Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

The transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor's Team for Development Acceleration GTDA. The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type.

From the results of this study, it is known that the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation.

To increase public participation, the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."

"Skripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Meskipun pelibatan masyrakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat kearifan lokal di Bali yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Maka dari itu, secara lebih khusus skripsi ini akan membahas terkait bentuk peran serta masyarakat dan peran budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Studi dilakukan mengkhusus di Kabupaten Badung, Bali untuk melihat hukum bekerja baik melalui pola top down dan bottom up. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Hasil dari peneltian ini menyimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa berupa peran serta masyarakat dilakukan baik secara formal maupun informal. Sementara peran dari budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa dilakukan dengan berpedoman pada kearifan lokal yang berlaku di Bali. Diyakininya ajaran terkait Karma Phala hasil dari perbuatan , Tri Hita Karana tiga hubungan harmonis dan diadakannya Paruman Desa rapat warga desa adat merupakan implementasi dari kearifan lokal di Bali dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa.

---

This thesis dicusses about the participation of society on the prevention and eradication of corruption of village funds. Although the involvement of society on the prevention and eradication of corruption has been regulated in legislation, but there is local wisdom in Bali that can be used as guidance in preventing and combating corruption of village funds. Therefore, this thesis will discusses specifically about the form of participation of society and the role of Balinese culture on the prevention and eradication of corruption, especially village funds. The study was conducted in Badung District Bali Province to see the law working well through top down and bottom up patterns. The research in this thesis was conducted by using juridical normative method with antropology and sociology approach.

The results of this study concluded that the form of participation of society in the context of prevention dan eradication of corruption of village funds in the form of participation of society both done formally and informally. While the role of Balinese culture in preventing and eradicating corruption of village funds is done based on local wisdom in Bali. Belief in the teachings of Karma Phala results of deeds , Tri Hita Karana three harmonious relationships and held a Paruman Desa meeting of indigenous villagers are the implementation of local wisdom in Bali on the prevention and eradication corruption, especially village funds."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjeasakan bagaimana penerapan program pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dimana program ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT DKI Jakarta. Adapun peran perempuan menjadi agen perubahan dalam pencegahan terorisme ini dapat bebrbentuk sosialisasi kembali ke dalam kelompok yang ada dilingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penellitian ini berasal dari hasil observasi secara langsung pada kegiatan “Perempuan TOP ( Teladan, Optimis dan Produktif) Viralkan Perdamaian melalui FKPT DKI Jakarta”, dan melakukan wawancara kepada peserta yang hadir, narasumber atau pemateri, Kabid Perempuan FKPT DKI Jakarta dan juga BNPT sebagai penanggung jawab kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme, perempuan dapat menjadi agen perubahan dengan cara berperan aktif dalam komunitasnya, pentingnya pemilihan narasumber untuk membuat para perempuan tidak merasa digurui oleh pemateri, dan ditemukannya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program pencegahan terorisme melalui perempuan.

---

This study aims to explain how the implementation of the terrorism prevention program involving women is carried out by the BNPT and FKPT DKI Jakarta. The role of women as agents of change in preventing terrorism can take the form of socialization back into groups in their surroundings. This study uses a qualitative approach. The data collected in this research came from the results of direct observation of the "Perempuan TOP (Teladan, Optimisis and Produktif) Viral Peace through FKPT DKI Jakarta" activities, and conducted interviews with participants who were present, resource persons or presenters, Kabid Women's FKPT DKI Jakarta and also BNPT as the person in charge of the activity. The results of this study are the findings that women have a very important role in preventing terrorism, women can become agents of change by playing an active role in their communities, the importance of choosing sources to make women not feel patronized by presenters, and the challenges faced by the government in terrorism prevention program through women."

