Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri HuluMinyak dan Gas BumiPembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiPenelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada IndustriHulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan PerlakuanPajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis latarbelakang dan pertimbangan Pemerintah memberikan pengurangan PBB Migas sebesar100 dari yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangandan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan PBB Migassebesar 100 selama masa eksplorasi bertujuan untuk mengembalikan visi pemerintahdalam menjaga sustainability energi di Indonesia. Pemerintah bertujuan untukmeningkatkan nilai keekonomian proyek hulu migas agar aktivitas ekspolrasi akanmeningkat. Diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan diBidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2017 merupakan permanen solution bagi masalah tidak adanya insentif berupaassume and discharge pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Namundemikian, para pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan dari PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2017 karena masih terdapat beberapa aturan yang masihmenjadi subject to clarification dan perlu aturan penjelasan.

---

Analysis of Implementation of Land and Building Tax onUpstream Oil and Gas IndustryCounsellor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiThis research discusses regarding the imposition of Land and Building Tax on UpstreamOil and Gas Industry after the enactment of Government Regulation Number 79 Year2010 regarding Operating Cost Recoverable and Income Tax Treatment in UpstreamOil and Gas Industry that stipulated in Government Regulation Number 27 Year 2017. The discussion is aimed to analyze the background and consideration of theGovernment grant the Land and Building Tax in Oil and Natural Gas of 100 reductionfrom those stated in the SPPT during the exploration period. The research wasconducted by qualitative approach with data collection technique through field studyand literature study.

The results of the study show that the reduction of PBB Migas by100 during the exploration is to restore the government 39 s vision in maintaining energysustainability in Indonesia. The government goal is to increase the economic value ofupstream oil and gas projects so that exploration activities will increase significantly.The amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on Operating CostsRecoverable and the Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas BusinessSector under Government Regulation No. 27 of 2017 is a permanent solution to theabsence of incentives in the form of assume and discharge in the prior GovernmentRegulation Number 79 Year 2010. Nevertheless, industry players are still waiting forthe implementation rules of Government Regulation no. 27 Year 2017 due to there arestill some rules that are still be subject to clarification and need explanatory rules."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola.

---

This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hanya sedikit Pemerintah Daerah yang sudah siap melakukan transisi pemungutan PBB-PP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran analisis mengenai Faktor-Faktor Penentu Kebijakan dan Cost and Benefit Analysis dalam Kebijakan Pendaerahan PBB-PP. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor perumus kebijkan dan studi literatur. Adapun hasil yang diproleh peneliti adalah ditemukan faktor-faktor penentu yang terdiri atas tiga faktor penghambat dan empat faktor pendorong. Selain itu, penulis juga menemukan kerugian dan manfaat yang akan timbul dari kebijakan tersebut.

---

January 1st of 2014 is the deadline of the implementation of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector as stated on Local Tax and Charges Act Number 28 Year 2009. Yet, The Local Authorities which has prepared for the transition is only few. This research?s purpose is to describe analytically about The Policy Determinants and Cost and Benefit Analysis of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector. The study was conducted through in-depth interviews to The Actors of the policy formulation and also through literature study. The author found that there are some determinants consist of three inhibiting factors and four driving factors. The author also found some cost and benefit that may occur from this policy implementation."

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bangsa karena menjadi salah satu pemasukan yang besar bagi suatu bangsa. Pemungutan pajak dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah. Dalam praktiknya di Indonesia, pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan self assessment system yang berarti pemerintah memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Maka tidak jarang terjadi salah perhitungan terkait pemungut pajak dengan wajib pajak, padahal telah diatur dalam peraturan daerah yang lebih khusus terkait pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Khususnya dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kekeliruan terhadap penerapan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas bangunan yang dibangun setelah terjadinya perolehan hak atas tanah tersebut. Pada kenyataannya telah diatur dalam peraturan daerah bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh melalui adanya peralihan hak.

---

Tax is one of the most important sources of revenue receipts for a nation. Taxation is collected by both the central government and local government. The tax imposed by the local government becomes the Original Regional Revenues (PAD) of the area. One of the types of tax levied by local governments is called Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) is the tax imposed on the acquisition of land and or buildings. The acquisition of these rights has been regulated in both central and regional laws and regulations. In Indonesia, Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) is collected using a self-assessment system, which means that the government gives authority, trust, and responsibility to the taxpayers to calculate, pay, and report the amount of tax to be paid themselves. Thus, it is not uncommon for miscalculations related to tax collectors and taxpayers to occur, whereas it has been regulated in a more specific regional regulation related to the duty on Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Specifically, in the area of Musi Banyuasin Regency, there is an error in the application of tax collection of Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) to the transitional of land or building rights built after the acquisition of land rights. In fact, it has been regulated in regional regulations that the object of the tax is the acquisition of land or building rights obtained through the transitional of rights. "

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN.

---

Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "

"Penelitian ini mengangkat proses formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi dikaitkan dengan teori Patton dan Sawicki. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi yaitu sebagai perwujudan Instruksi Presiden dan amanat undang-undang serta meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi migas. Secara keseluruhan, proses formulasi kebijakan ini belum memenuhi tahap-tahap yang sesuai dengan teori Patton dan Sawicki karena tidak adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan alternatif kebijakan.

---

This research raises the policy formulation process of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage and associated with the theory of Patton and Sawicki. This research uses a quantitative approach with a descriptive research. The results showed that the background of the policy formulation of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage are as the embodiment of the Presidential Instruction, to carry out the mandate of the law, and to increase investment in oil and gas exploration activities. Overall, the policy formulation process has not met the appropriate stages in accordance with the theory of Patton and Sawicki in the absence of the evaluation criteria set by the government to determine policy alternatives."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."

"

Mekanisme reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri hulu minyak dan gas bumi mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan reimbursement PPN seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan konfirmasi faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak membuat prosedur reimbursement PPN lebih lama dari sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi PMK No. 218 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelititan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi PMK 218 Tahun 2014 tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dan tidak mempunyai alternatif pilihan kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan yang baik seharusnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan mempunyai alternatif kebijakan.

---

The reimbursement of Value Added Tax (VAT) mechanism regarding upstream oil and gas industry has found significant change since the The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 enactment. Additional documents required in order to propose for VAT reimbursement such as Fiscal Certificate, Confirmation Letter, and Tax Invoice administered by the Director General of Taxation has proven make the procedures of obtaining VAT reimbursement is longer than before. Based on this phenomenon, this study is aimed to analyze the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014. This qualitative research uses in-depth interview with numbers key informants as the primary data collection method. The result of this study showed that the formulation process of The Minister of Finance Decree No. 218/PMK.02/2014 does not involve all interested parties and failed to provide alternative policy options. In the process of policy formulation, it would be better to put into consideration inputs from various parties, along with composing a set of alternative policies.

"