimalisasi, nyatanya terdapat pula dampak kekurangan dari adanya RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

---

In Halal Certification process, there are several things that become complaints for MSMEs that are related to costs, the complexity of the Halal Certification process, and time audits. At present, the government is processing a new regulation, namely The Omnibus Working Copyright Bill.This draft law amends several articles in the Halal Product Guarantee Act with the aim of simplifying the halal certification process. Some of the amended articles are articles related to the cost of halal certification for MSME actors, provisions on sanctions, and optimization of the role of several institutions in the halal certification process. This research aims to analyze the influence The Omnibus Working Copyright Bill in an effort to optimize the Halal Certification process. In this case, the research conducted is a research consisting of juridical - normative research by conducting a review of primary, secondary, and tertiary legal materials in order to answer the questions that are at the core of the research. Therefore, with the plan to amend several articles related to the Halal Certification Process in The Omnibus Working Copyright Bill, the related Act can be an effort to optimize the Halal Certification process in Indonesia. In this case, not only advantages, The Omnibus Working Copyright Bill can also bring disadvantages.

 

"

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."

"Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tantangan sertifikasi SNI produk pada UMKM untuk meningkatkan minat sertifikasi SNI produk pada UMKM, mengetahui manfaat sertifikasi SNI produk pada UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI produk, dan mengetahui faktor–faktor yang memiliki hubungan signifikan antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembobotan tantangan sertifikasi SNI produk dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy–AHP, serta analisis manfaat sertifikasi SNI produk dengan menggunakan korelasi Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya tantangan sertifikasi SNI produk yaitu kurangnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium uji) yang diakreditasi oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mendapatkan sertifikasi SNI produk. Hasil hubungan signifikansi antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabel lama sertifikasi SNI pada UMKM dengan peningkatan keuntungan, peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi kinerja.

---

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the pillars of the national economy. However, the number of MSMEs that have obtained SNI product certification is still low. Therefore, this study aims to determine the challenges of SNI product certification to MSMEs, to find out the benefits of SNI product certification to MSMEs, and to determine factors that have a significant relationship between the benefits of product certification implementation. The research method used is weighting the challenges of SNI product certification with Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy–AHP, as well as analysis of the benefits of SNI product certification using the Spearman correlation. The result of this research is to obtain the challenge of SNI certification for products, namely the lack of Conformity Assessment Bodies (product certification bodies and test laboratories) which are government-accredited to encourage MSMEs to obtain SNI product certification. Meanwhile, the result of the significant relationship between the benefits of SNI product certification and the length of implementation of the SNI product certification at MSMEs are the variables of the length of implementation certification with increased profits, increased product quality, increased sales, and increased performance efficiency."

"Globalisasi pasar menghadirkan tantangan bagi para pengusaha, baik skala besar maupun skala kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM hadir menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Namun, kontribusi UMKM belum dibarengi dengan kinerja yang maksimal. Permasalahan UMKM adalah belum maksimal berorientasi pasar dan ketidakkonsistenan semangat berwirausaha. Tujuan penelitian membahas pengaruh orientasi pasar dan orientasi wirausaha terhadap kinerja bisnis UMKM ekspor. Populasi penelitian ini adalah UMKM ekspor yang terdata di Kementerian Koperasi dan UMKM selama tahun 2016 ndash; 2017 dan dengan rumus ditemukan sampel sejumlah 84 UMKM ekspor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi wirausaha yang dimiliki para pelaku UMKM ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis yang ditandai dengan pertumbuhan angka penjualan produk, keudukan di pasar dan peningkatan pemenuhuan proses produki. Orientasi pasar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja bisnis UMKM ekspor, sehingga orientasi pasar dapat digantikan dengan variabel lain.

---

Market globalization presents challenges for entrepreneurs, both large and small scale. Micro, small and medium enterprises MSMEs are present to become the engine of the national economy. However, the contribution of MSME has not been accompanied by maximum performance. The problem of MSME is not maximally market oriented and inconsistent entrepreneurship spirit. The purpose of this study is discusses the influence of market orientation and entrepreneurial orientation on the performance of MSME export business. The population of this study is the MSME export recorded in the Ministry of Cooperatives and SMEs during the year 2016 2017 and with the formula found a sample of 84 MSME exports. This research is quantitative research with multiple regression analysis. The result of the research shows that the entrepreneurial orientation has a positive and significant influence on business performance which is characterized by sales growth, market position and productivity. Market orientation does not have a significant relationship to the business performance of MSME export, so that market orientation can be replaced with other variables."