"Media memiliki peran penting dalam kampanye politik karena mereka harus menyajikan pandangan berbagai kelompok yang terlibat di dadalamnya atau yang di pengaruhi dengan berbagai isu. Liputan yang baik di media akan membentuk citra yang positif bagi calon petahana yang kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih mereka sebagai pemimpin berikutnya. Dalam upaya memenangkan Pilgub DKI 2017 penting setiap calon kandidat untuk menjalin relasi yang baik dengan publik eksternal seperti media cetak dan online.Makalah ini akan membahas bagaimana strategi tim sukses calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang tengah mengalami penurunan elektabilitas di mata masyarakat sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama untuk bangkit kembali dengan menjalin hubungan yang baik dengan awak media. Penulis juga melihat bagaimana tim sukses pasangan nomor urut dua ini dalam memanfaatkan penggunaan media baru yakni media sosial untuk memenangkan kembali Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

Media embodied important rule in a political campaign since they have to present various groups' standpoints or anything related to the issues. Positive media coverage will shape a positive image for the incumbent so that people's trust in them will be increased. In the attempt of winning DKI Jakarta Governor's election 2017 it is important to build good relationships with public such as printed media and online.This paper will explore the campaign team's strategy of Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat who currently experiences declining electability since Ahok has been pledged as suspect of religion denouncement to bounce back by building good relationships with media. The author also investigates how the campaign team utilise the use of social media to be re-elected in DKI Jakarta Governor Election 2017."

"ABSTRAKLatar belakangKematian akibat kanker serviks masih tinggi karena sekitar 90% terdiagnosis pada stadium lanjut. Kanker serviks merupakan penyakit yang dapat dicegah. Rumah sakit memiliki peran penting dalam pencegahan kanker serviks, baik dalam pencegahan primer (vaksinasi HPV) maupun pencegahan sekunder (skrining kanker serviks dan tatalaksana kasus dengan hasil skrining yang positif).TujuanMengetahui peran rumah sakit di DKI Jakarta dalam pencegahan primer dan sekunder kanker serviks.MetodePenelitian ini adalah survey yang dilakukan pada 25 rumah sakit yang dipilih secara simple random sampling dari 109 rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Dilakukan wawancara menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai aspek pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap 117 tenaga kesehatan serta identifikasi kesiapan fasilitas terkait pencegahan kanker serviks pada 25 rumah sakit tersebut.HasilDari aspek pengetahuan penelitian ini menunjukkan bahwa semua tenaga kesehatan (100%) mengetahui bahwa vaksinasi HPV dilakukan sebagai pencegahan primer kanker serviks, 98,3% mengetahui bahwa vaksin HPV disuntikkan intra muskular, 91,5% mengetahui bahwa vaksinasi HPV diberikan 3x yaitu pada bulan ke 0, 1, 6 atau 0, 2, 6, dan 71,8% mengetahui bahwa vaksin HPV disuntikkan pada deltoid. Sebagian besar tenaga kesehatan (99,1%) mengetahui bahwa tes IVA (Inspeksi Visual dengan Aplikasi Asam Asetat) dapat digunakan untuk deteksi dini kanker serviks, 76,9% mengetahui cara menginterpretasi hasil tes IVA yang positif, dan 60,7% tahu bagaimana cara melakukan tes IVA. Sebanyak 93,2% tenaga kesehatan mengetahui tujuan tes pap dan 82,1% mengetahui bagaimana cara melakukan tes pap. Dari aspek sikap, sebagian besar tenaga kesehatan (96,6%) setuju untuk memberikan vaksinasi HPV, 94% setuju untuk melakukan tes IVA dan 98,3% setuju untuk melakukan tes pap. Dari aspek perilaku, sebagian besar tenaga kesehatan (76,9%) menawarkan pada klien/pasiennya vaksinasi HPV dan 62,4% pernah melakukan vaksinasi HPV, 52,1% menawarkan dan 30,8% pernah melakukan pemeriksaan IVA serta 86,3% menawarkan dan 71,8% melakukan tes pap. Sebagian besar tenaga kesehatan perempuan yang sesuai dengan persyaratan (75%) sudah melakukan tes pap bagi dirinya sendiri, tetapi hanya 32,5% yang sudah mendapatkan vaksinasi HPV.Dari segi fasilitas, 20 rumah sakit (80%) di DKI Jakarta menyediakan vaksinasi HPV, dan semua (100%) rumah sakit menyediakan tes pap. Hanya 11 rumah sakit (44%) yang menyediakan tes IVA dan 10 rumah sakit (40%) yang menyediakan kolposkopi.KesimpulanSebagian besar rumah sakit di DKI Jakarta sudah mempunyai tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan sikap yang baik dalam pencegahan kanker serviks, namun dari aspek perilaku sebagian besar belum menunjukkan perilaku yang baik dalam pencegahan primer kanker serviks. Sebagian besar rumah sakit di DKI Jakarta sudah menyediakan fasilitas pelayanan vaksinasi HPV dan tes pap, namun sebagian besar belum menyediakan fasilitas IVA dan kolposkopi.

