Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan yang telah diakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi simpan pinjam KSP di Indonesia. Studi kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sebagai koperasi yang dianggap menyimpang dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam di Indonesia yang dilakukan selama ini, bagaimana seharusnya koperasi simpan pinjam menerapkan sistem penghimpunan dana di Indonesia,serta bagaimana KSP Pandawa Mandiri Group berperan sebagai kredit mikro di masyarakat, dengan berdasar pada peraturan-peraturan pengawasan dari koperasi simpan pinjam seperti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi beserta peraturan turunannya.

---

This minithesis discusses how the supervision has been done by the government, especially the Ministry of Cooperatives and SMEs to the cooperative savings and loan in Indonesia. The case study used in this paper is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative as a cooperative considered unfaithful and committed violations towards the implementation of savings and loan cooperatives in Indonesia. Type of research conducted in this writing is normative juridical by using explanatory research. The results of this study explains how government supervision of savings and loan cooperatives in Indonesia so far, how should savings and credit cooperatives implement the fundraising system in Indonesia, and how KSP Pandawa Mandiri Group acts as micro credit in the community with the basis of regulatory regulations of such savings and credit cooperatives UU no. 25 of 1992 on Cooperatives, Government Regulation No. 9 of 1995 on the implementation of savings and loan business activities by cooperatives and derivative regulations."

"Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

---

This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk."

"Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan hanya dari internal koperasi dan eksternal koperasi yaitu dinas koperasi, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang. Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi KarangAsem di Bali, Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta dan Koperasi di Pinrang. Menurut Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010, yang memutuskan dibentuknya Satuan Tugas secara periodik dan insidentil dalam penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kedua, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan rate bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini. Ketiga adalah diperlukan pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam. Beberapa kasus yang terjadi di atas masih dalam proses beracara di pengadilan.

---

The role of Savings and Loan Cooperatives is a forum as the cornerstone to improve life welfare of the members joined with fate in common, namely the similarity condition of weak economic conditions based on democratic economy by raising and distributing funds to society. Oversight is carried out only from the internal and external cooperative that is cooperative service, so in practice, problems arise in particular concerning the cooperative distorted.

Several cases of Savings and Loan Cooperatives which serve as background occurrence of irregularities in conduct of business activities are KarangAsem Cooperative in Bali, Guyub Raharjo Cooperative in Yogyakarta and Cooperatives in Pinrang. According to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number: Kep-208/BL/2007 dated June 20, 2007 and the Decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-328/BL/2010, which decided the establishment of the Task Force periodically and incidental in the handling cases of illegal Fund Raising and Investment Management.

Therefore, this thesis will discuss about three things, are the setting Statutory Regulations relating legal protection for members of savings and loan cooperatives on unlawful acts in the field of fund raising and investment management. Second, the role of government in overseeing against the cooperative in determining the interest rate on savings and loan cooperatives at this time. Third is required supervision from the financial institutions involved in monitoring and addressing unlawful acts in the field of society fund raising and investment management to the member of savings and loan cooperatives. Some cases are still in the proceedings in court."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi.

---

The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives."

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."

"ABSTRAKStudi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012. "

"UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis dalam UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh skema, efikasi diri, ikatan sosial yang lemah, ikatan sosial yang kuat, mentor, dinamisme pasar, heterogenitas pasar, dukungan pasar terhadap Entrepreneurial Opportunity Recognition UMKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan single cross-sectional. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dalam skala Likert yang kemudian dianalisis dengan metode regresi. Hasil analisis membuktikan bahwa skema, mentor, heterogenitas pasar dan akses pasar secara signifikan berpengaruh positf terhadap Entrepreneurial Opportunity Recognition.

---

SME play an important role in the growth of the Indonesian economy. Therefore SME industry is needed to be addressed in order to have more understanding about the factors that are contributing towards its business growth. This study investigates the perceived importance of schema, self efficacy, weak ties, strong ties, mentor, market dynamism, market heterogeneity and market munificence to Entrepreneurial Opportunity Recognition in SME under State Minister For Cooperatives Small And Medium Enterprises. An empirical survey was conducted through a structured questionnaire in Likert scale which were analyzed by regression. The results of the analysis prove that schema, mentor, market heterogeneity and market munificence is positively related to Entrepreneurial Opportunity Recognition for SME's. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksploratoris evaluatif. Hasil penelitian adalah kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds. The objective is to determine whether such business activity is the deviation of the Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law. The methodology of the research is normative juridical with secondary data. Typology of research is exploratory evaluative. The result of the research is the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds is a deviation of Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law."

"ABSTRAKPerjanjian kredit merupakan perjanjian antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkanhubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yangdiberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati olehpara pihak. Pada umumnya suatu Perjanjian Kredit diikuti dengan Perjanjian Jaminan. Padatesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap LPDB-KUMKM sebagaikreditur, dalam menyalurkan Kredit Dana Bergulir kepada Koperasi dan UMKM denganjaminan fidusia piutang. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindunganhukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh LPDB-KUMKM sebagai kreditur.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapanperaturan perundang-undangan terkait dengan penyaluran Kredit Dana Bergulir yangdilakukan oleh LPDB-KUMKM. Penelitian ini memberikan saran agar LPDB-KUMKMsebagai kreditur lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalampemberian kredit yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economic,berkenaan dengan pemberian pinjaman/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.

---

ABSTRACTThe credit agreement is an agreement between the Debtor and the creditor which bring aboutaccounts payable relationship, where the Borrower is obliged to pay back loans granted bythe creditor, based on the terms and conditions agreed upon by both parties. CreditAgreement is generally followed by the Guarantee Agreement. This thesis discusses the legalprotection of the LPDB-KUMKM as a creditor, in extending credit to the Revolving Fund ofCooperatives and SMEs by way of the fiduciary accounts. This thesis is intended todetermine the mechanism of legal protection and legal effort that can be done by LPDBKUMKMas creditors. The method used is a normative juridical namely by reviewing theapplication of laws and regulations related to loan distribution of the Revolving Credit Fundconducted by LPDB-KUMKM. This study provides suggestions for LPDB-KUMKM aslenders in order to pay more attention and to apply prudent principles in lending among otherthings are character, capacity, capital, collateral, condition of economic, with regard tolending / financing for cooperatives and SMEs"