"ABSTRAKHukum Pajak di Indonesia tidak mengenal istilah UKM, sehingga saat ini UKM di Indonesia dikenakan pajak seperti Wajib Pajak lainnya dan tidak ada kekhususan. UKM ini masih banyak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),karena itu pemerintah mempunyai rencana untuk membuat suatu peraturan pemerintah yang mengatur khusus pajak untuk UKM. Rencana tarif yang akan diberlakukan adalah 1% PPh dan 1% PPN dihitung dari omzet per tahun untuk pengusaha UKM dengan omzet 300 juta 􀂱 4,8 Milyar. Sedangkan untuk pengusaha UKM dengan omzet 300 juta ke bawah dikenai 0,5% dari omzet per tahun. Pengenaan pajak UKM ini dapat diimplementasikan karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak PPh dan PPN yang sudah ada. Bila dilihat dari sisi keadilan, maka rencana pengenaan pajak ini sudah memenuhi asas keadilan karena setiap Wajib Pajak yang sudah memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak harus membayar kewajibannya yaitu membayar pajak pada Negara. Tarif baru juga sudah merupakan keringanan, dibandingkan apabila UKM harus membayar dengan tarif normal Pasal 17. Rencana pengenaan pajak untuk UKM ini juga memiliki keseluruhan. Dan bagi UKM yang mempunyai omzet dibawah 300 juta seharusnya tidak dikenakan pajak karena akan memberatkan mereka. Rencana pengenaan pajak ini juga diharapkan memberi kemudahan dalam pembayaran pajaknya dan penyederhanaan dalam mengisi SPT dalam rangka memberikan laporan pajaknya.

---

ABSTRACTTax laws in Indonesian SMEs are not familiar with the term, so that the current Indonesian SMEs are taxed like other taxpayers, and there was no specificity. SMEs are still many who have not registered as a taxpayer, and not have a Taxpayer Identification Number (TIN), because the government has a plan to create a special government regulations governing tax for SMEs. Tariff plans which will be applied is 1% income tax and 1% VAT is calculated on the turnover per year to SMEs with a turnover of 300 million - 4.8 billion. While for SMEs with a turnover of EUR 300 million down 0.5% from the turnover per year. Taxation of SMEs can be implemented because it is not contrary to the Income Tax and VAT regulations that already exist. When viewed from the side of justice, then the tax plan meets the principle of fairness because every taxpayer who already earn above exemption must pay the obligations to pay taxes to the State. New tariff also has a lightening, than if SMEs have to pay the normal fare of Article 17. Plans for the taxation of SMEs also have the disadvantage of not knowing the term "loss" as calculated from the overall turnover. And for SMEs that have a turnover below 300 million should not be taxed because it would incriminate them. Taxation plan is also expected to provide convenience and simplicity in tax payments in filling tax returns in order to provide tax returns."

"Salah satu penyumbang pencemaran lingkungan di negara berkembang adalah usaha mikro kecil dan menengah yang disebabkan oleh proses rantai pasok yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai praktik green supply chain management (GSCM) terhadap kinerja lingkungan dan biaya operasional pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) industri makanan dan minuman di Indonesia. Terutama untuk meneliti dengan adanya ecocentricity dan traceability rantai pasok yang memoderasi antara praktik GSCM dengan kinerja lingkungan dan biaya operasional. Metode judgement sampling digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 93 responden yang berkontribusi. Kuesioner penelitian disebarkan secara daring dan data dianalisis dengan menggunakan pemodelan Partial Least Square-Structured Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik green supply chain management memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja lingkungan maupun biaya operasional UMKM industri makanan dan minuman di Indonesia. Ecocentricity rantai pasok memoderasi dalam hubungan praktik GSCM dengan kinerja lingkungan maupun biaya operasional. Namun, traceability rantai pasok tidak memoderasi dalam hubungan praktik GSCM dengan kinerja lingkungan maupun biaya operasional.