---

ABSTRACTIntroductionMortality caused by cervical cancer remains high because 90% of cases are diagnosed at advanced stage. Cervical cancer is a preventable disease. Hospitals have an important role in cervical cancer prevention, including primary prevention (HPV vaccination) and secondary prevention (cervical cancer screening and treatment of positive screening results).ObjectiveTo evaluate the role of hospitals in DKI Jakarta on primary and secondary cervical cancer preventionMethodThis was a survey conducted to 25 hospitals, chosen with simple random sampling from 109 hospitals in DKI Jakarta. Questionnaire used for interview contained statements regarding knowledge, attitude and behavior of 117 health care professionals along with identification of facility preparedness for cervical cancer prevention within those 25 hospitals.ResultThe assessment of knowledge shows that all health care professionals (100%) knew that HPV vaccination is used as a primary prevention for cervical cancer. About 98.3% responden knew HPV vaccine injected intramuscularly. As much as 91.5% of the responden knew HPV vaccine is given three times either at month 0,1, 6 or at month 0,2,6. About 71.8% responden knew deltoid as site for vaccine injection.Most of health care professionals (99.1%) knew VIA (visual inspection with acetic acid) can be used for early detection of cervical cancer. About 76.9% responden knew how to intepret positive VIA results and 60.7% responden knew how to do VIA test. As much as 93.2% health care professional knew the purpose of Pap test and about 82.1% knew how to do it. From attitude aspect, most of health care professionals (96.6%) agreed in giving HPV vaccination. About 94% of them agreed to do VIA test and about 98.3% agreed in conducting Pap test. From behavioral aspect, most of the responden (76.9%) offered HPV vaccination to their clients/patients and 62.4% responden did HPV vaccination. VIA test was offered and conducted by 52.1% and 30.8% of them, respectively. About 86.3% responden offered Pap test and 71.8% did the Pap test. As many as 75% of female health care professionals who meet the qualification already had a Pap test for themselves, but only 32.5% ever been vaccinated for HPV. From facility aspect, twenty hospitals (80%) in DKI Jakarta offered HPV vaccination with Pap test can be done in all of them. VIA test and colposcopy were only available in eleven (44%) and ten (40%) hospitals respectively.ConclusionMost hospitals in DKI Jakarta have health care professionals with good knowledge and attitude in cervical cancer prevention. However, not many have shown expected behavior in the primary prevention. Most hospitals in DKI Jakarta provide facilities for HPV vaccination and Pap test, but only few have VIA facilities and colposcopy."

"Skripsi ini membahas tentang penggunaan undang undang pencucian uang terhadap kasus korupsi Walaupun didalam kasus korupsi sudah menggunakan undang undang korupsi yaitu Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah menjadi Undang Undang nomor 20 tahun 2001 kasus korupsi akan lebih cepat diberantas dengan adanya Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada umumnya pelaku korupsi akan mencuci uangnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang berasal dari kejahatan Para pelaku koruptor menggunakan berbagai macam metode pencucian uang untuk menghindari munculnya kecurigaan dari para penegak hukum Penelitian ini menggunakan Putusan nomor 10 PID SUS TPK 2014 PN JKT PST yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai studi kasus Penelitian ini juga menunjukan bahwa dengan digunakannya undang undang pencucian uang pemecahan permasalahan kasus korupsi akan menjadi lebih efektif dan lebih kuat karena didukung oleh undang undang pencucian uang tersebut.

---

This research discusses the use of money laundering act in the cases of corruption Although in the case of corruption has Law No 31 of 1999 on the Eradication of Corruption that has been amended into Law No 20 of 2001 cases of corruption will be more effective to eradicated by the Law No 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering In general the perpetrators of corruption will laundry his money with the intention to conceal or disguise the origin of the proceeds of crime The perpetrators of money laundering use various methods to avoid the suspicions from the law enforcement This research uses Court Decision number 10 PID SUS TPK 2014 PN JKT PST that is committed by former Chairman of Constitutional Court Akil Mochtar as the case study This research also suggests that by the use of money laundering act solving the problem of corruption cases will be more effective and more powerful because it is supported by the law on money laundering."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan Jak Lingko dalam meningkatkan penggunaan kendaraan umum di DKI Jakarta (studi kasus di Jakarta Barat) dan untuk mengetahui apakah semua tujuan kebijakan Jak Lingko sudah tercapai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan survei dengan instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Untuk mengukur pendapat dari responden penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti ialah pengguna kendaraan umum Jak-Lingko di Jakarta Barat. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah 100 responden. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Jak Lingko secara efektif mampu meningkatkan penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta studi kasus di Jakarta Barat. Pengguna Jak Lingko melakukan peralihan dari pengguna transportasi pribadi menjadi menggunakan Jak Lingko sehingga lebih sering menggunakan Jak Lingko. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur mutu pelayanan Jak Lingko sehingga pengguna mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan Mikrotrans Jak Lingko. Jak Lingko membuat biaya menempuh perjalanan menjadi lebih rendah waktu yang ditempuh lebih singkat sehingga lebih efisien dalam waktu perjalanan.

---

This study aims to determine the effectiveness of Jak Lingko services in increasing the use of public transportation in DKI Jakarta (a case study in West Jakarta) and to find out whether all of the Jak Lingko policy objectives have been achieved. The research approach used in this study uses a quantitative approach. The type of research used in this research is descriptive research with a quantitative approach. The data collection technique used is survey and the research instrument was a questionnaire. In this study using a questionnaire or questionnaire method. To measure the opinions of respondents in this study using a Likert scale. In this study, the population used by researchers was Jak-Lingko public transportation users in West Jakarta. The sample used for this research is 100 respondents. In this study, two instrument testing techniques were used, namely the validity test and the reliability test. The results of the study show that Jak Lingko policy is effectively able to increase the use of public transportation in DKI Jakarta, a case study in West Jakarta. Jak Lingko users have switched from using private transportation to using Jak Lingko so they use Jak Lingko more often. There is a Minimum Service Standard (SPM) that regulates Jak Lingko service quality so that users get comfort and security when using the Jak Lingko Microtrans. Jak Lingko makes travel costs lower, the time taken is shorter, so that travel time is more efficient."

"Pada bulan desember tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah penyakit baru di Wuhan yang menyerang sistem pernafasan manusia dan menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara di dunia. Penyakit yang dikenal sebagai Coronavirus Disease (COVID-19) ini ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) akibat kenaikan kasus yang cepat disertai angka kematian yang tinggi. DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, maka diperlukan perilaku pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan perilaku penggunaan dan pengelolaan masker dalam upaya pencegahan COVID-19 masa pasca pandemi di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi masyarakat berusia 16-64 tahun di wilayah DKI Jakarta dengan total sampel sebanyak 624 responden. Analisis dilakukan secara bivariat dengan chi-square. Hasil uji bivariat diperoleh adanya hubungan antara tempat tinggal (p=0,010 <0,05), pengetahuan (p=0,000 <0,05), dan perilaku (p=0,023 <0,05) dengan kejadian COVID-19. Variabel lain seperti usia (p=0,457) dan jenis kelamin (p=0,165) ditemukan tidak memiliki hubungan signifikan (>0,05) dengan kejadian COVID-19. Oleh karena itu, perlu meningkatkan edukasi atau sosialisasi penggunaan masker dalam bentuk infografis yang lebih menarik sehingga dapat mengendalikan angka kejadian COVID-19.