---

One of the contributors to environmental pollution in developing countries is micro, small, and medium enterprises caused by supply chain processes that are not environmentally friendly. This study discusses green supply chain management (GSCM) practices on environmental performance and operational costs in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia's food and beverage industry. Especially to examine the existence of supply chain ecocentricity and traceability that moderates GSCM practices with environmental performance and operational costs. The judgment sampling method was used in this study, and 93 respondents contributed. Research questionnaires were distributed online, and data were analyzed using Partial Least Square-Structured Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this study indicate that green supply chain management practices have a significant relationship to environmental performance and operational costs of MSMEs in the food and beverage industry in Indonesia. Supply chain ecocentricity moderates the relationship between GSCM practices, environmental performance, and operating costs. However, supply chain traceability does not moderate the relationship between GSCM practices, environmental performance, and operational costs."

"[ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimanamasalah perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanandan minuman merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebutmengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelaskehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyakproduk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpamelakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapatdilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standartertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujudperlindungan konsumen.Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya inpres, keputusan menteridan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi (pencantuman) tulisan halalpada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Berbagaiperaturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturanproduk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat.Pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undangundangyang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produkkimiawi, produk biologi, dan produk rekaya genetik serta barang gunaan yangdipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan ProdukHalal sebagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatuproduk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan ProdukHalal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih membutuhkanpenyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang ini terbit yangmasih berlaku.

---

ABSTRACTIndonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue, Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue ofconsumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicateof majority assumes that halal food products and beverages was halal surely,whereas with advanced food technology today many food and beverage productswhich can not be ascertained halal without doing research and search deeper. Thissearch can be done through an audit process to follow the standards. With labelingprocess or lawful mark as a form of consumer protection.Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerialdecisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on thepackaging has been applied in advance before halal certification. Various lawsand regulations that have relevance to the setting of halal products not providecertainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halalproduct assurance needs to be regulated in a law that comprehensively coversproducts which include goods and / or services related to food, beverage,medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products ofgenetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community.Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products isevidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as anew regulation that its implementation still require adjustments to remember a lotof regulations before this law is still valid issue]"

"Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai aturan mandatory halal dengan harapan dapat terwujudnya perlindungan untuk konsumen muslim dan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku UMK. Namun hingga tahun 2019, hanya sebesar 1% UMK yang sudah bersertifikat halal (MUI, 2021) sehingga untuk dapat melihat dampak dari sertifikat halal terhadap kinerja, peneliti membandingkan antara kinerja UMK yang bersertifikat halal dengan UMK yang belum bersertifikat halal menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Metode PSM dapat menyeimbangkan atau menyamakan kelompok subjek penelitian dengan metode matching. Dengan metode ini kelompok treatmen dipasangkan dengan kelompok nontreatmen berdasarkan kovariat yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengurangi bias dalam estimasi efek perlakuan pada data yang bersifat observasi karena adanya faktor confounding. Propensity Score merupakan probabilitas bersyarat mendapatkan perlakuan tertentu berdasarkan kovariat yang diamati. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada perbedaan kinerja antara UMK yang bersertifikat halal dengan UMK yang tidak bersertifikat halal namun pengaruh dari sertifikat halal tidak signifikan terhadap kinerja UMK.

---

The government passed Undang Undang No. 33, 2014 concerning Halal Product Guarantee (UUJPH) as a mandatory halal regulation in the hope of realizing protection for Muslim consumers and to provide added value for MSEs. However, until 2019, only 1% of MSEs have been certified halal (MUI, 2021) so to be able to see the impact of halal certificates on performance, researchers compare the performance of MSEs that are halal certified and MSEs that have not been certified halal using a quantitative research design with the method Propensity Score Matching (PSM). The PSM method can balance or equalize groups of research subjects with the matching method. With this method the treatment group is paired with the non-treated group based on the observed covariates. This method is used to reduce bias in the estimation of treatment effects on observational data due to confounding factors. Propensity Score is a conditional probability of getting a certain treatment based on the observed covariates. The results of the study stated that there was a difference in performance between MSEs that were halal-certified and MSEs that were not halal-certified, but the effect of the halal certificate was not significant on the performance of MSEs."