---

The entire world was astonished in December 2019 by the appearance of a new illness outbreak in Wuhan, that affects the human respiratory system and spreads fast to more than 190 nations. Due to the rapid increase in cases and high fatality rate, Coronavirus Disease (COVID-19) has been designated a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). DKI Jakarta is one of the regions with the greatest COVID-19 instances in Indonesia, hence a COVID-19 prevention and control culture is required in the community. The purpose of this study was for analyzing the association between public knowledge and mask usage behavior and management in COVID-19 attempts at prevention in the post-pandemic Period in DKI Jakarta. This is a quantitative study using a cross-sectional design. Purposive sampling was the method used for this study, with inclusion criteria for people aged 16-64 in the DKI Jakarta area, yielding a total of 624 respondents. The analysis was performed bivariately using chi-square. The bivariate test results showed an association between residence (p = 0.010 <0.05), knowledge (p = 0.000 <0.05), and behavior (p = 0.023 <0.05) and COVID-19 incidence. Other characteristics, such as age (p = 0.457) and gender (p = 0.165), were found to have no significant association (>0.05) with COVID-19 incident. As this occurs, it is required to increase education or socialization on the use of masks in the form of visually appealing infographics in order to control the occurrence of COVID-19."

"Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta.

This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory.

During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007."

"Kegiatan pengadaan tanah masih menjadi persoalan utama dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Begitu juga pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi DKI Jakarta yang berjalan lambat bahkan tidak tuntas. Proses pengadaan tanah dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil secara aktual dilaksanakan lebih lama dari jangka waktu yang ditetapkan. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada setiap proses tahapan tersebut melalui wawancara langsung dengan acuan studi literatur. Setelah dikumpulkan faktor risiko yang memengaruhi keterlambatan proses pengadaan tanah, lalu faktor risiko diverifikasi oleh pakar kemudian ditanyakan pendapat responden dari stakeholder terlibat. Analisa risiko dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang dominan memengaruhi kinerja waktu pengadaan tanah. Melalui sebaran kuesioner, pendapat responden tentang tingkat dampak dan tingkat frekuensi diketahui sehingga dapat dilakukan analisa peringkat risiko dengan risiko tinggi. Peringkat risiko dengan risiko tinggi ditanggapi dengan respon risiko. Tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dalam respon risiko dapat digunakan sebagai strategi percepatan pengadaan tanah di Dinas Bina Marga.

---

Land acquisition activities are still the main problem in accelerating the provision of infrastructure in Indonesia. Likewise, the development of road infrastructure in the DKI Jakarta Province is running slowly and even incompletely. The land acquisition process begins with the stages of planning, preparation, implementation, and delivery of the actual results carried out longer than the stipulated time period. Risk identification is carried out to find out the problems that exist in each of these stages through direct interviews with reference to literature studies. After collecting the risk factors that affect the delay in the land acquisition process, then the risk factors are verified by experts and then asked the opinion of respondents from the stakeholders involved. Risk analysis was conducted to determine the dominant risk factors affecting the timing of land acquisition. Through the distribution of questionnaires, respondents' opinions about the level of impact and the level of frequency are known so that a risk rating analysis with high risk can be carried out. Risk ratings with high risk are responded to with a risk response. Preventive and corrective actions in risk response can be used as a strategy for accelerating land acquisition at Dinas Bina Marga."